Jadwal Kerja Dispenda Bulan Ramadhan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat  memastikan jadwal jam kerja para pegawai negeri sipil (PNS) selama bulan suci Ramadhan tetap sama, yakni masuk pukul 07.30 WIB. Kondisi itu pun sama berlaku untuk Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat. Hanya jam pulang saja, yang mengalami perubahan, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Dispenda, Nanin Hayani Adam, M.Si melalui surat […]

Target PKB 2015 yang Sudah Sesuai Jalur

Pada tahun ini, target pajak kendaraan bermotor (PKB) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sudah dipatok mencapai Rp5,376 triliun atau naik 8,1% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp4,938 triliun. Tampaknya, sekilas lalu, angka ini seperti sulit diraih. Akan tetapi, faktanya di tahun 2014, target terlampaui karena di awal tahun pendapatan dari PKB ini “hanya” Rp4,57 triliun. […]

Revitalisasi Gedung Dorong Kesadaran Bayar Pajak

Plt. Sekda Jabar, Iwa Karniwa mengatakan, pihaknya akan merevitalisasi gedung Samsat Bekasi lebih representatif agar mendorong kesadaran masyarakat untuk datang membayar pajak kendaraannya. Gedung baru dengan pelayanan yang lebih baik bisa memicu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). “Kami mulai melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Samsat Kota Bekasi. Disana potensi untuk PKB dan BBNKB cukup […]

Samsat Bekasi Pertama Direvitalisasi

Sejumlah Kantor Samsat di Jawa Barat akan direvitaliasasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraannya. Tahun ini yang pertama direvitalisasi adalah Samsat Bekasi. Kepala Dinas Pendapatan (Dispeda) Provinsi Jawa Barat, Dadang Suharto SH, MM mengatakan, gedung Samsat akan dibuat lebih representatif agar mendorong kesadaran masyarakat untuk datang membayar pajak. “Seiring dengan […]

Bukan Sekedar Razia, Agar Ada Kepastian Hukum

Ancaman pencabutan badan hukum angkutan umum berbadan hukum pada 2010, ataupun tindak penertiban lainnya, sebenarnya sesuatu yang setidaknya tidak bertentangan keinginan masyarakat sebagai konsumen. Kita bisa melihat pada sikap Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Seperti dilansir Tempo, beberapa waktu lalu, banyak manfaat akan diperoleh masyarakat jika pengusaha angkutan umum berbadan hukum. Pembenahan transportasi massal ini […]

Angkot Badan Hukum Demi Kebaikan Bersama

Di negara ini, yang kerap disebut-sebut hukum sebagai panglima tertingginya, keberadaan formal legal demikian pentingnya. Termasuk hal ini terjadi dalam sektor bisnis transportasi. Karenanya, tidak berlebihan sebetulnya jika Pemprov Jabar melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Dinas Perhubungan Provinsi Jabar akan mencabut izin operasional kendaraan umum tak berbadan hukum pada tahun 2016 nanti. Pemerintah Provinsi […]