Tentang Change Management di Dispenda Jabar

Awal Februari lalu, melalui mekanisme lelang jabatan, telah terpilih Dirjen Pajak ke-15 sepanjang sejarah Republik Indonesia yakni  Bapak Sigit Priadi Pramudito yang sebelumnya menjadi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar.

Sebagai nahkoda baru DJP, tentu menjadi tantangan besar karena pada tahun 2015 ini prosentasi kenaikan target penerimaan pajak merupakan yang tertinggi dalam sejarah yakni sebesar kurang lebih 1300 triliyun.

Untuk mengamankan penerimaan pajak tersebut, jajaran internal DJP telah melakukan berbagai strategi pengamanan penerimaan negara, baik berupa penyempurnaan administrasi perpajakan/TAX administration yang bertujuan untuk mengurangi compliance cost dan administration cost maupun perubahan  kebijakan perpajakan /tax policy yang bisa berupa perubahan tax rate maupun tax base.

Selain perubahan kebijakan perpajakan tersebut, dimungkinkan juga suatu perubahan gaya kepemimpinan/  leadership  yang akan dibawa oleh Dirjen Pajak baru. Mengingat waktu yang hanya 11 bulan untuk mengamankan target penerimaan negara yang sangat fantastis di tahun 2015, seluruh jajaran internal DJP harus segera menjadi suatu kesatuan yang solid untuk bekerja bersama dibawah kepemimpinan Bapak Sigit, demi mewujudkan tercapainya target penerimaan negara tersebut.

Jika kita berkaca pada Dispenda Jabar yang menjadi sumber utama pendapatan Pemprov Jabar, kondisi di atas sedikit banyak ada kemiripan. Kepala Dispenda Bapak Dadang Suharto juga belum lama menjabat atau sejak triwulan ke-4 tahun lalu.

Demikian pula dengan target pendapatan, yang meski secara nominal jauh dari DJP, namun dari sisi proporsi dan pertumbuhan tetap besar. Pendapatan yang ditargetkan mencapai Rp 22,132 triliun lebih atau naik 11,17% dibanding pendapatan pada APBD 2014.

Pendapatan riil berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang banyak ditopang oleh pajak daerah yang dihimpun Dispenda Prov. Jabar, yang diproyeksikan mencapai Rp 15,38 triliun atau meningkat 18,01% dari tahun sebelumnya.

Kemudian Dana Perimbangan diperkirakan mencapai Rp 2,7 Triliun lebih atau turun sebesar Rp 118,28 Milyar lebih. Serta Pendapatan Daerah lainnya yang sah mengalami penurunan sebesar Rp 4,8 Milyar lebih atau turun 0,12%.

Lantas, bagaimanakah gaya kepemimpinan baru (baik di DJP dan terutama Dispenda Jabar) dalam menghadapi tantangan yang demikian besar ini?

Maka yang justru bisa dibahas, belajar dari berbagai pengalaman perubahan, adalah reaksi pertama dari adanya perubahan adalah kemuningkinan adanya resistensi dari pemangku kepentingan (stakeholder).

Dengan berbagai macam alasan klasik, misalnya saja stakeholder yang kepentingannya terganggu akan sangat resisten terhadap perubahan, sifat pesimis yang disebabkan oleh tidak yakin akan pentingnya perubahan juga dapat menghambat perubahan yang akan dilaksanakan.

Ini sesuai teori Kotter (1996), bhawa perubahan tidak akan berjalan dengan sukses sebagai akibat dari kesalahan-kesalahan umum. Misalnya suatu institusi terlalu mudah merasa puas dengan kinerjanya, ketidakmampuan membuat suatu tim yang kuat untuk mengelola perubahan, terlalu meremehkan kekuatan visi, mengijinkan hambatan menghalangi visi baru perubahan, gagal menciptakan kemenangan-kemenangan kecil ,maupun terlalu dininya institusi menyatakan kemenangan.

Belajar dari hal tersebut, alangkah baiknya jika sebuah institusi dapat membantu pimpinan baru untuk mengelola perubahan.

Dari teori Kotter (1996) pula ditawarkan solusi untuk mengelola perubahan yang lebih dikenal dengan siklus delapan tahap perubahan.

Yakni pertama menciptakan suatu iklim pentingnya suatu perubahan, kedua membangun koalisi solid yang mendukung perubahan, ketiga  mengembangkan visi dan inisiatif-inisiatif yang dapat berdampak langsung pada usaha perubahan, keempat adalah membentuk agen-agen perubahan, kelima adalah menghilangkan hambatan yang mengganggu perubahan, keenam adalah menghasilkan kemenangan-kemenangan kecil, ketujuh adalah mempertahankan akselerasi perubahan, dan kedelapan adalah melembagakan perubahan.

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang disebut Change Management ini, maka diharapkan Dispenda Jabar dapat berhasil mengelola perubahan yang sedang dialami dan akan dialami pada tahun-tahun mendatang.

Sehingga setinggi apapun target, Dispenda Jabar dapat menjadi pemenang dari perubahan tersebut, sekaligus dapat memenuhi harapan publik untuk mencapai target penerimaan Pemprov Jabar tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Semoga. **