Tujuh Samsat Di Jawa Barat Raih Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM
Tujuh samsat di provinsi Jawa Barat menerima penghargaan pelayanan publik berbasis HAM pada puncak peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-76 yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah, Selasa (10/12/2024).
Tema peringatan yang diusung kali ini adalah “Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045” yang bertujuan untuk memperkokoh nilai-nilai HAM, demokrasi, keadilan, dan perdamaian di tengah masyarakat.
Samsat yang menerima penghargaan tersebut adalah samsat Kabupaten Bandung II Soreang, samsat Sumedang, samsat Kabupaten Bogor (Cibinong), samsat Bandung II Kawaluyaan, samsat Bandung III Soekarno-Hatta, samsat Kabupaten Cirebon II Ciledug, dan samsat Majalengka.
Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyampaikan pidato penting yang menegaskan tanggung jawab konstitusional dan moral pemerintah Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, menjamin, melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Ini adalah amanat konstitusi, bukan sekadar kewajiban administratif,” ujar Pigai dalam pidatonya.
Komitmen tersebut, lanjut Pigai, diatur secara jelas dalam Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia juga menambahkan bahwa hubungan antara negara dan rakyat saling terkait dalam perlindungan HAM, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
“Setiap negara wajib melindungi rakyatnya, begitu pula rakyat memiliki hak dan kewajiban terhadap negara,” tegasnya.
Pigai menjelaskan, implementasi tanggung jawab pemerintah terkait HAM juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Dalam undang-undang tersebut, pembangunan hukum diarahkan pada terciptanya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia.
“Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, strategi pembangunan nasional dirancang dengan berlandaskan HAM sebagai prinsip utama,” ungkapnya.
Pigai juga menyoroti bahwa hak asasi manusia menjadi bagian penting dalam Asta Cita, visi strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Dari delapan poin dalam Asta Cita, empat di antaranya secara khusus menyoroti hak asasi manusia.
“Lima puluh persen dari Asta Cita berkaitan dengan HAM. Ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia adalah landasan penting bagi bangsa ini, sebagai titik temu antara nilai-nilai fundamental bangsa yang berpijak pada Pancasila dan nilai-nilai yang diakui secara internasional,” pungkas Pigai.
Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Indonesia yang berkeadilan, berkemajuan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia menuju Indonesia Emas 2045.
