BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI

JAWA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

                                                                                                                   

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat merupakan bagian integral dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai posisi dan peran yang strategis dalam mengkoordinasikan dan mengelola pendapatan daerah sehingga kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk semua berkaitan dengan hal tersebut, posisi dan peran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yaitu meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur dan perluasan partisipasi publik.

Dalam pelaksanaannya, keterkaitan rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Indikator kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada pelaksanaan Misi Pertama, yaitu Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah yang Makin Optimal. Terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dalam rangka meningkatkan birokrasi yang partisipan, professional dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah, hal ini untuk mewujudkan proporsi pencapaian realisasi terhadap target, optimalisasi penagihan piutang, proporsi peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi pemantapan kinerja orgasisasi, tingkat kesepakatan perencanaan target OPD penghasil, Proporsi peningkatan jumlah WP/WR (meningkatkan jumlah pendapatan, jumlah jenis pungutan), prosentase jumlah OPD penghasil Kab/Kota yang melaksanakan hasil kesepakatan.

Indikator kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada pelaksanaan Misi Kedua, yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Yang Berdaya Saing terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan berbasis IPTEK dan kemampuan aparatur yang berkompenten dan terpercaya, ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja hal ini untuk mewujudkan pengembangan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean government and good governance, proposi SDM yang berkualifikasi pendidikan teknis dan subtantif, Indeks Kepuasan Masyarakat (IMK), Indeks Presepsi Korupsi (IPK), jumlah sentra layanan, proposi SOP dan SP terhadap kebutuhan, proposi penyelenggaraan layanan terhadap SOP dan SP, tingkat gangguan jaringan dan sistem, tingkat jangkauan distribusi layanan tepat waktu dan tepat data, proporsi penurunan temuan SPI antar tahun, proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal, tingkat penilaian evaluasi LAKIP. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.

 

Tabel 6.1

Indikator  Kinerja  Dinas  Pendapatan

Yang  Mengacu  pada Tujuan  dan  Sasaran  RPJMD

 

NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN TIAP TAHUN
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 4 5 6 7 8
1. Proposi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran 10% 10% 10% 10% 10%
2. Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (di luar dana BOS) ≥ 82% ≥ 83% ≥ 84% ≥ 85% ≥ 86%
3. Jumlah potensi Wajib Pajak
a.   Pajak Kendaraan Bermotor 15,4 ribu Kbm 16,9 ribu Kbm 17,4 ribu Kbm 17,9 ribu Kbm 18,4 ribu Kbm
b.   Pajak  Air Permukaan 670 WP 670 WP 670 WP 670 WP 670 WP
c.   Pajak Bahan Bakar 19 Wapu 19 Wapu 20 Wapu 21 Wapu 22 Wapu
4. Jumlah Wajib Retribusi 116 124 132 140 148
5. Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah 31

objek

31

objek

31

objek

31

objek

31

Objek

6. Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut ≥ 75% ≥ 75% ≥ 75% ≥ 75% ≥ 75%
7. Proporsi potensi wajib retribusi yang  terpungut ≥ 75% ≥ 80% ≥ 85% ≥ 90% ≥ 90%
8. Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima 100% 100% 100% 100% 100%
9. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)  

≥ 77,5%

 

≥ 82,5%

 

≥ 83%

 

≥ 84%

 

≥ 85%

10. Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran 1:300 1:300 1:300 1:300 1:300
11. Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan 80 % 85 % 90 % 95 % 100 %
12. Proporsi ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan 80 % 85 % 90 % 95 % 100 %
13. Tingkat gangguan jaringan dan system 2% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2%
14. Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi 2% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2%
15. Prosenta sejumlah OPD penghasil Kab/Kota yang melaksanakan hasil kesepakatan. ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90%
16. Proporsi tingkat deviasi pelaksanaan SOP dan SP 20% 15% 10% 5% < 5%
17. Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) 90% 92% 94% 96% > 96%
18. Proporsi penurunan temuan SPI antar tahun 92

temuan

83

temuan

75

temuan

68

temuan

61

Temuan

19. Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
20. Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Instansi penilai.  

77%

 

81% 83% 84% >84%
21. Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal S1=38,69%, S2=15,5 % S1=38,5%, S2=16,1% S1=36,7%

S2=17,1%

S1=35,1 %

S2=19,15%

S1=35.2%

S2=19.2%

22. Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis subtantif ≥ 75% ≥ 76% ≥ 77% ≥ 78% ≥ 79%
23. Proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi 9% 15% 20% 25% 30%