BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

 

Dalam rangka pencapaian visi dan misi dinas yang ditetapkan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, maka perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (Lima) tahun dari tahun 2013 s.d. 2018. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

  1. 1. Kegiatan Tahun 2013

Pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari 10 (sepuluh) program dan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kegiatan, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 119.507.088.073,-.

Adapun rincian program dan kegiatan Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

  1. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah, untuk Kegiatan Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemutahiran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, membutuhkan anggaran sebesar Rp.819.850.000,- diarahkan untuk memfasilitasi pengendalian dan evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, sedangkan output yang diharapkan yaitu :
  2. Terkendalinya Program – Program Dinas ;
  3. Terevaluasinya hasil pengendalian dan pemutahiran data Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat; dan
  4. Meningkatnya Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
  5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kegiatan Pengembangan Pusat Data Informasi Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar 3.063.412.500,-. Dengan rincian sebagai berikut :
  6. Pembuatan Sistem Aplikasi Pajak Air Permukaan Sentralisasi
  7. Software dan hardware keamanan jaringan LAN dan WAN Dispenda Provinsi Jawa Barat.
  8. Production care/user Informix untuk useruntuk user terminal kantor bersama dan SAMSAT dan Pusat data
  9. Co Location DRC untuk Backup Data Base dan untuk operasional pelayanan SaMSAT apabila terjadi bencana di Pusat data Dispenda provinsi Jawa Barat.
  10. Penataan jaringan LAN dan Listrik yang sudaj di life time pemakaian tidak layak atau sudah tidak memenuhi sesuai dengan kebutuhan insfratuktur jaringan terhadap perangkat pendukung layanan,
  11. Sistem prosedur dan system informasi manajemen operasional sebagai acuan untuk kelembagaan di Pusat Informasi dan system aplikasi pendapatan
  12. Optimalisasi terhadap hardware dan sotware serta Jaringan LAN dan WAN Pusat Informasi pendapatan di dispenda provinsi Jawa Barat
  13. Penyiapan server backup untuk data base danoperasional pelayanan Samsat se Jawa Barat.
  14. Monitoring kebutuhan teknologi informasi, computer dan system informasi pendapatan
  15. Dukungan untuk selayang pandang profile dan bahan presentasi diDispenda Provinsi Jawa Barat
  16. Tersedianya kebutuhan hardware pendukung untuk layanan informasi dan monitoring pendapatan di woprshop pusat informasi pendapatan pada Dispenda Provinsi Jawa Barat
  17. Meningkatnya wawasan implementasi teknologi informasi.

Sedangkan output yang diharapkan yaitu :

  1. Terpenuhinya kebutuhan sentralisasi system aplikasi pajak air permukaan
  2. Terpenuhinya kebutuhan keamanan jaringan LAN dan WAN Dispenda Provinsi Jawa Barat
  3. Terfasilitasinya kebutuhan user Informix untuk terminal di kantor Data samsat dan Pusat Data
  4. Tersedianyaalat back up database untuk operasional pelayanan SAMSAT apabila terjadi bencana.
  5. Terpenuhinya kebutuhan jaringan dan kelayakanan infrastruktur jaringan terhadap perangkat pendukung layanan.
  6. Terpenuhinya Sistem prosedur dan system informasi manajemen operasional sebagai acuan untuk kelembagaan di Pusat Informasi dan system aplikasi pendapatan
  7. Terpenuhinya kebutuhan perangkat lunak untuk hardware dan sotware serta Jaringan LAN dan WAN Pusat sebagai Informasi pendapatan di dispenda provinsi Jawa Barat
  8. Terpenuhinya pemasangan server backup untuk data base danoperasional pelayanan Samsat se Jawa Barat.
  9. Termoonitoringnya kebutuhan teknologi informasi, computer dan system informasi pendapatan
  10. Terfasilitasinya pembuatan untuk selayang pandang profile dan bahan presentasi di Dispenda Provinsi Jawa Barat
  11. Tersedianya kebutuhan hardware pendukung untuk layanan informasi dan monitoring pendapatan di woprshop pusat informasi pendapatan pada Dispenda Provinsi Jawa Barat
  12. Meningkatnya wawasan implementasi teknologi informasi.
  13. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah dengan jumlah kegiatan sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) yang tersebar di 22 CPDP seluruh Jawa Barat dan 5 (Lima) kegiatan di Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran sebesar Rp.158.950.000,-. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
  14. Kegiatan Sertifikasi ISO 9001-2008 pada Kantor Pusat Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.111.000.000,-
  15. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SOP Pelayanan sebesar Rp.150.000.000,-
  16. Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.267.950.000,-
  17. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kelembagaan dan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.150.000.000,-
  18. Kegiatan Sertifikasi ISO 9001-2008 di 21 (Dua Puluh Satu) CPDP di seluruh Jawa Barat.
  19. Kegiatan Pembahasan Raperda Penghapusan Piutang sebesar Rp. 102.600.000,-
  20. Kegiatan Kaji Bandung Penerapan Internet Banking Samsat Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 88.400.000,-

Dengan output yang diharapkan yaitu sebagai berikut :

  1. Terpenuhinya standarisasi pelayanan di Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Jawa Barat.
  2. Tersusunnya Kebijakan Kelembagaan dan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
  3. Terpenuhinya kelayakan dan standarisasi pelayanan pada Dinas Pendapatan daerah
  4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparaturyang mengikuti pelatihan struktural, fungsional dan teknis substantif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan total anggaran seluruhnya berjumlah540.226.000,-. Terdiri dari 4 (Empat) kegiatan yaitu sebagai berikut :
  5. Bimbingan Teknis Aplikasi Samsat Se Jawa Barat sebesar Rp.131.742.000,- ;
  6. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp.742.000,- ;
  7. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang dan Jasa sebesar 131.742.000,- ; dan
  8. Sertifikasi Teknologi Informasi Pengelola Pusat Informasi Pendapatan sebesar Rp.145.000.000,-, dengan output yang diharapkan sebagai berikut :
  9. Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia aparatur pada bidang teknis apliakasi samsat, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang dan jasa pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
  10. Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia aparatur pada bidang Teknologi Informasi Pengelola Pusat Informasi Pendapatan
  11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang tersebar di 34 (Tiga Puluh Empat) CPDP di seluruh Jawa barat dan 1 (Satu) kegiatan di Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan total anggran seluruhnya berjumlah Rp.533.120.000,-Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan operasional aparatur unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Ouput dari kegiatan ini, antara lain :
  12. Terfasilitasinya kebutuhan jasa kesehatan
  13. Terfasilitasinya kebutuhan sarana olah raga
  14. Terfasilitasinya kebutuhan pakaian dinas harian
  15. Terfasilitasinya peserta teknis substantive
  16. Terfasilitasinya peserta diklat struktural
  17. Terfasilitasinya peserta kursus, seminar, dan lokakarya
  18. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan Penyelengaraan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 34 (Tiga Puluh Empat) kegiatan yang tersebar di seluruh CPDP Provinsi Jawa Barat dan 1 (satu) di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Kantor Pusat) dengantotal anggaran selurhnya berjumlah Rp.972.527.495,-.

Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas, ouput dari kegiatan ini, antara lain :

  1. Terfasilitasinya kebutuhan jasa kantor
  2. Terfasilitasinya kebutuhan bahan pakai habis
  3. Terfasilitasinya kebutuhan makan dan minum
  4. Terfasilitasinya kebutuhan perjalanan dinas
  5. Terfasilitasinya kebutuhan rumah dinas dan kantor
  6. Terfasilitasinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 35 (Tiga Puluh Lima) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan total anggaran seluruhnya berjumlah Rp.747.844.456,-. Program ini diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana berupa belanja modal bagi kebutuhan di CPDP maupun di Kantor Pusat serta pengadaan sarana dan prasarana lainnya dalam rangka mewujudkan kepuasan pelayanan publik, dengan outcame diharapkan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat.
  8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor di 34 (Tiga Puluh Empat) CPDP di seluruh Jawa Barat dan 1 (Satu) Kegiatan di Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran seluruhnya berjumlah Rp.194.787.622,-. Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk pemeliharaan sarana dan prasarana operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, Ouput dari kegiatan ini, antara lain :
  9. Terfasilitasinya jasa service kendaraan bermotor
  10. Terfasilitasinya kebutuhan BBM dan pelumas
  11. Terfasilitasinya belanja STNK
  12. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa konstruksi
  13. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa non konstruksi
  14. Terfasilitasinya kebutuhan peralatan dapur
  15. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa kebersihan
  16. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari 6 (Enam) kegiatan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp.3.790.340.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  1. Kegiatan Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2013 membutuhkan anggaran sebesar Rp.600.000.000,-
  2. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pendapatan Non Pajak membutuhkan anggaran sebesar Rp.850.040.000,-
  3. Kegiatan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 membutuhkan anggaran sebesar Rp.510.000.000,-
  4. Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pendapatan Daerah dan Pelayanan membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.210.300.000,-
  5. Kegiatan Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah membutuhkan anggaran sebesar Rp.500.000.000,-
  1. Kegiatan Kajian Regulasi Pendapatan Daerah membutuhkan anggaran sebesar Rp.120.000.000,-, dengan outcame yang di harapkan tersusunnya dan standarisasi Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2013, terkoordinasinya dan meningkatnya pendapatan non pajak, terfasilitasinya penyamaan data pendapatan daerah dengan mitra kerja terkait, tersosialisasikannya norma hokum dan peraturan untukpendapatan daerah serta pelayanan, serta terkoordinasinya sinergitas kinerja dengan mitra kerja dalam peningkatan pendapatan daerah, tersusunya norma dan payung hukum dukungan peningkatan pendapatan daerah.
  2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, total anggaran seluruhnya berjumlah Rp.586.030.000,- dengan jumlah kegiatan 4 (Empat) yaitu sebagai berikut :
    1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan DPA Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.386.430.000,-
    2. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.37.000.000,-
    3. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.25.000.000,-
    4. Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.137.600.000,- .

Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, Output dari kegiatan ini, antara lain :

  1. Tersusunnya Renstra Dinas Tahun 2013-2018
  2. Tersusunnya Renja Dinas Tahun 2013
  3. Tersusunnya LAKIP Dinas Tahun 2013
  4. Tersusunnya DPA Dinas Tahun 2013
  5. Tersusunnya DPPA Dinas Tahun 2013
  6. Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013

 

  1. 2. Rencana Tahun Pertama (2014)

Pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari 10 (Sepuluh) program dan 232 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua) kegiatan, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.174.528.370.632,- Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian, Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemuktahiran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, membutuhkan dana sebesar Rp.1.237.992.000,- dengan output yang diharapkan pembinaan dan evaluasi dan pengendalian hasil kinerja di lingkup Dispenda Provinsi Jawa barat sedangkan outcame yaitu terevaluasinya hasil kinerja dan terkendalinya serta terbinanya pelaksaan kinerja pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
  2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu Pengembangan Pusat Data Informasi Pendapatan Daerah, membutuhkan anggaran sebesar Rp. 4.341.525.000,- diarahkan untuk menyempurnakan Pusat data dan Sistem Informasi pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat.
  3. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerahdengan jumlah kegiatan sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) yang tersebar di 34 CPDP seluruh Jawa Barat dan 1 (Satu) kegiatan di Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran sebesar Rp.105.910.000,-. Dengan kegiatan sebagai berikut Kajian Sentra, Kajian Prototipe, Sertifikasi ISO 9001 – 2008, Layanan Jemput Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU).

Dengan output yang diharapkan yaitu sebagai berikut :

  1. Terpenuhinya pemeliharaan ISO 9001-2008 dan standarisasi pelayanan di Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Jawa Barat.
  2. Terlaksananya perluasan atau penambahan titik setra layanan penerimaan pajak di Wilayah Jawa Barat
  3. Terstandarisasinya model/bentuk bangunan CPDP seluruh Jawa Barat
  4. Terpenuhinya kelayakan dan standarisasi pelayanan pada Dinas Pendapatan daerah
  5. Tercapainya peningkatan pendapatan daerah dan terselusurinya serta menurunnya data angka masyarakat yang tidak mendaftar ulang kembali kendaraannya.
  6. Meningkatnya pemahaman kewajiban masyarakat akan membayar pajak.
  7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat membutuhkan biaya sebesar Rp.669.785.300,- diharapkan untuk bimbingan teknis Aplikasi Samsat, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah dengan output terlaksananya bimbingan teknis aparatur sebagai peningkatan kemampuan Sumber daya manusia sesuai bidangnya di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
  8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.4.115.365.900,-. Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhanoperasional aparatur unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, output dari kegiatan ini,antara lain :
  9. Terfasilitasinya kebutuhan jasa kesehatan
  10. Terfasilitasinya kebutuhan sarana olah raga
  • Terfasilitasinya kebutuhan pakaian dinas harian
  1. Terfasilitasinya kebutuhan pakaian khusus samsat
  2. Terfasilitasinya peserta teknis substantive
  3. Terfasilitasinya peserta diklat structural
  4. Terfasilitasinya peserta kursus, seminar, lokakarya dan rapat koordinasi
  5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan Penyelengaraan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 45.588.833.076,-,

Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas, output dari kegiatan ini, antara lain :

  1. Terfasilitasinya kebutuhan jasa kantor
  2. Terfasilitasinya kebutuhan bahan pakai habis
  3. Terfasilitasinya kebutuhan makan dan minum
  4. Terfasilitasinya kebutuhan perjalanan dinas
  5. Terfasilitasinya kebutuhan rumah dinas dan kantor
  6. Terfasilitasinya kebutuhan Sewa Gedung
  1. Terfasilitasinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, program ini diarahkan untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan kepuasan pelayanan publik, outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk program ini pada tahun 2014 membutuhkan anggaran sebesar Rp.73.035.521.944,- terdiri dari kebutuhan Sarana dan Prasarana Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Pembangunan CPDP Kota Bekasi dan Kota Bandung Pajajaran serta Revitalisasi 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, dan apresial pengadaan lahan untuk pembangunan Area Pajak terpadu Dispenda Provinsi Jawa Barat (pada Perubahan 2014)
  3. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatanDinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 31.080.500.412.- Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk pemeliharaan sarana dan prasarana operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, dengan output kegiatan sebagaimana berikut :
  1. Terfasilitasinya jasa servise kendaraan bermotor
  2. Terfasilitasinya kebutuhan BBM dan pelumas
  3. Terfasilitasinya belanja STNK
  4. Terfasilitasinya jasa kebersihan
  5. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa konstruksi
  6. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa non konstruksi
  7. Terfasilitasinya kebutuhan peralatan dapur

Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana operasional dan terwujudnya kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat

  1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah, diperuntukan untuk 9 (Sembilan) kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 4.575.567.000,-, dengan perincian kegiatan sebagai berikut :
  2. Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
  3. Monitoring, Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah
  4. Rekonsialisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014
  5. Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah
  6. Peningkatan Koordinasi Pendapatan II
  7. Kajian Hukum Tentang Sengketa Pajak
  8. Kajian Perjanjian kerjasama dengan Pihak 3
  9. Kajian Revisi SOP Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
  10. Kajian Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Dengan output kegiatan sebagai berikut :

  1. Terwujudnya peraturan dan dasar Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  2. Meningkatnya koordinasi, evaluasi dan monitoring pendapatan daerah.
  3. Penyamaan data pendapatan dengan Mitra Kerja terkait
  4. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah
  5. Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi pendapatan non pajak;
  6. Terkajinya Hukum Tentang Sengketa Pajak;
  7. Terwujudnya kerja sama dengan pihak ketiga dengan mitra terkait dalam peningkatan pendapatan daerah;
  8. Terciptanya SOP revisi Dispenda Provinsi Jawa Barat
  9. Peningkatan bentuk layanan pendapatan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat,
  1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 3 (Tiga) kegiatan, membutuhkan anggaran sebesar Rp.777.370.000,- dengan kegiatan sebagai berikut :
    1. Penyusunan Rencana Kerja dan DPA Dinas Pendapatan Daerah
    2. Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
    3. Penyusunan laporan Keuangan Dinas Pendapatan Daerah,

Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan operasional penyusunan Rencana kerja Dinas, tersusunya DPA 2015, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, output dari kegiatan ini, antara lain :

  1. Tersusunnya Renja Dinas Tahun 2015
  2. Tersusunnya DPA Dinas Tahun 2015
  3. Tersusunnya DPPA Dinas Tahun 2014
  4. Terevaluasinya Kinerja internal Dinas Pendapatan daerah
  5. Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan Tahun 2014

 

  1. 3. Rencana Tahun Kedua (2015)

Pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari 10 (Sepuluh) program dan 239 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan) kegiatan, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.250.971.614.960,- Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian, Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemuktahiran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, membutuhkan dana sebesar Rp.1.182.231.375,- dengan output yang diharapkan pembinaan dan pengendalian dan pedampingan pemeriksa eksternal bisa terselenggara dengan hasil kinerja yang baik di lingkup Dispenda Provinsi Jawa barat sedangkan outcome yaitu terselengaranya hasil kinerja dan terkendalinya serta terbinanya pelaksaan kinerja pedampingan pemeriksa eksternal pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
  2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terdiri dari 2 (Dua) kegiatan yaitu :
  1. Pengembangan Pusat  Data  Informasi Pendapatan Daerah, membutuhkan anggaran sebesar Rp.522.600.000,- diarahkan untuk menyempurnakan Pusat data dan Sistem Informasi pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat.
  2. Kegiatan Pengembangan  Infrastruktur  Pusat   Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Daerah membutuhkan anggaran sebesar Rp.704.700.000,- diarahkan untuk Jasa Profesi Pengembangan Website, Penyusunan Dokumen Kajian Pemanfaatan Jaringan Internet Data Center Dispenda Jabar,  Penyusunan Dokumen Kajian Security Jaringan Internet Non Data Center (Program Pusat), Penyusunan Kajian Dokumen Sistem Manajemen Kemanan Informasi (SMKI) Berdasarkan SNI/ISO 27001,  Penyusunan Dokumen Kajian Perangkat Non Data Center dan Penyusunan Dokumen Kajian Penilaian Manfaat Aplikasi (IT Service).
    1. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah dengan jumlah kegiatan sebanyak 69 (Enam Puluh Sembilan) yang tersebar di 34 CPDP seluruh Jawa Barat dan 1 (Satu) kegiatan di Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran sebesar Rp.24.612.382.200,- diperuntukan untuk kegiatan ISO 9001-2008 dan Penelusuran KTMDU

Dengan output yang diharapkan yaitu sebagaiberikut :

  1. Terpenuhinya pemeliharaan ISO 9001-2008 dan standarisasi pelayanan di Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Jawa Barat.
  2. Tercapainya peningkatan pendapatan daerah dan terselusurinya serta menurunnya data angka masyarakat yang tidak mendaftar ulang kembali kendaraannya.
  3. Meningkatnya pemahaman kewajiban masyarakat akan membayar pajak.
    1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu Kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat membutuhkan biaya sebesar Rp. 274.732.000,- diharapkan untuk bimbingan teknis Aplikasi Samsat, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah dengan output terlaksananya bimbingan teknis aparatur sebagai peningkatan kemampuan Sumber daya manusia sesuai bidangnya di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
    2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 3.071.897.050,-

Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan operasional aparatur unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, output dari kegiatan ini, antara lain :

  1. Terfasilitasinya kebutuhan jasa kesehatan
  2. Terfasilitasinya kebutuhan sarana olah raga
  3. Terfasilitasinya kebutuhan pakaian dinas harian
  4. Terfasilitasinya kebutuhan pakaian khusus samsat
  5. Terfasilitasinya peserta teknis substantive
  6. Terfasilitasinya peserta diklat struktural
  7. Terfasilitasinya peserta kursus, seminar, lokakarya dan rapat koordinasi
    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan Penyelengaraan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 49.156.774.529,-

Outcome dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

  1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, program ini diperuntukan untuk 40 (Empat Puluh) kegiatan, diarahkan untuk pengadaan sarana dan prasarana serta pembangunan 4 (Empat) kantor cabang Pelayanan, dalam rangka mewujudkan kepuasan pelayanan publik, outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk program ini pada tahun 2015 membutuhkan anggaran sebesar Rp.127.398.360.388,- dengan output kegiatan sebagaimana berikut :
  1. Terfasilitasinya pengadaan sarana dan prasarana pada Dinas Pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat
  2. Terfalitasinya pembangunan dan pembelian lahan kantor pada CPDP di Lingkup Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
  3. Terfasilitasinya AppraisalPengadaan Lahan dan DED Pembangunan
    1. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 37.936.776.540.- Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk pemeliharaan sarana dan prasarana operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, output dari kegiatan ini, antara lain :
  4. Terfasilitasinya jasa servise kendaraan bermotor
  5. Terfasilitasinya kebutuhan BBM dan pelumas
  6. Terfasilitasinya belanja STNK
  7. Terfasilitasinya jasa kebersihan
  8. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa konstruksi
  9. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa non konstruksi
  10. Terfasilitasinya kebutuhan peralatan dapur
    1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah, diperuntukan untuk 15 (Lima Belas) kegiatan, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 5.346.526.328,-

Dengan output kegiatan sebagai berikut :

  1. Terlaksananya Rekonsialisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015;
  2. Terwujudnya peraturan dan dasar Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  3. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah;
  4. Sosialisasi, Monitoring dan koordinasi Pajak Daerah;
  5. Terlaksananya optimalisasi Penggalian Potensi Pendapatan Daerah;
  6. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendapatan II;
  7. Terlaksananya Koordinasi Pendapatan Sumber II;
  8. Terlaksananya Optimalisasi Pendapatan Sumber I;
  9. Terkajinya Pengembangan kerjasama Pengelolaan Pendapatan dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
  10. Terkajinya Etika Pelayanan Perpajakan;
  11. Terselanggaranya Rapat Koordinasi Kerjasama Pendapatan se Jawa Barat;
  12. Terkajinya Kelembagaan tentang Penyitaan Objek Pajak;
  13. Terkajinya Penerapan Pemberlakuan NPWPD pada seluruh objek dan subjek Pajak;
  14. Terselenggaranya Diskusi Inovasi, Regulasi dan Perencanaan Pendapatan;
  15. Tersusunnya Standar Analisis Operasional Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
    1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 3 (Tiga) kegiatan, membutuhkan anggaran sebesar Rp.764.634.550,- dengan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional penyusunan Rencana kerja Dinas, tersusunnya DPA 2015, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, output dari kegiatan ini, antara lain :
  16. Tersusunnya Renja Dinas Tahun 2016
  17. Tersusunnya DPA Dinas Tahun 2015
  18. Tersusunnya DPPA Dinas Tahun 2015
  19. Terevaluasinya Kinerja internal Dinas Pendapatan Daerah
  20. Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan Tahun 2015

Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan terpedomaninya dokumen-dokumen perencanaan, baik dalam rangka evaluasi kinerja maupun pelaksanaan kegiatan tahun yang akan datang.

 

  1. 4. Rencana Tahun Ketiga (2016)

Pelaksanaan program dan kegiatan yang akandilaksanakan terdiri dari 10 (Sepuluh) program dan 206 (Dua Ratus Enam) kegiatan, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.279.809.151.000,- Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membutuhkan anggaran sebesar Rp.2.030.031.250,-. Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :
  1. Kegiatan Monitoring Pembinaan dan Kepatuhan Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, membutuhkan dana sebesar Rp.000.000,- dengan output yang diharapkan kepatuhan pegawai terhadap ketentuan yang berlaku, serta meminimalisir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Dispenda Provinsi Jawa Barat.
  2. Kegiatan Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemutahiran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, membutuhkan dana sebesar Rp.1.125.500,- dengan output yang diharapkan evaluasi dan pengendalian terhadap hasil kinerja di lingkup Dispenda Provinsi Jawa Barat.
  3. Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat membutuhkan anggaran sebesar Rp.804.543.750,- dengan output yang diharapkan yaitu penyusunan program dan kegiatan yang tersebar di CPDP, Puslia dan Kantor Pusat.
    1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi memerlukan anggaran sebesar Rp.1.385.550.00, terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan yaitu :
  4. Pengelolaan Website Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, membutuhkan anggaran sebesar Rp.300.000,- diarahkan untuk menyempurnakan Pusat data dan Sistem Informasi pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat.
  1. Kegiatan Fasilitasi Teknik Penerapan TIK pada Sitem Informasi Dispenda Provinsi Jawa Barat membutuhkan anggaran sebesar Rp.500.000,- diarahkan untuk Jasa Profesi Pengembangan Website, Penyusunan Dokumen Kajian Pemanfaatan Jaringan Internet Data Center Dispenda Jabar,
  2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Teknik Pemanfatan Jaringan Internet Data Center Dispenda Jabar Dokumen, membutuhkan anggaran sebesar Rp.90.750.000,- diarahkan untuk kajian teknik pemanfaatan jaringan internet.
  3. Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Standarisasi Perangkat Data Center membutuhkan anggaran sebesar Rp.182.300.000,- diarahkan untuk kajian terhadap standar perangkat data center.
  4. Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Aplikasi Pendukung (Suporting Application) Dispenda Prov.Jabar membutuhkan anggaran sebesar Rp.182.300.000,-
  5. Kegiatan Penyusunan Dokumen Teknis Kajian Keamanan dan Back Up Data Aplikasi Sistem Informasi Pajak Air Permukaan (SIMPAP) membutuhkan anggaran sebesar Rp.90.750.000,-
  6. Kegiatan Optimalisasi Perangkat IT Samsat Provinsi Jawa Barat membutuhkan anggaran sebesar Rp.356.600.000,-
  7. Kegiatan Pengembangan Modul Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada Aplikasi SSOS Dispenda Provinsi Jawa Barat membutuhkan anggaran sebesar Rp.112.300.000,-
  8. Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Security Jaringan Internet Non data Center Dispenda Jabar membutuhkan anggaran sebesar Rp.90.750.000,-
    1. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah dengan jumlah kegiatan sebanyak 34 (tidapuluh empat) yang tersebar di 34 CPDP se Jawa Barat dengan total anggaran sebesar Rp.388.004.450,- diperuntukan untuk kegiatan Intesifikasi Pemungutan Pajak.

Dengan output yang diharapkan yaitu sebagai berikut :

  1. Terdatanya potensi WP yang belum melakukan daftar ulang ;
  2. Tercapainya peningkatan pendapatan daerah ;
  3. Tercapainya operasi terpadu tertib kendaraan bermotor ;
  4. Meningkatnya pemahaman kewajiban masyarakat akan membayar pajak.

Catatan :

Kegiatan Penelusuran/Sensus KTMDU, kegiatannya hanya s.d Tahun 2015. Selanjutnya mulai tahun 2016 menjadi Kegiatan Intensifikasi Pungutan Pajak.

  1. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat membutuhkan biaya sebesar Rp.183.000.000,- diharapkan untuk bimbingan teknis Aplikasi Samsat, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah dengan output terselenggaranya bimbingan teknis aparatur sebagai peningkatan kemampuan Sumber daya manusia sesuai bidangnya di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
  2. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia total anggaran yang dibutuhkan sebesarRp. 3.773.289,-

Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan operasional aparatur unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, Ouput dari kegiatan ini, antara lain :

  1. Terfasilitasinya kebutuhan jasa kesehatan
  2. Terfasilitasinya kebutuhan sarana olah raga
  3. Terfasilitasinya kebutuhan pakaian dinas harian
  4. Terfasilitasinya kebutuhan pakaian khusus samsat
    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan Penyelengaraan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 142.013.250,-

Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

  1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, program ini diarahkan untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka memberikan pelayanan pelayanan kepada publik, pengadaan belanja modal kebutuhan Dinas. Terdiri dari 36 (tigapuluh enam) kegiatan. Untuk program ini pada tahun 2016 membutuhkan anggaran sebesar Rp.448.147.385,-

Pada Tahun 2016, direncanakan pembangunan gedung kantor CPDP;

  • Kota Bekasi ;
  • Sukabumi I Cibadak ; dan
  • Bogor.
    1. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 557.364.000,- Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk pemeliharaan sarana dan prasarana operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, ouput dari kegiatan ini sebagaimana berikut :
  1. Terfasilitasinya jasa servise kendaraan bermotor
  2. Terfasilitasinya kebutuhan BBM dan pelumas
  3. Terfasilitasinya belanja STNK
  4. Terfasilitasinya jasa kebersihan
  5. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa konstruksi
  6. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa non konstruksi
  7. Terfasilitasinya kebutuhan peralatan dapur
    1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah, diperuntukan untuk 11 (sebelas) kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp.509.527.950,-

Dengan output kegiatansebagai berikut :

  1. Terkajinya Usulan Pengendalian Biaya;
  2. Terwujudnya peraturan dan dasar Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  3. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah;
  4. Sosialisasi, Monitoring dan koordinasi Pajak Daerah;
  5. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendapatan II;
  6. Terlaksananya Koordinasi Pendapatan Sumber II;
  7. Terlaksananya Optimalisasi Pendapatan Sumber I;
  8. Terselanggaranya Rapat Koordinasi Kerjasama Pendapatan se Jawa Barat;
  9. Terkajinya Regulasi Pendapatan;
  10. Terlaksananya optimalisasi Penggalian Potensi Pendapatan Daerah;
  11. Terselenggaranya Cavita Selecta
    1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,terdiri dari 2 (Dua) kegiatan, membutuhkan anggaran sebesar Rp.757.500,- dengan kegiatan:
  • Kegiatan penyusunan RKA, DPA, DPA Pergeseran dan DPPA sebesar Rp.100.000.000,-
  • Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.173.757.500,-

Ouput dari kegiatan ini, antara lain :

  1. Tersusunya RKA Th.2017
  2. Tersusunnya DPA Dinas Tahun 2016
  3. Tersusunnya DPA Pergeseran Tahun 2016
  4. Tersusunnya DPPA Dinas Tahun 2016
  5. tersusunnya Laporan Keuangan Dinas Pendapatan daerah

 

  1. 5. Rencana Tahun Keempat (2017)

Pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari 10 (Sepuluh) program dan 232 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua) kegiatan, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.453.507.581.600,- Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu :
    1. Kegiatan Evaluasi dan Pemutahiran Dinas Pendapatan Provimsi Jawa Barat, membutuhkan dana sebesar Rp.1.603.591.000,- dengan output yang diharapkan pembinaan dan evaluasi dan pengendalian hasil kinerja di lingkup Dispenda Provinsi Jawa Barat ;
    2. Kegiatan penyusunan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, membutuhkan dana sebesar Rp.900.000.000,- dengan output yang diharapkan yaitu penyusunan program dan kegiatan yang tersebar di CPDP, Puslia dan Kantor Pusat.
  2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu Pengembangan Pusat Data Informasi Pendapatan Daerah, membutuhkan anggaran sebesar Rp.6.612.500.000,- diarahkan untuk menyempurnakan Pusat data dan Sistem Informasi pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat.
  3. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah dengan jumlah kegiatan sebanyak 69 (Enam Puluh Sembilan) yang tersebar di 34 CPDP seluruh Jawa Barat dan 1 (Satu) kegiatan di Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran sebesar Rp.27.751.045.000,- diperuntukan untuk kegiatan kajian, ISO 9001-2008 dan Intensifikasi Pemungutan Pajak.

Dengan output yang diharapkan yaitu sebagai berikut :

  1. Terpenuhinya pemeliharaan ISO 9001-2008 dan standarisasi pelayanan di Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Jawa Barat.
  2. Terlaksananya perluasan atau penambahan titik setra layanan penerimaan pajak di Wilayah Jawa Barat
  3. Tercapainya peningkatan pendapatan daerah dan terselusurinya serta menurunnya data angka masyarakat yang tidak mendaftar ulang kembali kendaraannya.
  4. Tercapainya operasi terpadu tertib kendaraan bermotor.
  5. Meningkatnya pemahaman kewajiban masyarakat akan membayar pajak.
  6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu Kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat membutuhkan biaya sebesar Rp. 1.018.660.000,- diharapkan untuk bimbingan teknis Aplikasi Samsat, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah dengan output terlaksananya bimbingan teknisapparatus sebagai peningkatan kemampuan Sumber daya manusia sesuai bidangnya di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
  7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 5.936.604.000,-

Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhanoperasional aparatur unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, ouput dari kegiatan ini, antara lain :

  1. Terfasilitasinya kebutuhan jasa kesehatan
  2. Terfasilitasinya kebutuhan sarana olah raga
  3. Terfasilitasinya kebutuhan pakaian dinas harian
  4. Terfasilitasinya kebutuhan pakaian khusus samsat
  5. Terfasilitasinya peserta teknis substantive
  6. Terfasilitasinya peserta diklat struktural
  7. Terfasilitasinya peserta kursus, seminar, lokakarya dan rapat koordinasi
  8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan Penyelengaraan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 76.046.938.000,-
  9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, program ini diarahkan untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan kepuasan pelayanan publik, outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, terdiri dari 38 (Tiga Puluh Delapan) kegiatan. Untuk program ini pada Tahun 2017 membutuhkan anggaran sebesar Rp.77.619.729.000,- dengan output kegiatan sebagaimana berikut :

Terfasilitasinya pengadaan sarana dan prasarana pada Dinas Pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat dan pembangunan kantor pada CPDP di Lingkup Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

  1. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatanDinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.53.391.039.000.-. Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk pemeliharaan sarana dan prasarana operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, ouput dari kegiatan ini sebagaimana berikut :
    1. Terfasilitasinya jasa servise kendaraan bermotor
    2. Terfasilitasinya kebutuhan BBM dan pelumas
    3. Terfasilitasinya belanja STNK
    4. Terfasilitasinya jasa kebersihan
    5. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa konstruksi
    6. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa non konstruksi
    7. Terfasilitasinya kebutuhan peralatan dapur

Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana operasional dan terwujudnya kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat

  1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah, diperuntukan untuk 11 (Sebelas) kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 6.803.385.000,-

Dengan output kegiatan sebagai berikut :

  1. Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
  2. Monitoring, Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah
  3. Rekonsialisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
  4. Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah
  5. Peningkatan Koordinasi Pendapatan Non Pajak
  6. Optimalisasi Penggalian Potensi Pendapatan daerah
  7. Rapat Koordinasi Kerjasama Pendapatan se Jawa Barat
    1. Meningkatnya koordinasi, evaluasi dan monitoring pendapatan daerah.
    2. Sinergitas Pendapatan se Jawa Barat
    3. Peraturan untuk juru sita pajak kendaraan bermotor
    4. Meningkatnya inovasi, regulasi dan perencanaan pendapatan
  8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 3 (Tiga) kegiatan, membutuhkan anggaran sebesar Rp.000.000,- dengan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional penyusunan DPA, DPA Pergeseran, dan DPPA, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, Ouput dari kegiatan ini, antara lain :
  9. Tersusunnya RKA Tahun 2018
  10. Tersusunnya DPA Dinas Tahun 2017
  11. Tersusunnya DPA Pergeseran Tahun 2017
  12. Tersusunnya DPPA Dinas Tahun 2017
  13. Terevaluasinya Kinerja internal Dinas Pendapatan Daerah
  14. Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan Tahun 2017

 

  1. 6. Rencana Tahun Kelima (2018)

Pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari 10 (Sepuluh) program dan 231 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu) kegiatan, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.261.657.023.500,- Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membutuhkan anggaran sebesar Rp.2.030.031.250,-. Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :
  1. Kegiatan Monitoring Pembinaan dan Kepatuhan Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, membutuhkan dana sebesar Rp.000.000,- dengan output yang diharapkan kepatuhan pegawai terhadap ketentuan yang berlaku, serta meminimalisir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Dispenda Provinsi Jawa Barat.
  2. Kegiatan Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemutahiran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, membutuhkan dana sebesar Rp.1.125.500,- dengan output yang diharapkan evaluasi dan pengendalian terhadap hasil kinerja di lingkup Dispenda Provinsi Jawa Barat.
  3. Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat membutuhkan anggaran sebesar Rp.804.543.750,- dengan output yang diharapkan yaitu penyusunan program dan kegiatan yang tersebar di CPDP, Puslia dan Kantor Pusat.
  4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu Pengembangan Pusat Data Informasi Pendapatan Daerah, membutuhkan anggaran sebesar Rp.7.604.375.000,- diarahkan untuk menyempurnakanPusat data dan Sistem Informasi pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat.
  5. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerahdengan jumlah kegiatan sebanyak 69 (Enam Puluh Sembilan) yang tersebar di 34 CPDP seluruh Jawa Barat dan 1 (satu) kegiatan di Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran sebesar Rp.27.751.045.000,-diperuntukan untuk kegiatankajian, ISO 9001-2008 dan Intensifikasi Pemungutan Pajak.

Dengan output yang diharapkan yaitu sebagaiberikut :

  1. Terpenuhinya pemeliharaan ISO 9001-2008 dan standarisasi pelayanan di Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Jawa Barat.
  2. Terlaksananya perluasan atau penambahan titik setra layanan penerimaan pajak di Wilayah Jawa Barat
  3. Terpenuhinya kelayakan dan standarisasi pelayanan pada Dinas Pendapatan daerah
  4. Tercapainya peningkatan pendapatan daerah dan terselusurinya serta menurunnya data angka masyarakat yang tidak mendaftar ulang kembali kendaraannya.
  5. Tercapainya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor.
  6. Meningkatnya pemahaman kewajiban masyarakat akan membayar pajak.
  7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan yaitu Kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat membutuhkan biaya sebesar Rp.1.171.459.000,- diharapkan untuk bimbingan teknis Aplikasi Samsat, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah dengan output terlaksananya bimbingan teknis aparatur sebagai peningkatan kemampuan Sumber daya manusia sesuai bidangnya di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
  8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesarRp. 6.827.096.000,-

Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan operasional aparatur unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, Ouput dari kegiatan ini,antara lain :

  1. Terfasilitasinya kebutuhan jasa kesehatan
  2. Terfasilitasinya kebutuhan sarana olah raga
  3. Terfasilitasinya kebutuhan pakaian dinas harian
  4. Terfasilitasinya kebutuhan pakaian khusus samsat
  5. Terfasilitasinya peserta teknis substantive
  6. Terfasilitasinya peserta diklat structural
  7. Terfasilitasinya peserta kursus, seminar, lokakarya dan rapat koordinasi
  8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan Penyelengaraan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDP se Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.87.453.979.000,-bersifat fixed cost untuk memenuhi kebutuhan operasionalunit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelayanan.
  9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, program ini diarahkan untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan kepuasan pelayanan publik, outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, terdiri dari 37 (Tiga Puluh Tujuh) kegiatan. Untuk program ini pada tahun 2018 membutuhkan anggaran sebesar Rp.86.324.690.000,- kegiatan ini sebagai pemenuhan kebutuhan Pengadaan sarana dan prasarana aparatur, dilingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
  10. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatanDinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Pusat), 34 CPDPse Jawa Barat dan Puslia, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 61.399.697.000.- Kegiatan ini bersifat fixed cost untuk pemeliharaan sarana dan prasarana operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, ouput dari kegiatan ini sebagaimana berikut :
  11. Terfasilitasinya jasa servise kendaraan bermotor
  12. Terfasilitasinya kebutuhan BBM dan pelumas
  13. Terfasilitasinya belanja STNK
  14. Terfasilitasinya jasa kebersihan
  15. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa konstruksi
  16. Terfasilitasinya pemeliharaan jasa non konstruksi
  17. Terfasilitasinya kebutuhan peralatan dapur
  18. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah, diperuntukan untuk 11 (Sebelas) kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp.7.786.891.000,-

Dengan output kegiatansebagaiberikut :

  1. Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
  2. Monitoring, Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah
  3. Rekonsialisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
  4. Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah
  5. Peningkatan Koordinasi Pendapatan Non Pajak
  6. Optimalisasi Penggalian Potensi Pendapatan Daerah
  7. Rapat Koordinasi Kerjasama Pendapatan se Jawa Barat
  8. Meningkatnya koordinasi, evaluasi dan monitoring pendapatan daerah.
  9. Sinergitas Pendapatan se Jawa Barat
  10. Terwujudnya buku kajian system informasi pendapatan
  11. Meningkatnya inovasi, regulasi dan perencanaan pendapatan
  1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 3 (Tiga) kegiatan, membutuhkan anggaran sebesar Rp.1.667.773.000,- dengan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional penyusunan RKA, DPA, DPA Pergeseran, dan DPPA serta evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, Ouput dari kegiatan ini, antara lain :
  2. Tersusunnya RKA 2019
  3. Tersusunnya DPA Dinas Tahun 2018
  4. Tersusunnya DPA Pergeseran Tahun 2018
  5. Tersusunnya DPPA Dinas Tahun 2018
  6. Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan Tahun 2018