BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

 

  1. 1. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
4.1.1. Visi

Visi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat merupakan ungkapan situasi dan kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam kurun waktu 5 (lima tahun) ke depan yang mengikat seluruh komponen yang terlibat dalam proses pengelolaan pendapatan daerah. Guna mewujudkannya diperlukan komitmen kuat untuk saling berkontribusi dan bersinergi dalam mengelola berbagai perubahan, baik dalam lingkungan strategis organisasi yang bersifat internal maupun eksternal sehingga sumber daya organsisasi yang ada benar benar efektif mewujudkan visi yang ditetapkan .

Mengacu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2008-2013 tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa 5 (lima) tahun ke depan atau selama kurun 2013-2018.

Berbagai isu dan permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, diperlukan berbagai penguatan dalam kapasitas kompetensi aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Baratdi berbagai lini, disertai dengan penajaman penyediaan sarana dan prasarana kerja yang makin terstandarisasi dan berbasis teknologi infomasi yang handal. Hal itu sebagai upaya penyikapan terhadap menguatnya kesadaran masyarakat untuk menerima pelayanan publik yang makin baik, serta adanya keinginan kuat untuk menjadi penyelenggaran layanan pendapatan daerah yang makin unggul secara nasional maupun lebih tinggi dari itu.

Setelah mempertimbangkan keterkaitan lingkungan strategis organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, secara eksternal dan internal, keterkaitan dengan agenda-agenda kepemimpinan daerah yang termuat dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2013-2018, rencana strategis kementrian/lembaga, terutama dari Kementerian Dalam Negeri hingga arah kebijakan pemanfaatan ruang Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat untuk kurun 2010-2029, maka melalui pembahasan bersama dengan seluruh komponen Dinas Pendapatan bersama mitra stakholdernya, telah dirumuskan Visi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 – 2018 yaitu :

“Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah dan Akuntabel”

Sebagai penjabaran makna dari Visi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah          :    adalah seluruh hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.

Amanah                               :    adalah sikap dan kondisi aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang mampu mengemban tanggungjawab yang diterima sebagai sebuah kepercayaan, baik yang bersumber dari moral individu maupun moral kebangsaan yang telah digariskan dalam konstitusi Negara guna dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Akuntabel                            :    adalah sikap dan kondisi profesional aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang mampu menjalankan seluruh program/kegiatan dalam kerangka pencapaian target pendapatan daerah, yang dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemberi tugas kedinasan maupun masyarakat yang menjadi konsumen layanannya, guna dijadikan sebagai umpan balik berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja organisasi .

 

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 2008-2013, berorientasi pada peningkatan kenyamanan dalam melakukan pelayanan yang cermat dan aman berbasis teknologi informasi handal, penyediaan sarana dan prasarana yang makin terstandarisasi serta peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang makin berdaya saing, guna mencapai tingkat kepuasan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jawa Barat.

4.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat harus merumuskan Misi yang sejalan dengan agenda utamanya (core business), sehingga dapat dijalankan secara lebih fokus, jelas dan dapat diukur agregasi ketercapainnya berdasarkan indikator indikator yang akan dituangkan dalam tujuan serta sasaran dari misi yang ditetapkan.

Dari pencermatan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan sebagaiman diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2009, agenda utama yang dapat dipertimbangkan untuk merumuskan misi guna menjalankan visi yang telah ditetapkan sebelumnya, adalah sebagai berikut :

Selain agenda utama yang menjadi fokus kinerja yang tertuang dalam rumusan tugas pokok, dalam indikator kinerja utama yang termuat dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2013-2018, termuat 2 (dua) indikator dalam pelaksanaan misi ketiga yang berkaitan langsung dan perlu disukseskan oleh Dinas Pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Secara lebih lengkap, indikator dalam misi ketiga RPJMD, yaitu :

Tabel 4.1.

Target Capaian Indikator Kinerja Misi dalam RPJMD

Tahun 2013-2018

 

No. Indikator Kinerja satuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target Capaian Setiap Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik
1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan Nilai Interval Skala 1-4 3 3 3 4 4 4 4
2. Jumlah Penerbitan Perijinan Izin 35,481 39,029 42,931 47,224 51,946 57,14 62.854
3. Pendapatan Asli Daerah Trilyun Rupiah 9,99 11,0 12,1 13,3 14,6 16,1 17,7
4. Indikator Daya Saing Provinsi Rangking 6 6 – 5 5 – 4 4 – 3 3 – 2 2 – 1 2 – 1
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IPTEK
5. Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan Skala 1-7 N/A N/A 3 3,5 4 5 6
6. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Poin 46 50 60 70 75 80 85
7. Indeks Persepsi Korupsi Poin 5,11 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Sasaran 3 : Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur
8. Indeks Kebahagiaan Poin N/A 55 – 57 57 – 59 59 – 61 61 – 63 63 – 65 63 – 65
Sasaran 4 : Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum
9. Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Persen 54 57 60 63 65 68 70
10. Indeks Demokrasi Poin N/A 66,20 – 66,50 66,50 – 67,00 67,00 – 67,50 67,50 – 68,00 68,50 – 69,00 68,50 – 69,00

 

Berangkat dari pemahaman untuk mewujudkan tugas pokok, fungsi dan indikakator kinerja utama yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-2018, yang telah menjadi komitmen kepala daerah yang harus dijalankan oleh seluruh organisasi perangkat daerah di Jawa Barat, serta pemilihan Visi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, maka dirumuskan misi operasional, sebagai berikut :

  1. Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah yang optimal,
  2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat yang Berdaya Saing .

 

  1. 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang akan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik serta kemampuan sumber daya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun renstra Dinas Pendapatan yaitu antara tahun 2013-2018. Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

            Sementara itu, sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

Setelah mempertimbangkan rumusan visi dan misi operasionalnya serta isu isu strategik yang ada, maka tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Untuk Misi Pertama : Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah yang Optimal, tujuan yang dirumuskan meliputi :

  1. meningkatkan penerimaan daerah yang makin optimal, dengan sasaran : tercapainya penerimaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu :
    1. proposi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran
    2. proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar Dana BOS)
  2. Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan sasaran:
  3. Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah, dengan indikatornya yaitu :
    • Proporsi Pertumbuhan Jumlah Potensi Wajib Pajak ;
  4. PKB
  5. Pajak Air Permukaan
  6. Pajak Bahan Bakar
    • Jumlah Wajib Retribusi;
    • Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah.
  7. Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu :
    • Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut
    • Proporsi potensi wajib retribusi yang terpungut
    • Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima

 

Untuk Misi Kedua, Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat yang Berdaya Saing, tujuan yang dirumuskan meliputi :

  1. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya, dengan sasaran : meningkatnya kualitas aparatur dengan indikatornya yaitu :
    1. proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal
    2. proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis subtantif
    3. proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi
  2. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima, dengan sasaran :
  3. Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) ;
  4. Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu :
    • Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran ;
    • Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan ;
    • Proporsi ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan ;
  5. Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah dengan indikatornya yaitu :
    • tingkat gangguan jaringan dan sistem ;
    • tingkat gangguan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi ;
  6. Memantapkan kinerja organisasi, dengan sasaran :
    1. Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah dengan indikatornya yaitu :
      • Prosentase jumlah OPD penghasil Kab/Kota yang melaksanakan hasil kesepakatan ;
    2. Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja dengan indikatornya yaitu :
  • Proporsi tingkat deviasi pelaksanaan SOP dan SP ;
  • Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) ;
  • Proporsi penurunan temuan SPI antar tahun ;
  • Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan ;
  • Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Instansi penilai.

Sesuai uraian tujuan dan sasaran tesrebut, diproyeksikan pencapaian target kinerjanya adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Tahun 2013-2018

 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2013-2014 2015 2016 2017 2018
1. Meningkatkan penerimaan daerah yang makin optimal Tercapainya penerimaan pendapatan daerah 1.  proposi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran

2.  proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar dana BOS)

≥10%

 

 

≥82%

≥10%

 

 

≥83%

≥10%

 

 

≥84%

≥10%

 

 

≥85%

 

≥10%

 

 

≥86%

 

2. Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah 1.  Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah;

 

1.  Jumlah potensi wajib pajak,

a.  PKB

 

b.  Pajak Air Permukaan

 

c.  Pajak Bahan Bakar

 

2.  Jumlah Wajib Retribusi,

3.  Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah.

 

 

15,4 ribu Kbm

670 WP

 

19 Wapu

 

116 WR

 

31 Objek

 

 

16,9 ribu Kbm

670 WP

 

19 Wapu

 

124 WR

 

31 Objek

 

 

17,4 ribu Kbm

670 WP

 

20 Wapu

 

132 WR

 

31 Objek

 

 

17,9 ribu Kbm

670 WP

 

21 Wapu

 

140 WR

 

31 Objek

 

 

18,4 ribu Kbm

670 WP

 

22 Wapu

 

148 WR

 

31 Objek

2.  Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah 1.  Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut

2.  Proporsi potensi wajib retribusi yang terpungut

3.  Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima

≥75%

 

≥75%

 

100%

≥75%

 

≥80%

 

100%

 

≥75%

 

≥85%

 

100%

≥75%

 

≥90%

 

100%

 

≥75%

 

≥90%

 

100%

 

3. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima 1.  Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)  

≥77,5%

 

≥82,5%

 

≥83%

 

≥84%

 

≥85%

2.  Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah 1.  Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja antar tahun anggaran

2.  Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan

3.  Proporsi ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan

1:300

 

 

 

 

 

80 %

 

 

 

80 %

1:300

 

 

 

 

 

85 %

 

 

 

85 %

1:300

 

 

 

 

 

90 %

 

 

 

90 %

1:300

 

 

 

 

 

95 %

 

 

 

95 %

1:300

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

100 %

3.  Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah 1.  Tingkat gangguan jaringan dan system

2.  Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras TI

2%

 

2 %

1,8%

 

1,8%

 

1,6%

 

1,6%

 

1,4%

 

1,4%

 

1,2%

 

1,2%

 

4. Memantapkan Kinerja Organisasi 1.  Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah 1.   Prosentase jumlah OPD penghasil Kab/Kota yang melaksanakan hasil kesepakatan  

≥90%

 

≥90%

 

≥90%

 

≥90%

 

≥90%

2.  Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja 1.  Proporsi tingkat deviasi pelaksanaan SOP dan SP

2.  Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)

3.  Proporsi penurunan temuan SPI antar tahun

4.  Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan

5.  Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Instansi penilai

20 %

 

 

90 %

 

 

 

 

 

92

temuan

 

100 %

 

 

 

77%

 

15%

 

 

92 %

 

 

 

 

 

83

temuan

 

100 %

 

 

 

81%

10%

 

 

94 %

 

 

 

 

 

75

Temuan

 

100 %

 

 

 

83%

5%

 

 

96 %

 

 

 

 

 

68

Temuan

 

100 %

 

 

 

84%

< 5 %

 

 

> 96 %

 

 

 

 

 

61

Temuan

 

100 %

 

 

 

>84%

 

5. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya Meningkatnya kualitas SDM

 

1.  proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal

2.  proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis subtantif

3.  proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi

S1=38,69%, S2=15,5 %

 

≥75%

 

 

 

9 %

S1=38,5%, S2=16,1%

 

≥76%

 

 

 

15 %

S1=36,7%

S2=17,1%

 

≥77%

 

 

 

20 %

S1=35,1 %

S2=19,15

 

≥78%

 

 

 

25 %

S1=35.2%

S2=19.2%

 

≥79%

 

 

 

30 %

 

  1. 3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
  1. Strategi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, diperlukan strategi dan kebijakan operasional yang tepat dan berkesinambungan. Dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi serta analisis atas perkiraan perubahan lingkungan yang akan terus berkembang salama kurun tahun 2013-2018 hingga kondisi sumber daya organisasi yang tersedia, telah dirumuskan sejumlah strategi berikut :

  1. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebif efektif;
  2. Revitalisasi peran dan skala usaha BUMD;
  3. Optimalisasi pemungutan PBB, PPh OPDN dan PPh Pasal 21;
  4. Memperkuat kemampuan analisis yang makin akurat terhadap kondisi makro ekonomi nasional dan regional untuk kepentingan penyusunan asumsi-asumsi perhitungan pendapatan daerah;
  5. Validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan;
  6. Optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah;
  7. Peningkataan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan;
  8. Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan Dana Perimbangan dengan unsur pemerintah pusat;
  9. Inisiasi sumber sumber pendapatan dari masyarakat;
  10. Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisten;
  11. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan;
  12. Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dgn seluruh stakeholder;
  13. Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif;
  14. Memberlakukan system reward untuk pencapaian kinerja organisasi;
  15. Menerapkan SOP yang makin teruji;
  16. Melakukan standarisasi sapras pengelolaan pendapatan;
  17. Meningkatkan penyediaan sentra sentra layanan pendapatan yang pusat pusat komunitas publik;
  18. Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi;
  19. Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif;
  20. Mempertajam sistem pengendalian kinerja.

 

  1. Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat

Untuk mengawal pelaksanaan misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapainnya, maka perlu disiapkan pula kebijakan operasionalnya, sebagai berikut :

  1. Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan efektiviats kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan objek objek PAD;
  2. Memperkuat kinerja BUMD melalui peningkatan sarana, prasarana, prosedur pelayanan serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas BUMD;
  3. Memperkuat kinerja pemungutan PPh OPDN dan PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan melalui validasi subjek dan objeknya, pengawasan & pengendalian serta sinkronisasi dgn instansi perpajakan nasional;
  4. Melanjutkan validasi potensi pendapatan asli daerah maupun potensi yang akan berdampak terhadap tambahan pendapatan daerah secara berkesinambungan yang kian sejalan dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi;
  5. Meningkatkan pendayagunaan asset dan keuangan daerah;
  6. Meningkatkan komunikasi yang efektif dalam forum-forum koordinasi perumusan alokasi Dana Perimbangan;
  7. Meningkatkan komunikasi pendapatan lainnya dengan masyarakat;
  8. Melanjutkan penyempurnaan pedoman teknis pemungutan yang makin sejalan dengan ketentuan perundangan dibidang perpajakan dan retribusi;
  9. Memperkuat pengendalian kinerja seluruh perangkat pengelola pendapatan;
  10. Mengembangkan model dan metode rapat koordinasi yang makin efektif;
  11. Mengembangkan peluang kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak untuk peningkatan potensi pendapatan daerah;
  12. Mengembangkan standar kompetensi aparat pengelola pendapatan;
  13. Memperkuat pembinaan teknis fungsional untuk seluruh OPD penghasil;
  14. Menyempurnakan system reward pemungutan berbasis kinerja yang makin terukur dan teruji;
  15. Melanjutkan penyediaan prosedur pelayanan yang makin menjamin peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  16. Menyempurnakan standarisasi sarana dan prasarana penunjang layanan pendapatan daerah;
  17. Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik (e – Samsat) ;
  18. Mendorong kesadaran taat bayar pajak melalui fasilitasi tabungan pajak komunitas ( t – Samsat ) (paguyuban ojeg, koperasi angkutan, kerjasama leasing, tabungan kerjasama leasing/kredit pembiayaan lainnhya) ;
  19. Memperkuat penerapan teknologi informasi yang handal sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja organisasi;
  20. Melakukan penyempurnaan model dan metode penyelenggaraan rakor yang teruji;
  21. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemeirnta Pusat, OPD penghasil, Kabupaten/Kota, Unsur Polri dan Jasa Raharja serta Perbankan daerah;
  22. Mengembangkan dan menerapkan model model pengukuran kinerja organisasi yang telah teruji;

Keterkaitan visi, misi hingga kebijakan operasionalnya sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat digambarkan dalam tabel berikut :

 

Tabel 4.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Visi : Menjadi Pengelola pendapatan Yang Amanah dan Akuntabel
Misi kesatu : Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah Yang Optimal
1. Meningkatkan penerimaan daerah yang makin optimal Tercapainya penerimaan pendapatan daerah a.   Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebif efektif

b.   Revitalisasi peran dan skala usaha BUMD

c.   Optimalisasi pemungutan PBB, PPh OPDN dan PPh Pasal 21, PPh Badan dan Pajak Ekspor

a.   Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan objek objek PAD;.

b.   Memperkuat kinerja BUMD melalui peningkatan sarana, prasarana, prosedur pelayanan serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas BUMD;

c.   Memperkuat kinerja pemungutan PPh OPDN, PPh Pasal 21 PPh Badan serta Pajak Ekspor melalui validasi subjek dan objeknya, pengawasan & pengendalian serta sinkronisasi dgn instansi perpajakan nasional;

2. Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah a.  Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.   Validasi potensi pendapatan scr berkesinambungan;

b.   Optimalisais pengelolaan asset dan keuangan daerah

c.   Peningkataan akurasi data SDA sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan

d.   Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan Dana Perimbangan dgn unsur pemerintah pusat

e.   Inisiasi sumber sumber pendapatan dari masyarakat

a.   Melanjutkan validasi potensi pendapatan asli daerah maupun potensi yang akan berdampak terhadap tambahan pendapatan daerah secara berkesinambungan yang kian sejalan dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi;

b.   Meningkatkan pendayagunaan asset dan keuangan daerah

c.   Meningkatkan komunikasi yang efektif dalam forum forum koordinasi perumusan alokasi Dana Perimbangan.

d.   Meningkatkan komunikasi pendapatan lainnya dengan masyarakat

b.  Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah a.   Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisten;

b.   Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan

c.   Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dgn seluruh stakeholder

 

a.  Melanjutkan penyempurnaan pedoman teknis pemungutan yang makin sejalan dengan ketentuan perundangan dibidang perpajakan dan retribusi

b.  Memperkuat pengendalian kinerja seluruh perangkat pengelola pendapatan

c.   Mengembangkan model dan metode rapat koordinasi yang makin efektif

d.  Mengembangkan peluang kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak untuk peningkatan potensi pendapatan daerah

Misi kedua : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang Berdaya Saing
3 Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya Meningkatnya kualitas SDM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.   Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif

b.   Memberlakukan system reward untuk pencapaian kinerja organisasi

 

a.   Mengembangkan standar kompetensi aparat pengelola pendapatan;

b.   Memperkuat pembinaan teknis fungsional untuk seluruh OPD penghasil.

c.   Menyempurnakan system reward pemungutan berbasis kinerja yang makin terukur dan teruji.

4. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima a.   Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah

b.  Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah

a.  Menerapkan SOP yang makin teruji;

b.  Melakukan standarisasi sapras pengelolaan pendapatan;

c.  Meningkatkan penyediaan sentra sentra layanan pendapatan yang pusat pusat komunitas public

a.   Melanjutkan penyediaan prosedur pelayanan yang makin menjamin peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

b.   Menyempurnakan standarisasi sarana dan prasarana penunjang layanan pendapatan daerah;

 

c. Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi

 

a.  Memperkuat penerapan teknologi informasi yang handal sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja organisasi;

b.   Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik

(e – Samsat) ;

c.    Mendorong kesadaran taat bayar pajak melalui fasilitasi tabungan pajak komunitas

( t – Samsat ) (paguyuban ojeg, koperasi angkutan, kerjasama leasing, tabungan kerjasama leasing/kredit pembiayaan lainnhya) ;

 

5. Memantapkan Kinerja Organisasi a.  Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif a.   Melakukan penyempurnaan model dan metode penyelenggaraan rakor yang teruji;

b.   Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat, OPD penghasil, Kabupaten/Kota, Unsur Polri dan Jasa Raharja serta Perbankan daerah

b.  meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja Mempertajam sistem pengendalian kinerja Mengembangkan dan menerapkan model model pengukuran kinerja organisasi yang telah teruji

Dalam kerangka percepatan kinerja Dispenda, telah digulirkan Trikarsa birokrasi yang memuat : (1) Penguatan soliditas aparatur, (2) Penguatan akses pelayanan pendapatan yang makin mudah, nyaman & aman serta (3) Pengelolaan seluruh potensi pendapatan daerah yang makin rasional dan terukur. Ketiga karsa birokrasi Dispenda tersebut, akan terus diperkuat dengan penanaman spirit terhadap nilai nilai organisasi yang sekaligus menjadi kunci kepemimpinan bersama, yang memuat : Komitmen (commitment), Unggul (competitiveness), Jujur (integrity), Ahli (professional & accountable), Normatif (normative) serta Gagasan (innovation), yang disingkat menjadi KUJANG.