BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (strengthness) maupun kelemahan (weakness) dalam organisasi. Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan sebagai peluang peningkatan kinerja kedudukan dan peran Dinas Pendapatan meliputi  :

  1. Dinas Pendapatan merupakan OPD yang diberi mandat pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sebagian urusan desentralisasi dibidang pengelolaan pendapatan daerah sebagai bagian integral dari tata kelola keuangan daerah.
  2. Tersedianya dukungan pimpinan daerah yang sangat kuat untuk menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan.
  3. Terdapatnya Cabang-cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi yang tersebar luas di seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Barat yang merupakan sub unit organisasi Dinas Pendapatan disertai dengan outlet-outlet layanan pembantunya dalam menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan.
  4. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan Dispenda jawa Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan inovatif.

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam lingkungan Dinas Pendapatan, yaitu:

  1. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan fungsi fungsi pendapatan daerah yang sejalan dengan tata kelola keuangan daerah.
  2. Belum terstadarisasi secara penuh keseluruhan dukungan sarana dan prasarana kerja unit unit operasional Dispenda yang tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat;
  3. Masih belum efektifnya forum koordinasi antar OPD Penghasil dalam melakukan perhitungan potensi dan pengelolaan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah.
  4. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang benar benar akurat dan teruji.

Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (opportunities) maupun ancaman (threats) dalam organisasi. Beberapa peluang yang dimiliki Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, antara lain :

  1. Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat
  2. Adanya perkembangan perekonomian nasional yang semakin meningkat dan tingkat distribusinya bagi perekonomian masyarakat yang terus membaik.
  3. Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik yang makin meningkat.
  4. Masih tetap terbukanya pemanfaatkan potensi potensi pendapatan untuk diintensifikasi maupun ekstensifikasi, baik melalui instrument tariff maupun pengembangan potensi baru.

Sedangkan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, adalah:

  1. Masih terdapatnya sebagian masyarakat yang kurang mentaati ketentuan pembayaran perpajakan daerah secara tepat waktu dan tepat prosedur;
  2. Masih belum stabilnya kondisi perekonomian nasional dan internasional yang berpeluang berdampak terhadap industry otomotif sebagai penopang utama perpajakan daerah provinsi.
  3. Akuntabilitas belanja pemerintah yang kurang terkelola baik dan konsisten, dapat mendorong penurunan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara tepat waktu dan tepat prosedur.
  4. Munculnya berbagai kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang makin kompetitif dari beberapa provinsi sekitar Jawa Barat, dapat menekan ketercapaian target pendapatan sesuai asumsi yang direncanakan.

Berbagai permasalahan secara internal dan eksternal yang berada dalam lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, pada akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat dalam pembentukan Dinas Pendapatan Daerah.

Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, tugas tugas dan fungsinya meliputi :

 

TUGAS POKOK F U N G S I
MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM BIDANG PENDAPATAN BERDASARKAN ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN A.  MENYELENGARAKAN PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN TEKNIS PENDAPATAN;

B.  PENYELENGGARAAN PENDAPATAN DAN PELANAYAN UMUM MELIPUTI KESEKRETARIATAN, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN, PAJAK, NON PAJAK, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN SERTA UPTD;

C.  PENYELENGGARAAN FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS PENDAPATAN DAERAH DAN PELAYANAN UMUM;

D.  PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PENDAPATAN SECARA INTERNAL MELIPUTI KESEKRETARIATAN, RENBANG, PAJAK, NON PAJAK, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN, UPTD, PEMBINAAN TEKNIS FUNGSIONAL PANDAPATAN DAERAH DAN PELAYANAN UMUM;

E.  PENYELENGGARAAN TUGAS LAIN DARI GUBERNUR SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA.

 

Dari analisis kondisi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, terdapat sejumlah permasalahan yang dapat dideskripsikan sebagai berikut :

 

Tabel 3.1

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

 

ASPEK KAJIAN CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI STANDAR YANG DIGUNAKAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMASLAHAN PELAYANAN SKPD
INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL
Perumusan dan penetapan Kebijakan Teknis Pendapatan 1. Telah ditetapkannya Perda yg mengatur Pajak & Retribusi Daerah. Jumlah Regulasi Pemahaman & kemampuan SDM thd peraturan perUU (aturan formal) Penetapan Regulasi nasional yg mengatur pedoman pengelolaan pajak & retribusi serta patda lainnya Kuantitas dan kualifikasi SDM legal drafter belum memadai
2. Penetapan Juklak Perda : Pergub PKB & BBNKB, PAP, Pergub PBBKB, Pergub Pungutan Retribusi Jumlah Regulasi –   Pemahaman aturan formal;

–   Komitmen & motivasi

Tuntutan konsumen thd kepastian hukum –   Idem

–   Belum ada sertifikasi kompetensi untuk pegawai dispenda

3. Penetapan SOP & SP Manual Penugasan –   Pemahaman aturan formal;

–   Komitmen & motivasi

Tuntutan konsumen thd kepastian hukum –   Idem

–   Belum ada sertifikasi kompetensi untuk pegawai dispenda

 

Penyeleng garaan Pendapat an & pelayanan Umum

 

1. Rerata pencapaian target Patda melebihi target yang ditetapkan dalam RPJM 2008-13 Tingkat Capaian Patda per tahun anggaran Analisis perhitungan target berdasarkan akurasi data potensi 1.  Kondisi makro ekonomi

2.  Daya Beli & Preferensi konsumsi masy

Akurasi penyusunan asumsi & perhitungan target masih harus ditingkatkan

 

2. Pengukuran kapasitas layanan berdasarkan kepusaan masy terus meningkat, setiap tahun dan telah mencapai interval 75-80 IKM 1. Kecukupan sarana kerja

2. Komitmen & motivasi

Kondisi Tuntutan konsumen thd kecepatan, kemudahan & kepastian 1.  Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dlm metodenya

2.  Belum tersedianya instrumen persepsi mal adminsitrasi/ KKN

3. Dukungan fasilitas kerja belum terpenuhi seluruhnya Standarisasi Sapras Belum dibuat mapping kondisi kerja yg akurat Kebijakan alokasi anggaran belanja unit patda Belum ada ukuran penetapan BOPO thd kebutuhan belanja unit penghasil shg standarisais sapras tdk terjamin

 

 

 

Pembinaan Pelaksana an Tugas Tugas Pendapat an secara Internal 1. Rerata capaian penilai LAKIP berada pada kisaran 75-79 selama 5 tahun Penilaian LAKIP per tahun anggaran 1.  Akurasi perencanaan kinerja sesuai Renstra masih belum optimal

2.  Ketaatan pengelolaan kegiatan sesuai renc. Dok. kinerja

1. Kecepatan proses pengadaan barjas di ULP ;

2. Ketaatan pelaksanaan kinerja penyedian barjas sesuai kontrak

Model smart Planning belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada akurasi penyusunan LAKIP
2. Rerata tindak lanjut temuan aparat pengawas mencapai 100 % Proporsi Tinjut Temuan Auditor 1. Penegakan disiplin kinerja

2. Komitmen & motivasi mengurangi kelalaian kerja

Kondisi Tuntutan konsumen thd kecepatan, kemudahan & kepastian Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dgn kebutuhan;

Penegasan disiplin kinerja perlu diperkuat

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pendapatan Daerah & Pelayanan Umum

 

1.  Pelaks. rakor dalam perhitungan target & monev capaian target berjalan secara rutin & cukup efektif;

2.  Kordinasi & konsultasi data perhitungan alokasi dana transfer & lainnya terus dilaksanakan

1.  Tingkat efektivitas Rakor

2.  Tingkat akurasi perhitungan target patda pusat & realisasi pada APBD

1.  Akurasi perencanaan kinerja sesuai Renstra

2.  Ketaatan pengelolaan kegiatan sesuai renc. Dok. kinerja

1.  Kecepatan proses pengadaan barjas di ULP ;

2.  Ketaatan pelaksanaan kinerja penyedian barjas sesuai kontrak

Model smart Planning belum konsisten diterapkan
Penyediaan dukungan sarana pelayanan untuk efektivitas ke-samsatan terus berjalan Standarisasi sapras kesamsatan

 

Prototipe baku untuk sarana layanan Samsat Kebijakan nasional untuk prototipe sapras kesamsatan Ketiadaan prototofe standar sapras kesamsatan mendorong adanya perbedaan kondisi layanan

 

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

 Sesuai dokumen resmi dalam Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah yang menetapkan RPJMD Pemerintah provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua”. Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan 5 (lima) misi berikut :

Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;

  1. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan;
  2. Meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur dan perluasan partisipasi publik ;
  3. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan insfratruktur strategis yang berkelanjutan;
  4. Meningkatkan kehidupan social, seni dan budaya, peran pemuda dan olah raga serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal.

Sejalan dengan visi dan misinya, telah diindentifkasikan beberapa isu stretagis daerah yang akan melandasi program program unggulan kepala daerah yang telah menjadi komitmen politis serta diintegrasikan dalam perencanaan teknokratisnya. Isu-isu strategis demikian meliputi :

  1. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.
  2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
  3. Pengangguran dan ketenagakerjaan.
  4. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
  5. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis
  6. Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province.
  7. Kualitas demokrasi
  8. Kecepatan dan ketepatan penaganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana
  9. Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
  10. Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal
  11. Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat
  12. Penanggulangan penduduk miskin.
  13. Pasar global dan Asean – China Free Trade Area (ACFTA)
  14. Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
  15. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU)
  16. Ketahanan Pangan
  17. Keamanan dan ketertiban daerah

Sedangkan untuk program-program unggulannya meliputi :

  1. Pendidikan gratis SD, SLTP dan SLTA di seluruh jawa barat serta pembangunan 20.000 ruang kelas baru
  2. Beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, serta keluarga atlit berprestasi dan guru
  3. Revitaliasi posyandu dan dana operasional kader posyandu
  4. Membuka 2 juta serapan tenaga kerja baru dan mencetak 100.000 wirausahaan baru jawa barat
  5. Alokasi 4 triliyun untuk infrastruktur desa dan perdesaan
  6. Rehabilitasi 100.000 rumah rakyat miskin
  7. Pembangunan pusat seni dan budaya Jawa Barat di kabupaten/ kota
  8. Pembangunan gelanggang olahraga di kabupaten/ kota

Dengan memperhatikan rangkaian visi hingga program unggulan kepala daerah di atas, serta dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dispenda, dapat ditarik relevansi hubungannya sebagai berikut :

  1. Secara umum, keberhasilan Dinas Pendapatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan berkonsekwensi terhadap kemampuannya dalam menyediakan sumber daya keuangan daerah untuk membiayai keseluruhan agenda agenda kepemimpinan daerah;
  2. Secara teknis, peran dinas pendapatan harus mampu berkontribusi terhadap keberhasilan menjalankan misi ketiga : “Meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur dan perluasan partisipasi publik”

Dalam menjalankan relevansi hubungan antara Dinas Pendapatan dan visi, misi, program unggulan kepala daerah hingga program-program operasional dalam RPJMD yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, pelaksanaan tugas tugas pengelolaan pendapatan, akan ditopang oleh 2 kutub yang saling menekan antara factor penghambat dan factor pendorong pelayanan Dinas Pendapatan. Sebagaimana kedua factor tersebut digambarkan pada tabel berikut :

 

Tabel 3.2

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendapatan

Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA

NO MISI DAN PROGRAM

KDH DAN WAKIL KDH

PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
Misi : 3

Meningkatkan Kinerja pemerintahan, Profesionalisme Aparatur & Perluasan Partisipasi Publik

1. Program Pemantapan Otda & Sistem Administrasi Pemerintah Daerah;

 

Desain Operasional Manajemen Dispenda belum sepenuhnya dijalankan Penyusunan DOM Dispenda baru selesai dibuat di TA 2012, sehingga masih tahap preparasi dalam pelaksanaannya Adanya kebijakan Pusat untuk pemberian Citra Abdi Bhakti untuk manajemen pemda yang baik

 

2. Program Pembinaan, Peningkatan Kapasitas & Pengembangan Aparatur Kompetensi penyelenggara layanan pendapatan belum terstandarisasi

 

Belum dibuat Standar baku kompetensi SDM Dispenda

 

Adanya Penilaian IKM & Pemeringkatan kualitas yanblik secara nasional
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur;

 

Belum adanya standar baku layanan kesejahteraan aparatur menjadikan kegiatan layanan kespeg belum terintegrasi dgn kondisi riel kebutuhannya.

 

Belum terdapat Standar Baku Kespeg sehingga alokasi dana kespeg hanya berorientasi pagu anggaran Telah dibuat Perda Penigukuran Kinerja & Displin Pegawai Serta Rencana induk Pengembangan SDM Jabar
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 

Belum adanya SAB dalam mendukung yanblik, telah menjadikan kebijakan alokasi berdasarkan pagu yang tersedia Belum dibuatnya Analisis Standar Biaya Kegiatan

 

Telah terdapat kebijakan SPM,SOP & SP & pedoman standar biaya belanja daerah
6. Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur

 

Belum ditetapkannya standar baku pemeliharaan Gedung Perkantoran Dispenda menyebabkan pemeliharaan sarana kerja kurang optimal dan kurang terjadwal baik siklus pemeliharaannya Belum dibuatnya Analisis Standar Biaya Kegiatan

 

Telah terdapat kebijakan SPM,SOP & SP & pedoman standar biaya belanja daerah

 

7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum & HAM; Juklak dan Juknis Pelaksanaan Perda Pajak Daerah & Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya melalui skema kerjasama atau perluasan usaha, belum seluruhnya ditetapkan sehingga masih berpotensi adanya penafsiran yang beragam terhadap pelayanan pendapatan daerah Inventarisasi kebutuhan juklak dan juknis belum seluruhnya terdeskripsikan scr utuh

 

Pedoman Penyusunan Perundangan & Kerjasama telah tersedia dari Pusat dan Pemprov

 

8. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

 

Pedoman Penyusunan Perundangan & Kerjasama telah tersedia dari Pusat dan Pemprov Kompetensi aparatur pengelola masih belum memadai Pedoman Akuntansi Pemerintahan telah ditetapkan pusat
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

 

Penyusunan LAKIP kurang ditunjang oleh ketegasan rencana kinerja, yang masih memuat kekaburan indikator kinerja dan duplikasi program rogram kegiatan penunjangnya sehingga berdampak pada penilaian LAKIP oleh Instansi Pembina Penyusunan Rentra dan Renja belum sejalan dengan Pedoman SAKIP & Renstra baku

 

Telah diterbitkannya Permendagri 54 Th 2010 ttg Pelaks PP 8 Th 2008 sbg acuan sun & dal.lak renstra dan Renja SKPD

 

10. Program Pengendalian & Pengawasan Pembangunan

 

Masih terjadinya temuan berulang terhadap tata kelola pendapatan dan kinerja Dinas dan CPDP Kompetensi aparatur pengelola masih belum memadai

 

Pedoman Akuntansi Pemerintahan & Wasdal telah ditetapkan pusat
11. Program Penelitian, Studi & Survei;

 

Masih terbatasnya kajian-kajian terapan untuk perbaikan pelayanan publik di lingkup pendapatan daerah, telah menyebabkan kualitas prima belum sepenuhnya merata di seluruh CPDP Masih belum optimalnya renja kajian terapan

 

Cukup tersedianya para pakar dan konsultan di berbagai Perti di Jabar dan Swasta yang berkeahlian di bidang layanan patda
12. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

 

Masih terbatasnya akses publik terhadap info layanan pendapatan

 

Belum efektifnya penerapan Rencana Induk & Road Map Sistem Informasi Patda

 

Berkembangnya Teknologi Informasi & semakin luasnya kepemilikan smart tools milik publik, seperti smartphone

 

Selanjutnya, dikaitkan dengan dokumen renstra Kementrian/ Lembaga yang memiliki kaitan erat dengan penyusunan renstra Dinas Pendapatan, dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Permasalahan pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Renstra K/L beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

 

NO SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMDAGRI (K/L) PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN SEBAGAI FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
1. Terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisiensi pemanfaatan APBD 1.   Belum tersedianya panduan nasional yang mengatur ketentuan umum perpajakan daerah, sebagai kelengkapan UU 28 Tahun 2009, sehingga prosedur pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah, hanya bersandarkan pada regulasi tidak bestandar nasional;

2.   Belum adanya ketegasan peran dan fungsi Dispenda sebagai koordinator pendapatan daerah dalam penyusunan formulasi perhitungan dana perimbangan pusat ke daerah dan input data perhitungannya;

3.   Perlu dirumuskannya keterlibatan Dispenda sebagai koordinator pendapatan daerah dalam setiap penyusunan regulasi investasi, guna perluasan kapasitas pendapatan daerah yang dapat tercipta dari setiap investasi yang ada di daerah maupun dilakukan pemerintah daerah.

·     Hingga tahun 2013, pemerintah pusat belum menerbitkan KUP sebagaimana pengelolaan perpajakan nasional ;

·     Belum ditetapkanya SOP koordinasi kelembagaan daerah dalam proses pengelolaan pendapatan daerah dari dana perimbangan dengan instansi pusat;

 

·   Telah terbitnya PP 71 th 20110 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

·   Telah terbitnya PP 74 th 2011 ttg Tatacara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

·   Telah terbitnya PP 96/2012 ttg Pelaksanaan UU 25/2009 tentang pelayanan Pablik;

·   Telah terbitnya PP 46 Th 2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS

Dengan adanya kebijakan tersebut diberlukan standarisasi manajemen pendapatan daerah untuk memudahkan pengendalian nya;

2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Belum terumuskannya secara integral terhadap masukan Unit Pengelola Pendapatan daerah terhadap rencana Revisi UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

 

 

Terdapatnya forum forum perumusan kebijakan untuk antar kepala Daerah (APPSI) yang dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi untuk penyampaian masukan.
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di Daerah Belum ditetapkannya SOP yang menunjukkan ketegasan peran Dispenda dalam proses investasi daerah; Adanya ketentuan PerMenpan RB nomor 35 Tahun 2012 ttg Pedoman Penyusunan SOP, dapat dijadikan landasan untuk menyusun SOP investasi yang mempertegas kedudukan Dispenda dalam proses pengelolaan investasi daerah yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah.

 

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat semata, akan tetapi perlu dukungan dari stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap OPD Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga terwujud sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang berkesinambungan sampai dengan tahun 2018.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, didalam membuat Rencana Strategis berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, sehingga didalam menentukan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Untuk mampu menyelaraskan rencana strategik Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan RPJMD, perlu dideskripsikan terlebih dahulu permasalahan permasalahan dalam penyelenggaraan layanannya yang berkaitan dengan penetapan sasaran yang ada dalam RPJMD pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2013-2018. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

 

NO SASARAN RPJMD PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN SEBAGAI FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
1. Terwujudnya pemerintahan yang partisipatif, professional dan akuntabel dan modern ·     Belum terstandarisasinya kompetensi aparatur pengelola pendapatan yang dapat disertifikasikan sesuai perundangan

·     Belum dibuatnya ketentuan umum perpajakan daerah dan retribusi daerah sebagai acuan untuk standarisasi tatacara pengelolaan perpajakan/ restribusi daerah yang memenuhi kaidah kaidah Satndar Akuntansi pemeirntahan;

·     Pengelolaan Pendapatan Daerah belum sepenuhnya memanfaatkan keunggulan teknologi informasi, terutama penyusunan aplikasi pendapatan yang disinkronkan dengan SIPKKD

·    Rekrutmen awal aparatur Dinas Pendapatan belum berdasarkan kompetensi khusus yg sesuai tupoksi;

·    Pemerintah Pusat belum menerbitkan ketentuan tentang KUP untuk pengelolaan PDRD yang relevan dengan terbitnya UU 28/2009 Tentang PDRD

·    Masih terbataskan aparatur yang berkopetensi akuntansi pemerintahan yang mampu mengintegrasikan tata kelola pendapatan dengan SIPKD

·   Terbitnya ketentuan PP 46/2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS; Terbitnya Perpres 81/2010 ttg Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Terbitnya Perda 20/2013 ttg Disiplin dan Penilaian Kinerja Pegawai pemprov Jabar, dapat menjadi stimulus permusan standar kompetansi Dinas Pendapatan;

·   Adanya UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan serta terbitnya PP 71/2010 ttg SAP, dapat manjadi stimulus penyusunan KUP PDRD;

·   Adanya ketentuan UU 14/2009 tentang Informasi & Transaksi Elektornik serta UU yang melindungi hak Cipta Intelektual, dapat menjaid stimulus untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan aplikasi pendapatan ayng terintegrasikan dengan SIPKD.

 

2. Meningkatnya stabilitas tramtibun, kesadaran politik dan hukum Belum terbentuknya kesadaran para wajib pajak dan retribusi daerah yang kuat untuk pembentukan komunitas pemantau kewajiban dan pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah Kepedulian para WP/WR untuk pembentukan komunitas pemantau pengelolaan pendapatan daerah sebagai mitra partisipasi penting bagi Dinas Pendapatan, masih belum terentuk baik Adanya UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Adanya UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik dan UU 17/2013 tentang Ormas dapat menjaid stimulus untuk menjadi dasar pembentukan wadah komunitas pemantau PDRD oleh masyarakat yang peduli

 

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tata ruang Provinsi Jawa Barat merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi Provinsi Jawa Barat, Kondisi struktur ruang diuraikan dalam kondisi sistem kota-kota, infrastruktur wilayah, dan kawasan andalan.

Penyelenggaraan tata ruang yang baik ditandai dengan adanya pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang antar provinsi dengan kabupaten/kota. Perwujudan struktur tata ruang Jawa Barat ditandai dengan mulai terbentuknya sistem kota-kota yang dicapai melalui pengembangan-pengembangan fungsi dan pusat kegiatan nasional. Tata ruang tersebut tentu berkaitan dengan lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.

Dalam kajian lingkungan hidup, beberapa faktor yang menjadi perhatian adalah mengenai polusi, baik itu polusi udara, air, maupun tanah. Hal yang secara tidak langsung terkait pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat adalah terkait dengan polusi udara yang dihadapi oleh wilayah Jawa Barat. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang berada di wilayah Jawa Barat, kontribusi pada polusi udara akan semakin meningkat pula. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tidak mempunyai wewenang untuk membatasi jumlah kendaraan, namun dapat membantu dengan cara pemberlakuan pajak progresif pada kepemilikan kendaraan bermotor. Cara ini diharapkan dapat menekan pada kepemilikan kendaraan berikutnya yang berdampak pada pengurangan polusi udara dan juga untuk meningkatkan penerimaan pajak.

 

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

 

NO RT/RW JABAR 2010-2029 TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN PERMASALAHAN PELAYANAN SEBAGAI FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
1. Terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis Pengembangan potensi pendapatan daerah belum sepenuhnya mempertim-bangkan potensi pendapatan baru dari peluang investasi yang ada di wilayah Jabar Adanya keterbatasan tenaga aparatur yang memiliki kompetensi sebagai analis pendapatan daerah serta kurang optimalnya akses terhadap informasi investasi daerah ·   Makin meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan yang tidak seimbang dengan kapasitas pendapatan daerah yang sudah terolah baik ;

·   Cukup stabilnya pertumbuhan ekonomi nasional dna regional, akan berpeluang terhadap meningkatnya daya beli masyarakat yang berdampak positif terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran perpajakan daerah maupun jasa usaha daerah.

2. Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan & perdesaan dalam system wilayah yang terintegrasi

 

Belum terintegrasinya konsep pengembangan kawasan dengan perancangan pengembangan sentra layanan pendapatan berorientasi pusat pusat aktivitas komunitas Masih belum optimalnya pemahaman perencana pendapatan terhadap konsep RTRW yang terkait pengembangan layanan pendapatan daerah Dengan terbentuknya kesepakatan masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015 dan pernyatuan kawasan pasar bersama di Asia Fasifik tahun 2020 serta perdagangan bebas lainnya dapat menjadi stimulus pengembangan potensi baru dalam pengelolaan pendapatan daerah.

 

 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menentukan isu isu strategis yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya. Untuk lingkungan ekternal, isu isu staregis akan dipengaruhi oleh kondisi yang tengah terjadi atau diperkirakan akan tetap berlangsung pada skala internasional, nasional serta regional/local provinsi. Untuk isu isu strategis yang bersumber dari lingkungan ekternal, antara lain meliputi :

  1. Pengelolan pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), selalu akan berkaitan dengan kebijakan industry kendaraan bermotor yang erat dengan kondisi makro ekonomi internasional dan nasional, sebagai konsekwensi dari kebijakan industry yang masih relative tergantung kepada pasukan mesin dan beberapa suku cadang pabrikan merek merek kendaran di berbagai Negara maju dunia.
  2. Pengelolaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, terkait dengan produksi bahan bakar nasional yang mulai dipengaruhi oleh impor crude oil dari Negara Negara penghasil maupun pasar BBM dunia, mengingat lifting migas nasional makin tidka seimbang dibandingkan kebutuhan pasar dalam negeri;
  3. Pengelolaan pajak rokok, yang dimulai pada awal 2014 turut pula dipengaruhi kebijakan intrenasional dan nasional terhadap standar kesehatan serta standar internasional untuk kandungan bahan bahan adiktif yang harus memenuhi standar industry dan kesehatan dunia;
  4. Selain itu, sejalan dengan semangat untuk memperkuat kapasitas pendapatan di luar sektor perpajakan, maka penggalian potensi potensi non pajak dari pendayagunaan asset asset produktif serta perluasan basis usaha badan usaha milik daerah serta sumber pendapatan lainnya, akan terkait dengan kebijakan yang perlu diambil serta arah kebijakan keuangan nasional yang menyertai pengaturan tata kelola pendapatan daerah di era otonomi dewasa ini.

Berangkat dari kondisi lingkungan strategis demikian, maka isu-isu strategis pada lingkungan ekternal Dinas Pendapatan dapat digambarkan pada table berikut ini :

Tabel 3.6

Identifikasi Isu-Isu Strategis Dinas Pendapatan
(Lingkungan Eksternal)

 

NO ISU STRATEGIS
DINAMIKA INTERNASIONAL DINAMIKA NASIONAL DINAMIKA REGIONAL/

LOKAL

LAIN-LAIN
1. Tuntutan Industrialisasi berbasis ramah lingkungan (eco industry) sebagai manifestasi sustainability development Adanya perluasan kebijakan insentif untuk industri ramah lingkungan & muatan lokal dominan Penetapan core bussines/ unggulan/ tematik pemb antar kawasan berbasis potensi lokal
2. Demokratisasi & desentralisasi pemerintahan yg makin menguat Perbaikan dalam regulasi pengelolaan sumber keuangan daerah sejalan UU otonomi Penetapan regulasi pelaksanaan UU otda & keuangan & juklaknya yang sejalan dgn norma pusat
3. Transparansi informasi disertai pemanfaatan TI di berbagai aspek Telah ditetapkannya Master Plan TI Nasional dalam menopang administrasi pemerintahan Penetapan Jabar Cyber Province, telah mendorong komputerasi dlm manajemen barjas, perkantoran & layanan publik
4. Akses publik & kepastiaan hukum dalam pengelolaan SD Pemerintahan yg makin terukur & terstandarisasi Makin diperkuatnya kebijakan penyusunan SOP & SP dlm yanblik serta pemberian penghargaan atas ketercapainnya Terdapat komitmen untuk menerapkan IKM, IPK dan Indeks Demokrasi dlm emngukur efektivitas manajemen pemda

 

Selanjutnya untuk menggambarkan isu isu strategis yang bersumber dari lingan internal Dinas Pendapatan, dapat ungkapkan kondisi seperti tabel berikut :

Tabel 3.7

Identifikasi Isu-Isu Strategis Dinas Pendapatan
(Lingkungan Internal)

 

NO ISU STRATEGIS
1 . Kuantitas dan kualifikasi SDM legal drafter belum memadai
2 . Belum ada sertifikasi kompetensi untuk pegawai dispenda
3 . Akurasi penyusunan asumsi & perhitungan target masih harus ditingkatkan
4 . Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dalam metodenya
5 . Belum tersedianya instrumen persepsi mal adminsitrasi/ KKN
6 . Belum ada ukuran penetapan BOPO (belanja operasional per pendapatan hasil operasional) terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga standarisasi sapras tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasannya secara keseluruhan
7 . Model smart Planning belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada akurasi penyusunan LAKIP
8. Metode penerapan Sistem Pengendalian Intern perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan;
9. Penegasan disiplin kinerja perlu diperkuat

 

Guna menentukan pemerinkatan atau prioritas penanganannya, maka akan dilakukan analisisnya dengan menyusunan criteria pemilahan sebagai berikut :

Tabel 3.8

Skor kriteria penentuan isu-isu strategis

 

NO KRITERIA BOBOT
1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau RPJMD Provinsi/ Kabupaten Kota 30
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD 30
3. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 15
4. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 25
TOTAL 100

 

Untuk menentukan penilaian atas prioritas yang akan diambil dalam melakukan penangannya, telah ditentukan parameter penilaian sebagai sebagai berikut:

  • Nilai 1 untuk parameter tidak prioritas.
  • Nilai 2 untuk parameter kurang prioritas.
  • Nilai 3 untuk parameter cukup prioritas.
  • Nilai 4 untuk parameter prioritas
  • Nilai 5 untuk parameter sangat prioritas

Dengan memanfaatkan kriteria serta parameter penilaian, keseluruhan isu-isu strategis yang berada dalam lingkungan kerja Dinas Pendapatan, diperoleh hasil penilaiannya sebagai berikut :

 

Tabel 3.9

Penilaian Isu-Isu Strategis (lingkungan Internal)

 

NO ISU STRATEGIS NILAI SKALA KRITERIA KE – TOTAL SKOR RATA RATA SKOR RANK
1 2 3 4 5
1. Kuantitas dan kualifikasi SDM legal drafter belum memadai 7

(21)

23 (92) 10 (50) 163 32,6 III
2. Belum ada sertifikasi kompetensi untuk pegawai dispenda 15 (45) 25

(100)

145 29 V
3. Akurasi penyusunan asumsi & perhitungan target masih harus ditingkatkan 10 (30) 20 (80) 10

(50)

160 32 IV
4. Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dlm metodenya 10

(20)

15

(45)

15 (60) 125 25 IX
5. Belum tersedianya instrumen persepsi mal adminsitrasi/ KKN 10 (10) 20 (40) 10 (30) 80 16 X
6. Belum ada ukuran penetapan BOPO (belanja operasional per pendapatan sebagai hasil kinerja operasional) terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga standarisasi sapras tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasannya secara keseluruhan 20 (60) 15 (60) 5 (25) 145 29 VIII
7. Model smart Planning belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada akurasi penyusunan LAKIP 15 (45) 10 (40) 15 (75) 160 32 VI
8. Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dgn kebutuhan; 20 (60) 15 (60) 5 (25) 145 29 VII
9. Penegasan disiplin kinerja perlu diperkuat 5 (15) 20 (80) 15 (75) 170 34 I

 

Berdasarkan hasil penilaian di atas maka urutan prioritas isu-isu strategis pada aspek internal (paling tinggi rerata skornya) adalah :

  1. Penegasan disiplin kinerja perlu diperkuat
  2. Kuantitas dan kualifikasi SDM legal drafter belum memadai;
  3. Akurasi penyusunan asumsi & perhitungan target masih harus ditingkatkan
  4. Belum ada sertifikasi kompetensi untuk pegawai dispenda;
  5. Model Smart Planning belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada akurasi penyusunan LAKIP;
  6. Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dgn kebutuhan;
  7. Belum ada ukuran penetapan BOPO (belanja operasional per pendapatan sebagai hasil kinerja operasional) terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga standarisasi sapras tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasannya secara keseluruhan ;
  8. Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dlm metodenya ;
  9. Belum tersedianya instrumen persepsi mal adminsitrasi/ KKN.

 

Selanjutnya untuk penilaian isu isu strategis yang bersumber dari lingkungan eksternal, gambarannya sebagaimana table berikut :

 

Tabel 3.10

Penilaian Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

 

NO ISU STRATEGIS NILAI SKALA KRITERIA KE- TOTAL SKOR RATA RATA SKOR RANK
1 2 3 4 5
1. Tuntutan Industrialisasi berbasis ramah lingkungan (eco industry) sebagai manifestasi sustainability development 23 (23) 10 (20) 5 (15 2

(8)

66 13,2 X
2. Demokratisasi & desentralisasi pemerintahan yg makin menguat

 

10

(10)

10 (20 10 (30) 10 (40) 100 25 VI
3. Transparansi informasi disertai pemanfaatan TI di berbagai aspek 15 (45) 10 (40) 15 (75) 160 32 I
4. Akses publik & kepastiaan hukum dalam pengelolaan SD Pemerintahan yg makin terukur & terstandarisasi 15 (45) 15 (60) 10 (50) 155 31 II
5. Adanya perluasan kebijakan insentif untuk industri ramah lingkungan & muatan lokal dominan 20

(20)

13

(26)

4

(12)

3 (12) 70 14 IX
6. Perbaikan dalam regulasi pengelolaan sumber keuangan daerah sejalan UU otonomi 20

(60)

15

(60)

5 (25) 145 29 V
7. Telah ditetapkannya Master Plan TI Nasional dalam menopang administrasi pemerintahan 10 (20) 25

(75)

5 (20) 115 23 VIII
8. Makin diperkuatnya kebijakan penyusunan SOP & SP dlm yanblik serta pemberian penghargaan atas ketercapainnya 15 (45) 23 (92) 2 (10) 147 29,4 IV
9. Penetapan core bussines/ unggulan/ tematik pemb antar kawasan berbasis potensi lokal 5 (5) 6 (12) 17 (51 12 (48) 116 23,2 VII
10. Penetapan regulasi pelaksanaan UU otda & keuangan & juklaknya yang sejalan dgn norma pusat 15 (45) 20 (80) 5 (25) 150 30 III

 

Dari perhitungan isu isu lingkungan strategis pada aspek eksternal sesuai kriteria yang telah ditetapkan maka urutan isu strategis prioritas adalah sebagai berikut :

  1. Transparansi informasi disertai pemanfaatan Tehnologi Informasi di berbagai aspek
  2. Akses publik & kepastiaan hukum dalam pengelolaan sumberdaya Pemerintahan yg makin terukur & terstandarisasi;
  3. Penetapan regulasi pelaksanaan UU Otda, keuangan dan juklaknya yang sejalan dengan norma pusat;
  4. Makin diperkuatnya kebijakan penyusunan SOP & SP dalam pelayanan publik serta pemberian penghargaan atas ketercapainnya;
  5. Perbaikan dalam regulasi pengelolaan sumber keuangan daerah sejalan UU otonomi;
  6. Demokratisasi dan Desentralisasi pemerintahan yg makin menguat ;
  7. Penetapan core bussines/ unggulan/ tematik pembangunan antar kawasan berbasis potensi lokal;
  8. Telah ditetapkannya Master Plan Tehnologi Informasi Nasional dalam menopang administrasi pemerintahan;
  9. Adanya perluasan kebijakan insentif untuk industri ramah lingkungan & muatan lokal dominan;
  10. Tuntutan Industrialisasi berbasis ramah lingkungan (eco industry) sebagai manifestasi sustainability development;

Sedangkan urutan prioritas untuk isu-isu strategis yang datang dari lingkungan internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat meliputi :

  1. Transparansi informasi disertai pemanfaatan tehnologi informasi di berbagai aspek
  2. Akses publik & kepastiaan hukum dalam pengelolaan sumber daya Pemerintahan yang makin terukur dan terstandarisasi;
  3. Penetapan regulasi pelaksanaan UU Otda, keuangan & juklaknya yang sejalan dgn norma pusat;
  4. Makin diperkuatnya kebijakan penyusunan SOP & SP dalam pelayanan publik serta pemberian penghargaan atas ketercapainnya;
  5. Perbaikan dalam regulasi pengelolaan sumber keuangan daerah sejalan UU otonomi;
  6. Demokratisasi & desentralisasi pemerintahan yg makin menguat ;
  7. Penetapan core bussines/ unggulan/ tematik pembangunan antar kawasan berbasis potensi lokal;
  8. Telah ditetapkannya Master Plan TI Nasional dalam menopang administrasi pemerintahan;
  9. Adanya perluasan kebijakan insentif untuk industri ramah lingkungan & muatan lokal dominan;
  10. Tuntutan Industrialisasi berbasis ramah lingkungan (eco industry) sebagai manifestasi sustainability development;