BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA BARAT

 

  1. 1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pendapatan ProvinsiJawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun tugas pokok Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah, kesekretariatan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pendapatan daerah meliputi aspek perencanaan dan pengembangan, pendapatan I, pendapatan II, pembinaan dan pengendalian.

Sedangkan fungsinya yaitu sebagai berikut :

  1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
  2. penyelenggaraan kesekretariatan;
  3. penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi di bidang pendapatan daerah;
  4. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang pendapatan daerah; dan
  5. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pendapatan daerah.

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat terdiri dari Kepala, Sekretaris yang membawahi 4 (empat) Kepala Sub Bagian, 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi, dengan susunan sebagai berikut :

  1. Kepala
  2. Sekretariat
  • Subbagian Kepegawaian
  • Subbagian Keuangan
  • Subbagian Umum
  • Subbagian Perlengkapan
  1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
  • Seksi Regulasi dan Kerjasama
  • Seksi Analisa dan Inovasi Potensi Daerah
  • Seksi Penyusunan dan Pengembangan Kinerja
  1. Bidang Pendapatan I
  • Seksi Pendapatan dan Penetapan Pendapatan
  • Seksi Sengketa Pajak
  • Seksi Pembukuan dan Piutang Pendapatan
  1. Bidang Pendapatan II
  • Seksi Pendapatan dan Penerimaan Sumber I
  • Seksi Pendapatan dan Penerimaan Sumber II
  • Seksi Evaluasi Pendapatan II
  1. Bidang Pembinaan dan Pengendalian
  • Seksi Pembinaan dan Kepatuhan
  • Seksi Pengendalian dan Pemutahiran
  • Seksi Evaluasi dan Pelaporan

 

Adapun rincian tugas dari masing masing eselon adalah sebagai berikut:

  1. Kepala Dinas, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas, rencana serta pengembangan pendapatan daerah;
  2. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
  3. menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang pendapatan daerah, meliputi aspek perencanaan dan pengembangan, pendapatan I, pendapatan II serta pembinaan dan pengendalian;
  4. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pendapatan daerah;
  5. menyelenggarakan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pendapatan daerah;
  6. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang pendapatan daerah;
  7. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pendapatan I, pendapatan II, pembinaan dan pengendalian serta CPDP;
  8. menyelenggarakan pembinaan kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pendapatan I, pendapatan II, pembinaan dan pengendalian, CPDP dan menyelenggarakan pembinaan teknis fungsional pendapatan daerah;
  9. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas teknis, evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pendapatan I, pendapatan II, pembinaan dan pengendalian;
  10. menyelenggarakan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Penetapan Kinerja (Tapkin), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
  11. menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina CPDP;
  12. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
  13. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang pendapatan daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  14. memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dan CPDP;
  15. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; dan
  16. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Sekretariat, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat;
  2. menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi aspek kesekretariatan;
  3. membantu Kepala Dinas menyelenggarakan koordinasi pengkajian bahan kebijakan teknis, bahan pembinaan, dan bahan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pendapatan daerah;
  4. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai Dinas;
  5. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
  6. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi internal Dinas, keprotokolan, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
  7. menyelenggarakan penatausahaan administrasi pendapatan daerah;
  8. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  9. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat Dinas; dan
  10. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
  2. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, bahan pembinaan, dan bahan pengendalian pelaksanaan bidang perencanaan dan pengembangan;
  3. menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi bidang perencanaan dan pengembangan;
  4. membantu Kepala Dinas menyelenggarakan dan memfasilitasi bidang perencanaan dan pengembangan;
  5. membantu Kepala Dinas menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang pendapatan daerah;
  6. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan Rancangan Anggaran Belanja Daerah, koordinasi dan fasilitasi kerja sama dengan pihak ketiga dan analisa potensi pendapatan daerah;
  7. membantu Kepala Dinas memfasilitasi pelaksanaan aspek perencanaan dan pengembangan, meliputi kerjasama, analisa dan inovasi potensi daerah serta penyusunan dan pengembangan kinerja;
  8. menyelenggarakan pengkajian pengembangan dan target pendapatan daerah;
  9. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksaanaan dan pengembangan pelayanan publik Dinas dan CPDP;
  10. menyelenggarakan koordinasi pengkajian bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
  11. Membantu Kepala Dinas menyelenggarakan pengkajian Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) lingkup Dinas;
  12. menyelenggarakan pengkajian Indikator Kinerja Kunci (IKK);
  13. membantu Kepala Dinas menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bidang perencanaan dan pengembangan;
  14. membantu Kepala Dinas menyelenggarakan verifikasi dan mengkaji bahan rekomendasi terhadap permohonan dan pemantauan realisasi bantuan keuangan dan bantuan hibah/bantuan sosial di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
  15. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  16. menyelenggarakan evaluasi regulasi dan kerjasama di bidang pendapatan
  17. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
  18. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Bidang Pendapatan I, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pendapatan I;
  2. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, bahan pembinaan, dan bahan pengendalian di bidang pendapatan I;
  3. menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi bidang pendapatan I;
  4. membantu Kepala Dinas menyelenggarakan dan memfasilitasi bidang pendapatan I, meliputi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP);
  5. menyelenggarakan pengkajian bahan penyelesaian sengketa pajak, meliputi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP);
  6. menyelenggarakan pengelolaan pendataan dan penetapan pendapatan I meliputi : Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP);
  7. menyelenggarakan pengelolaan pembukuan dan piutang pendapatan I, meliputi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP);
  8. menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan teknis dan fasilitasi pendataan dan penetapan, sengketa pajak, pembukuan dan piutang pendapatan I, meliputi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP);
  9. membantu Kepala Dinas menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bidang pendapatan I;
  10. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian terkait dan Instansi Pusat lainnya;
  11. menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota/Provinsi lain;
  12. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  13. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pendapatan I; dan
  14. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Bidang Pendapatan II, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pendapatan II;
  2. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, bahan pembinaan, dan bahan pengendalian di bidang pendapatan II;
  3. menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi bidang pendapatan II;
  4. membantu Kepala Dinas menyelenggarakan dan memfasilitasi bidang pendapatan II, meliputi pendataan dan penerimaan sumber I, pendataan dan penerimaan sumber II serta evaluasi pendapatan II;
  5. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan pendapatan daerah di bidang Pendapatan II;
  6. menyelenggarakan pengelolaan pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), pajak rokok, retribusi, hasil pengelolaan kekayaaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah;
  7. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pendapatan II terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kabupaten/Kotadan Unit Kerja/Swasta;
  8. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian terkait dan Instansi Pusat lainnya;
  9. menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota/Provinsi lain;
  10. menyelenggarakan pengelolaan pendataan, penerimaan dan evaluasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), pajak rokok, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah;
  11. membantu Kepala Dinas menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bidang pendapatan II;
  12. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  13. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Kegiatan Bidang Pendapatan II;
  14. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Bidang Pembinaan dan Pengendalian, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pembinaan dan Pengendalian;
  2. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, bahan pembinaan, bahan pengendalian, dan bahan evaluasi di bidang pembinaan dan pengendalian aspek Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pengembangan, Bidang Pendapatan I, Bidang Pendapatan II dan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan;
  3. menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi bidang pembinaan dan pengendalian;
  4. membantu Kepala Dinas menyelenggarakan dan memfasilitasi bidang pembinaan dan pengendalian, meliputi pembinaan dan kepatuhan, pengendalian dan pemutakhiran serta evaluasi dan pelaporan;
  5. menyelenggarakan pengendalian, pembinaan dan evaluasi kinerja Dinas;
  6. menyelenggarakan fasilitasi pengawasan internal maupun eksternal;
  7. membantu Kepala Dinas menyelenggarakan pengkajian bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
  8. menyelenggarakan pengkajian Laporan Bulanan Pendapatan Daerah, Laporan Kinerja Program/Kegiatan, Laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan;
  9. membantu Kepala Dinas menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bidang pembinaan dan pengendalian;
  10. membantu Kepala Dinas menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
  11. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  12. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Kegiatan Bidang Pembinaan dan Pengendalian; dan
  13. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebagai dinas teknis pengelola pendapatan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat baik dalam pelaksanaan teknis maupun mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat mempunyai 34 unit pelaksana teknis dinas yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Barat dan 1 Unit Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi PendapatanDinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Adapun Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi tersebut terdiri dari :

  1. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok I
  2. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok II Cinere
  3. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
  4. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor
  5. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi
  6. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
  7. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu
  8. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur
  9. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi
  10. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
  11. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang
  12. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta
  13. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang
  14. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon
  15. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
  16. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
  17. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I
  18. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
  19. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan
  20. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
  21. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
  22. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan
  23. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta
  24. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat
  25. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
  26. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
  27. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang
  28. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut
  29. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
  30. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
  31. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis
  32. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran
  33. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi
  34. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar
  35. Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi PendapatanDinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dengan susunan organisasi sebagai berikut :

  1. Kepala
  2. Subbagian Tata Usaha
  3. Seksi Pendataan dan Penetapan
  4. Seksi Penerimaan dan Penagihan

 

 Struktur Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :

KEPALA CABANG
SUB BAGIAN TATAUSAHA
Seksi Pendataan dan Penetapan
Seksi Pendataan dan Penetapan
Kelompok Jabatan Fungsional

 

Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan(PUSLIA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

  1. Kepala
  2. Subbagian Tata Usaha
  3. Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan
  4. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan (PUSLIA) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut:

 

KEPALA
SUB BAGIAN TATAUSAHA
Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan
Seksi Pengelolaan Insfrastruktur Sistem Pendapatan daerah
Kelompok Jabatan Fungsional

 

  1. 2. Sumber Daya

Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup :

  1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai saat ini Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat memiliki sumber daya aparatur sebanyak 869 orang yang tersebar di pusat dan 34 Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsise Jawa Barat.

Sumber daya aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Kondisi SDM Dinas Pendapatan Tahun 2014

(s.d 1 Desember 2014)

 

No Berdasarkan Golongan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin
1 Golongan I = 15 orang S2 = 158 orang Pria = 681 orang
2 Golongan II = 265 orang Sarjana = 343 orang Wanita = 188 orang
3 Golongan III = 525 orang Sarjana Muda = 36 orang
4 Golongan IV = 64 orang SLTA = 313 orang
5 SLTP = 6 orang
6 SD = 13 orang
Jumlah = 869 orang Jumlah = 869 orang Jumlah = 869 orang

 

  1. Aset

Sampai saat ini aset yang dimiliki Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat antara lain berupa :

  1. Tanah dan gedung bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang tersebar di satu kantor pusat dan 34 Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, serta satu kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
  2. Kendaraan, terdiri dari :
  • Kendaraan Operasional Roda 4 sebanyak 107 unit
  • Kendaraan Operasional Roda 3 sebanyak 1 unit
  • Kendaraan Operasional Roda 2 sebanyak 363 unit
  • Kendaraan Khusus Samsat Keliling sebanyak 10 unit
  1. Unit Pelayanan Operasional

Sampai saat ini Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dibantu oleh unit operasional pelayanan yang terdiri dari 34 kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi tersebar di 26 Kabupaten/Kota se Jawa Barat,dengan perincian sebagai berikut:

  1. Pelayanan Samsat Drive Thru sebanyak 2 unit,
  2. Pelayanan samsat keliling sebanyak 13 kendaraan,
  3. Pelayanan Samsat Outlet,sebanyak 12 counter,
  4. Pelayanan kantor cabang pembantu sebanyak 24 counter,
  5. Pusat Pengelolaan Informasi, sebanyak 1 unit,
  6. Pelayanan Samsat Corner sebanyak 1 unit,
  7. Pelayanan samsat Nite sebanyak 1 unit,
  8. Pelayanan Samsat Tiga Provinsi bertempat di Polda Metro sebanyak 1 unit,
  9. Pelayanan Samsat BSD Banten sebanyak 1 unit dan,
  10. Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan (PUSLIA) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 unit, dan
  11. e – Samsat di seluruh ATM Bank bjb.

Seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang merata di setiap Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat berkeinginan untuk mewujudkan pemenuhan fasilitas pelayanan publik secara bertahap dan memperbanyak jenis-jenis pelayanan tertentu yang dirasakan dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan pelayanan publik.

Sumber daya lainnya yang dimiliki Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat berupa potensi objek pajak, berdasarkan data dari Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan (PUSLIA) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sampai dengan Desember 2014 bahwa potensi objek pajak kendaraan bermotor sebanyak 13.720.499 KBM, terdiri dari kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 11.750.515 KBM, kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 1.969.984 KBM. Sedangkan jumlah potensi wajib pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebanyak 670 Wajib Pajak.

 

  1. 3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk pengembangan pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

  • Masih terdapatnya sebagian masyarakat yang kurang mentaati ketentuan pembayaran perpajakan daerah secara tepat waktu dan tepat prosedur;
  • Masih belum stabilnya kondisi perekonomian nasional dan internasional yang berpeluang berdampak terhadap industry otomotif sebagai penopang utama perpajakan daerah provinsi.
  • Akuntabilitas belanja pemerintah yang kurang terkelola baik dan konsisten dapat mendorong penurunan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara tepat waktu dan tepat prosedur.
  • Munculnya berbagai kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang makin kompetitif dari beberapa provinsi sekitar Jawa Barat dapat menekan ketercapaian target pendapatan sesuai asumsi yang direncanakan.

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yaitu:

  • Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat
  • Adanya perkembangan perekonomian nasional yang semakin meningkat dan tingkat distribusinya bagi perekonomian masyarakat yang terus membaik.
  • Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik yang makin meningkat.
  • Masih tetap terbukanya pemanfaatkan potensi potensi pendapatan untuk diintensifikasi maupun ekstensifikasi baik melalui instrument tarif maupun pengembangan potensi baru.

 

Tabel 2.3.

Komparasi Capaian Sasaran Renstra

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Terhadap Sasaran Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota

dan Renstra K/L

 

NO INDIKATOR KINERJA CAPAIAN SASARAN RENSTRA OPD PROVINSI SASARAN PADA RENSTRA OPD KAB/KOTA SASARAN PADA RENSTRA K/L
1 Proporsi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran Tercapainya penerimaan pendapatan daerah Meninngkatnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
2 Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar dana BOS) Tercapainya penerimaan pendapatan daerah Meninngkatnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3 Proporsi pertumbuhan jumlah potensi wajib pajak Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah; Meninngkatnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4 Jumlah Wajib Retribusi Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah; Meninngkatnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5 Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah;

 

Meninngkatnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6 Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah Meninngkatnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7 Proporsi potensi wajib retribusi yang terpungut Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah Meninngkatnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
8 Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah Meninngkatnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
9 Peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) antar tahun anggaran Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah Dimplementasikannya standar pelayanan minimum (SPM) di SKPD Meningkatkan akuntabilitas transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah (Renstra Kemendagri)
10 Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah

 

Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah Meningkatkan akuntabilitas transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah (Renstra Kemendagri)
11 Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan

 

Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah

 

Meningkatnya pelayanan Meningkatkan akuntabilitas transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah (Renstra Kemendagri)
12 Proporsi ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan

 

Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di Daerah
13 Tingkat gangguan jaringan dan system

 

Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah Berkurangnya titik kerusakan jaringan informasi Transparansi informasi disertai pemanfaatan TI di berbagai aspek
14 Tingkat angguan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah Terbangunnya system layanan berbasis teknologi informasi Transparansi informasi disertai pemanfaatan TI di berbagai aspek
15 Proporsi kesesuaian hasil kesepakatan rapat koordinasi pendapatan dengan implementasinya Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah Tersusunnya Kebijakan umum strategis yang melibatkan stakeholder Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di Daerah
16 Proporsi tingkat deviasi pelaksanaan SOP dan SP Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah Dimplementasikannya standar pelayanan minimum (SPM) di SKPD Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di Daerah
17 Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan triwulanan semesteran dan tahunan) Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD Meningkatkan akuntabilitas transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah (Renstra Kemendagri)
18 Proporsi penurunan temuan SPI antar tahun Menurunya jumlah temuan SPI Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD
19 Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
20 Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Instansi penilai. Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
21 Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal Meningkat nya kualitas SDM

 

Meningkatnya Sumber daya Aparatur yang berkualitas Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan;(Renstra Kemendagri)
22 Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis subtantif Meningkat nya kualitas SDM

 

Meningkatnya Sumber daya Aparatur yang berkualitas
23 Proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi Meningkat nya kualitas SDM