BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

 

  1. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sinergi dalam perencana kebijakan pembangunan pusat dan daerah, baik lima tahunan maupun tahunan akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkat pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antar sektor, antar waktu, antar wilayah, dan antara pusat dan daerah. Selain itu, Musrenbang juga diharapkan dapat lebih mendorong terciptanya proses partisipatif semua pelaku pembangunan dan berkembangnya transaparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat semata, akan tetapi perlu dukungan dari stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat  Tahun 2016.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di dalam membuat Rencana Kerjanya berpedoman pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, sehingga di dalam menentukan visi, misi, tujuan , sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan mendukung terhadap kebijakan nasional.

Kebijakan nasional yang hendak dicapai oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan juga mengacu pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik, penerapan standar pelayanan publik dan pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.