1. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat di dalam pelaksanaan kegiatannya, secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut didasarkan pada analisis pengukuran kinerja kegiatan dengan realisasi yang dicapai yang rata-rata mencapai 82%. Berdasarkan nilai capaian kegiatan tersebut, maka kinerja kegiatan dapat diartikan bahwa program dan kegiatan sebagian besar dapat dilaksanakan dan kebijakan yang ditetapkan sudah tepat.

Pada pencapaian sasaran, hal ini dapat diartikan bahwa visi dan misi dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dapat terealisir.

Dari sisi pencapaian indikator kinerja utama, yaitu pada realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat pencapaiannya di atas 100%, namun demikian masih terdapat hal-hal yang belum optimal, diantaranya adalah:

  1. Pelayanan yang belum optimal. Hal ini terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana kerja belum sepenuhnya terstandarisasi sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang menyangkut kondisi gedung dan fasilitasnya, kompetensi SDM dalam memelihara “prinsip-prinsip customer relationship” yang makin nyaman;
  2. Penyiapan berbagai regulasi teknis penunjang Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
  3. Intensifikasi dan ekstensifikasi dari sektor non pajak seperti maksimalisasi pemanfaatan asset-asset yang bernilai ekonomi serta potensi pendapatan yang timbul dari inovasi pelayanan, seperti pemanfaatan info pajak pada kategori premium, dan kerjasama pengelolaan bersama asset di lingkungan Dispenda untuk kepentingan sektor swasta dan fasilitas penunjang aktivitas non kedinasan pegawai (contoh: asrama dan fungsi food court);

 

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, senantiasa meningkatkan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat pengguna. Adapun peningkatan pelayanan tersebut dilaksanakan dengan berbagai cara, diantaranya adalah:

 

  1. Peningkatan standarisasi fasilitas sarana dan prasarana pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang berada di kota/kabupaten;
  2. Peningkatan fasilitas pelayanan khusus melalui pelayanan drive thru, pelayanan gerai samsat/samsat outlet, samsat keliling, dan payment point yang berada di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat pengguna;
  3. Pengembangan sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi;
  4. Perintisan banking system dalam penerimaan pendapatan daerah di sektor pajak;
  5. Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik ( e – Samsat ); dan
  6. Mendorong kesadaran taat bayar pajak melalui fasilitas tebungan pajak komunitas (paguyuban ojeg, koperasi angkutan, kerjasama leasing, tabungan bersama leasing/kredit pembiayaan lainnya) …. ( t – Samsat );

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

No Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target Renstra OPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 tingkat kenaikan penerimaan pendapatan daerah 6 8 7 6 8 7
2 Jumlah Potensi Wajib pajak dan potensi non pajak 100 100 100 100 100 100
3 prosentase sumber penerimaan baru 100 100 100 100 100 100
4 prosentase penerimaan pendapatan dari sumber penerimaan baru 100 100 100 100 100 100
5 prosentase Wajib Pajak yang terpungut 82 85 90 82 85 90
6 menurunnya piutang 40 45 50 40 45 50
7 IKM 76 78 80 76 78 80
8 SOP 76 78 80 76 78 80
9 Sarana Prasarana Kerja Kantor dan Fasilitas Pendukung 100 100 100 100 100 100
10 Jumlah Penanganan Pengaduan 100 100 100 100 100 100
11 Jumlah Outlet 10 2 10 2
12 Jumlah Payment Point 26 12 12 26 12 12
13 Jumlah provider internet 1 1 1 1
14 Jumlah operator SMS Samsat 1 1 1 1
15 Jumlah Samsat keliling 5 10 5 10
16 Jumlah Pegawai berpendidikan S-2 15 20 20 15 20 20
17 Jumlah Pegawai berpendidikan S-1 35 30 30 35 30 30
18 Jumlah Pegawai berpendidikan D3 50 50 45 50 50 45
19 Jumlah Pegawai berpendidikan Kedinasan
 –  Diklat Struktural 100 100 100 100 100 100
 – Diklat Fungsional 20 20 20 20 20 20
 – Diklat Teknis Substantif 100 100 100 100 100 100
20 Rasio Formasi yg diperlukan dengan penyediaan pegawai 100 100 100 100 100 100
21 Perubahan Nomenklatur UPP ke Cabang 100 100 100 100 100 100
22 Jumlah Sertifikat ISO 9001 : 2008 8 15 5 8 5 21
23 prosentase penyusunan Laporan tepat waktu (Triwulan, Semester, Tahunan) 100 100 100 100 100 100
24 Jumlah penyelenggaraan Forum Rapat-rapat Pendapatan 2 2 2 2 2 2
25 Prosentase kesesuaian regulasi dgn Pusat dan Kab/ Kota 100 100 100 100 100 100
26 Tingkat Kesesuaian target dan realisasi 100 100 100 100 100 100