BAB I

PENDAHULUAN

 

 

  1. 1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi Jawa Barat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

 

  1. 2 Tujuan Penulisan

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah disusun dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2016 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat serta Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 yang telah diamanahkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui program kerja instansi yang disusun secara periodik.

 

  1. 3 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut :

  1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan Perubahan dari UUD No. 32 Tahun 2004;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Pearturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
  10. Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008, tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010, tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor Seri E);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010, tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor Seri E);
  14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2010, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;
  15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2015, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
  16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2015, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Nomor 24 Tahun 2015 Seri E Tanggal 25 Maret 2015);
  17. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 060.04/189/Org Tanggal 25 Januari 2017 Perihal Penyusunan LKIP Tahun 2016.

 

  1. 4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat di bidang pendapatan daerah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, khususnya di bidang pendapatan daerah. Sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2015, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Nomor 24 Tahun 2015 Seri E Tanggal 25 Maret 2015), salah satu fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan penyelenggaraan fasilitas pelaksanaan tugas pendapatan daerah dan pelayanan umum.

  1. Kedudukan
  • Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebagai unsur pelaksana otonomi daerah berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
  1. Tugas Pokok
  • Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
  1. Fungsi
  • Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi :
  1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis pendapatan;
  2. Pendapatan dan pelayanan umum meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pajak, dan non pajak, pengendalian dan pembinaan serta UPTD;
  3. Fasilitasi pelaksanaan tugas pendapatan daerah dan pelayanan umum;
  4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas pendapatan secara internal meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pajak, non pajak, pengendalaian dan pembinaan, UPTD, pembinaan teknis fungsional pendapatan daerah dan pelayanan umum;
  5. Tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2015, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Nomor 24 Tahun 2015 Seri E Tanggal 25 Maret 2015); dan Pergub No 13 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat
  • Subbagian Kepegawaian
  • Subbagian Keuangan
  • Subbagian Umum
  • Subbagian Perlengkapan
  1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
  • Seksi Regulasi dan Kerjasama
  • Seksi Analisa dan Inovasi Potensi Pendapatan Daerah
  • Seksi Penyusunan dan Pengembangan Kinerja
  1. Bidang Pendapatan I
  • Seksi Pendataan dan Penetapan Pendapatan
  • Seksi Sengketa Pajak
  • Seksi Pembukuan dan Piutang Pendapatan
  1. Bidang Pendapatan II
  • Seksi Pendataan dan Penerimaan Sumber I
  • Seksi Pendataan dan Penerimaan Sumber II
  • Seksi Evaluasi Pendapatan II
  1. Bidang Pengendalian dan Pembinaan
  • Seksi Pembinaan dan Kepatuhan
  • Seksi Pengendalian dan Pemitakhiran
  • Seksi Evaluasi dan Pelaporan
  1. Cabang Pelayanan Dispenda
  2. Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan (PUSLIA)
  • Kasubag Tata Usaha
  • Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan
  • Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan
  1. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada gambar sebagi berikut :

 

 

Struktur Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) Provinsi, adalah sebagaimana gambar dibawah ini :

 

 Kepala Cabang
Sub Bagian Tata Usaha Seksi Pendataan dan Penetapan Seksi Penerimaan dan Penagihan

Struktur Organisasi Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan (PUSLIA), adalah sebagai berikut :

 

KEPALA

Sub Bagian Tata Usaha

 

KELOMPOK Seksi Seksi
JABATAN Infrastruktur Sistem Pengelolaan Data dan
FUNGSIONAL Pendapatan Daerah Aplikasi Pendapatan

 

Core Bussines Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

  • Meningkatkan pendapatan daerah
  • Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi
  • Meningkatkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik
  • Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
  • Meningkatkan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik

Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, didukung dengan sumber daya manusia dan anggaran dari sisi sumber daya manusia dapat dikatakan memiliki kualitas pegawai cukup baik dan parameternya dapat dilihat dari proporsi pendidikan terakhir pegawai yang paling besar adalah lulusan sarjana (S-1) sebanyak 342 orang sebesar 38,23% dengan persentase pasca sarjana (S-2) sebanyak 182 orang (20,66%) Diploma III sebanyak 32 orang (3,63%)

Jumlah total pegawai yang memiliki pendidikan terakhir lulusan perguruan tinggi sebanyak 556 orang dan sebesar 63,11% .

Data Pegawai dengan klarifikasi berdasarkan jabatan, pendidikan, jenis kelamin dan usia sebagai berikut :

  1. Berdasarkan Jabatan

 

NO JABATAN Posisi (31 Des) %
Orang
1. Pejabat Struktural 154 orang 17,48
Pejabat Fungsional : 1 orang 0,12
A. Fungsional Pustakawan
2. 1 orang 0,12
B. Fungsional Dokter Gigi Pertama
1 orang 0,12
C. Perawat Gigi Pelaksana
3. Pelaksana 724 orang 82,18
Total 881 orang 100,00
2.  Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Uraian Posisi (31 Des) %
Orang
1. Stata-2 182 20.66
2. Strata-1 342 38.82
3. Diploma 3 32 3.63
LKIP Dispenda Provinsi Jawa Barat 2016 7

 

4. SLTA 296 33.60
5. SLTP 14 1.59
6. Sekolah Dasar 15 1.70
7. Jumlah 881 100,00
3. Berdasarkan Jenis Kelamin
No. Uraian Posisi (31 Des) %
Orang
1. Pria 690 78.32
2. Wanita 191 21.68
Jumlah 881 100,00
4. Berdasarkan Usia
No. Uraian Posisi (31 Des) %
Orang
1. Usia 61 s/d 60 74 23,12
2. Usia 51 s/d 55 tahun 216 25,77
3. Usia 46 s/d 50 tahun 228 20,24
4. Usia 41 s/d 45 172 13,72
5. Usia 36 s/d 40 120 6,53
6. Usia 30 s/d 35 50 10,29
7. Usia 20 s/d 29 21 0,33
Jumlah 881 100
1.6  Sistematika Penulisan
Sistematika  Penulisan  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Dinas  Pendapatan
Provinsi Jawa Barat meliputi :
BAB I PENDAHULUAN : menyajikan latar belakang, tujuan penulisan, landasan hukum,

tugas pokok, fungsi dan struktur orgasnisasi serta sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA yang meliputi Perencanaan, Perjanjian Kenerja Tahun 2016 dan Program Kegiatan dan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA terdiri :

  1. Capaian Kinerja Organisasi, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap penyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Setiap pernyatan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis

capaian kinerja sebagai berikut :

Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau meningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

  1. Menbandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
  2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
  3. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya;
  4. Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian pernyataan kinerja
  5. Realisasi Anggaran yaitu menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

 

BAB IV PENUTUP menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah – langkah di masa yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.