Samsat Outlet Jatinangor kini resmi memiliki gedung baru yang berlokasi di Jalan Raya Jatinagor (samping IKOPIN). Acara peresmian Samsat Outlet Sumedang ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat Dadang Suharto, Wakil Bupati Eka Setiawan, dan Kapolres Sumedang yang diwakili oleh Kasatlantas AKP Adi Prabowo.

Dalam sambutannya, Kadis Dispenda Prov Jabar Dadang Suharto merasa bangga dan bahagia bisa menghadiri acara peresmian ini. Selain itu ia juga berterima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Sumedang yang telah menghibahkan gedung dan juga lahan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) sehingga Samsat Outlet Jatinangor bisa hadir ditengah-tengah masyarakat.

“Ini adalah bentuk kommitmen kami untuk mendekatkan dan mempercepat pelayanan bagi masyarakat,” tutur Dadang.

Hal tersebut juga diamini oleh Kasatlantas Polres Sumedang, AKP Adi Prabowo. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa masyarakat harus terus diberikan sosialisasi agar tertib pajak.

“Kami harap, kita dapat dibantu oleh Babin Kantibnas untuk mensosialisaikan Samsat Outlet ini kepada masyarakat khususnya di daerah pedesaan,” ucap Adi.

Sambutan positif juga diberikan oleh Wakil Bupati Sumedang, Eka Setiawan. Menurutnya Samsat Outlet Jatinangor ini dirasa tepat sasaran karena jumlah kendaraan di Sumedang cukup banyak.

“Saya menyambut baik Dispenda Prov Jabar membangun Samsat Outlet di Jatinangor, mengingat jumlah kendaraan yang ada di Sumedang cukup banyak. Mudah-mudahanmasyarakat dapat merasa nyaman dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan, dan para pegawai juga bisa lebih bersemangat dalam bekerja” ujarnya saat menutup pidato sambutan.

 

 

Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bekasi, Amsyiah mengklaim jika pajak air tanah pada 2015 sudah mencapai Rp. 8,65 miliar, melebihi dari target yang dipatok dalam APBD 2015 sebesar Rp. 3 miliar

Ia berpendapat bahwa penaikan tersebut karena nilai air tanah mengalami kenaikan empat kali lipat dari sebelumnya Rp. 500 per kubik menjadi Rp. 2000 per kubik. Apalagi, jumlah Wajib Pajak (WP) perusahaan yang membayar pajak air tanah tidak naik signifikan.

WP perusahaan yang membayar pajak tidak signifikan, sebab belum ada tim yang rutin melakukan pemantauan di lapangan,” tutur amsyiah.

Meski begitu, jumlah WP perusahaan yang membayar pajak air tanah tidak naik secara signifikan.

“WP tidak naik signifikan, karena memang belum ada tim yang rutin melakukan pemantauan di perusahaan,” ungkapnya

Dispenda Kota Bekasi menargetkan sumbangan pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi naik menjadi Rp 12 miliar dari total target PAD Kota Rp 1,58 triliun pada APBD tahun 2016.

Tentunya pendapatan dari pajak air tanah kemungkinan akan naik jika temuan DPRD Kota Bekasi yang mensinyalir ada 755 perusahaan di Kota Bekasi yang tidak membayar pajak air tanah dapat ditertibkan.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-44 saat menyelenggarakan apel pagi, Senin (1/12/2015).

Kegiatan apel yang dihadiri oleh seluruh pegawai Dispenda Prov Jabar ini bertemakan “Dengan memperkokoh Netralitas dan Profesionalitas, KORPRI siap menyukseskan program Nawa Cita Melalui Gerakan Ayo Kerja Menuju Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat”.

Sekertaris Dispenda Prov Jabar, Nanin Hayani Adam selaku Pembina Upacara membacakan sambutan Presiden. Sambutan tersebut berisikan lima amanat Presiden bagi seluruh jajaran KORPRI seluruh Indonesia, yakni melakukan percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatan tanpa basa-basi, mampu membangun mentalitas baru yang positif yang berintegrasi dan memiliki etos kerja, pegawai harus mempersiapkan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatif dan responsif terhadap perkembangan zaman, mampu menjaga netralitas anggota KORPRI dalam pesta demokrasi khususnya Pemilu Kepala Daerah yang akan digelar akhir tahun ini, serta semua aparatur birokrasi harus menjadi motor penggerak produktivitas nasional dan daya saing bangsa.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi mengklaim bahwa mereka telah mencapai 85 persen dari realisasi perolehan pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut berdasarkan target anggaran murni 2015 terhitung pada 31 Oktober 2015.

Hasil tersebut dari perhitungan delapan jenis pajak yang menjadi potensi pendapatan di Kota Cimahi seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PJU (Penerangan Jalan Umum), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), serta retribusi parkir.

Dadan Darmawan, Sekretaris Dispenda Kota Cimahi mengungkapkan bahwa pencapaian ini berdasarkan target anggaran murni 2015, bukan berdasarkan anggaran perubahan 2015.

“Untuk angran perubahan 2015, masih ada waktu untuk menarik target pajak hing satu bulan ke depan, jadi ini berdasarkan pada anggaran murni. Kalau anggaran perubahan masih berjalan,” ungkapnya, Selasa (3/11/2015).

Dadan menambahkan, dari delapan jenis pajak daerah tersebut, potensi target pajak terbesar ada pada BPHTB dan PBB, sementara potensi target terkecil ada pada pajak hotel dan parkir.

“Untuk pajak BPHTB, dari target Rp. 29,6 milyar, dari anggaran murni 2015 yang telah terealisasi ada sebesar Rp 24,99 milyar,” ucapnya.

Sementara itu, ia juga menjelaskan bahwa ekonomi makro mempengaruhi pencapaian target untuk pajak BPHTB, karena ekonomi makro mempengaruhi dalam hal jual beli tanah.

 

Demi meningkatkan pelayanan dan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi para wajib pajak, Tim Pembina Samsat telah bekerjasama dengan tiga bank lainnya. Sehingga nantinya para wajib pajak, selain dapat membayar melaui ATM BJB juga dapat membayar melalui ATM Bank BNI, Bank BCA, dan Bank BRI.

Pelayanan pembayaran PKB tahunan melalui ATM ini adalah inovasi yang dihadirkan oleh Tim Pembina Samsat (Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Polda Jawa Barat, PT. Jasa Raharja, Kanwil Provinsi Jawa Barat) yang bekerjasama dengan Bank BJB, BRI, BCA dan BNI.