Sebanyak 42 instansi pemerintah daerah dan Polri turut serta dalam gelaran Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2016, yang dibuka secara resmi dibuka oleh Men-PANRB Asan Abnur di gedung Pusat Dakwah Islam (Pusdai), Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/10).

Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2016 ini tidak hanya diramaikan pameran saja, tetapi juga dengan seminar dan coaching klinik. Workshop yang terdiri dari workshop transfer pengetahuan dan pengalaman para inovator pelayanan publik kepada instansi pemerintah, coaching clinic inovasi pelayanan publik, Bimtek Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, LAPOR! – SP4N, sosialisasi nasional Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017, dan Pameran Replikasi Inovasi Pelayanan Publik.

“Saya tidak menyangka aplikasi yang dipamerkan luar biasa. untuk itu kedepannya, tak ada lagi pungutan liar. dan Pelayanan Publik akan cepat dan mudah,” jelas Asman Abnur, di sela-sela kunjunganya di salah satu booth peserta

Forum replikasi yang berlangsung 26-27 Oktober 2016  merupakan ajang untuk merangsang percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, forum ini menjadi ajang silahturami sekaligus sarana untuk berbagi ilmu pengetahuan berserta inovasinya.  Bahkan melalui Forum replikasi ini sebanyak 59 daerah menyatakan siap untuk mereplikasi 42 inovasi dalam sektor pelayanan publik.

Pembebasan BBN2 dan Denda Pajak sangat didukung oleh pihak Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya menjanjikan dukungannya untuk program ini. Hal tersebut diklaim oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Dadang Suharto.

Pihak kepolisian misalnya menjanjikan kemudahan untuk mencabut berkas kendaraan yang hendak dipindahkan domisilinya mengikuti program bebas pajak balik nama kendaraan ini.

“Katakanlah motor beli di Cirebon, mau dipindah ke Garut, harus mutasi berkas dulu di kepolisian. Kepolisian sudah komitmen untuk memberikan kemudahan dari sisi waktu dan prosedur,” kata dia.

Dadang mengatakan, Jasa Raharja juga memberikan keringanan pembayaran denda pembayarna asuransi bagi penunggak pajak kendaraan. “Jasa Raharja memberikan keringanan juga yakni denda ke belakang 0 persen, tapi denda tahun berjalan tetap dibayar,” kata dia.

Menurut Dadang, lewat program ini bisa menyisir pemilik kendaraan yang memang sudah tidak bisa ditagih lagi pajaknya. “Penunggak ini kendalanya tidak mendaftar ulang setiap tahun karena kendaraanya rusak, hilang, dijual ke luar provinsi, ini yang sedang kita telusuri berapa potensi yang memang tidak mungkin lagi ditagih pajaknya karena sebab-sebab itu,” kata dia.

Dadang mengatakan, lewat program ini diharapkan bisa memenuhi target pendapatan dari pajak pembayaran sejumlah pajak kendaraan. Tahun ini misalnya, pendapatan dari pajak kendaraan ini dipatok naik Rp 393 miliar untuk menggenapi target pendapatan dari pajak kendaraan tahun ini yang disepakati di APBD Perubahan menjadi 10,7 triliun. “Realisasi Triwulan III sudah 75 persen, sudah terlampaui,” kata dia.

Mulai Senin (17/10/2016) ini para pemilik kendaraan bermotor di Jawa Barat dibebaskan dari biaya Bea Balik Nama (BBN) kedua dan denda pajak.

“Ini akan diberlakukan hingga tanggal 24 Desember 2016 nanti,” ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) di Gedung Sate Bandung, Senin (17/10/2016).

Dia menjelaskan, pembebasan BBN kedua dan denda pajak ini bagian dari terobosan Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD). Sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi sektor penyumbang terbesar PAD Provinsi Jawa Barat.

“Kita akan terus mengejar wajib-wajib pajak yang dengan berbagai cara karena ternyata masih tersisa (wajib pajak belum bayar pajak),” ujarnya.

Dengan terobosan ini, Aher berharap wajib pajak termudahkan.

“Jadi yang dimaksud BBN kedua itu kalau BBNKB pertama langsung dari dealer, ketika off road jadi on road itu harus (bayar pajak) dan kita tidak berani membebaskan. Nah, yang kedua itu adalah ketika mutasi atau balik nama, misalnya seseorang yang beli kendaraan, tapi bukan kendaraan baru,” lanjutnya.

Selain itu, Aher juga mengatakan, BBNKB kedua dan seterusnya ini akan berlaku bagi pemilik kendaraan bermotor dari provinsi lain yang ingin pindah atau bertempat tinggal di wilayah Jawa Barat. Maka, bagi mereka juga tidak akan dikenakan biaya bebas balik nama tersebut.

“Yang kedua, kita bebaskan denda pajaknya. Katakanlah ada masyarakat kita yang belum bayar pajak dua tahun, atau terlambat beberapa bulan, atau terlambat tiga tahun dan seterusnya. Pokoknya bagi dia bayar pokok pajaknya saja, dendanya tidak usah dibayar sama sekali,” ucap Aher.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat membebaskan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta pajak bea balik nama (BBN) kendaraan bermotor mulai 17 Oktober 2016 sampai 24 Desember 2016.

“Ini Tax Amnesty ala Jawa Barat kata Pak Gubernur,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat Dadang Suharto di Bandung, Jumat, (14/10/ 2016).

Mirip alasan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty (Amnesti Pajak) untuk menutup defisit anggaran, Dadang mengaku, pembebasan pajak dalam waktu terbatas ini juga untuk mendongkrak pendapatan daerah menutup berkuranganya dana tranfser Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditunda pengirimannya.

“Dengan program ini salah satnya, di (APBD) Perubahan diharapkan ada penambahan target pendapatan sebesar Rp 393 miliar,” kata dia.

Dadang mengatakan, tak hanya itu, program ini sekaligus untuk memperbaiki data kepemilikan kendaraan. Dari 14,7 juta kendaraan yang ada di Jawa Barat, ada 27 persennya yang menunggak pembayaran pajak kendaraan, salah satunya karena kepemilikan kendaraan belum atas nama dirinya.

“Dengan dibebaskan ini, kami berharap masyarakat berduyun-duyun memanfaatkan kebijakan yang tidak akan ada setiap tahun,” kata dia.

Kabar gembira untuk warga Provinsi Jawa Barat. Terhitung mulai 17 Oktober hingga akhir tahun 2016, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bebas biaya. Tak hanya itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menunggak pun dendanya dihapus.

Program ini dilaksanakan atas kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2016 lalu.

“Sistemnya adalah yang mau balik nama kendaraan gratis tidak ada biaya apa-apa lagi, langsung bayar pajak saja sesuai dengan pajak pokok saja,” ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher di Gedung Sate, Juma’at (14/10/2016).

Seperti yang dilansir dari detik.news, Aher menjelaskan program ini diberikan kepada seluruh wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak tahunan, terkecuali untuk kendaraan baru. Aher mencontohkan jika seseorang memiliki kendaraan bermotor dari luar Jawa Barat dan ingin balik nama terhadap kendaraan tersebut akan digratiskan.

“Kalau misalnya kita beli mobil dari daerah luar Jabar kita tinggal di Bandung, biasanya kalau balik nama kan bayar, nah sekarang tidak bayar,” jelasnya.