Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (regident ranmor) yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor. Bersamaan dengan proses regident ranmor tersebut, dipungut pajak kendaraan bermotor (PKB). Karena memiliki masa berlaku maka TNKB atau yang kita kenal dengan plat nomor harus diganti setelah masa berlakunya habis. Masa berlaku plat nomor ini adalah lima tahun, darimana kita mengetahui kapan plat nomor kendaraan kita sudah habis masa berlakunya ? Ada dua cara yang dapat kita gunakan, cara pertama adalah Kita dapat melihatnya di STNK (ada pada bagian bawah STNK, tulisannya dalam huruf kapital dan berada dalam kotak dengan tata naskah sebagai berikut: “BERLAKU SAMPAI : 08 FEBRUARI 2017”. Cara kedua adalah kita dapat melihat pada bagian bawah plat nomor kendaraan namun plat nomor hanya berisi keterangan bulan dan tahun saja contohnya 01 – 17 yang dapat kita artikan bahwa plat nomor kendaraan kita habis pada bulan Januari tahun 2017.

Apa yang harus dilakukan ketika masa berlaku sudah habis ? Tentunya kita sebagai warga negara yang baik, akan melaksanakan kewajiban kita untuk melakukan regident ranmor dan membayar PKB. Untuk regident ranmor dan PKB lima tahunan tidak dapat dilakukan di samsat outlet, samsat keliling, samsat gendong, maupun menggunakan layanan esamsat dikarenakan adanya penggantian plat nomor. Sebelum menuju kantor samsat induk untuk melaksanakan proses regident lima tahunan, ada beberapa hal yang perlu Anda siapkan diantaranya adalah :
1. Pastikan kebersihan kendaraan Anda khususnya pada bagian yang terdapat informasi nomor rangka dan nomor mesin. Tujuannya agar memudahkan petugas yang akan melakukan cek fisik kendaraan Anda.
2. Identitas Pemilik Kendaraan (asli dan fotokopi), dalam hal ini identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
3. STNK dan SKPD (asli dan fotokopi).
4. BPKB (asli dan fotokopi). Bila BPKB kendaraan Anda dijadikan jaminan di bank atau leasing, Anda harus meminta surat keterangan dari pihak Bank atau leasing.
5. Surat-surat yang menjadi persyaratan di atas dihekter / staples pada map.

Langkah selanjutnya setelah Anda sampai ke kantor samsat induk secara garis besar adalah sebagai berikut:
1. Datangi loket cek fisik dan serahkan persyaratan yang ada pada map ke petugas.
2. Setelah mendapatkan formulir dari petugas loket, isi formulir, lalu serahkan ke petugas cek fisik.
3. Setelah cek fisik dilakukan dan formulir divalidasi kemudian menuju loket pendaftaran lima tahunan.
4. Proses selanjutnya menunggu panggilan kasir untuk membayar.
5. Dipanggil oleh loket penyerahan untuk mengambil STNK dan SKPD yang baru. dan diberi resi pengambilan plat nomor.
6. Menuju bagian plat nomor, lalu menyerahkan resi pengambilan plat nomor.
7. Mengikuti arahan dari petugas dan menunggu panggilan untuk mengambil plat nomor.

Selamat, plat nomor kendaraan Anda sudah berhasil berganti dengan masa berlaku sampai lima tahun ke depan.

Peredaran Hoax atau berita palsu khususnya di media sosial sudah sangat memprihatinkan. Saking memprihatinkannya sampai Presiden jokowi meminta aparat untuk menindak secara tegas dan keras bagi siapapun pengguna media sosial yang melontarkan ujaran kebencian dan fitnah. Selain tindakan secara tegas dan keras, Presiden pun meminta kementerian yang ada untuk siap siaga menangkal isu hoax yang beredar di media sosial. Dengan adanya bantahan atas isu hoax yang terkait maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui/membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang palsu.

Berita palsu atau hoax ini bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan di negara-negara lainnya di dunia, salah satu contohnya adalah Jerman yang saat ini sedang menyusun Undang-Undang yang akan mengenakan denda kepada penyedia media sosial atau website yang menyebarkan berita hoax. Rancangan Undang-undang ini mengharuskan penyedia layanan over the top (OTT) seperti Google, Facebook, dan Twitter untuk mengurangi secara drastis jumlah konten hoax pada layanan mereka. Penyedia layanan OTT diberikan waktu 24 jam untuk menghapus konten hoax yang ada pada layanan mereka atau mereka akan terkena denda sebesar 500 ribu Euro atau sekitar Rp7 miliar. Jumlah tersebut untuk satu berita hoax yang tidak dihapus oleh penyedia layanan OTT dalam batas waktu yang telah ditentukan. Rancangan Undang-Undang ini diajukan oleh Thomas Opperman, Ketua Partai Sosial Demokrat di Jerman, rancangan ini diajukan pada akhir tahun 2016 lalu. Thomas Opperman menggarisbawahi bahwa berita alsu atau hoax dapat mengintervensi peta politik suatu negara. Contohnya konspirasi masif di internet yang sedikit banyak memiliki pengaruh pada kasus Brexit, saat masyarakat Inggris memilih meninggalkan Uni Eropa.

Hoax biasanya merupakan campuran dari informasi asli dan palsu. Sehingga bagi masyarakat awam informasi yang ada pada berita hoax tersebut dianggap sebagai informasi asli, apalagi jika masyarakat tersebut memiliki pandangan maupun berada pada situasi yang sama dengan isi dari hoax tersebut. Sudah dapat dipastikan bahwa berita hoax tersebut akan dibagikan ke lini masa mereka dan tanpa ragu akan mereka kirimkan kepada teman-teman dan keluarga mereka tanpa adanya proses cek n ricek, tanpa adanya keinginan untuk mencari sumber berita yang lain sebagai bahan pembanding atau sebagai bahan pelengkap.

Menurut pengamat media sosial Nukman Luthfie, hoax adalah representasi dari kehidupan sehari-hari dan bukan sesuatu yang baru. Keberadaan media sosial, membantu hoax menyebar lebih masif. Lebih lanjut menurut Nukman Lutfie ada tiga hal yang membuat hoax ramai berseliweran di media sosial sebagaimana dilansir dari detikINET. Pertama, rata-rata orang tidak bisa membedakan mana berita benar dan mana yang bohong. “Riset terbaru di AS, 80% pelajar AS tidak bisa bedakan mana berita benar, advertorial, dan hoax. Indonesia kurang lebih seperti itu, dengan tingkat literasi internet kita yang di bawah AS”. Kedua, di media sosial, orang cenderung tidak membaca isi sebuah artikel. Mereka hanya membaca judul, tapi sudah berani untuk membaginya ke banyak orang. Pada era media sosial semacam ini menimbulkan hal baru yakni share bait, yakni jebakan menarik di judul sebuah konten agar orang membaginya. Ketiga, kalaupun mereka membaca isi artikelnya, seringkali dengan cepat menyimpulkan. Hal ini lantaran cara membaca di media online dengan di media cetak berbeda. Kecenderungan orang di media online akan membaca dengan cepat dan sekilas untuk segera mendapat kesimpulan. “Dengan tiga hal itu, ditambah dengan situasi panas seperti Pilkada, perang opini, penyebaran hoax meningkat. Muncul juga situs abal-abal yang memproduksi berita-berita yang gak tahu kebenarannya.”

Oleh karena itu, sebagai netizen yang cerdas mari kita budayakan untuk kritis terhadap informasi yang kita lihat di lini masa akun media sosial kita. Hindari melakukan tiga hal yang telah disebutkan oleh Pak Nukman Lutfie diatas. Jauhkan jempol Anda dari tombol “bagikan” dan “retweet” sebelum Anda melakukan penyelidikan terhadap informas

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara selama satu tahun yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. APBN disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam pembicaraan pendahuluan maupun pembicaraan tingkat I pembahasan APBN antara pemerintah dan DPR.

Pada APBN 2017, pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan pajak dengan kontribusi rata-rata 77,6 persen setara dengan Rp1.498,9 triliun. Selanjutnya diikuti oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 14,3 persen atau Rp250,0 triliun dan terakhir hibah sebesar Rp1,4 triliun atau sebesar 0,1 persen dari total pendapatan negara.

Tahun 2017 ini, APBN ditetapkan dengan kebijakan fiskal defisit ekspansif dan terarah sebesar 2,41 persen terhadap PDB dengan komitmen pada reformasi penganggaran serta prinsip kehati-hatian. Pokok-pokok kebijakan tersebut dijabarkan melalui:
1. Belanja yang lebih produktif
a. Fokus pada infrastruktur dan belanja sosial
b. Efisiensi pada belanja barang
c. Mempertahankan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dan pendidikan sebesar 20 persen
d. Fleksibilitas dalam merespon kondisi perekonomian
e. Mitigasi bencana alam dan risiko fiskal
f. Percepatan penyerapan anggaran

2. Subsidi yang lebih tepat sasaran
Melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang lebih tepat sasaran melalui perbaikan mekanisme penyaluran dan akurasi basis data penerima. Subsidi ini dibagi menjadi dua, yaitu :
a. Subsidi bidang energi
– Melanjutkan subsidi untuk BBM jenis solar
– Distribusi tertutup/targeted untuk Subsidi LPG 3 Kg
– Rumah Tangga (RTS) untuk Subsidi Listrik menggunakan basis data terpadu (PBDT 2015)

b. Subsidi bidang non energi
– Memperbaiki ketepatan sasaran

3. Memperkuat desentralisasi fiskal
a. Reformulasi perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum
b. Memperbaiki pengalokasian, penyaluran dan arah penggunaan Dana Bagi Hasil
c. Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar
d. Meningkatkan secara bertahap anggaran Dana Desa untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara

4. Optimalisasi penerimaan negara yang lebih realistis
a. Melanjutkan dukungan insentif, mendorong iklim investasi dan dunia usaha
b. Fokus penerimaan terutama pada sektor perdagangan dan WP Pribadi
c. Ekstensifikasi melalui geo tagging
d. Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status Wajib Pajak
e. Mengoptimalkan perjanjian pajak internasional
f. Cukai dan pajak lainnya untuk mengurangi konsumsi pada produk tertentu (dan atau untuk mengurangi) dengan eksternalitas negatif
g. Optimalisasi PNBP dengan tetap memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan peningkatan kualitas pelayanan publik

5. Fokus pada kesinambungan fiskal
a. Menjaga defisit di bawah 3 persen terhadap PDB
b. Memperbaiki mekanisme pembiayaan untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan usaha kecil menengah
c. Investasi pemerintah yang lebih selektif
d. Menyempurnakan mekanisme penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur

Financial Technology atau lebih dikenal dengan istilah Fintech merupakan hal yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sebetulnya apa definisi Fintech tersebut ? Menurut National Digital Research Centre yang ada di Dublin, Fintech adalah “innovation in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan”. Mengapa disebut sebagai inovasi? Karena dengan adanya layanan Fintech masyarakat dapat lebih mudah untuk mengakses produk-produk keuangan, mempermudah dalam melakukan transaksi, dan juga meningkatkan literasi keuangan. Contohnya seperti ini kalau dulu untuk membeli barang atau layanan dari luar negeri harus menggunakan layanan wire transfer, western union, dan kartu kredit. Namun, kini cukup menggunakan layanan semacam paypal untuk membayar barang atau layanan yang kita beli dari penyedia yang ada di luar Indonesia. Bisnis Fintech ini sudah mulai berkembang dan mulai dilirik oleh banyak pihak, bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Accenture menyebutkan bahwa investasi global dalam bisnis Fintech ini naik hingga tiga kali lipat dan diperkirakan akan terus naik.

Fintech di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki penetrasi keuangan sebesar 35,8% (World Bank,2014) dapat mengambil peran dalam mempercepat perluasan jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Selain peran dalam mempercepat perluasan layanan keuangan, Fintech juga berperan menciptakan solusi dalam menekan biaya dan waktu penyediaan layanan keuangan. Bank Indonesia mencatat nilai transaksi fintech di Indonesia diperkirakan mencapai US$14,5 miliar atau 0,6 persen dari total nilai transaksi global yang diperkirakan mencapai US$2.355,9 miliar. Dalam peta regulasi, bank Indonesia mengelompokan empat kategori utama bisnis fintech, yakni pertama, payment, clearing, settlement. Kedua, deposit, lending, capital raising. Ketiga, market provisioning, dan keempat, investment and risk management. Sejak muncul pertama kali hingga saat ini, pangsa pasar aktivitas Fintech di Indonesia masih didominasi sebesar 56 persen oleh kelompok pertama atau payment, clearing, settlement.

Saat ini kita berada pada era fintech 3.0, dimana banyak perusahaan-perusahaan rintisan (startup) yang berdiri di bidang keuangan dan transaksi keuangan. Hampir sama dengan bank konvensional, beberapa dari mereka bahkan memiliki sistem pembayaran sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui di Indonesia ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang salah satu tugasnya adalah untuk mengawasi industri jasa keuangan yang ada di Indonesia termasuk didalamnya Fintech. OJk telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) 28 Desember 2016 lalu. Melalui peraturan ini, diharapkan akan ada pertumbuhan industri LPMUBTI atau fintech peer to peer (P2P) lending sebagai alternatif sumber pembiayaan baru bagi masyarakat selain dari jasa keuangan konvensional. Starup fintech wajib memiliki modal awal minimal sebesar Rp1 miliar, dan setelah mendaftarkan perusahaannya ke OJK, startup tersebut wajib menambah modalnya menjadi Rp2,5 miliar. Sampai saat ini, baru ada 135 perusahaan fintech yang tercatat oleh OJK beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut diberikan waktu sampai dengan enam bulan untuk mendaftarkan perusahaannya ke OJK, dengan terdaftar maka perusahaan yang bergerak di fintech tersebut dapat memasang logo terdaftar dan diawasi oleh OJK seperti lembaga keuangan konvensional. Dengan adanya logo tersebut maka diharapkan membuat masyarakat sebagai pengguna layanan menjadi semakin yakin dan merasa aman untuk menggunakan layanan fintech.

Perlu diketahui juga bahwa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 juga terdapat larangan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang fintech untuk menarik dana dari nasabah dalam bentuk simpanan sebagai sumber dana bisnis penyaluran pinjaman mereka. Perusahaan fintech ini diberikan izin oleh OJK untuk menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman (peer to peer lending) dengan maksimal pinjaman sebesar Rp2 miliar untuk setiap debitur.

Financial Technology memiliki tujuan untuk memudahkan kita sebagai pengguna dalam mengakses layanan keuangan. Selain itu, dengan memanfaatkan layanan fintech kita telah mendukung program Gerakan Nasional Non Tunai dari pemerintah karena dengan memanfaatkan layanan fintech kita telah secara sadar menggunakan instrumen non tunai dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonomi kita.

Pornografi sebagaimana yang kita ketahui membawa dampak sangat buruk bagi kehidupan manusia. Bahkan di salah satu berita mengenai kisah seorang pencandu pornografi yang terdapat pada laman situs bbc.com, kita mendapatkan gambaran bagaimana pornografi membuat hidup seseorang menjadi tidak teratur. Selain tidak teraturnya kehidupan, pornografi juga telah merubah cara pandang orang tersebut terhadap lawan jenisnya (dalam hal ini perempuan). Dimana ia menganggap perempuan bukan sebagai individu yang sama hak dan derajatnya, melainkan ia melihat perempuan sebagai objek yang dapat ia miliki dan dapat dipermainkan sesuai dengan keinginannya. Kecanduan pornografi merupakan tren kesehatan yang baru di tengah masyarakat di seluruh dunia. Karena dengan hadirnya internet, maka Anda tidak perlu repot pergi ke kios atau toko yang menjajakan majalah-majalah dewasa dan tidak perlu repot untuk pergi ke toko-toko yang menjajakan DVD film porno. Cukup diam di depan komputer/laptop Anda sudah dapat mengakses film-film biru yang luar biasa banyaknya.

Disebut luar biasa banyak, karena berdasarkan data yang diterbitkan oleh salah satu situs penyedia pornografi, jumlah video yang telah ditonton di laman situs mereka adalah sebanyak 91.980.225.000 video atau dapat dikatakan bahwa setiap orang yang ada di dunia ini menonton 12,5 video. Bandwidth yang digunakan oleh orang-orang untuk mengakses laman situs tersebut selama tahun 2016 adalah sebesar 3.110 Petabytes atau setara dengan 3.110.400.000 Gigabytes. Jumlah tersebut jika kita rentangkan panjangnya mencapai 11.000 KM. Total waktu yang dihabiskan untuk menonton film porno adalah sebanyak 4.599.000.000 jam atau setara dengan 524.641 tahun. Sangat mengerikan bukan, bahwa orang-orang menghabiskan waktu lima ratus ribu tahun hanya untuk menonton film porno dalam satu tahun.

Seorang psikologi sekaligus penulis, Kevin B Skinner PhD, mengatakan bahwa bahwa frekuensi nonton film porno dan kecenderungan untuk depresi sangat berkaitan. Semakin sering menonton film porno, maka tingkat depresi seseorang akan semakin besar. Hasil tersebut didapatkan setelah ia melakukan penelitian terhadap 450 orang partisipan dengan mencari tahu frekuensi menonton film porno partisipan yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan tes untuk mengetahui tingkat depresi. Partisipan yang menonton film porno setiap hari memiliki skor tingkat depresi 21 dan dikategorikan oleh Skinner sebagai pengidap depresi berat. Selain dapat mengakibatkan depresi, pornografi juga menurut pakar adiksi pornografi dari Amerika Dr Mark B. Kastlemaan sebagaimana dilansir dari detikhealth, dapat menyebabkan kerusakan pada lima bagian otak, terutama pada bagian Pre Frontal Corteks (bagian otak yang tepat berada di belakang dahi). Karena rusaknya bagian otak ini maka akan mengakibatkan kurang cakapnya orang tersebut dalam membuat keputusan, perencanaan, dan dalam bertingkah laku khususnya tingkah laku yang kurang sesuai dengan norma. Selain hal tersebut, pada otak pecandu pornografi produksi zat dopamin dan endorfin akan berlebihan sehingga mengakibatkan otak akan bekerja dengan berlebihan, mengecil kemudian rusak.

Bayangkan jika anak-anak yang terpapar pornografi ini, maka sudah dapat dipastikan sistem otaknya akan rusak karena produksi berlebihan dari zat dopamin dan endorfin, dimana zat-zat tersebut merupakan zat-zat yang dapat membuat rasa senang dan merasa lebih baik. Sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada anak-anak kita, oleh karena itu kewaspadaan kita dan peran serta kita sebagai orang tua sangat besar. Bukan hanya sekedar memberikan kebutuhan fisik namun lebih kearah bagaimana caranya kita sebagai orang tua membangun nilai keagamaan, kebenaran dan kebaikan melalui komunikasi tatap muka antar anggota keluarga sehingga terjadi kedekatan dan keterbukaan di dalam keluarga. Selain mencegah dengan komunikasi di dalam keluarga, kita juga dapat berpartisipasi aktif dengan melaporkan laman situs yang berisi konten pornografi melalui fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dapat kita akses melalui laman http://www.trustpositif.kominfo.go.id/. Sepanjang tahun 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berhasil melakukan pemblokiran terhadap sekitar 766 ribu lebih situs yang berbau pornografi. Tentunya jumlah tersebut akan terus bertambah jika kita sebagai masyarakat Indonesia ikut berperan aktif didalam melaporkan situs-situs pornografi yang ada.