Balik nama kendaraan bermotor lazim dilakukan apabila kita membeli kendaraan bekas dari orang lain maupun ketika kita membeli kendaraan baru dari dealer. Kita kenal istilah BBN 1 untuk bea balik nama kendaraan baru (dari dealer ke konsumen) dan istilah BBN 2 untuk bea balik nama kendaraan bekas (dari konsumen ke konsumen). Balik nama diperlukan agar […]
Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Jawa Barat saat ini mencapai lebih dari 14 juta unit kendaraan, dengan 70% diantaranya dibeli melalui bantuan lembaga pembiayaan (leasing). Sebagaimana yang diketahui bahwa sebelum kendaraan dikirimkan kepada pembeli, terlebih dahulu terjadi penandatanganan kontrak jual beli antara konsumen dengan pihak leasing. Pada perjanjian tersebut terdapat klausul yang menyatakan […]
Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat menggelar Acara Buka Bersama di Kantor Bapenda Jabar Jl. Soekarno Hatta no 258, Kota Bandung. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Bapenda, Sekretaris, Pejabat Esselon dan seluruh staf ASN di lingkungan Bapenda Jabar, Selasa, (06/5/2017). Dalam sambutannya, Kepala Bapenda Jabar, Dadang Suharto menjelaskan bahwa acara ini sebagai wujud rasa syukur kepada […]
Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat membagikan 500 takjil gratis di perempatan lampu merah Jl. Soekarno Hatta, Selasa, (6/5/2017). Selain membagikan tajil gratis, Bapenda jabar juga mensosialisasikan program inovatif kepada masyarakat guna mempermudah pelayanan kewajiban pajak, khususnya pajak kendaraan bemotor. Seperti Saepul warga Buah Batu, Kota Bandung ini mengaku tertarik dengan program yang […]
Wakil Gubernur Provinsi Banten, Andika Hazrumy beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Selasa (06/06/2017). Dalam rombongan tersebut hadir Kepala Dinas Kominfo Persandian, Kepala Dinas Perijinan Terpadu, Kepala Bapenda, perwakilan Bank Banten, serta jajaran Pemprov Banten. Assisten I Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Sosial Provinsi […]
Pada tanggal 13 Februari 2017 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan nomor 16/PMK.010/2017 tentang besar santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Meskipun ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2017, namun PMK ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Juni 2017. PMK ini memuat nominal SWDKLLJ […]
