Pemprov Jabar Gelar Pameran LKPJ 2017

/dalam oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Pameran Pembangunan Jabar 2017 di Halaman Gedung Sate, Bandung, Jumat (24/3/2017). Acara ini berkaitan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2016 yang sebelumnya sudah diberikan ke DPRD Provinsi.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengakui ada peningkatan kinerja, terutama laporan keuangan setiap tahunnya. Dibuktikan dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Jawa Barat selama lima tahun berturut-turut.

“Peningkatan pasti, disamping kenaikan angka mikro seperti sekian jembatan terbangun, jalan-jalan dibangun, diperbaiki, dipelihara, banyak hal yang kita lakukan. Kemarin juga dapat WTP 2016, diharapkan tahun 2017 dapat WTP lagi,” ujar Aher, dilansir dari PRFM, Jumat (24/3/2017).

Maka dari itu, guna terus meningkatkan kualitas program kerja Pemprov Jabar, Aher akan lebih tegas mengawasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungannya supaya tidak ada hasil program yang tidak jelas.

“Sekarang kita tegas ke OPD, kalau ada program tidak jelas, output dan outcome-nya kita coret langsung. Output adalah apa yang terjadi, dan outcome apa yang sudah selesai program terjadi. Harus jelas itu, karena diperiksa KemenpanRB,” jelasnya.

Pendapatan Pemprov Jabar Tahun 2016 Lampaui Target

/dalam oleh

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, pada Rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, di Ruang Rapat Pripurna Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat, 24 Maret 2017.

Laporan pertanggungjawaban tersebut merupakan realisasi dari amanat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 69 ayat 1, bahwa kepala daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana diatur secra rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Pada kesempatan ini, Gubernur diantaranya menjelaskan tentang pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Terkait Pendapatan Daerah, yang bersumber dari; pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendaptan daerah ditargetkan sebesar Rp 26,49 triliun rupiah dan dapat direalisasikan sebesar Rp 27, 69 triliun rupiah atau tercapai 104,54 persen.

“Capaian pendapatan daerah tahun 2016 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 1,2 triliun rupiah,” kata Heryawan.

Adapun rinciannya yakni, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 16,26 triliun rupiah, terealisasi sebesar Rp 17,04 triliun rupiah. Berdasarkan sumber pendapatan asli daerah, seluruhnya melebihi target yang telah ditetapkan, penerimaan pajak daerah 104,76 persen, penerimaan retribusi daerah 105,09 persen, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat direalisasikan sebesar 96,34 persen, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 108,32 persen.

Sementara pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan sebesar Rp 10,62 triliun rupiah dari target sebesar Rp 10,19 triliun rupiah, yang terdiri dari dana alokasi umum sebesar Rp 1,24 triliun, dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 283,44 miliar, dan dana alokasi khusus sebesar Rp 7,59 triliun.

“Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, mencapai Rp 28,46 miliar rupiah dari target Rp 28,66 miliar rupiah, atau mencapai 99,3 persen, yang terdiri dari hibah sebesar 99,16 persen, dan penyesuaian dana otonomi khusus sebesar 100 persen,” katanya.

Sementara belanja daerah pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp 29,49 triliun rupiah dan direalisasikan sebesar Rp 27,62 triliun rupiah atau mencapai sebesar Rp 93,66 persen dengan rincian, belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp 22,80 triliun rupiah, dengan realisasi mencapai Rp 21,74 triliun rupiah atau 95,36 persen. Angka tersebut meliputi belanja pegawai sebesar Rp 1,83 triliun rupiah atau 93,39 persen dari alokasi sebesar Rp 1,96 triliun rupiah, belanja subsidi sebesar Rp 14,99 miliar rupiah atau 00,99 persen dari alokasi sebesar Rp 15 miliar rupiah.

 

Adapun belanja hibah sebesar Rp 9,85 triliun rupiah atau 96,80 persen dari alokasi sebesar Rp 10,18 triliun rupiah. Sedangkan belanja bantuan sosial sebesar Rp 9,94 miliar rupiah atau 54,08 persen dari alokasi sebesar Rp 18,38 miliar rupiah.

“Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar Rp 6,39 triliun rupiah atau 97,27 persen dari alokasi Rp 6,57 triliun rupiah. Serta bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, desa dan partai politik sebesar Rp 3,64 triliun rupiah atau 90,39 persen dari alokasi sebesar Rp 4,02 triliun rupiah, juga belanja tidak terduga sebesar Rp 19,8 juta rupiah atau 0,01 persen dari alokasi sebesar Rp 29 miliar rupiah,” kata Heryawan.

Terkait belanja langsung, gubernur mengatakan bahwa dialokasikan sebesar Rp 6,68 triliun rupiah, dengan realisasi mencapai Rp 5,87 triliun rupiah atau 97,86 persen. Tingkat realisasi tersebut diantaranya dipengaruhi oleh adanya efisiensi pada beberapa program dan kegiatan.

Selain itu, dibahas pula terkait pembiayaan daerah, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah, yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,48 triliun rupiah, dapat direalisasikan sebesar Rp 3,64btriliun rupiah atau mencapai 104,75 persen.

Sementara Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 403,57 miliar rupiah, dapat direalisasikan sebesar Rp 378,57 miliar rupiah atau mencapai 93,81 persen yang digunakan untuk penyertaan modal daerah kepada PT. Argonesia, PD. Agribisnis dan Pertambangan, PD. Jasa dan Kepariwisataan, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten, Tbk, PD. Bank Perkreditan Rakyat, PT. Lembaga Keuangan Mikro, Pt. Jamkrida Jabar, PT. Argo Jabar, PT. Asuransi Bangun Askrida, PT. BPR Intan Jabar, PT. BPR Karya Utama Jabar, PT. BPR Cianjur Jabar, PT. Migas Hilir Jabar, PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, PT. BPR Karawang Jabar.

Usai sidang Paripurna DPRD tersebut, Gubernur, Wakil Gubernur, beserta Ketua DPRD Jawa Barat dan para wakilnya berjalan kaki menuju Halaman Gedung Sate meninjau Pameran LKPJ Gubernur Jawa Barat.

Sumber : Pikiran Rakyat

Apresiasi Wakil Gubernur Jawa Barat Atas Kinerja Bapenda

/dalam oleh

Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat mengapresiasi acara Forum Pendapatan Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya acara yang bertema “Mempertahankan Daya Saing Kinerja (Pendapatan & Pelayanan) yang Berkelanjutan” ini sangat penting, tepat, dan relevan dengan seiring dinamisnya tantangan yang harus dihadapi oleh Bapenda.

Sejalan dengan cita-cita untuk mewujudkan Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Barat harus terus berupaya memperkuat kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Kemandirian keuangan daerah ditunjukan melalui rasio PAD atau rasio transfer ke daerah termasuk dana perimbangan. Terhadap total pendapatan daerah, semakin besar angka rasio PAD  maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer maka makin kecil tingkat kemandiriaan daerah dalam mendanai belanja daerah.

Deddy bersyukur karena sampai saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk provinsi yang memiliki kemandiriaan keuangan cukup tinggi.

“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapenda dan Organisasi Perangkat Daerah penghasil lainnya, atas tercapainya PAD tahun 2016 dengan presentasi Pendapatan Daerah mencapai 104,77 persen.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras dan inovasi cerdas yang telah dilakukan Bapenda baik dalam kapasitas sebagai pemungut pajak dan retribusi daerah maupun sebagai koordinator pendapatan daerah.

Dirinya berharap agar forum pendapatan daerah ini menjadi bahan strategis yang kemudian dapat memperkuat komitmen serta mengimpun berbagai masukan konstruktif pada para stakeholder dan mitra. Sehingga dapat menghasilkan terobosan baru dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik dan kinerja pendapatan daerah tahun anggaran 2018.

“Jika ingin pendapatan daerah lebih besar, maka kita harus menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima,” tuturnya.

Tak lupa, Deddy pun mengucapkan terima kasih kepada Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat yang telah bahu membahu dalam membuat sistem pelayanan eSamsat sehingga saat ini menjadi percontohan nasional dan direplikasi oleh 17 provinsi Indonesia.

“Mudah mudahan replikasi ini menjadi salah satu trigger bagi Jawa Barat untuk meraih Parasamya Purnakarya Nugraha tahun 2016,” ucapnya.

Bapenda Prov Jabar Gelar Forum Perangkat Daerah “Mempertahankan Daya Saing Kinerja (Pendapatan & Pelayanan) yang Berkelanjutan

/dalam oleh

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat menggelar forum yang dihadiri oleh 125 peserta dari seluruh perangkat daerah penghasil Provinsi Jawa Barat dan Bapenda Kabupaten Kota Se-Jawa Barat, (3/15/2017). Acara tahunan yang diberi nama Forum Perangkat Daerah Bapenda Provinsi Jabar ini mengambil tema “Mempertahankan Daya Saing Kinerja (Pendapatan & Pelayanan) yang Berkelanjutan”.

Forum Perangkat Daerah Bapenda Prov Jabar ini menjadi wadah antar pelaku pembangunan tingkat provinsi beserta stakeholder sejenis di kabupaten dan kota, maupun stakeholder lainnya. Tujuan dari diadakannya forum ini adalah untuk merumuskan dan menyepakati berbagai agenda program prioritas dan kegiatan tahun 2018 mendatang, termasuk apa saja yang harus dilakukan oleh Bapenda Prov Jabar maupun mitra lainnya.

Sejumlah sasaran yang ingin dicapai dalam forum ini yaitu:

  1. Disepakatinya usulan kegiatan prioritas program kegiatan tahun 2018.
  2. Disepakatinya sinergi usulan kegiatan prioritas SKPD penghasil yang akan disampaikan kepada TAPD.
  3. Tumbuhnya terobosan-terobosan baru dalam perencaaan kinerja pendapatan guna menemukan inovasi-inovasi baru yang makin memperkuat kapasitas pendapatan daerah sesuai dengan potensi kekinian yang ada.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengapresiasi atas diselenggarakannya acara ini. Menurutnya forum ini sangat penting bagi Bapenda Prov Jabar dalam menghadapi tantangan dimasa yang akan datang.

“Saya mengapresiasi atas diselenggarakannya acara ini. Saya kira tema yang diangkat sangat penting, tepat dan relevan dengan seiring dinamisnya tantangan yang harus dihadapi oleh Bapenda, dalam rangka meningkatan mutu pelayanan publik dan optimalisasi kinerja pendapatan daerah,” tutur Deddy saat memberikan pidato pembuka acara.

Guna memperkuat rumusan agenda program, forum ini juga menghadirkan beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber ahli. Berikut judul materi yang diberikan kepada perserta forum:

  1. Proyeksi Ekonomi Makro tahun 2018 yang dapat dimanfaatkan untuk pendapatan daerah Jawa Barat, oleh Dr. H. Abdul Maqin, SE, MP (UNPAS),
  2. Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Barat, oleh Kasubbid Pemerintahan Bappeda Iman Tohidin, S.Sos., MAP,
  3. Evaluasi Terhadap Realisasi Penjualan KBM Roda 4 Tahun 2016 dan Estimasi Penjualan KBM Roda 4 Tahun 2018 serta Market Share ke Wilayah Jawa Barat, oleh Sekretaris I Gaikindo Eddy Sumedi.
  4. Trik Jitu Mengawal Kualitas Pelayanan Perpajakan Daerah oleh Deputi Pencegahan KPK, Asep Rahmat Suhanda.
  5. Kewirausahaan untuk Mengelola Pendapatan, oleh Kepala Kantor Regional V PT. POS Indonesia, Hendrasari, SE., MM.

Forum ini dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok A yaitu bidang pendapatan daerah, sedangkan kelompok B adalah peningkatan kualitas pelayanan public. Arahan kebijakan pimpinan Bapenda 2018 serta paparan dari narasumber menjadi bahan pembahasan kelompok. Pada akhir acara, kesepakatan diskusi kelompok A dan B dituangkan pada berita acara serta menjadi bahan penyempurnaan usulan RKPD.

KKBD Sangat Membantu Kegiatan Bapenda

/dalam oleh

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat, H. Dadang Suharto, SH., MM., menyampaikan rasa bangganya saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Keluarga Besar Dispenda,(27/2/2017).

Menurutnya, prestasi KKBD dari tahun ke tahun terus meningkat dan berhasil mensejahterakan anggotanya, sehingga ia berpendapat bahwa KKBD adalah koperasi pemerintah yang sangat sehat.

“Bisa dihitung oleh jari koperasi pemerintahan yang menurut saya se-sehat KKBD. Buktinya tahun lalu KKBD berhasil mendapatkan dua penghargaan sebagai koperasi terbaik kedua Kota Bandung dan mendapatkan sertifikat koperasi yang berkualitas,” ungkap Dadang yang juga menjabat sebagai Pembina KKBD.

Raihan berbagai prestasi KKBD tidak lepas dari tangan dingin para senior pendiri KKBD yang dilanjutkan oleh pengurus serta jajarannya termasuk dewan pengawas yang melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

“Mengelola koperasi bukan soal yang gampang, perlu keikhlasan dalam mencurahkan waktu, dan harus bekerja keras. Figur pempimpin koperasi juga menjadi hal yang penting, seperti Ibu Ema ini yang tegas dan sedikit galak, dalam arti kebaikan ya. sehingga koperasi kita semakin besar,” ucapnya seraya bercanda.

Dadang pun mengakui bahwa kehadiran KKBD banyak membantu kegiatan kedinasan Bapenda, terutama para anggotanya.

“Kami terbantu dengan hadirnya KKBD yang telah peduli kepada anggotanya. Salah satunya dengan memberikan beasiswa bagi anak anggota yang berpestasi,” tuturnya.

Forum RAT adalah forum tertinggi dari KKBD. Dadang berharap dalam RAT ini akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang akan mendukung dalam mensejahterakan anggotanya.

Rapat Anggota Tahunan KKBD Tahun Buku 2016

/dalam oleh

Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) menggelar acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 528, Kota Bandung (27/2/2017).

Selain Pengurus dan Anggota KKBD,  hadir pula Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Dinceu AK, MSi., Ketua Dekopinda Kota Bandung H. Usep Sumarno, SH., SE., MM., MSi., dan Ketua PKP RI Kota Bandung Drs. H. Sanusi Sukarna.

Acara rapat tahunan ini memiki dua agenda utama yaitu, memberikan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus serta pengawasan juga pelaksanaan kegiatan usaha pada tahun buku 2016. Lalu, merumuskan dan mengesahkan rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan berlanja koperasi untuk tahun 2017.

Dalam sambutan sekaligus laporan Ketua KKBD Dra. Hj. Emma Siti Fatima, Msi mengatakan bahwa pada tahun 2016 lalu KKBD berhasil meraih dua penghargaan dari Kota Bandung.

“Alhamdulillah, pada tahun 2016, KKBD berhasil mendapatkan peringkat ke 2 sebagai Koperasi Terbaik se Kota Bandung, dan mendapatkan sertifikat sebagai koperasi berkualitas dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan,” tuturnya.

RAT KKBD ke 33 ini mungkin menjadi rapat yang terakhir. Pasalnya, nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Sehingga nama KKBD pun ikut berubah.

“Mungkin ini menjadi rapat terakhir dengan menggunakan nama KKBD, karena Dispenda telah berubah menjadi Bapenda. Namun kami belum melakukan tinjauan kembali apakah AD/ART-nya harus ikut berubah. Kami berharap KKBD terus maju dan anggota sejahtera,” ucap Ema yang juga menjadi Kepala Bidang Pengendalian Bapenda Prov Jabar.

Tidak lupa, ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah banyak membantu keberlangsungan KKBD.

“Semua kesuksesan dan kelancaran tidak terlepas dari pembinaan Kepala Bapenda Prov Jabar, dewan pengawas, dan partisipasi aktif dari teman-teman anggota, serta dukungan karyawan dan karyawati KKBD dalam menyelesaikan tugasnya,” ungkapnya.

RAT KKB tahun buku 2016 dibuka dengan acara pemberian beasiswa bagi anak anggota KKBD yang berprestasi dan juga sumbangan pada beberapa yayasan di Kota Bandung.

 

 

Bapenda Jabar Siap Mendampingi Banten Terapkan eSamsat

/dalam oleh

 

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat mengaku siap untuk mendampingi Banten dalam penerapan eSamsat. Pada pertengahan Februari, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Banten agar segera menerapkan program unggulan Pemprov Jabar, salah satunya eSamsat.

Dikutip dari jabarprov.go.id, sebelum rekomendasi tersebut diberikan, Pemprov Banten telah menandatangani kerjasama penerapan inovasi pelayanan publik dengan 17 provinsi lainnya. Pendampingan dari KPK juga masuk dalam kerja sama tersebut.

“Memang sejak kerja sama belum ditindak lanjuti, tapi saya kira itu hanya masalah teknis saja, kelihatannya Banten sudah siap menerapkan eSamsat,” tutur Dadang.

Dadang memastikan penerapan eSamsat di provinsi lain sebetulnya sangat mudah, namun ia mengaku bahwa penerapan riil sangat membutuhkan dukungan perbankan sebagai media pengganti pembayaran langsung. Bapenda sendiri telah menyerahkan sistem serta aplikasi eSamsat untuk direplikasi.

“Ilmunya sudah kami kasih, tinggal diterapkan dan butuh kerja sama dengan pihak bank saja” ungkapnya.

Menurutnya, selain kerjasama dengan perbankan, eSamsat juga sangat membutuhkan sinergi yang kuat antara Bapenda, Kepolisian, dan Jasa Raharja.

Kepala dan Sekretaris Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat Menjadi Pembicara Seminar Pengembangan Kepribadian Dalam Persiapan Memasuki Dunia Kerja di IPDN

/dalam oleh
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat, Dadang Suharto menjadi pembuka acara Seminar Bagi Satuan Wasana Praja Angkatan XXIV di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jalan Ir. Soekarno KM 20, Jatinangor - Kab Sumedang (23/02/2017).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat, Dadang Suharto menjadi pembuka acara Seminar Bagi Satuan Wasana Praja Angkatan XXIV di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jalan Ir. Soekarno KM 20, Jatinangor – Kab Sumedang (23/02/20

 

 

Narasumber selanjutnya, Sekretaris Bapenda Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya memberikan motivasi dan kiat-kiat kepada para peserta yang tidak lama lagi memasuki dunia kerja.

Narasumber selanjutnya, Sekretaris Bapenda Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya memberikan motivasi dan kiat-kiat kepada para peserta yang tidak lama lagi memasuki dunia kerja.

 

Acara yang bertajuk “Pengembangan Kepribadian Dalam Persiapan Memasuki Dunia Kerja” ini juga turut mengundang psikolog, Dewi Kumaladewi sebagai narasumber.

Acara yang bertajuk “Pengembangan Kepribadian Dalam Persiapan Memasuki Dunia Kerja” ini juga turut mengundang psikolog, Dewi Kumaladewi sebagai narasumber.

 

Apresiasi Kemendagri Atas Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat

/dalam oleh
Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ahmad Heyawan memberikan sambutan sekaligus ucapan selamat datang kepada rombongan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (21/02).. Kunjungan Kemendagri ini dalam rangka meninjau langsung inovasi pelayanan publik Provinsi Jawa Barat, yang sebelumnya juga telah mendapat apresiasi dari KPK dengan menjadi rekomendasi replikasi 17 provinsi di Indonesia. Inovasi tersebut adalah eSamsat, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan implementasi tunjangan perbaikan penghasilan (TPP).

Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ahmad Heyawan memberikan sambutan sekaligus ucapan selamat datang kepada rombongan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (21/02).. Kunjungan Kemendagri ini dalam rangka meninjau langsung inovasi pelayanan publik Provinsi Jawa Barat, yang sebelumnya juga telah mendapat apresiasi dari KPK dengan menjadi rekomendasi replikasi 17 provinsi di Indonesia. Inovasi tersebut adalah eSamsat, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan implementasi tunjangan perbaikan penghasilan (TPP).

 

Rombongan Kemendagri diwakili oleh Kepala Subdit Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Gensly. “Kami sangat mengapresiasi inovasi yang diciptakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami juga akan angkat dan ekspos di media sehingga orang bisa melihat inovasi best practice yang telah dilakukan oleh pemerintah,” tutur Gensly.

Rombongan Kemendagri diwakili oleh Kepala Subdit Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Gensly. “Kami sangat mengapresiasi inovasi yang diciptakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami juga akan angkat dan ekspos di media sehingga orang bisa melihat inovasi best practice yang telah dilakukan oleh pemerintah,” tutur Gensly.

 

Kepala Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Dadang Suharto memberikan paparan mengenai inovasi pelayanan eSamsat. Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan melalui ATM ini adalah jawaban bagi masyarakat yang menginginkan pelayanan murah, cepat, aman, dan dapat dilakukan dimana saja serta kapan saja. Struk pembayaran ATM pun telah menjadi bukti pembayaran PKB, termasuk registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Kepala Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Dadang Suharto memberikan paparan mengenai inovasi pelayanan eSamsat. Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan melalui ATM ini adalah jawaban bagi masyarakat yang menginginkan pelayanan murah, cepat, aman, dan dapat dilakukan dimana saja serta kapan saja. Struk pembayaran ATM pun telah menjadi bukti pembayaran PKB, termasuk registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

 

Gensly berkunjung ke layanan Samsat Keliling V-Sat di halaman Gedung Sate setelah sebelumnya mencoba langsung layanan eSamsat, Jalan Dipoengoro.

Gensly berkunjung ke layanan Samsat Keliling V-Sat di halaman Gedung Sate setelah sebelumnya mencoba langsung layanan eSamsat, Jalan Dipoengoro.

 

 

 

Gubernur Ahmad Heryawan Lantik Pejabat Eselon III dan IV Pemerintah Provinsi Jawa Barat

/dalam oleh

Gubernur Ahmad Heryawan melantik pejabat Eselon III dan IV sebanyak 1.265 orang di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (09/01). Pelantikan terbesar selama riwayat pelantikan pejabat Pemprov tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.2/Kep.35-BKD/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Dalam dan Dari Jabatan Struktural/Jabatan Administrasi di lingkungan Pemprov Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan penyusunan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) ini berorientasi pada program dan hasil bukan lagi program berdasarkan anggaran, dengan demikian struktur organisasi akan semakin efesien namun lebih kaya fungsi.

“SOTK baru ini adalah SOTK dengan semangat ramping kaya fungsi. Orientasi program bukan lagi money follow function tapi money follow program, dan program follow result. Itulah visi baru terkait dengan pemerintahan yang harus kita sukseskan,” ungkap Aher dalam sambutannya.

Gubernur Ahmady Heryawan menjelaskan tentu dengan perampingan struktur akan menimbulkan dampak psikologis, seperti asisten semula berjumlah empat orang menjadi tiga, staf ahli dari lima menjadi tiga, biro dari 12 menjadi sembilan.

“Bisa Bapak dan Ibu bayangkan apa konsekuensi logisnya,” ucap Gubernur dihadapan para pejabat eselon III dan IV.

Aher (sapaan akrab Ahmad Heryawan) melanjutkan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat bekerja keras agar dalam proses perampingan struktur ini terdapat keadilan.

“Kalau bisa tidak ada pejabat yang tidak mendapatkan kotak jabatan. Di eselon III Alhamdulillah berhasil,” jelas Aher.

Sementara di eselon IV Aher menjelaskan, BKD harus bekerja keras mengupayakan agar seseorang ditempatkan pada pos terbaik sesuai dengan posnya yang lama atau paling tidak mirip dengan pos yang lama.

“Atau kalaupun terpaksa tidak mirip karena ada penyesuaian, saya percaya anda semua orang cerdas,” ucap Gubernur Ahmad Heryawan dengan lugas.

Menutup sambutannya Gubernur Ahmad Heryawan meminta para pejabat baru ini bisa cepat beradaptasi pada pos kerja yang telah diamanatkan, sehingga rencana pembangunan bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selain itu, mereka juga diminta untuk bekerja dengan tenang, fokus, mampu menghasilkan kinerja yang baik sebagai bagian dari loyalitas ASN kepada negara, serta netral atau tidak memiliki kepentingan politik tertentu.