Dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendapatan Provinsi jawa Barat akan memberlakukan Pemberian Pembebasan Biaya Balik Nama ke Dua dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor. Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No 973/499-Dispenda/2016 tentang Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif Berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Atas Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya, serta Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ditandatangani oleh Kepala Dispenda Prov Jabar, Dadang Suharto.

Dalam arahan Rapat Koordinasin Sosialisasi program tersebut, Rabu (12/10/2016), Dadang berharap kepada semua Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) untuk optimal dalam melakukan sosialisasi. “Saya meminta kepada semua kepala cabang untuk mensosialisasikan program ini melalui iklan layanan di kantor samsat, baligo, brosur, media cetak, radio, ke sekolah-sekolah, lambaga-lembaga hingga ke seluruh elemen masyarakat,” Selain itu, ia juga meminta kepada seluruh pegawai yang ada di Dispenda untuk paham akan adanya program ini, agar jika ada masyarakat yang bertanya akan mendapatkan informasi yang akurat. Program Pembebasan BBN2 dan Denda PKB ini akan dimulai pada 17 Oktober sampai 24 Desember 2016. Untuk keterangan lebih lengkap, dapat dilihat di tautan di bawah ini : Produk Hukum

Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Daerah, Dadang Suharto mengaku puas atas kinerja para pegawainya. Dalam sambutan pembuka Rapat Evaluasi Triwulan Ke 3, Ia mengatakan bahwa dirinya merasa yakin target pendapatan daerah akan tercapai pada akhir tahun nanti.

“Saya berterima kasih kepada teman-teman semua, berkat kerja keras dan kerja kuat teman-teman semua target pendapatan daerah hingga hari ini sudah mencapai 74,14 persen. Saya yakin diakhir tahun ini, target kita semua bisa tercapai,” tutunya, Senin (03/10/2016).

Dadang pun menyampaikan bahwa dirinya bangga, karena Dispenda Prov Jawa Barat dipilih oleh KPK untuk percontohan dinas lainya.

“Kita mendapat apresiasi dari KPK. Mereka meminta kita membuat sylabus untuk mengajar dan sharing pengalaman ke 15 provinsi yang ditunjuk KPK. Terutama pada program e-Samsat,” ungkapnya.

Dalam acara dihadiri oleh seluruh Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) se Jabar dan Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan (Puslia) ini, Dadang menyampaikan seluruh pegawai Dispenda untuk terus melakukan kerjasama dan membangun soliditas.

“Saya mohon kepada bapak-ibu semua untuk terus menjalin kebersamaan, mempererat silaturahmi dan soliditas. Agar menciptakan suasana kerja yang nyaman, sehingga target kita semua tercapai,” ucap Dadang.

Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Rokok dalam rangka peningkatan kapasitas para pegawai daerah dalam pengelolaan pajak rokok dan dana transfer, Rabu (05/10/2016).

Selain dihadiri oleh Kepala DPKAD/Dispenda/Bappeda Kabupaten Kota Se Jawa Barat, Dispenda Prov Jabar juga turut mengundang Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah DPJK, perwakilan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemkeu RI, Direktur Cukai Dirjen BEA Cukai Kemenkeu RI, para Kepala OPD Prov Jabar.

Dalam sambutannya, Kepala Dispenda Prov Jabar, Dadang Suharto mengungkapkan bahwa kebijakan penyaluran dana transfer dari pemerintah sering berubah-ubah. Hal tersebut dapat berdampak pada pendapatan daerah.

Sehingga mengharuskan daerah agar lebih optimal dalam meningkatkan pengelolaan administrasi pendapatan daerah terkait optimalisasi potensi, penilaian, dan penagihan pajak serta akuntansinya.

“Maka dari itu, pemerintah kabupaten kota tidak bisa terus bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

“Terus kedepankan pelayanan prima kepada masyarakat, agar masyarakat sadar tentang kewajibannya dalam membayar pajak,” demikian motivasi yang diucapkan Kadispenda Dadang Suharto dalam sambutannya di Apel HUT Dispenda Jabar ke-45, Senin (26/09).

Ia menambahkan, Pegawai Dispenda Jawa Barat harus memberikan yang terbaik dalam melayani publik, yakni mudah, murah dan cepat. Dispenda Jabar harus mampu menggali dan mencari potensi pendapatan, dan menjadi pengelola pajak yang amanah dan akuntabel.

“Pegawai Dispenda harus bekerja keras, karena di tahun-tahun mendatang tugas kita tidak semakin mudah,” Ucap Kadispenda Jabar.

Dalam sambutannya, Kadispenda Dadang Suharto pun mengucapkan terima kasih kepada Tim Pembina Samsat Kabar, mulai dari jajaran Lantas Polda Jabar dan PT Jasa Raharja sehingga semua program Samsat berjalan dengan baik.

Penurunan target realisasi pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) tahun 2016 akan berdampak kepada dana bagi hasil untuk kabupaten/kota. Maka dari itu, Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menggelar acara Rapat Koordinasi PBB-KB di Aula Besar Dispenda Prov Jabar, Jl. Soekarno Hatta No 258, Kota Bandung, Rabu (14/9/2016).

Kepala Dispenda Prov Jabar, Dadang Suharto mengakui bahwa volume pemakaian bahan bakar minyak (BBM) di Jabar meningkat. Namun dengan penurunan harga BBM, maka kenaikan volume pemakaian BBM dirasa masih kurang membantu pendapatan PBB-KB.

“Memang volume pemakaian BBM di Jabar naik, namun karena nilai jual BBM-nya turun, maka hasilnya masih minus. Berdasarkan hal itu, kami koreksi target PBB-KB,” ucap Dadang, saat memberikan sambutan.

Dalam pertemuan ini, Dadang berharap kepada seluruh Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) bekerjasama dengan bupati dan wali kota untuk menggali potensi PBB-KB. Ia menerangkan bahwa pendapatan dari PBB-KB, 70 persen masuk ke kas kabupaten/kota.

“Jika target PBB-KB turun, maka dana bagi hasil kepada kabupaten/kota pun ikut turun. Hal ini harus dicermati, apalagi banyak dari kabupaten/kota yang mengandalkan dari dana bagi hasil. Kita harus melakukan pendataan secara berkala dan pengawasan serta pengendalian kepada perusahaan-perusahaan yang membuka usaha di Jabar,” tuturnya.

Menurutnya, hingga kini masih ada perusahaan yang membuka usaha di Jabar, namun membeli BBM di luar Jabar. Hal tersebut dirasanya tidak adil.

“Membuka usaha di Jabar, namun membeli BBM-nya di luar Jabar, itu dirasa tidak adil. Jika masih ada perusahaan yang masih ‘nakal’, maka jangan segan-segan untuk memberi sanksi,” pungkasnya.

Rapat koordinasi PBB-KB ini dihadiri oleh Sekretaris Dispenda Wahyu Mijaya, Kepala Bidang Pendapatan II Cucun Sumiarsih, perwakilan BPH Migas sebagai narasumber, dan seluruh Kepala CPDP serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Kota Se-Jabar.