Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2018, yang dapat kita sebut juga sebagai tahun politik. Karena pada tahun ini, akan ada pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia. Menghadapi tahun politik ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk menjaga netralitas dan profesionalisme agar tidak terlibat politik praktis. Tuntutan ASN untuk bersikap netral terdapat dalam […]
Netralitas/net·ra·li·tas/ /nétralitas/ n keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas); kenetralan. Demikian arti kata netralitas jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Sikap netral ini merupakan sebuah tuntutan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi pemilihan umum serentak yang akan diadakan pada tahun 2018. Berbeda dengan TNI dan Polri yang netralitasnya didukung dengan […]
Pajak, kata yang menakutkan bagi sebagian orang. Ketika mendengar kata Pajak yang ada dipikiran orang tersebut adalah besarnya nominal uang yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Jika dilihat dari pengertiannya, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan […]
Penggunaan peralatan elektronik sudah menjadi sesuatu hal yang biasa kita temui saat ini. Hampir semua rumah saat ini dapat dipastikan memiliki peralatan elektronik. Mulai dari dispenser, televisi, radio, komputer, laptop, mesin cuci, kulkas dan masih banyak lagi peralatan elektronik yang kita gunakan untuk membantu kita. Seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan yang terus menerus dari peralatan […]
Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia pada tahun 2014 lalu. Melalui GNNT ini diharapkan akan tercipta cashless society, dimana transaksi bukan lagi melalui tukar menukar uang secara fisik melainkan melalui tukar menukar informasi digital antara pihak yang bertransaksi. Pada tahun 2010, pembayaran secara digital menjadi mapan di […]
Mulai tahun 2017 lalu, pengelolaan SMA/SMK resmi menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Meskipun ada beberapa pihak yang mengajukan uji materi mengenai sejumlah pasal mengenai pengelolaan pendidikan khusunya mengenai pengelolaan pendidikan setingkat SMA/SMK yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, MK telah menolak permohonan pemohon tersebut dengan kesimpulan […]
