INI PENJELASAN DIRUT PDAM, KEBUTUHAN DATA CENTER AI
PURWAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal transparansi investasi dan perlindungan lingkungan di Jawa Barat. Merespons polemik pembangunan pusat data (Data Center) Artificial Intelligence (AI) oleh BDX di Purwakarta, KDM secara proaktif melibatkan para ahli independen, termasuk peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), untuk memberikan pandangan akademis dan menguji dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara terukur.
Dalam pertemuan tersebut, KDM menegaskan bahwa diskusi seputar dampak lingkungan harus dijawab menggunakan pendekatan sains, bukan asumsi politik liar yang beredar di media sosial. “Di kita ini kadang tidak bisa membedakan cara berpikir akademis dan cara berpikir politik. Saya ingin yang menjelaskan masalah ini memiliki latar belakang berpikir di bidangnya,” tegas KDM membuka diskusi.
Infografis ketersediaan dan pemanfaatan air waduk jati luhur
Pentingnya Kajian Menyeluruh dan Data yang Valid
Perwakilan peneliti dari BRIN, Dini Fronitasari, yang hadir sebagai AI Researcher independen, memaparkan secara objektif mengenai manfaat dan tantangan pembangunan Data Center AI. Dari sisi positif, keberadaan Data Center akan meningkatkan kapasitas komputasi, memperluas akses riset kampus dan pemerintah, serta memajukan ekosistem startup dan ekonomi digital di Indonesia.
Namun, peneliti tersebut juga meluruskan sejumlah klaim yang beredar, salah satunya mengenai penyerapan tenaga kerja. Klaim serapan 2.000 hingga 3.000 pekerja dinilai perlu dikaji ulang, karena angka sebesar itu umumnya hanya terjadi pada tahap konstruksi awal, bukan pada fase operasional Data Center. Ia juga menyarankan perlunya konsorsium ahli lintas disiplin seperti pakar AI, pakar air, hingga geologi untuk memberikan mitigasi data yang valid dan mengukur potensi residu lingkungan dengan jelas.
Merespons masukan tersebut, KDM langsung menugaskan sang peneliti BRIN untuk mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat ikut serta dalam pembahasan AMDAL. KDM meminta agar kajian dilakukan secara objektif untuk mencari solusi mitigasi sejak dini, tanpa menghentikan roda investasi.
“Ibu bersedia ya? Saya sebagai gubernur memberikan tugas pada Ibu untuk memberikan pendapat dan memperdebatkannya dalam penyusunan AMDAL secara objektif. Ini penting agar ketika ini berjalan, residunya bisa dimitigasi secara dini,” instruksi KDM yang langsung disanggupi oleh Dini Fronitasari sebagai perwakilan peneliti dari BRIN.
Kebutuhan Data Lokal dan Transparansi Perizinan
Dalam diskusi bersama pakar AI dari ITB, terungkap pula isu mengenai besarnya energi komputasi global untuk Artificial Intelligence yang sering kali tidak diimbangi dengan urgensi penggunaannya di Indonesia. Sang pakar ITB menyoroti pentingnya menganalisis cost-benefit, serta potensi kolaborasi (sharing capacity) Data Center untuk mendukung sistem Smart City milik pemerintah daerah.
Sementara itu, pihak perwakilan BDX yang hadir menjelaskan bahwa Data Center ini nantinya akan melayani PT Indosat dan anak perusahaannya, dengan tujuan utama mengamankan data-data domestik yang selama ini banyak tersimpan di server luar negeri. KDM menyambut baik tujuan tersebut, seraya memastikan bahwa Pemprov Jabar akan menerjunkan ahli-ahli untuk merekomendasikan standarisasi keselamatan dan operasional yang lebih konstruktif bagi masa depan.
Klarifikasi Penghentian Sementara dan ‘Groundbreaking’ Dadakan
Di akhir pertemuan, KDM kembali meluruskan narasi pemberitaan yang menyebut dirinya menghentikan proyek tersebut. KDM menegaskan bahwa status proyek saat ini adalah “penghentian sementara” semata-mata karena konsultan belum mengunggah dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan AMDAL secara lengkap sejak bulan Juli.
KDM juga membantah spekulasi mengenai acara peresmian (groundbreaking) yang sempat dikaitkan dengannya. Pihak manajemen BDX sendiri secara terbuka mengakui bahwa kunjungan KDM pada 28 Juli 2026 murni bersifat inspeksi perizinan yang mendadak. Adapun tenda dan acara seremonial tersebut disiapkan secara sepihak oleh pelaksana di lapangan tanpa adanya pemberitahuan resmi maupun undangan peresmian untuk Gubernur.
Melalui pelibatan para pakar terkemuka ini, KDM berharap investasi di Jawa Barat dapat terus berjalan mulus dengan mengedepankan asas kehati-hatian, mitigasi lingkungan yang terukur berbasis sains, serta manfaat nyata bagi kemajuan pelayanan publik di daerah.
sumber: https://www.youtube.com/watch?v=lv1yVDJyvn4
