INI PROBLEM TINGGINYA PENGANGGURAN DI KABUPATEN BEKASI | INI SOLUSI KDM UNTUK PLT. BEKASI
BEKASI – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan teguran keras dan merumuskan solusi nyata terkait tingginya angka pengangguran di wilayah tersebut. Meskipun Kabupaten Bekasi dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, angka penganggurannya justru mencapai 8,7 persen, menjadikannya yang tertinggi di Jawa Barat.
Hal ini dibahas langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), bersama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi dalam sebuah forum bersama perwakilan kawasan industri setempat. KDM menyoroti fenomena ketidakadilan pajak, di mana ribuan pabrik beroperasi di Bekasi, namun kantor pusat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mereka mayoritas berada di Jakarta. Akibatnya, Jakarta meraup puluhan triliun rupiah dari bagi hasil pajak, sementara warga Bekasi hanya menanggung dampak residu berupa pencemaran lingkungan, kemacetan, hilangnya sumber pangan lokal, hingga mahalnya biaya hidup.
KDM berdialog dengan bursa kerja di kab Bekasi
Sistem Rekrutmen Tertutup dan Praktik Calo yang Mencekik Warga Lokal
Berdasarkan temuan di lapangan, dari total 9.100 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bekasi, tercatat hanya 15 perusahaan yang mau melaporkan dan membuka lowongan kerja secara terbuka melalui pemerintah. Hal ini memicu kecurigaan bahwa rekrutmen pekerja sengaja dilakukan secara diam-diam sehingga rawan dimanipulasi oleh calo tenaga kerja.
KDM mengungkapkan adanya praktik gelap percaloan di mana warga sering dimintai uang pelicin berkisar Rp5 juta, Rp10 juta, hingga Rp15 juta hanya untuk bisa diterima bekerja dengan status kontrak. “Ironisnya, orang tuanya meminjam uang ke rentenir untuk suap agar anaknya bisa masuk kerja. Setelah setahun, kontraknya diputus padahal utangnya belum lunas,” tegas KDM di hadapan para perwakilan perusahaan.
KDM Instruksikan ‘Live Job’ Mingguan dan Program Pra-Kerja di Sekolah
Untuk memberantas pengangguran dan mafia tenaga kerja, KDM menginstruksikan Plt Bupati Bekasi untuk membuat gebrakan “Live Job” atau siaran langsung informasi lowongan kerja setiap pekan di pusat layanan publik agar transparan. KDM juga meminta para ASN, Camat, hingga Lurah untuk ikut turun tangan menggedor pintu-pintu perusahaan demi mendata ketersediaan lapangan kerja bagi warga sekitar.
Selain itu, KDM menawarkan solusi strategis dengan menerapkan pelatihan program pra-kerja yang langsung terkoneksi dengan sekolah menengah atas (SMA/SMK). Nantinya, siswa kelas 2 SMA/SMK yang berada di sekitar kawasan industri akan diidentifikasi, lalu dilatih karakter, fisik, dan kemampuan dasar seperti matematika agar lulusannya sudah siap ditarik oleh industri dan meminimalisasi potensi culture shock di dunia kerja.
Aturan Syarat KTP Asli Bekasi dan CSR untuk Infrastruktur
Merespons arahan KDM, Plt Bupati Bekasi menyatakan komitmennya untuk segera mengeluarkan aturan baru yang mewajibkan perusahaan di Bekasi untuk memprioritaskan perekrutan pekerja yang ber-KTP asli Kabupaten Bekasi, bukan sekadar pelamar pendatang yang menggunakan surat domisili.
Plt Bupati Bekasi juga memberikan penekanan tegas terkait penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Ia mewajibkan agar perusahaan di kawasan industri memfokuskan dana CSR-nya secara murni untuk pembangunan infrastruktur lokal masyarakat di tingkat desa dan kecamatan, seperti perbaikan jalan hingga perbaikan fasilitas umum.
Dengan langkah-langkah konkret ini, KDM dan jajaran pemerintah berharap perusahaan dapat bersikap lebih adil dan terbuka sehingga roda perekonomian dapat berputar seutuhnya bagi warga asli kawasan penyangga industri tersebut.
sumber: https://www.youtube.com/watch?v=YjoB6Ynw6lw
