Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat meminta pemerintah pusat mengkaji ulang wacana penghapusan PBB (Pajak Bumi Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan) yang akan diterapkan pada 2016 mendatang. Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengatakan wacana penghapusan itu bakal berpotensi mengurangi setoran pajak yang selama ini menjadi salah satu kontributor utama pendapatan asli […]
Korupsi ataupun kejahatan perbankan menjadi musuh yang terus diperangi oleh semua pihak, termasuk Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat. Seluruh kepala cabang dan TU/Tata Usaha di lingkungan Dispenda Jabar diberi pengarahan pada acara Kapita Selekta. Acara yang berlangsung di Aula Dispenda Jabar, Senin (09/2) tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni perwakilan dari Pusat Pelaporan dan Analisis […]
Kalangan birokrat Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi yang pertama dalam laporan dugaan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal itu dikatakan oleh perwakilan PPATK, Firdaus Saleh dalam acara Kapita Selecta yang digelar oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat. Menurut Firdaus, mudahnya membaca karakter dan kondisi PNS membuat kebanyakan perbankan […]
Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat terus berusaha menghadirkan layanan administrasi berbasis teknologi, salah satu terobosan yang sedang digalakan adalah merampungkan aplikasi switching house to house dan aplikasi web register. Kepala Pusat Pengelolaan Informasi dan Apliasi Pendapatan (PUSLIA) Dispenda Jabar, Mukti Subagja mengatakan, langkah menuju e-government sudah terealisasi tahap demi tahap, meskipun menuju hal itu […]
Riuh rendah ruang publik, terutama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, niscaya terjadi ketika Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan pemberlakuan bebas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah huni, tempat ibadah, dan bangunan sosial mulai 2016 mendatang. Awal Februari lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta mengajukan […]
Dan benar saja. Polemik langsung terjadi, manakala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan pemberlakuan bebas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah huni, tempat ibadah, dan bangunan sosial mulai 2016 mendatang. Sambil menunggu kajian, yang namanya rencana pasti menuai pro kontra. Banyak yang setuju karena merasa tidak terlalu dibebani secara rutin […]
