Serahkan penghargaan pada Bapenda Jabar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Ir. Rachmat Taufik Garsadi, M.Si menilai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat layak menjadi percontohan organisasi publik berbasis pelayanan.

“Bapenda dapat menjadi contoh organisasi publik yang berbasis pelayanan, bukan hanya oleh pemerintah, juga oleh swasta, misalnya hotel,” tutur Rachmat dalam sambutannya.

Kadinakertrans menjelaskan jika Bapenda berjasa dalam memberikan pelayanan pada ribuan pemilik kendaraan setiap harinya. Banyak di antara mereka yang terlayani ialah para pekerja di berbagai perusahaan atau instansi.

“Bapenda melakukan pelayanan pada para pemilik kendaraan. Setiap hari, ribuan orang harus dilayani secara langsung atau tidak langsung,” terang Kadisnakertrans.

Selanjutnya, Rachmat menjelaskan, pelayanan publik yang prima pada akhirnya akan berdampak pada jumlah investasi di Provinsi Jawa Barat.

“Pada akhirnya, kita berharap Jabar dapat menjadi provinsi yang menarik banyak investasi,” pungkasnya.

Penghargaan diterima oleh Sekretaris Bapenda, Maulana Indra Wibawa, S.H., M.Si dari Kepala Disnakertrans pada acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pengawasan Ketenagakerjaan tahun 2022 di Fox Harris Lite Hotel Metro Indah Bandung, Rabu (30/3/2022).

Dalam piagam penghargaan, tertulis jika Bapenda Berpartisipasi dalam Kegiatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2022.

Apresiasi sejenis juga diberikan pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PT. PLN (Persero) UP 3 Bandung, PT. Feng Tay Indonesia Enterprises.

Selain itu, apresiasi juga diberikan pada perushaan yang berkomitmen dalam penerapan Norma Ketenagakerjaan. Mereka yang memperoleh ialah PT. Reckit Benckiser, PT. Pupuk Kujang, PT. Arnotts Indonesia, PT. Valmet Technology Center & Group Valmet Indonesia, PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia, PT. Sinar Grage Jaya, PT. Feng Tay Indonesia Enterprises, PP. Bahagia Bangunan KSO.

Acara Rakorda digelar dalam rangka sinergitas pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan di Jawa Barat. Tema yang diusung ialah “Membangun Integritas dan Profesionalisme Pengawas Ketenagakerjaan dalam Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan”.

Diperlukan kolaborasi antara Bapenda Provinsi Jawa Barat dan Bapenda Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD),
yang dimulai dengan mensinergikan Timeline Penyusunan Peraturan tersebut.

Kemudian dilanjutkan melalui harmonisasi substansi materi aturan sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien di masyarakat.

Hal itu menjadi 2 (dua) simpulan penting dari acara Bincang Santai antara Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat beserta jajaran dengan para Kepala Bapenda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang dilaksanakan pada hari Jum’at, 11 Maret 2022, pukul 16 -18 WIB di Hotel Mason Pine Kabupaten Bandung Barat.

Acara Bincang Santai ini menjadi sangat penting dilaksanakan sebagai tindak lanjut terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang memerlukan adanya Penyesuaian Regulasi di Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kepala Bapenda Jabar, Dr. Dedi Taufik, M.Si menjadi Narasumber pada Forum Koordinatif Rakorwil Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat Tahun 2022 di Hotel Patra Cirebon, Rabu (16/2).

Dedi memaparkan Materi dengan Topik “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Peran dan Fungsi TP2DD dalam Akselerasi Digitalisasi Daerah”.

Dedi menyampaikan Roadmap, Smart Tax Bapenda Jabar, potensi kearifan lokal Jawa Barat yang dibagi ke beberapa wilayah seperti Jabar Utara maupun Jabar selatan. Kemudian potensi Dewa Dewi (Desa Wisata), Dedi (Desa Digital), serta upaya-upaya pendekatan dalam proses Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan ke generasi Millenial.

Dalam kesempatan ini hadir pula Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat dan Sekda Kota Cirebon.

“Komitmen semua Stakeholder menjadi sangat penting untuk meningkatkan perekonomian di Jawa Barat. Don’t Panic, Do Vaccines, Go Picnic, Go Pay Tax and Go Digital” pungkas Dedi.

Integrasi data, Sistem dan Layanan Pajak Provinsi dengan Sistem Informasi Pajak Pusat, menjadi keharusan dalam Strategi Optimalisasi Pendapatan Daerah.

Kepala Bapenda Jabar, Dr. Dedi Taufik, M.Si bersama Iwan Djuniardi Staf Ahli Menteri Keuangan RI, sepakat membangun Integrasi Data dan Sistem antara Pajak Provinsi dan Pajak Pusat yang telah diawali Integrasi Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan data Wajib Pajak Penghasilan yang dikelola Pusat.

Penguatan integrasi sistem akan dilakukan secara simultan, seiring dengan pengembangan Sistem  Smart Tax Jawa Barat dan Sistem  Core Tax Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan juga mendukung pengembangan kompetensi SDM Sistem Perpajakan di Jawa Barat melalui Focus Group Discussion dan Sharing Session tentang Core Tax & Push Notification Technology.

Kementerian Keuangan juga mendukung penuh dalam implementasi Pembayaran Non Tunai Pajak maupun Retribusi Daerah.

Kepala Bapenda Jabar, Dr. Dedi Taufik, M.Si didampingi Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan serta Kepala Bidang Pendapatan II, melaksanakan Kunjungan Kerja ke Korlantas Polri, Senin (10/1).
.
Diterima oleh Kombes Pol M. Taslim sebagai Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri, menyatakan bahwa Korlantas membuka pintu lebar bagi Jawa Barat untuk membangun Integrasi Layanan PKB antara Bapenda Jabar dengan ERI maupun Signal.
.
Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan terbesar di antara 5 Pajak yang menjadi kewenangan Provinsi. Target Pendapatan sebesar 8 Triliun pada akhir 2022, diharapkan dapat tercapai dengan baik.
.
Kebersamaan Tim Pembina Samsat di bawah dukungan Korlantas Polri menjadi kunci dalam pencapaian Target PKB 2022.
.
Diawali dengan penerapan ERI (Elektronik Registration and Identification) dan Samsat Digital Nasional (Signal) yang diinisiasi oleh Korlantas Polri di 34 Samsat Jawa Barat, diharapkan dapat membangun pelayanan Samsat Online yang utuh. Masyarakat dapat membayar Pajak secara online dan tidak perlu ke Samsat untuk pengesahan STNK Tahunan, cukup download atau dapat dikirim via PT Pos.