Bupati Sukabumi, Marwan Hamami membuka kegiatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serentak di Desa Cisitu Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, belum lama ini. Dirinya mengatakan, semua wilayah di Kabupaten Sukabumi harus lunas PBB.

Lantaran, lunas PBB berarti ikut mendorong terealisasinya pembangunan daerah dengan cepat.

”Saya sangat apresiasi kepada setiap desa yang selalu lunas PBB setiap tahunnya. Apalagi, tepat waktu, terutama kepada perangkat Desa Cisitu,” ungkap Bupati Sukabumi, Marwan Hamami didampingi Humas Pemkab Sukabumi, Yudi Panca Yoga kepada Radar Sukabumi, belum lama ini.

Oleh karena itu, kata Marwan, pembebanan PBB untuk setiap wilayah yang tersebar di 47 kecamatan harus dijadikan tanggung jawab untuk membangun Kabupaten Sukabumi ke depan.

Pasalnya, PBB menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki.

“Pihak kecamatan harus mendorong setiap pemerintah desa agar lunas PBB tepat pada waktunya. Karena itu salah satu kewajibannya,” terangnya.

pembayaran PBB secara serentak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cisitu patut untuk diikuti oleh semua wilayah.

Lantaran, kesadaran masyarakat untuk membayar PBB menjadi tolok ukur dalam keberhasilan capaian PBB yang sudah dicanangkan satu tahun sekali.

“Peningkatan kesadaran masyarakat harus terus dilakukan. Karena, setelah kesadaran masyarakat ada, dengan sendirinya ada rasa tanggung jawab,” tuturnya.

Sementara itu, Camat Nyalindung, Rahmat Mulyadi mengatakan, untuk target PBB Kecamatan Nyalindung pada 2016 sebesar Rp 683 juta. Dirinya optimis, target PBB pada tahun ini dapat terealisasikan sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.

“Pemasukan PBB kepada pihak kecamatan baru sekian persen. Karena, target PBB untuk semua desa yang ada di Nyalindung baru diberikan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Desa Cisitu, Tuteng Purwa mengatakan, setiap tahun pihaknya selalu melunasi PBB tepat pada waktunya.

Lantaran, itu sudah menjadi kewajiban dari pemerintah desa untuk melakukan pungutan PBB serta terus meningkatkan kesadaran masyarakatnya. Di samping itu juga, pihaknya juga termasuk salah satu desa yang selalu pertama lunas PBB di Kecamatan Nyalindung.

“Target PBB Desa kami, pada tahun ini sebesar Rp 47 juta. Sekarang baru masuk sekitar 60 persen dari target yang sudah ditentukan,” terangnya.

Dirinya berharap, kesadaran masyarakat Desa Cisitu setiap tahunnya dapat terus meningkat untuk membayar PBB tepat pada waktunya.

Lantaran, target perolehan PBB yang dibebankan kepada setiap desa oleh pihak kecamatan itu selalu berubah. Bahkan, menurutnya setiap tahunnya selalu bertambah besar.

“Mudah-mudahan kesadaran masyarakat terus bertambah. Sebesar apa pun target PBB setiap tahunnya dapat terealisasikan dengan baik, kalau kesadaran masyarakat sudah tinggi,” paparnya.

Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor perlu ditingkatkan lagi. Hingga pertengahan Maret 2016 ini, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumedang. baru mencatat sebanyak 20.000 pemilik kendaraan bermotor yang membayar pajak.

Berdasarkan informasi, data kendaraan bermotor di Dispenda Sumedang tahun 2016 tercatat ada sebanyak 270.000 kendaraan, dan sebanyak 250.000 kendaraan belum membayar pajak. Dalam tenggang waktu dua bulan ini baru sebanyak 20.000 orang yang membayar.

Kepala Seksi Penerimaan dan Tagihan (Kasi Pentag) Dispendag Sumedang, Anton Suwardi mengatakan meski baru 20 persen pemilik kendaraan bermotor yang membayar pajak. Namun, Kabupaten Sumedang termasuk sebagai Kabupaten ke-1 tingkat pembayaran pajaknya.

“Ini baru dua bulan berjalan, klosingnya nanti di Desember 2016, sehingga masih dimungkinkan target pembayaran pajak tercapai di akhir tahun,” kata Anton kepada Radar Sumedang, Selasa (15/3/2016).

Dispenda, saat ini bekerja sama dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan sekaligus mengingatkan masyarakat akan kewajiban membayar pajak.

“Mungkin banyak masyarakat yang lupa membayar pajak, sehingga operasi gabungan ini digelar, jadi hari ini kita kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk membayar pajak,” sebutnya.

Pantauan Radar Sumedang, sejumlah kendaraan yang terjaring razia oleh polisi diperiksa surat-surat kendaraannya, apabila pajak kendaraannya lewat batas atau telat membayar, maka akan disarankan untuk membayar secara langsung. Jika tidak bisa membayar langsung maka disarankan surat-surat kendaraanya (STNK) untuk dititipkan di Dispenda.

Dalam rentang waktu dua minggu, sedikitnya ribuan kendaraan terjaring dalam razia cipta kondisi yang di gelar kepolisian Polres Purwakarta. Razia yang di gelar serentak seluruh indonesia tersebut, dimulai sejak awal bulan maret dan akan berakhir pada tanggal 21 Maret yang akan datang.

Hampir setiap pagi razia dilakukan di berbagai titik dan selalu berpindah-pindah. Hal ini dilakukan agar para pengendara baik roda dua maupun roda empat yang melakukan pelanggaran lalulintas bisa terjaring.

“Namun tidak semua kita tilang, banyak juga yang kita kasih teguran kepada para pengguna kendaraan,” ujar KBO Lantas Polres Purwakarta Iptu Gugun Gunadi SH, saat melakukan razia cipta kondisi di perempatan sadang.

Kebanyakan, lanjut Gugun, para pelanggar lalulintas belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sedangkan yang lainnya berpariasi pelanggarannya, dari mulai tidak pake helm, knalpot bising, tidak ada spion dan tidak lengkapnya surat-surat kendaraan.

“Kalau jumlah total rekapannya ada di Mako, semoga saja dengan adanya razia ini masyarakat semakin sadar tentang pentingnya tertib berlalulintas,” pungkas Gugun.

Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung mulai menertibkan papan reklame yang menunggang pajak dengan cara disegel. Seperti dua reklame di papan identitas toko onderdil Jalan Banceuy No 67 dan 106. Namun penutupan segel hanya di bagian produk asa, bukan identitas tokonya.

“Kedua reklame tersebut milik satu vendor yang sama, dan keduanya adalah reklame produk onderdil,” Ugkap Kepala Seksi (Kasie) Penindakan Disyanjak Kota Bandung, Iwan Nurrachman, Kamis (10/03/2016).

Penutupan materi iklan ini dilakukan karena vindor telah menunggak pajak sejak tahun 2015. Dengan jumlah tunggakan pajak mencapai Rp 17 miliar.

“Sebelum penutupan ini, kami sudah mengirimkan surat peringatan 1, 2, dan 3. Namun, mereka tidak memiliki niat baik untuk mengurusnya,” tegas Iwan.

Pihaknya akan menunggu respon dari vendor, jika mereka tetap tidak ada niatan untuk membayar oajak, maka akan dikirim surat paksa, bahkan surat sita.

Tahun ini, Disyanjak Kota Bandung ditargetkan untuk bisa mengumpulkan pajak reklame hingga Rp 280 miliar. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp 15 miliar.

“Karena itu kita berusaha untuk melakukan penertiban reklame liar,”pungkasnya.

Masih banyak warga Kabupaten Bogor yang belum sadar bayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Hal tersebut terlihat dari catatan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat pada Februari 2016, setidaknya ada 589.658 wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya.

Dalam upaya menekan angka tersebut, Dispenda bekerjasama dengan Muspida menggelar operasi gabungan. Kasi Penerimaan dan Penagihan Samsat Kabupaten Bogor, Yuyun Yuliana menerangkan bahwa razia tersebut berhasil menjaring puluhan penunggak pajak kendaraan.

“Hari pertama razia, Wajib Pajak (WP) yang menitip (menunggak) roda dua dan roda empat terjaring 51 pengendara”, tutunya, Rabu (9/3/2016).

Sedangkan WP yang langsung membayar pajak di tempat sebanyak 60 orang. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus menggelar razia gabungan untuk menagih para penunggak pajak.

“Kami harapkan razia ini dapat menumbuhkan kesadaran para pemilik kendaraan,” ucapnya.

Dispenda Prov Jabar pun menggunakan cara jemput bola dengan membuka pelayanan di kecamatan-kecamatan. Sehingga para wajib pajak dapat kemudahan dalam membayar kewajibannya.

“sebenarnya banyak faktor wajib pajak belum bisa membayar. Bisa saja motornya berada di leasing, sehingga terdata di kami belum emmbayar,” terangnya.

Di lain pihak, Kasatlantas Polres Bogor AKP Bramastyo Priaji menjelaskan bahwa sejak diberlakukannya Operasi Simpatik 2016 memberikan perubahan kepada perilaku pengendara di Kabupaten Bogor. Kini mereka lebih taat pada peraturan.

“Semoga kedepannya hal ini terus bertambah. Tidak ada lagi pengendara motor tanpa helm, tidak memiliki SIM, STNK, dan pelanggaran lainnya,” ucap Bramasyo.