Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi akan meningkatkan realisasi raihan pajak atas rumah indekos pada tahun ini. Pasalnya di tahun 2015 lalu, raihan dari pajak tersebut terbilang kecil.

Dadan Darmawan, selaku Sekretaris Dispenda Kota Cimahi mengatakan bahwa penarikan pajak rumah indekos Kota Cimahi sudah dilakukan sejak tahun 2015. Namun dalam pencapaiannya, diakui Dadan masih terbilang kecil, hanya mendapayt Rp 18 juta per tahun.

Wajar karena itu tahun pertama kami menariknya. Kami akan mendata kembali jumlah pemilik rumah indekos di Cimahi, karena belum terdata seluruhnya,” ungkapnya.

Menurutnya, ada beberapa kendala saat dilakukan pendataan, terlebih lagi dilapangan masih ditemukan ada rumah indekos yang berubah. Sehingga pendataan tahun lalu bisa berubah dengan sekarang.

Misalnya, pada awal pendataan, wajib pajak pemilik indekos memiliki 10 kamar, kemudian berubah menjadi 9 kamar. Setelah di cek, ternyata dua kamar itu disatukan. Mungkin itu trik mereka agar terbebas dari pajak.

Pemkot mengutip pajak sebesar 4 persen dari pendapatan hasil sewa kos-kosan meski berdasarkan UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah sebetulnya ditarik hingga 10 persen.

“Maka, jika ini dilakukan, jelas akan meningkatkan pendapatan daerah dari rumah kost tersebut,” pungkasnya.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Cianjur bekerjasama dengan Kepolisian Cianjur, dan Dihubkominfo Cianjur menggelar Operasi Gabungan (Opgab) di Jalan Dr. Mawardi, Kabupaten Cianjur, Selasa (15/3/2016).

Opgab yang pertama di tahun 2016 ini dimaksudkan agar masyarakat Cianjur lebih taat dalam berlalulintas, khususnya taat bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Seperti yang diutarakan oleh Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Despenda Jabar Wilayah Cianjur, Ahmad Solihat. Menurutnya Opgab ini lebih efektif karena masyarakat yang menunggak PKB dapat membayar langsung di tempat.

“Operasi Terpadu ini dapat meningkatkan kesadaran bayar pajak. Penunggak pajak ada sekitar 34 persen, berarti kehilangan potensi pendatatan sekitar Rp 66 miliar,” pungkasnya.

Sebanyak 511 kendaraan terjaring razia oleh petugas Satlantas Polresta Bekasi. Ratusan kendaraan itu terjaring Operasi Simpatik yang baru berjalan selama 10 hari sejak awal Maret lalu.

Ratusan kendaraan yang terjaring razia itu kebanyakan tidak memiliki STNK, serta pengemudi yang tidak dilengkapi SIM. Sebanyak 398 pelanggaran STNK dan 113 pelanggaran SIM. Namun 168 pengemudi di antaranya hanya mendapat sanksi berupa teguran dan sisanya ditilang.

Dari ratusan kendaraan yang terjaring razia, sambung Makmur, mayoritas merupakan sepeda motor yakni sebanyak 409 unit. Sementara sisanya yang terjaring razia yaitu sebanyak 51 unit truk dan 51 Angkutan Perkotaan (Angkot).

“Dalam operasi ini semua yang melanggar ditindak tidak ada tolerir, termasuk angkot,” imbuhnya.

Berdasarkan data dari Satlantas Polresta Bekasi, dari ratusan pengendara yang terjaring razia didominasi oleh kaum lelaki yang berjumlah 397 orang. Sedangkan kaum perempuan yang terjaring razia sebanyak 114.

Operasi Simpatik bakal terus dilakukan selama 21 hari sejak awal Maret hingga 21 Maret. Makmur mengajak masyarakat untuk tertib lalu lintas dan membawa surat-surat lengkap ketika berkendara.

Bukan hanya kendaraan umum saja yang masih menunggak pajak, ternyata kendaraan dinas pun masih banyak yang menunggak. Seperti kendaraan dinas di Kabupaten Bogor.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Bogor mencatat masih ada ribuak kendaraan dinas yang masih belum bayar pajak. Kasi Penerimaan dan Penagihan Samsat Kabupaten Bogor, yuyun Yuliana mengatakan bahwa dari 589.658 wajib pajak (WP), sebanyak 1.551 diantaranya milik kendaraan dinas Kabupaten Bogor.

“Dari total kendaraan tersebut masih digunakan oleh PNS. Roda empat 327 dan roda dua ada 1.224 unit,” ungkapnya (10/03/2016).

Upaya menjaring WP kendaraan PNS kini terus dilakukan, mulai dari pemberian surat pemberitahuan ke Dinas Pengelolaan Keungan dan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor hingga operasi gabungan.

“Yang mengurus pembayaran biasanya masing-masing dinas bersangkutan. Karena, selain biaya pemeliharaan, ada juga anggaran bayar pajak,” terangnya.

Kendaraan yang nunggak pajak bukan hanya dari dinas, tapi juga pegawai kecamatan, kelurahan, dan desa.

Jika masih belum bisa membayar pajaknya, maka dapat dikenakan sanksi. Sanksinya satu opersen per bulan bagi kendaraan dinas. Sedangkan kendaraan pribadi dua persen dendanya dari total kewajiban,” tutunya.

Menanggapi hal tersebut, Deni Ardiana selaku Kepala BPMPD Kabupaten Bogor mengaku, untuk kendaraan dinas yang diserahkan ke desa sudah menjadi aset desa. Sehingga, pembayaran pajak kendaraan ditanggung pemerintah desa.

“Masa aset desa pajaknya harus dibayar Pemkab Bogor. Kalau itu sudah menjadi aset desa, maka tanggung jawab pemerintah desa masing-masing,” ungkapnya.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pangandaran bertindak tegas terhadap pengusaha yang telat membayar pajak reklame. Reklame yang telah dibayarkan pajaknya dipasang stiker bertuliskan “Reklame Ini Belum Dibayar Pajaknya”.

Seperti salah satu reklame counter selular di pertigaan Lapanga Merdeka. Reklame yang berdiri persis di depan Polsek Pangandaran dengan merk elektronik ternama ini terpaksa disegel.

Kepala DPPKAD Kabupaten Pangandaran, Hendra Suhendar mengakui bahwa penyegelan tersebut dilakukan karena wajib pajak tidak taat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak.

“Kami terpaksa melakukan penyegelan karena masih belum menjalankan kewajibannya membayar pajak. Penyegelan dengan menempelkan stiker agar masyarakat tahu reklame tersebut belum dibayar pajaknya, dengan harapan si wahib pajak segera melakukan kewajibannya, dan stiker itu pun berfungsi sebagai peringatan,” tuturnya.

Ia pun menambahkan bahwa jika dalam satu bulan setelah pemasangan peringatan di papan reklame tersebut, si wajib pajak masih lalai dan tidak menghiraukannya, maka pihak DPPKAD akan melakukan tindakan tegas dengan menurunkan atau mencabut, bahkan membongkar reklame tersebut.

“Namun meskipun demikian, kami tetap berharap tidak sampai terjadi penurunan papan reklamasi, tetapi si wajib pajak yang dengan kesadaraannya segera membayar pajaknya sebelum satu bulan setelah peringatan itu. Karena tidak dipungkiri pembayaran pajak merupakan masukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan di Pangandaran,” pungkasnya.