Tak bisa dipungkiri, sudah beberapa tahun terakhir ini, bahwa pendapatan utama pajak daerah di Jawa Barat khususnya dan provinsi lainnya, ditopang oleh sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) serta bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Fakta itu tersorong jelas, misal pada data terakhir per triwulan I 2015. Yakni pemasukan dari PKB mencapai Rp1,711 triliun atau 31,84% […]
Sebagai pemangku kepentingan terkait pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jabar selama ini, satu hal yang sulit lepas terkait pajak adalah penggunaan materai. Dan, sebagaimana kita ketahui bersama, sudah hampir empat bulan ini aturan tentang meterai tempel desain baru diterapkan. Aturan tersebut tertuang dalam PMK nomor 65/PMK.03/2014 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai per 1 April […]
Betapa pentingnya menumbuhkan kesadaran, ini perkara yang tak mudah sejak dulu hingga sekarang. Sekalipun bagi orang terdidik, menumbuhkan kesadaran ini terkadang sulit dan pelik. Contohnya kesadaran berlalu lintas, bahkan banyak pelanggaranya justru masyarakat berpendidikan baik dan mengerti. Untuk itulah, menjadi patut diapresiasi adalah apa yang sudah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Misalnya program […]
Usaha kecil menengah (UKM) di Jawa Barat tentu saja memiliki peran vital bagi pendapatan daerah pada provinsi ini. Sekilas memang tidak signifikan dengan adanya kata kecil, namun tidak kenyataannya. UKM di Jabar hingga tahun 2014 lalu diperkirakan berjumlah sekitar 9 juta usaha, dengan serapan pegawai hampir 14 ribu pekerja. Sebuah jumlah yang mampu menumbuhkan pembangunan […]
Pada tahun ini, target pajak kendaraan bermotor (PKB) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sudah dipatok mencapai Rp5,376 triliun atau naik 8,1% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp4,938 triliun. Tampaknya, sekilas lalu, angka ini seperti sulit diraih. Akan tetapi, faktanya di tahun 2014, target terlampaui karena di awal tahun pendapatan dari PKB ini “hanya” Rp4,57 triliun. […]
Ancaman pencabutan badan hukum angkutan umum berbadan hukum pada 2010, ataupun tindak penertiban lainnya, sebenarnya sesuatu yang setidaknya tidak bertentangan keinginan masyarakat sebagai konsumen. Kita bisa melihat pada sikap Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Seperti dilansir Tempo, beberapa waktu lalu, banyak manfaat akan diperoleh masyarakat jika pengusaha angkutan umum berbadan hukum. Pembenahan transportasi massal ini […]
