Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat Dadang Suharto, SH, MM menargetkan tahun depan wajib pajak dapat membayar pajak kendaraannya melalaui ATM bersama. “Saat ini pembayaran pajak dikhususkan untuk nasabah BJB saja, tapi untuk ke depan kami ingin e-samsat atau p-samsat (wilayah hukum Polda Metro Jaya) ini bisa dibayar dengan ATM bersama,” kata Dadang, belum […]
Tidak boleh ada pegawai Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat mengeluh akan sulitnya mengarungi kehidupan. Demikian disampaikan Kepala Dispenda Dadang Suharto, SH, MM, pada apel pagi, Senin (16/2). Menurut dia, banyaknya kemudahan dan perhatian pemerintah menjadi hal yang harus disyukuri oleh semua pegawainya. Layanan kesehatan 24 jam, tunjangan dan bekal dihari pensiun, sampai lahan pemakaman […]
Keseriusan dan bekerja penuh dengan tanggujawab menjadi hal yang harus dilakukan sebagai abdi negara, hal itu menjadi sebuah kaharusan melihat besarnya perhatian pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat, Dadang Suharto, SH, MM menjelaskan, salah satu contoh yang diberikan pemerintah kepada PNS adalah kebutuhan setiap pegawai menjelang pensiun atau […]
Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat Dadang Suharto, SH, MM menyerahkan secara simbolis tunjangan rincian kerja usaha atau modal kepada lima pegawai terbaiknya di Lapangan Dispenda, Senin (16/2). Menurut Dadang, modal yang diberikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada pegawai yang akan memasuki masa purna bakti. “Insyaallah kelima teman-teman […]
Sehubungan Libur Imlek 2566 pada Kamis, 19 Februari 2015 (sesuai Surat Edaran Gubernur Jabar No 851/60/org/2014), Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jabar akan libur layanan. Seluruh bentuk pelayanan, baik di kantor, outlet, keliling, akan libur satu hari layanan, namun akan kembali normal melayani pada Jumat, 20 Februari 2015. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran No 975/149-Dispenda […]
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak mudah karena hanya bisa dilakukan lewat perubahan undang-undang. “PBB itu diatur dalam undang-undang, tidak bisa diubah dalam peraturan selain undang-undang,” katanya di Bandung, Kamis, 12 Februari 2015, seperti dikutip sejumlah media daring. Aher, sapaannya, mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat […]
