KDM DAN BUPATI – WALI KOTA KUMPUL DI DEPOK | APA SAJA YANG MENJADI BAHASAN
Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menggelar pertemuan bersama para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat di Depok guna memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah daerah. Pertemuan tersebut bertujuan merumuskan kebijakan nyata dalam menyelesaikan berbagai permasalahan publik di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga pembenahan lingkungan dan infrastruktur secara bergotong royong.
Jaminan Pelayanan Kesehatan untuk Seluruh Warga
Salah satu poin utama dalam pertemuan ini adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, serta rumah sakit di Jawa Barat dan Jakarta. Kesepakatan ini menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Jawa Barat, khususnya masyarakat tidak mampu, korban kejahatan, kecelakaan, maupun warga dengan BPJS yang tidak aktif.
Melalui kebijakan ini, pasien yang dirawat di kelas 3 akan di-cover pembiayaannya melalui skema kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Gubernur menegaskan pentingnya kehadiran negara secara penuh agar tidak ada lagi warga yang terlantar saat membutuhkan penanganan medis mendesak.
Gerakan Bersama Penanganan Stunting dan Kesehatan Ibu Hamil
Gubernur Jawa Barat menginisiasi gerakan penanganan gizi buruk dan stunting melalui program anak asuh yang melibatkan seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Jabar serta pemerintah kabupaten/kota. Setiap pejabat akan mendampingi dan memantau pemenuhan gizi anak asuhnya secara berkala guna memastikan intervensi gizi berjalan efektif.
Selain itu, Pemprov Jabar menyiapkan mekanisme pemenuhan gizi bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu. Bidan desa nantinya dapat memberikan resep nutrisi dan vitamin yang dapat ditebus secara gratis di warung, apotek, atau minimarket mitra, dengan seluruh pembiayaan ditanggung oleh pemerintah provinsi.
Penanganan ODGJ dan Ketertiban Sosial
Di bidang sosial, Pemprov Jabar mendorong penanganan terpadu bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Selain memfasilitasi perawatan di rumah sakit jiwa, pemerintah akan menyiapkan pemantauan pasca-sembuh serta bantuan obat-obatan berkala agar pasien tidak mengalami kekambuhan.
Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota juga berkomitmen menata ketertiban umum di ruang publik, memberantas praktik penertiban yang tidak humanis, mengatasi fenomena pemerhati jalanan ilegal, serta memperketat pengawasan peredaran obat-obatan terlarang dan minuman keras di tingkat wilayah bawah.
Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal dan Akselerasi Infrastruktur
Untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus menggerakkan perekonomian warga, Pemprov Jabar meluncurkan program pemeliharaan kebersihan jalan provinsi yang melibatkan Linmas serta warga lokal di setiap desa. Program ini dirancang untuk mendistribusikan anggaran daerah secara merata hingga ke lapisan bawah tanpa membatasi usia maupun ijazah formal pekerja.
Di bidang infrastruktur, Pemprov Jabar menargetkan percepatan perbaikan jalan di daerah-daerah dengan kondisi rusak berat seperti Sukabumi, Cianjur, dan Garut. Melalui pengadaan armada operasional dan kerja sama langsung dengan produsen material, pemerintah menargetkan bebas jalan berlubang di seluruh wilayah Jawa Barat pada tahun-tahun mendatang.
sumber: https://www.youtube.com/watch?v=WpNjpRh01AU
