Masyarakat Indonesia yang melek internet, saat ini menyukai fleksibilitas yang disediakan oleh e-commerce. Karena, e-commerce merupakan transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik sehingga transaksi antara pembeli dan pedagang dapat melakukan transaksi jual beli apapun, kapanpun, dan dimanapun. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta orang. Hal ini membuat Indonesia sebagai lahan subur bagi para pelaku bisnis khususnya yang bergerak di bidang retail.

Hal tersebut didukung dengan naiknya pengguna internet di Indonesia, yang berjumlah sekitar 88,1 juta pengguna internet pada tahun 2016 menjadi 132,7 juta pada awal tahun 2017. Dengan jumlah tersebut, 69% diantaranya mengakses internet melalui perangkat mobile, sedangkan 31% sisanya mengakses internet melalui desktop dan tablet (sumber we are sosial). Dengan jumlah pengguna internet tersebut, sekitar 24,74 juta orang aktif atau pernah berbelanja secara online dengan total uang yang dibelanjakan sebesar Rp74,6 triliun atau setara dengan US$5,6 miliar dalam satu tahun terakhir. Bila dihitung secara rata-rata maka dapat kita simpulkan rata-rata masyarakat Indonesia membelanjakan sekitar Rp3 juta per tahun untuk berbelanja secara online. Jumlah tersebut tentunya masih terbilang kecil jika kita bandingkan dengan pengguna e-commerce di negara-negara maju seperti halnya Amerika dan Inggris, dimana rakyatnya rata-rata menghabiskan uang sebesar Rp27 juta per tahun untuk berbelanja secara online.

Meskipun e-commerce di Indonesia belum sebesar jika dibandingkan dengan negara maju namun lambat laun masyarakat Indonesia mulai teredukasi untuk memanfaatkan internet untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga pertumbuhan e-commerce di Indonesia akan naik setiap tahunnya. Pada setiap transaksi e-commerce yang terjadi, terdapat potensi pajak yang seharusnya disetorkan kepada negara. Pemerintah sendiri saat ini telah berencana untuk melakukan pengenaan pajak e-commerce dengan memanfaatkan data pembayaran transaksi yang dilakukan melalui gerbang pembayaran nasional (National Payment Gateway). Rencana pengenaan pajak terhadap transaksi yang dilakukan melalui e-commerce ini bukanlah karena pemerintah haus akan penerimaan pajak, namun hal ini dilakukan agar terjadi keadilan dan terciptanya kesempatan yang sama bagi para pelaku bisnis baik itu melalui online maupun melalui offline. Penggalian pajak atas transaksi e-commerce bertujuan untuk menerapkan keadilan bagi semua wajib pajak baik konvensional maupun e-commerce. Karena pada dasarnya kewajiban wajib pajak pelaku bisnis konvensional atau e-commerce tidak berbeda.

Kegagalan dalam memungut pajak dari transaksi e-commerce akan mengakibatkan tidak dilaksanakannya prinsip keadilan dalam penegakan hukum, mengakibatkan ketidakseimbangan dalam persaingan antara pengusaha karena beban pajak yang tidak merata di antara wajib pajak tersebut, serta penerimaan negara dari pajak yang tidak maksimal.

Melihat tayangan di salah satu stasiun televisi, dimana pada tayangan tersebut dipertontonkan deretan mobil-mobil mewah yang dimiliki oleh para publik figur negeri ini. Sebut saja mobil sport buatan Italia, mobil mewah buatan Inggris hingga mobil mewah buatan pabrikan Jepang yang rata-rata memiliki nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) diatas 2 milliar rupiah. Setelah tayangan tersebut, kemudian ramai diberitakan mengenai kedatangan petugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta beserta satuan dari Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Metro Jaya ke kediaman sejumlah publik figur dalam negeri yang memiliki mobil mewah. Berita tersebut menjadi semakin ramai diperbincangkan di kalangan warganet karena beberapa publik figur yang diberitakan memiliki mobil mewah tersebut masih memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada negara.

Sangat disayangakan apabila mampu membeli mobil mewah namun kewajiban terhadap negara tidak ditunaikan karena berbagai macam alasan. Perlu diketahui bahwa, pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak provinsi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. PKB ini merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Apabila para publik figur yang diberitakan memiliki mobil mewah tersebut benar-benar “memiliki” maka sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku mereka wajib untuk membayarkan PKB. Namun, jika mobil-mobil mewah itu hanya merupakan titipan yang dimiliki atau dikuasai oleh pabrikan atau importir dan semata-mata tersedia untuk dipamerkan maka tidak terdapat kewajiban membayar.

Berapa nominal yang harus dibayarkan oleh para publik figur yang memiliki mobil mewah tersebut?

Mari kita beranggapan bahwa harga salah satu mobil mewah tersebut adalah Rp2.000.000.000, dengan klasifikasi minibus dan mobil tersebut merupakan mobil pribadi pertama maka jumlah pajak yang harus dibayarkan selama satu tahun sebesar Rp36.750.000, untuk tahun berikutnya jumlah tersebut akan berkurang seiring dengan berkurangnya nilai jual kendaraan. Jumlah tersebut belum termasuk biaya PNBP berupa pengesahan STNK dan biaya SWDKLLJ.

Nominal yang cukup besar yang didapatkan dari satu orang dan satu mobil, dapat dibayangkan apabila ada lebih dari satu orang yang memiliki mobil mewah dan taat membayar PKB? Tentunya dana yang akan didapatkan oleh pemerintah daerah akan lebih besar sehingga dapat digunakan untuk menjalankan pemerintahan di daerah.

Apel besar dalam rangka peringatan hari jadi Provinsi Jawa Barat Ke-72 yang diadakan di lapangan Gasibu Kota Bandung berlangsung meriah. Dihadiri oleh para Bupati dan Walikota se-Jabar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) memimpin langsung apel besar yang juga dihadiri oleh  sedikitnya 100 orang ASN perwakilan dari Pemda se-Jabar dengan mengenakan baju adat daerah masing-masing.

Dalam sambutannya Gubernur Aher mengucapkan terimaksih kepada seluruh jajaran ASN dari tingkat Pemprov hingga Desa yang selama ini telah bekerja mewujudkan cita-cita Jawa Barat menjadi Provinsi yang maju dan sejahtera untuk semua. Ia pun mengaku tanpa adanya dukungan dari masyarakat mustahil Jabar menjadi Provinsi termaju di Indonesia. “Terima kasih kepada seluruh ASN dan masyarakat yang telah bekerja bersama-sama mewujudkan kesejahteraan, kecerdasan dan kemajuan serta keadilan sosial di Jawa Barat,” ucap Aher.

Dalam menjalani roda pemerintahan, Pemprov Jabar berdasarkan data dan fakta telah mengalami perubahan yang membawa pada kondisi yang lebih baik, khususnya dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir. Seperti naiknya Indeks Pembangunan Manusia, indeks pendidikan, indeks kesehatan, indeks daya beli serta angka makro pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen lebih termasuk angka partisipasi sekolah khususnya SMU/ SMK yang kini dikelola Pemprov dari 850 ribu siswa kini di angka 2 juta siswa SMU/ SMK.

“Tentu saja yang paling kita inginkan adalah seluruh peningkatan tersebut hadir pada angka mikro nantinya,” ujarnya.

Aher mengatakan, pembangunan yang telah dilakukannya berorientasi pada tiga angka mikro yang paling penting, yaitu pembangunan harus berhasil menurunkan kemiskinan, pengangguran dan pelestarian lingkungan. “Alhamdulillah angka kemiskinan sudah turun dari angka 13 persen sekarang tinggal 8 persen lebih, kemudian pengangguran juga turun dari 12 persen sekarang jadi 3 persen lebih jadi ada penurunan yang signifikan dan Indeks Gini Rasio juga turun,” katanya

Dalam kurun waktu sembilan tahun ini pun Pemprov Jabar telah berhasil meraih 234 penghargaan tingkat nasional dan internasional. “Ini merupakan prestasi yang diraih oleh seluruh pihak termasuk masyarakat, Gubernur hanya kebagian populernya saja,” ujar Aher. Selain itu beberapa prestasi yang dinilai secara menyeluruh dan menggambarkan kondisi Jabar yaitu berhasilnya mempertahankan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut sejak tahun 2011. Kemudian diraihnya penghargaan dalam penyelenggaraan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan prestasi tertinggi “A” dan dinobatkan sebagai Pemerintah Daerah dengan kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

“Kalau prestasi terbaik ini bisa bertahan sampai tahun depan maka Jabar akan mendapatkan anugerah Parasamya Purnakarya Nugraha. Mudah-mudahan kita minta doa dari seluruh stakeholders dan masyarakat untuk mendorong dan mengawasi terus menerus kinerja yang lebih bagus lagi,” tuturnya. Dalam peringatan HUT Ke-72 Jabar yang bertemakan Jabar Kahiji, Maju dan Sejahtera Untuk Semua, Gubernur Aher juga memberikan penghargaan kepada kepada ASN yang berdedikasi tinggi dan kepada masyarakat melalui anugerah inovasi bidang lingkungan hidup, anugerah prakarsa Jabar bidang kesehatan dan anugerah pelopor pemberdayaan masyarakat. Masing-masing mendapatkan piagam penghargaan dan uang kadeudeuh.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) mengucapkan syukur yang tak terhingga. Dalam kurun waktu 2008 sampai dengan Juli 2017, Pemprov Jawa Barat berhasil mengumpulkan 232 penghargaan Tingkat Nasional. Menurutnya, prestasi dan capaian pembangunan di Jawa Barat hingga saat ini bisa menjadi indikator keberhasilam sebuah pembangunan. “Kita bersyukur sudah bisa meraih prestasi-prestasi puncak, terutama tiga penghargaan terakhir dari tiga kementerian atau badan. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), dan juga Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) sebagai indikator keberhasilan sebuah pemerintahan,” ujar Demiz usai Apel Besar PNS Pemprov Jawa Barat dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-72 Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 di Lapangan Gasibu, Jl. Diponegoro Kota Bandung, Sabtu (19/8/17).

“Saya kira kita patut bersyukur dan bagaimana mempertahankannya dan meningkatkan yang lebih baik di sektor yang belum kita raih secara optimal,” lanjutnya.

Namun, Demiz juga mengakui masih banyak hal yang perlu dicapai dan dibenahi di Provinsi Jawa Barat. Demiz menekankan hal tersebut untuk bidang pendidikan dan infrastruktur.

“Saya kira kemarin yang perlu kita perbaiki misalkan PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) kemarin ada sedikit bermasalah. Tapi Alhamdulillah kita bisa atasi dan tahun depan harus lebih baik. Pendidikan sangat penting, ini urusan wajib yang harus kita penuhi buat masyarakat,” ungkap Demiz.

Untuk itu, Demiz mengatakan pihaknya akan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Pembangunan sekolah baru, Ruang Kelas Baru (RKB), serta TPP para guru dan honorer menurut Demiz harus ditingkatkan. Demiz berharap hal tersebut sudah mencapai angka ideal pada tahun depan.

“Bagaimanapun kita harus memperhatikan kesejahteraan guru. Supaya pendidikannya berkualitas disamping pembangunan fisik, seperti kelas dan lain sebagainya,” kata Demiz.

Hal lainnya, Demi menekankan fokus pembangunan juga harus dilakukan di sektor infrastruktur. Terutama terkait infrastruktur yang memiliki peran signifikan dalam mendukung sektor pariwisata di Jawa Barat. Sektor pariwisata bisa menjadi sektor primadona bagi Jawa Barat, karena sektor lain seperti Minyak dan Gas Bumi, serta Kelapa Sawit yang sudah mulai turun pengaruhnya terhadap ekonomi daerah. “Infrastruktur juga sangat penting, bagaimana BIJB (Bandara Internasional Jawa Barat), Pelabuhan Patimban, dan beberapa ruas jalan tol. Ini sangat penting, karena ke depannya akan sangat berarti pembangunannya untuk mendukung bidang kepariwisataan,” ungkap Demiz.

“Maka dari itu infrastrukturnya harus dikawal dengan baik. Mudah-mudahan 2018 sudah bisa beroperasi BIJB, sehingga sudah ada konektifitas dengan daerah-daerah lainnya,” pungkasnya.

Ketua DPRD Jabar Ine Purwadewi Sundari ditemui di ruang rapat mengharapkan, momentum peringatan hari jadi ini bisa membawa keberkahan, rahmat dan hidayah kepada seluruh rakyat Jabar dalam mencapai visi Jabar yaitu Jabar Maju dan Sejahtera Untuk Semua. Ine menjelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah No 26 tahun 2010 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Barat, dinyatakan bahwa tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilatarbelakangi oleh sejarah pembentukan delapan Provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Jabar, Jateng, Jatim, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil.

“Dengan demikian peringatan Hari Jadi pada tahun 2017 ini merupakan ulang tahun ke-72 dalam hal ini masyarakat Jabar sudah ketujuh kalinya memperingati hari jadinya mengingat Perdanya baru ditetapkan pada tahun 2010,” kata Ine.

 Sumber : http://jabarprov.go.id/index.php/artikel/detail_artikel/385/2017/08/21/Peringatan-Hari-Jadi-Ke-72-Provinsi-Jabar

Tanda Nomor Kendaraan bermotor (TNKB) adalah tanda registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor (Ranmor) yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor. TNKB ini memuat unsur nomor registrasi kendaraan bermotor (NRKB) dan masa berlaku yang sesuai dengan masa berlaku STNK.

TNKB ini terbuat dari bahan yang memiliki unsur-unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis. Unsur pengaman TNKB ini berupa logo lantas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB. Korlantas Polri merupakan instansi yang berhak untuk mengeluarkan TNKB karena TNKB diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri. Jadi, TNKB selain yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Saat ini, ada lima warna dasar TNKB yang berlaku di Indonesia, yaitu :

1. Dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa;
2. Dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;
3. Dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor dinas Pemerintah;
4. Dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik negara asing; dan
5. Dasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas atau (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa Ranmor tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya.

Mulai bulan Januari 2017, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia huruf D mengenai Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor pada point 1 disebutkan bahwa untuk penerbitan TNKB kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 dikenai biaya sebesar Rp60.000 per pasang, sedangkan pada point 2 disebutkan untuk penerbitan TNKB kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dikenai biaya sebesar Rp100.000 per pasang. Sering kita lihat adanya Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan yang terdapat pada TNKB kendaraan di sekitar kita. Berikut adalah biaya PNBP untuk NRKB pilihan yang dapat dipesan oleh masyarakat, yaitu :

1. NRKB pilihan untuk 1 angka tanpa ada huruf di belakang Rp20.000.000
2. NRKB pilihan untuk 1 angka dengan huruf di belakang Rp15.000.000
3. NRKB pilihan untuk 2 angka dengan tidak ada huruf di belakang Rp15.000.000
4. NRKB pilihan untuk 2 angka dengan huruf di belakang Rp10.000.000
5. NRKB pilihan untuk 3 angka dengan tidak ada huruf di belakang Rp10.000.000
6. NRKB pilihan untuk 3 angka dengan huruf di belakang Rp7.500.000
7. NRKB pilihan untuk 4 angka dengan tidak ada huruf di belakang Rp7.500.000
8. NRKB pilihan untuk 4 angka dengan huruf di belakang Rp5.000.000

Diharapkan dengan adanya artikel mengenai TNKB ini, masyarakat dapat lebih mengetahui mengenai warna dasar TNKB dan biaya yang diperlukan untuk penerbitan TNKB serta NRKB pilihan