Dadang Ajak Jajarannya Gencar Sosialisasi e-samsat

Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat Dadang Suharto SH, MM mengajak jajarannya terus gencar lakukan sosialisasi pembayaran pajak melalui e-samsat. Menurutnya, pembayaran samsat secara elektronik melalui ATM BJB sangat mempermudah masyarakat dalam membayar kewajibannya.

Dadang mengaku, sejak diluncurkan sekitar empat bulan lalu, jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran melalui e-samsat masih belum maksimal. Terlihat dari jumlah wajib pajak yang belum mencapai 1000 sampai saat ini.

“Hasil pemantauan kami ke beberapa daerah, kita melihat e-Samsat masih kurang menggembirakan dari sisi masyarakat yang melakukan pendaftaran e-samsat. Karena berdasarkan data masih di bawah 1.000 transaksi,” kata Dadang saat apel rutin di lapangan Dispenda, Senin (20/4/2015).

Rata-rata di setiap kantong-kantong samsat, tidak lebih dari 20 transaksi, bahkan dari 27 an samsat yang dikunjunginya, ada yang hanya delapan transaksi, meskipun ada juga yang sudah menunjukan progres cukup baik, bahkan menembus 100 transaksi.

“Rata-rata pembayaran pajak melalui e-samsat 12 sampai 20, bahkan ada juga yang delapan. Saya menginginkan kerja lebih maksimal lagi, saya apresiasi yang tinggi untuk yang sudah gencar melakukan sosialsisi dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” ucapnya. ***

Sensus KTMDU Juga Digencarkan di Depok

Jajaran Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat Wilayah Depok II/Cinere pada awal tahun ini juga gencar berupaya mengejar jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU).
Pasalnya jumlah KTMDU di Samsat Cinere tahun 2014 ini telah mencapai  12 ribu kendaraan.”Tahun 2015 kita akan genjot penelusuran KTMDU dengan melibatkan pihak kelurahan. Dari hasil penelusuran tahun ini kita berhasil melakukan pendataan sebanyak 6000 kendaraan,”ujar  Kacab Dispenda Provinsi Jabar Wilayah Depok II/Cinere, Rd Sudrajat Wijayakusuma di Depok, seperti dihimpun laman Dispenda Jabar dari berbagai sumber, kemarin.
Menurut dia, nantinya akan disiapkan 10 petugas pendataan di masing-masing kelurahan untuk menelusuri secara langsung secara door to door.
Satu petugas akan menelusuri sebanyak 10 wajib pajak di wilayah masing-masing,”Satu tim surveyor sebanyak 10 orang di setiap kelurahan. Ada 28 kelurahan di wilayah kerja Samsat cinere, sedangkan anggarannya telah disiapkan Dispenda Jabar,”terang Ajat.
Kasubag TU Samsat Cinere R Gumiwan menambahkan, penelusuran KTMDU di tahun 2015 ditargetkan sebanyak 36 ribu kendaraan dengan asumsi satu petugas mendata 10 orang selama 365 hari kerja.
Namun, kata Gumiwan, tidak semua kelurahan memiliki potensi KTMDU dengan jumlah yang sama,”Setiap kelurahan potensinya berbeda-beda. Yang pasti target kita sebanyak 36 ribu KTMDU bisa terdata,”tandas Gumiwan.
Dalam kesempatan itu, Kacab juga berpesan agar seluruh pegawai Dispenda meningkatkan pelayanan sesuai standar ISO.
Pelayanan sesuai standar ISO harus selesai dalam waktu 30 menit. Karena itu, semuanya harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pelayanan dan jangan mengecewakan wajib pajak. **

Cabang Soekarno Hatta Ajak Konsultan dalam KTMDU

Kepala CPDP Wilayah III Kota Bandung Soekarno-Hatta, H. Lili Iskandar, S.Sos, M.Si, mengatakan, pihaknya melakukan survei kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) pada tahun ini tidak dengan kecamatan dan kelurahan.
Tetapi pada tahun ini, berencana KTMDU akan bekerjasama dengan perusahaan yang berkompetensi mengenai penelusuran alamat-alamat.
Pihaknya bekerjasama dengan perusahaan yang memiliki kualifikasi dalam hal penelusuran alamat.
Jika kajian dan prosesnya nanti tidak sesuai diharapkan, kata Lili, pihaknya akan melakukan swakelola lagi dengan pihak kecamatan maupun kelurahan.
Sementara tujuan untuk kegiatan penelusuran KTMDU ini, kata Lili, sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya akan membantu kepada pembangunan diwilayah Kota Bandung.
Jika hal ini bisa terealisasi, dampaknya akan terasa juga oleh masyarakat. “Bukan hanya para wajib pajak saja, tetapi yang tidak mempunyai kendaraan pun akan menerima manfaatnya.”Lanjutnya
Menurut catatan, KTMDU yang berada CPDP Wilayah III Kota Bandung Soekarno-Hatta pada tahun 2014, berjumlah 51.348 kendaraan baik roda dua maupun roda empat. **

KTMDU di Bekasi Juga Libatkan Polrestabes

Kanit Satlantas Polresta Bekasi, Iptu Rudiansyah, pada akhir Maret lalu menjelaskan, pihaknya melakukan operasi gabungan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) dengan melibatkan Polantas, Dishub, Dispenda dan Samsat, Jasa raharja, dan Bank BJB.
“Kegiatan ini selain menertibkan dan menindak, juga sekaligus melayani secara langsung pendaftaran ulang kendaraanya oleh samsat melalui kendaraan kelilingnya, dan ada juga dari Jasa raharja dan Bank BJB,” katanya.
Operasi gabungan ini dilakukan setiap tiga bulan sekali, dan akan terus dilakukan dibeberapa wilayah yang berbeda, sehingga tingkat kesadaran masyarakat juga akan semakin meningkat seiring dengan pendapatan pajak bagi pemerintah.
“Kita lakukan setiap tiga bulan sekali, namun operasi ini juga tidak hanya pada pajak kendaraan, juga kendaraan yang kedapatan tidak menunjukan indentitas jelas, kita amankan kendaraanya,” ungkapnya. **

Dispenda Banjar Juga Razia KTMDU

Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat wilayah Kota Banjar, Dra Hj Iis Nurtista MSi mengatakan, pihaknya juga ikut melalukan razia kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU).
Menurut dia, sejumlah kendaraan jenis roda dua dan empat tak bisa mengelak saat dilakukan razia belum lama ini, yang dilakukan bersama Satlantas Polresta Banjar dengan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat wilayah Kota Banjar.
Razia di jalan raya Perintis Kemerdekaan itu, seiring merebaknya angka KTMDU . Terlihat pula razia dilakukan berpindah tempat dengan sasaran yang sama.
“Ini untuk menekan jumlah KTMDU. Razia rutin bersama unsur Stalantas dilakukan setiap tiga bulan sekali,” tutur Iis. Hasilnya cukup efektif dan berdampak mengurangi jumlah KTMDU.
Banyak penunggak pajak kendaraan bermotor yang langsung melunasi tunggakannya.
Saat ditemui terpisah, Kasat Lantas Polres Banjar, AKP Taryadi SH mengatakan, satuannya bekerja sama dengan Dispenda dalam kapasitas Mitra. Dalam kaitan itu, Satuan Lalu Lintas difokuskan pada penegakan disiplin dan kelengkapan kendaraan.
Contohnya terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan, SIM dan STNK. ”Kita fokus, surat-surat kendaraan itu merupakan salah satu perlengkapan yang harus di penuhi,” katanya.
Dalam razia tersebut, pengendara yang tidak membawa surat kelengkapan dilakukan penilangan petugas kepolisian. Sedangkan kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang pajak disarankan membayar pajak langsung di lokasi secara online. **

 

Jasa Raharja Dukung KTMDU di Sumedang

Jasa Raharja Jabar turut mendukung aktivitas sensus Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) yang dilakukan Dispenda Cabang Sumedang.
Seperdi dilansir laman Jasa Raharja, Jasa Raharja Cabang Jawa Barat mendukung kegiatan tersebut dengan menyiapkan Mobil Unit Keselamatan Lalu Lintas (sebagai sarana memberikan pelayanan kesehatan cuma-cuma), bersanding dengan Operasi Gabungan KTMDU di Bundaran Alam Sari,  Kabupaten Sumedang, akhir Maret lalu.
Operasi KTMDU ini dilakukan bersamaan dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Satlantas Polres Sumedang, Dishub dan Bank BJB Sumedang, hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BBNKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Kasubag Pelayanan Klaim Cabang Jawa Barat, H. Budi Sambodjo, PJ KPJR Sumedang Darsono dan PJ.Samsat Sumedang Kania, team dokter dan para medis terjun bersama mitra untuk ikut melakukan Operasi KTMDU di lokasi yang difasilitasi juga oleh mobil Samsat keliling, Bank BJB dan Unit Keselamatan Lalu Lintas. Tujuannya wajib pajak dapat langsung menyelesaikan kewajibannya dan diberikan pelayanan pengobatan gratis.
Pada kesemptan tersebut, Kepala Seksi Penagihan Anton S mengapresiasi upaya pelayanan kesehatan bersamaan operasi KTMDU. Wajib pajak selain memeriksakan kesehatannya,juga memperoleh informasi langsung dari petugas tentang fungsi dan peran Jasa Raharja, sehingga kegiatan ini bisa dikembangkan dan dijadwalkan secara rutin. **

 

Database Harus Terus Diperbarui

Dabatase kendaraan harus terus diperbarui, sebab peningkatan jumlah pembeliaan terus terjadi, sehingga pembaruan akan menaikkan potensi pendapatan pajak untuk Dispenda Jawa Barat.
Seperti dilansir sejumlah media, Kasie Penerimaan dan Penagihan Kantor Cabang Bandung I Wilayah Pajajaran Erie Iriansyah mengatakan, pihaknya harus selalu mempunyai database kendaraan. Sebab, database yang dimiliki oleh Samsat Wilayah I Pajajaran saat ini belum sepenuhnya rill.
Maka, dari penelusuran kegiatan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), maka akan dilakukan tahapan seperti pendataan kondisi kendaraan yang rusak, kendaraan hilang, serta kendaraan yang di ambil oleh pihak lising.
Jika dilihat dari KTMDU ini, masih kata Erie, bahwa pajak yang ada di masyarakat jumlahanya hampir 90 persen kendaraan roda dua. Jika 25 persennya saja, masuk ke Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, sambung dia, maka akan menghasilkan PAD bagi Pemerintah Propinsi Jabar dan dampaknya untuk masyarakat sendiri. **

Cabang Bandung I Pajajaran Gencarkan KTMDU

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Propinsi Jabar Cabang Wilayah Kota Bandung I Pajajaran berupaya meningkatkan pendapatan hasil pajak kendaraan roda dua maupun roda empat dengan melakukan kegiatan penelusuran kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) pada Maret 2015 sekarang ini.
Seperti dihimpun laman Dispenda dari berbagai media daring, catatan  kendaraan yang berada CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran sampai bulan Desember 2014 diantaranya kendaraan yang berpotensi 55.4568 dan KTMDU 94.106 kendaraan baik roda dua maupun roda empat.
Jumlah tersebut, kata Kasie Pendataan dan Penetapan CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, Agus Mulyana, akan dilakukan penelusurannya pada tahun ini.
Menurut dia, dalam program KTMDU, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian Polrstabes Bandung dengan cara operasi gabungan pada Maret 2015.
Selain kerjasama dengan kepolisian, juga kerja sama bisa dilakukan dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan. “Tetapi pada tahun ini, program KTMDU akan bekerjasama dengan perusahaan yang berkompetensi mengenai penelusuran alamat-alamat.” ujarnya.
Lanjut Agus, seharusnya program KTMDU ini dilakukan setiap tahunnya. Sebab, untuk menekan jumlah angka kendaraan yang tak tercatat padahal setiap tahunnya selalu meningkat.
KTMDU ini merupakan program Dispenda Jabar yang rencananya pada tahun ini akan dilaksanakan di seluruh Jabar.
”Diharapkan dengan program KTMDU ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta memberikan kesadaran  masyarakat terhadap wajib pajak (WP) dan harus didukung oleh semua pihak,” harap Agus. **

Dadang Minta Cabang Komunikasi dengan Kepala Daerah

Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat, Dadang Suharto, SH, MM mengajak semua kepala cabang untuk dapat bersosialisasi dengan kepala pemerintahan di daerah masing-masing dalam pelaksanaan penelusuran atau sensus Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) tahun 2015.

“Saya minta semuanya sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya sebelum bergerak. Disamping data dari PUSLIA, komunikasi juga dengan pemerintah daerah, dan minta dukungannya,” kata Dadang.

Dengan mengajak semua komponen bersama menyukseskan program tersebut, Dadang optimis dapat mencapai targetnya, yakni selesainya pendataan KTMDU. Kedepannya, setelah ada data yang akurat tentang KTMDU maka berbagai inovasi pun dapat dilakukan. Seperti halnya pemberian teguran bahkan sanksi bagi wajib pajak yang belum registrasi.

“Saya berharap kedepan ada inovasi seperti layanan kartu seluler, saat pulsa mau habis ada pemberitahuan begitupun usai bayar pulsa. Namun langkah dekat ini coba bangun komunikasi dengan semua pihak, termasuk kepolisian, mungkin kita bisa lakukan operasi gabungan juga,” bebernya. ***

Ini Seragam Petugas KTMDU

Petugas penelurusan atau sensus Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) tahun 2015 akan dilengkapi rompi dan identitas khusus dalam melaksanakan tugasnya. Pakaian khusus tersebut pun disepakati oleh semua yakni rompi warna biru muda dan hijau muda.

“Warna biru muda dan hujai muda dipilih secara demokratis untuk menjadi seragam petugas di lapangan. Saya pun suka model dan warnanya, saya sampaikan terimakasih kepada perancangnya,” kata Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat, Dadang Suharto saat launching.

Tidak hanya dengan pakaian khusus, petugas yang melakukan sensus juga akan dibelaki identitas serta surat tugas. Diharapkan hal itu pun menambah kepercayaan masyarakat kepada petugas di lapangan.

“Nanti petugas pun akan dibekali identitas supaya masyarakat lebih percaya dan kita. Kita tentu ingin berikan pelayanan dengan tidak membuat masyarakat bimbang dan penuh kecurigaan, jadi biar resmi,” ucapnya. ***