Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi menargetkan, pendapatan pajak hiburan pada tahun ini sekitar Rp 33,6 miliar. Hingga ada triwulan pertama tahun ini, Dispenda Kota Bekasi baru mencapai sekitar Rp8,4 miliar.

Demikian ditegaskan oleh Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Nurul Furqon. Menurutnya, pendapatan terbesar pajak hiburan berasal.

“Jadi banyaknya tempat hiburan di Kota Bekasi bisa memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk menambah pendapatan daerah melalui sektor Pajak Hiburan. Ditambah lagi regulasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi menjadi modal utama dalam penarikan pajak tersebut. Sehingga di triwulan ini kita sudah bisa mencapai 25 persen lebih,” jelasnya, kemarin (17/4/2016).

Menurutnya, Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan yang mampu menyuplai PAD yang cukup besar sejak disahkan menjadi payung hukum utama.

Cianjur memiliki potensi pajak kendaraan yang nilainya cukup fantastis mencapai Rp60 miliar. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 35 persen wajib pajak (WP) dianggap belum menunaikan kewajibannya membayar pajak.

Kepala Seksi (Kasi) Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa Barat wilayah Cianjur, Ahmad Solihat mengatakan, sudah mengupayakan berbagai hal, agar capaian pajak potensial yang belum terpenuhi itu bisa tercapai, seperti melakukan kerjasama dengan Pemkab Cianjur dan pihak kepolisian di berbagai tingkatan, dari mulai Polsek hingga Polres.

“Target capaian penerimaan pajak kendaraan di 2016 ini sebanyak 385.951 kendaraan. Untuk semakin memperlancar, kami bekerjasama dengan 20 Polsek se Kabupaten Cianjur,” kata Ahmad memaparkan.

Ia menambahkan, tunggakan pajak kendaraan khususnya di Cianjur selalu meningkat setiap tahunnya. Mayoritas yang belum melaksanakan kewajibannya juga bervariatif. Mulai dari kendaraan umum hingga kendaraan pribadi.

“Saat digelar operasi, justru yang sering tertangkap dalam kendaraan pribadi jenis sepeda motor,” imbuhnya.

Untuk meminimalisir membengkaknya pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng Direktur Bimbingan Masyarakat Polda Jabar, melakukan kerjasama di Cisarua, Bogor, Selasa (12/04/2016).

Hal ini membuat Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor bersiap diri untuk menelusuri para penunggak pajak.

Sebab, masih ada ratusan kendaraan motor yang menunggak pajak. Hal ini membuat pendapatan asli daerah (PAD) berkurang.

Kepala Dispenda Jabar, Dadang Suharto menjelaskan, meningkatnya jumlah kendaraan roda dua di Bumi Tatar Pasundan menyebabkan banyaknya penunggak pajak kendaraan bermotor.

“Melalui kegiatan bimbingan masyarakat yang dilakukan kepolisian, kami sisipkan dimana Babinsa dan Babinkamtibmas untuk melakukan penelusuran, pendataan dan menfasilitasi para penunggak pajak kendaraan di wilayah Kabupaten dan Kota,”ujarnya ketika menghadiri kegiatan di Cisarua.

Ia juga mengaku, nantinya mereka akan mengirimkan samsat gendong ke lokasi yang sudah ditentukan. Sehingga para penunggak pajak bisa langsung melakukan pembayaran pajak kendaraan di wilayahnya sendiri.

Sementara itu, Kepala Dispenda Kabupaten Bogor, Dedi Bachtiar mengungkapkan, kerjasama ini sebagai bentuk penuntasan para penunggak pajak khususnya kendaraan bermotor. Makanya kami sudah cek total jumlah yang masih menunggak pajaknya.

“Untuk di Kabupaten Bogor sendiri penunggak pajak kendaraan bermotor mencapai 500 ribu kendaraan menurut data UPT Cabang Dispenda Provinsi Jabar. Dan kegiatan sekarang, untuk meminimalisir dan penuntasan bagi yang masih menunggak pajak,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, dari hasil pajak kendaraan bermotor ini, Kabupaten Bogor menerima bagi hasil dengan provinsi Jabar dan anggaran tersebut telah membiayai 10 persen pembangunan di Bumi Tegar Beriman ini.

“Pendapatan sendiri akan dibagi hasil. Pemkab Bogor mendapat 30 persen. Sedangkan Pengprov Jabar menerima 70 persen. Dan anggaran ini untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Bogor,” tandasnya.

Untuk mewujudkan tercapainya pendapatan asli daerah (PAD), Dispenda Kabupaten Bogor mengadakan bimbingan teknis dalam penerapan Sistem Pelaporan Akutansi Berbasis Akrual dalam Pemungutan Pajak Daerah, Jumat (08/04/2016).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan penggalian potensi dari sepuluh jenis pajak daerah. Termasuk lebih giat dalam koordinasi dengan OPD penghasil pendapatan daerah lainnya.

Bupati Bogor Nurhayanti menjelaskan, sosialisasi yang terus-menerus secara berkesinambungan harus dilakukan oleh Dispenda.

Mengingat, masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya membayar pajak tepat waktu.

“Saya melihat masih ada objek pajak yang belum optimal dalam pemungutannya. Misalkan saja, bisnis properti yang semakin menggeliat ditunjukkan dengan banyaknya pembangunan perumahan. Tentu itu dapat menjadi bahan ekstensifikasi BPHTB juga pajak bumi dan bangunan,” ujarnya dalam paparan di depan peserta Jumat (08/04/2016).

Ia juga berharap agar bintek tersebut dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Karena pemungutan pajak daerah membutuhkan aparat yang handal dan memiliki kompetensi khusus, integritas, jujur dan memiliki motivasi kerja yang kuat.

“Sebagus apa pun program yang dibangun, jika tidak didukung oleh aparatur yang handal, maka tidak akan bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan kembali melakukan rotasi dan mutasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi  Jawa Barat, Senin (4/3/2016.  Sebanyak 147 PNS dirotasi dan mutasikan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/Kep.321-BKD/2016 yang ditetapkan pada 1 April.

Dalam pelantikan yang digelar di Gedung Sate ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar dan Sekretaris Daerah Prov Jabar, Iwa Karniwa, beserta masing-masing pejabat Organisasi Perangkat Daerah Prov Jabar.

Di lingkungan Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat terdapat beberapa rotasi dan promosi jabatan. Berikut nama-mana pejabat yang dirotasi dan promosikan :

1. Drs. H. Wahyu Mijaya SH., M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi Sekretaris Dinas Pendapatan  Provinsi Jawa Barat / Eselon III a
2. Dra. Iis Siti Nurtista Somantri, M.Si selaku Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon III a.
3. H. Ateng Kusnandar Adisaputra, SH., MM selaku Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Biro Hubungan Masyarakat, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon III a
4. Drs. H. Dadang Warsono, M.Si selaku Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provonsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / menjadi Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon III a
5. Maulana Indra Wibawa, SH., M.Si selaku Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat  menjadi Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon III a
6. Iwan Juanda, MM.Pd. selaku Fungsional Umum Subbagian Tata Usaha Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon IV a
7. Doni Firyanto, ST.,MM. selaku Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fisik Bagian Administrasi Pembangunan Fisik Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jabar menjadi Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Cabang Pelayanan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon IV a
8. Wawan Gunawan, SE. selaku Pelaksana Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon IV a
9. Drs. H. Rohana , MM. selaku Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Cabang Pelayanan Dinas Penagihan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon III a
10. H. Beny Bunyamin, S.IP., MM selaku Kepala Seksi Pendataan dan Penerimaan II Bidang Pendapatan II Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon IV a
11. Wana, S.Sos, Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Seksi Pendataan dan Penerimaan Sumber II Bidang Pendapatan II Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon IV a
12. Tavip Supardi, SH. SIP., M.Si selaku Pelaksana Subbagian tata Usaha Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon IV a
13. Dra. Hj. Emma Umayati selaku Kepala Seksi Analisa dan Inovasi Potensi Daerah Bidang perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Cimahi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon IV a
14. Ida Ayu Gantiyati, S.IP., M.Si. Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Cimahi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Seksi Analisa dan Inovasi Potensi Daerah Bidang perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon IV a
15. Ade Wikarta, SIP. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon IV a
16. Eang Umar, S.Sos. selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon IV a.

Dalam pidatonya, Aher (sapaan Gubernur Jawa Barat) mengungkapkan proses rotasi, mutasi, dan promosi dilakukannya sesuai dengan mekanisme, bukan berdasarkan suka atau tidak suka.

“Rotasi dan mutasi ini dilakukan demi perbaikan kinerja dari masing-masing OPD. Karena saya percaya pada pemimpin masing-masing OPD,” pungkasnya