Samsat Kawin (Samsat Kawasan Industri) merupakan salah satu inovasi layanan dari Tim Pembina Samsat Kabupaten Majalengka untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada para karyawan pabrik dalam mengurus pajak kendaraan bermotornya.

“Jadi, tidak perlu lagi susah-susah ke kantor Samsat induk, cukup di area pabrik tersebut. Hal ini sebagai upaya kami dalam mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak,” ungkap Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Majalengka, Dwi Yudhi.

Samsat Kawin ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang ada di pabrik, sehingga tidak perlu ijin kepada pihak perusahaan untuk mengurus pajak kendaraan di kantor Samsat.

Lebih lanjut, Dwi menjelaskan Samsat Majalengka melakukan jemput bola ke pabrik-pabrik dengan menempatkan petugas samsat yang bertugas di mobil samsat keliling di suatu titik yang masih berada di area pabrik tersebut .

Samsat Kawin ini hanya dapat melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, sedangkan untuk pajak lima tahunan tetap dilakukan di Samsat induk Majalengka.

Dwi menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk menghadirkan layanan Samsat Kawin di lingkungan perusahaan. Saat ini, pelayanan Samsat Kawin dilaksanakan dua kali dalam satu bulan, yaitu di hari Sabtu.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) akan terus memaksimalkan sistem pelayanan secara digital. Hal ini karena sistem tersebut terbukti mendongkrak realisasi pendapatan di tahun 2022.

“Keberhasilan over target realisasi pendapatan 2022 sebesar 103,14 persen menjadi gambaran baiknya manajamen pendapatan daerah disamping tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang semakin meningkat di tahun 2022.” Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik di Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Mason Pine, Kabupaten Bandung Barat beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Dedi mengungkapkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tercermin dalam penggunaan digitalisasi pembayaran pajak dalam SAMBARA atau Samsat online sebanyak 741.000 transaksi dengan penerimaan sebesar Rp685 miliar ditahun 2022.

Dedi optimistis provinsi Jawa Barat bisa meraih indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan ajang championship terbaik di tahun 2023 ini. Optimisme ini didasarkan pada tingginya komitmen Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dan jajaran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta didukung oleh pihak perbankan sehingga ETPD di Jabar bisa lebih baik di tahun 2023.

Rapat Koordinasi TP2DD dibuka oleh Sekretaris Daerah provinsi Jawa Barat, Ir. Setiawan Wangsaatmadja dan didampingi oleh Deputi Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat.

Salah satu poin yang dibahas adalah predikat ketiga terbaik yang diraih oleh provinsi Jawa Barat sebagai daerah dengan digitalisasi pemerintahan, setelah Provinsi Bali dan Yogyakarta. Predikat ini diberikan oleh Kemenko Perekonomian.

Kemenko Perekonomian menyatakan dari sisi outcome yang dihasilkan, provinsi Jawa Barat dinyatakan sebagai yang terbaik jika dibandingkan dengan provinsi Bali dan Yogyakarta. Artinya, input data dari sisi proses harus dibenahi karena realisasi atau outcome digitalisasi Jawa Barat terbaik diantara provinsi lain.

Tim TP2DD provinsi Jawa Barat dan Kepala Bapenda atau BPKAD se Jawa Barat hadir dalam rakor, lalu dihadiri undangan lain dari Polda Jabar, Polda Metro, PT Jasa Raharja, Perbankan dan beberapa akademisi.

Saat Rakor, 27 kabupaten dan kota serta Bapenda Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mempercepat digitalisasi daerah di tahun 2023 pada semua sektor pembangunan untuk mewujudkan pemerintahan yang melayani dan akuntabel.

Penghapusan data kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK dari database Polri terus dibahas. Meski demikian, sebelum pembahasan selesai, program relaksasi pajak kendaraan tetap berjalan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar), Dedi Taufik ketika memberikan tanggapan di Focus Group Discussion (FGD) bersama Tim Pembina Samsat wilayah Jawa di kantor Jasa Raharja, Jalan Rasuna Said, Jakarta.

“Kami akan menindaklanjuti salah satu rekomendasi FGD yaitu melakukan kajian mendalam tentang implementasi kebijakan penghapusan dan kaitannya dengan relaksasi BBN II dan Pajak Progresif,” terangnya.

“Kajian menjadi instrumen penting dalam mendukung peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, akan dibahas bersama 38 anggota APPDI seluruh Indonesia pada awal bulan Februari tahun ini,” pungkasnya.

Penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang tidak melakukan pendaftaran ulang 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK telah diatur di pasal 74 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lebih lanjut Dedi mengatakan, dukungan penuh diberikan terhadap kebijakan penghapusan data kendaraan bermotor. Dukungan ini diberikan tidak hanya dalam bentuk verbal namun juga akan diberikan dalam rangkaian kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor, salah satunya melalui pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor ke 2 dan seterusnya.

“Pembebasan BBNKB II diharapkan mampu meringankan pemilik kendaraan untuk melakukan pendaftaran kendaraan atas namanya dan kemudian dapat membayar pajak kendaraan sesuai jumlah dan jatuh tempo yang ditetapkan,” ucap Dedi.

Bapenda Jabar juga telah membuat aplikasi bagi wajib pajak guna memeriksa data kendaraannya apakah masuk ke dalam kategori penghapusan atau tidak.

“Link https://penghapusan.bapenda.jabarprov.go.id bisa diklik oleh masyarakat Jawa Barat untuk melihat data kendaraannya,” kata Dedi.

“Untuk informasi lebih lanjut, Bapenda Jabar menyediakan layanan informasi dan konsultasi terkait penghapusan atau informasi pajak kendaraan melalui Samsat Information Centre (SIM C). Masyarakat bisa menghubungi call centre 150-410 atau whatsapp 0811-2230-1818 atau media sosial IG, twiter dan facebook bapenda jabar,” tambahnya.

Bapenda Jabar, selama tahun 2022 telah melayani 10.687.760 kendaraan di 34 samsat induk serta layanan samsat lainnya seperti samsat outlet, samsat keliling dan samsat masuk desa atau kios samsat.

Selain pelayanan secara langsung, Bapenda Jabar juga menyediakan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan secara online yang telah dimanfaatkan oleh 700 ribu wajib pajak selama tahun 2022.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) melalui Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Cirebon menyelenggarakan pelayanan Samsat Keliling (Samling) di acara Siaran Keliling (Sarling) yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Rabu (25/1/2022).

Samling yang hadir di Pasalaran Weru Kab. Cirebon ini merupakan pelayanan samsat yang mendatangi pusat-pusat kegiatan masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu datang ke samsat induk untuk membayara pajak kendaraan bermotornya.

Mobil Samling ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Adapun persyaratan yang perlu dipersiapkan oleh Wajib Pajak untuk dapat membayar pajak di mobil Samling ini adalah e-KTP pemilik sesuai STNK dan STNK kendaraan.