Kabar gembira untuk warga Provinsi Jawa Barat. Terhitung mulai 17 Oktober hingga akhir tahun 2016, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bebas biaya. Tak hanya itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menunggak pun dendanya dihapus. Program ini dilaksanakan atas kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2016 lalu. “Sistemnya […]
Dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendapatan Provinsi jawa Barat akan memberlakukan Pemberian Pembebasan Biaya Balik Nama ke Dua dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor. Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No 973/499-Dispenda/2016 tentang Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif Berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Atas […]
Dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendapatan Provinsi jawa Barat akan memberlakukan Pemberian Pembebasan Biaya Balik Nama ke Dua dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor. Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No 973/499-Dispenda/2016 tentang Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif Berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Atas […]
Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat, melalui perwakilan di masing-masing Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) menggelar Operasi Gabungan KTMDU. Kegiatan ini digselenggarakan berkat kerjasama dengan Kepolisan, Jasa Raharja, dan Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.
Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Daerah, Dadang Suharto mengaku puas atas kinerja para pegawainya. Dalam sambutan pembuka Rapat Evaluasi Triwulan Ke 3, Ia mengatakan bahwa dirinya merasa yakin target pendapatan daerah akan tercapai pada akhir tahun nanti. “Saya berterima kasih kepada teman-teman semua, berkat kerja keras dan kerja kuat teman-teman semua target pendapatan daerah hingga […]
Kadispenda Dadang Suharto menilai bahwa Pemerintah Daerah kurang memiliki gairah dalam pengelolaan Pajak Rokok, tidak seperti pada pajak-pajak lainnya. “Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah keterbatas dalam kewenangan pemungutan pajak rokok”, demikian diucapkan Kadispenda Dadang Suharto dalam Rapat Koordinasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Rokok dalam rangka peningkatan kapasitas para pegawai daerah dalam pengelolaan […]
