Koordinasi dan upaya pecepatan agar laporan keuangan terencana dan terkesekusi dengan baik oleh seluruh lapisan salah satu langkah untuk mencapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. Hal itu diungkapkan oleh Plt. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa.
Mengikuti jadwal libur Hari Raya Idul Fitri 1435 H yang jatuh pada akhir bulan Juli, Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di seluruh Jawa Barat tidak akan beroperasi hingga tanggal 3 Agustus mendatang.
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat terus sosialisasikan penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebagai identitas tunggal pemilik kendaraan dan mencantumkan nomor telepon selular (ponsel) di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor.
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi SAMSAT di lingkungan Dispenda Jabar tahun 2014, di Hotel Bumi Asih Jaya, Senin (23/6) lalu, dihapkan adanya kegiatan ini mengurani human eror saat bekerja dengan aplikasi.
Setelah era reformasi, dorongan perubahan tak hanya kental berada di tangan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pelaksana roda pembangunan pun mengharapkan berbagai perubahan, termasuk dalam pengelolaan kewenangan dan keuangan secara mandiri.
Belakangan ini, terutama setelah mencuat kasus Gayus Tambunan, kita melihat banyak pembenahan dilakukan institusi perpajakan. Bukan sekedar pencitraan, sebab hasil pembenahan riil ini di lapangan pun dapat dirasakan. Sekalipun belum sempurna, itikad baik ini telah muncul. Sebab, semua orang menjadi tahu, bahwa ketenangan hidup hanyalah diperoleh dari kejujuran. Sekalinya sudah terjerumus, maka rasa gusar, malu […]
