Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa Barat Dadang Suharto mengatakan, pihaknya tahun ini menargetkan kenaikan pendapatan dan pelayanan prima. Pasalnya, kata dia, hal ini sejalan realisasi dan pencapaian tahun lalu yakni dari target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 4,571 triliun terealisasi Rp 4,938 triliun. Sementara itu, Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) I untuk kendaraan […]
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat, Drs. Idam Rahmat, M.Si berharap di tahun depan, pihaknya dapat lebih meningkatkan perencanaan dibandingkan tahun sebelumnya. Harapan itu disampaikannya saat rapat verifikasi anggaran kegiatan tahun 2016, pada tanggal 4 – 6 Februari 2015 yang bertempat di Aula Dispenda Jawa Barat dan dihadiri oleh seluruh […]
Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat telah menggelar rapat verifikasi anggaran kegiatan tahun 2016, pada tanggal 4 – 6 Februari 2015 yang bertempat di Aula Dispenda Jawa Barat dan dihadiri oleh seluruh cabang pelayanan Dispenda se Jawa Barat. Rapat tersebut digelar dalam rangka perencanaan dan pengembangan program atau kegiatan di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa […]
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengapresiasi dan mendukung penuh olahraga bela diri Bandung Karate Club (BKC). “BKC ini olahraga beladiri internasional bercitarasa lokal,” kata Aher dalam Rakernas BKC se Indonesia di Gedung Dispenda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta No 528 Bandung, akhir pekan lalu, Sabtu (7/2). Menurut dia, pihaknya akan mendukung dan memasyarakatkan BKC ke berbagai pihak. […]
Pelayanan Samsat di Kabupaten Tasikmalaya mulai melakukan inovasi yang berbeda dengan Samsat di kota lainnya di Jawa Barat. Kepala Cabang Dispenda Provinsi Wilayah Tasikmalaya R.Hendra mengatakan dengan pelayanan Samsat di Tasik meliputi 13 Kecamatan, maka pihaknya menggelar program Samsat Basu atau Samsat Bada Subuh. Meski dalam tahap ujicoba, layanan ini menurut Hendra diminati banyak warga. […]
Kepala Dispenda Provinsi Jabar Dadang Suharto mewaspadai tingginya pembelian kendaraan melalui leasing/anjak piutang, karena sudah ada tindak menjurus pidana. Menurut dia, perlu adanya antisipasi tindakan melawan hukum yang dilakukan orang tidak bertanggung jawab tentang kepemilikan kendaraan serta kewajiban membayar pajak. “Perlu adanya kesamaan pandangan dengan leasing, mengingat adanya modus duplikat BPKB dan pemalsuan surat-surat,” ujarnya. Selama ini, […]
