Pos

Pembinaan dan Sosialisasi Kepegawaiaan Bapenda Jabar Wilayah Purwakarta

/dalam oleh

Bidang Pembinaan dan Pengendalian Bapenda Jabar bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah Jabar serta Biro Organisasi Setda Jabar mengadakan kegiatan pembinaan kepatuhan bagi pejabat esselon III dan esselon IV yang ada di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Purwakarta. Kegiatan pembinaan tersebut dilaksanakan di aula P3D Willayah Kabupaten Karawang, Rabu (30/9).

Kegiatan pembinaan pegawai ini merupakan kegiatan yang kedua, setelah sebelumnya dilaksanakan di wilayah Cirebon. Kegiatan pembinaan dihadiri oleh Asisten Administrasi Provinsi Jabar, Kepala BKD serta Kabiro Organisasi Setda Jabar sebagai narasumber. Dalam paparannya Asisten Administrasi Dudi Sudrajat, memberikan contoh bahwa ke depan ada beberapa jenis pekerjaan yang dapat digantikan oleh robot sehingga kita harus mempersiapkan diri dari sekarang.

Kepala BKD Jabar, Yerry Yanuar dalam paparannya menjelaskan bagaimana ASN harus bersyukur karena jutaan orang menginginkan untuk menjadi ASN. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah pelamar ketika proses CPNS kemarin. Selain itu, Yerry juga mengatakan bahwa untuk menciptakan birokrasi juara dan ASN juara dapat dicapai melalui sistem merit.

Sistem Merit adalah kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualitas, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar. Keadilan dan kewajaran tanpa membedakan SARA, umur, status penikahan dan kondisi kecacatan (disabilitas-red).

 

Asisten Administrasi Provinsi Jawa Barat

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat

Kabid Bindal Bapenda Jabar

Pembinaan dan Sosialisasi Kepegawaian Wilayah Cirebon

/dalam oleh

Kegiatan Pembinaan dan Kepatuhan Pegawai Bapenda Jabar yang diikuti oleh Pejabat Esselon III dan Esselon IV, pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah se-Wilayah Cirebon yang dilaksanakan di Aula P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber, Kamis (17/9).

Asisten Administrasi Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu narasumber

Turut hadir pula Kepala BKD Jabar dan Kepala Biro Organisasi Jabar

Kepala Biro Organisasi Jabar sebagai narasumber

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Bapenda Jabar sebagai moderator


Kegiatan Pembinaan dan Kepatuhan tersebut dihadiri oleh Asisten Administrasi Provinsi Jawa Barat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jabar dan Kepala Biro Organisasi Jabar sebagai Narasumber dan bertindak sebagai Moderator adalah Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Bapenda Jabar.

Kepala BKD mengatakan bahwa Bapenda Jabar merupakan Perangkat Daerah pertama yang dilakukan Sosialisasi Pembinaan dan Kepatuhan Pegawai.

Karena Bapenda Jabar adalah Perangkat Daerah yang langsung melayani ke masyarakat.

Live Talk Show Sosialiasi Program Triple Untung Plus di iNews TV Jabar

/dalam oleh

Kepala Bapenda Jabar beserta Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Barat dan Kasi STNK Ditlantas Polda Jabar melaksanakan Live Talkshow dalam rangka Sosialiasi Program Triple Untung Plus di iNews TV Bandung, Rabu (26/8).

(dari kiri ke kanan) Kepala Cabang PT. Jasa Raharja cabang Jawa Barat, Kepala Bapenda Jabar, dan Kasi STNK Ditlantas Polda Jabar

Program Triple Untung Plus merupakan Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Tim Pembina Samsat Jawa Barat, dengan memberikan Insentif Pajak Daerah berupa Pembebasan dan/atau Pengurangan, yaitu:
1. BEBAS BBNKB II
2. BEBAS DENDA PKB
3. BEBAS PROGRESIF POKOK TUNGGAKAN BAGI YANG BALIKNAMA
4. DISKON BBNKB I UNTUK KENDARAAN BARU
5. DISKON PKB BAGI YANG MEMBAYAR TEPAT WAKTU DAN SEBELUM JATUH TEMPO
6. DISKON POKOK TUNGGAKAN TAHUN KE-5.
.
Program Triple Untung Plus sendiri berlangsung sampai 23 Desember 2020.

Untuk informasi lebih detail mengenai Program Triple Untung Plus, silakan klik tautan berikut

‌Sosialisasi Teknis Pendaftaran pada Aplikasi Sistem Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor 2018

/dalam oleh

‌Sosialisasi Teknis Pendaftaran pada Aplikasi Sistem Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor 2018, dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Jabar, Dr.dra Nuke Siti Nurhuda, M.Si, di Aula Bapenda Provinsi Jawa Barat, Kamis (02/3).

‌Dalam sambutannya, Dr.Dra. Nuke Siti Nurhuda, M.Si, mengajak para peserta sosialisasi untuk bersama-sama menggerakan masyarakat bukan saja untuk membayar pajak, namun bangga membayar pajak.

‌Sambutan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai teknis pendaftaran Aplikasi Sistem APKB 2018, oleh  Dr. Memed Sueb, CSRS, CA, CPAI, AK dan  Dr. Beni Rio Hermanto, ST, MM, menjelaskan mekanisme pendaftaran menggunakan aplikasi berbasis daring (web).

Dr. Memed Sueb, CSRS, CA, CPAI, AK ketua Tim Juri APKB 2018 memaparkan fenomena pajak kendaraan di masyarakat Jawa Barat dan teknis pendaftaran Aplikasi Sistem Pendaftaran APKB.

Pemberian nomer User kepada setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengelola Pendapatan Daerah se-Jawa Barat.

Kegiatan Sosialisasi APKB Tahun 2018 dihadiri oleh Bapenda Kabupaten dan Kota, perangkat daerah yang membidangi pendapatan, Kepala Sub-Bagian dan Kepala Seksi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah se-Jawa Barat didampingi tenaga admin Uploading Data, dan perwakilan kader pajak Se-Jawa Barat.

Forum Perangkat Daerah: Optimalisasi Tata Kelola Pendapatan Daerah Untuk Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat

/dalam oleh
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat menggelar Forum Perangkat Daerah dengan tema “Optimalisasi Tata Kelola Pendapatan Daerah Untuk Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”, di Hotel Bidakara Grand Savoy Homman Bandung, Selasa (6/02). Forum Perangkat Daerah  diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Wahyu Mijaya, SH, M.Si.
Forum perangkat Daerah yang dibuka secara resmi oleh Dr. H. Iwa Karniwa S.E.Ak. MM, CA, PIA, dihadiri oleh para Kepala Bidang di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah, serta perangkat daerah Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat .
Forum Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan sesi pemaparan dari perwakilan Dirlantas Polda Jabar AKBP Mariyono S.Ik, M.Si,  Kepala Sub Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi Jawa Barat Iman Tohidin, S.Sos., MAP ,  Sekretaris Gaikindo Edi Sumedi dan akademisi dari Univeristas Padjadjaran Dr. Memed Sueb.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Drs. H. Wahyu Mijaya, SH, M.Si memaparkan laporan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dengan tema Optimalisasi Tata Kelola Pendapatan Daerah Untuk Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat.

 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. H. Iwa Karniwa S.E.Ak. MM, CA, PIA membuka secara resmi Forum Perangkat Daerah.

 

Peserta Forum Perangkat Daerah diikuti 125 peserta dari seluruh Perangkat Daerah penghasil di Jawa Barat dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota serta Mitra Kerja Bapenda.

Sosialisasi Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor 2018 Kota Bandung

/dalam oleh

Kota Bandung menjadi tempat terakhir kegiatan sosialisasi Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018.  Sosialisasi yang berlangsung pada hari Minggu 4 Maret 2018 di lapangan Gelanggang Olahraga Saparua, dibuka oleh Kepala Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat H. Dadang suharto, SH., MM.

Gelaran sosialisasi diawali dengan senam bersama, kemudian dilanjutkan dengan Sosialisasi Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor kepada para masyarakat oleh ketua dewan juri Dr. Memed sueb, csrs., ca., cpai.,ak.

Selain pemberian doorprise kepada pengunjung, juga dilaksanakan layanan samsat keliling untuk melayani masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotornya.

Anugerah pajak kendaraan bermotor merupakan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat selaku wajib pajak kendaraan bermotor.

Kepala Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat H.Dadang Suharto SH, MM, memberikan apresiasi kepada salah satu pengunjung yang mengikuti Sosialisasi Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor Thaun 2018.

 

Dr. Memed sueb, csrs., ca., cpai.,ak. memberikan penjelasan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

 

 

 

Selain pemberian apresiasi kepada pengunjung, juga dilaksanakan layanan samsat keliling untuk melayani masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotornya.

Kunjungan Koordinasi Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

/dalam oleh

Dalam rangka studi banding terkait Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan di Provinsi Jawa Barat,  Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang diterima oleh Kepala Bidang Pendapatan II Hj. Eem Sujaemah, SH. MM, di ruang VIP Bapenda Jabar, Jumat (02/03).

 

Kepala Bidang Pendapatan II Hj. Eem Sujaemah, SH. MM, memaparkan mengenai Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan di Provinsi Jawa Barat kepada para anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

 

Sebanyak 8 anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan masukan dan referensi mengenai Nilai Perolehan Air Permukaan di Provinsi Jawa Barat.

 

 

 

 

Kunjungan Kerja Pansus Raperda DPRD Kabupaten Karawang

/dalam oleh

Kunjungan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Karawang ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang diterima langsung oleh Kepala Bidang Pendapatan II Hj. Eem Sujaemah, SH, MM di ruang VIP Bapenda Jabar, Rabu (28/02). Kunjungan kerja dalam rangka konsultasi ini dihadiri 17 orang terdiri dari pimpinan dan anggota Pansus DPRD Kabupaten Karawang.

 

Kepala Bidang Pendapatan II Hj. Eem Sujaemah, SH, MM, memberikan konsultansi mengenai Retribusi Jasa Umum kepada para anggota Pansus DPRD Kabupaten Karawang.

 

Penyerahan tandamata dari Pansus DPRD Kabupaten Karawang kepada Kepala Bidang Pendapatan II Hj. Eem Sujaemah, SH, MM.

 

Bapenda Jabar Gelar Sosialisasi Aplikasi Sistem Pendaftaran APKB 2018 di Kabupaten Purwakarta

/dalam oleh

Bapenda Jabar Gelar Sosialisasi kembali menggelar sosialisasi Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor (APKB) 2018 di Kabupaten Purwakarta, Rabu (14/02). Giat kali ini menyosialisasikan Aplikasi Sistem Pendaftaran APKB 2018 sebagai salah sarana untuk menyaring para peserta yang mengikuti APKB tahun 2018.

Kepala Bapenda Kabupaten Purwakarta Iyus Permana memberikan sambutan kepada para peserta giat Sosialisasi APKB 2108. Iyus mengajak para peserta untuk mengisi waktu luang dengan menikmati keunikan yang ada di Kabupaten Purwakarta.

 

Kepala Bidang Rencana dan Pengembangan Drs. Idam Rahmat, M.Si membuka giat sosialisasi Aplikasi Sistem Pendaftaran APKB 2018 di Kabupaten Purwakarta.

 

Salah satu Tim Juri APKB 2018, Dr. Memed Sueb, CSRS., CA., CPAI., Ak, menyampaikan fenomena pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di masyarakat Jawa Barat.

 

Dr. Beni Rio Hermanto, ST, MM, menjelaskan mekanisme pendaftaran menggunakan aplikasi berbasis daring (web).

Giat Sosialisasi Aplikasi Sistem Pendaftaran APKB 2018 diikuti oleh para Camat di wilayah Kabupaten Purwakarta, Kepala Cabang beserta jajaran Sub Bagian Tata Usaha Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Korwil Purwakarta, perwakilan Bank BJB, perwakilan PT Jasa Raharja, serta kader penggerak pajak.

Rapat Sosialisasi Bebas BBN2 dan Denda Pajak

/dalam oleh

Dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendapatan Provinsi jawa Barat akan memberlakukan Pemberian Pembebasan Biaya Balik Nama ke Dua dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.

Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No 973/499-Dispenda/2016 tentang Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif Berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Atas Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya, serta Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ditandatangani oleh Kepala Dispenda Prov Jabar, Dadang Suharto.

Dalam arahan Rapat Koordinasin Sosialisasi program tersebut, Dadang berharap kepada semua Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) untuk optimal dalam melakukan sosialisasi.

“Saya meminta kepada semua kepala cabang untuk mensosialisasikan program ini melalui iklan layanan di kantor samsat, baligo, brosur, media cetak, radio, ke sekolah-sekolah, lambaga-lembaga hingga ke seluruh elemen masyarakat,”

Selain itu, ia juga meminta kepada seluruh pegawai yang ada di Dispenda untuk paham akan adanya program ini, agar jika ada masyarakat yang bertanya akan mendapatkan informasi yang akurat.

Program Pembebasan BBN2 dan Denda PKB ini akan dimulai pada 17 Oktober sampai 24 Desember 2016. Untuk keterangan lebih lengkap, dapat dilihat di tautan di bawah ini :

Produk Hukum