Tanpa basa-basi, KDM langsung menghentikan operasi tersebut. Ia menginterogasi pengawas dan operator alat berat di lapangan. Operator tersebut kelabakan saat diminta menunjukkan dokumen izin resmi penggalian tanah.
“Bapak ada izin gali? Ini membabati tanah perkebunan loh, Pak,” tegur KDM dengan nada tegas kepada pihak yang berjaga di lokasi tersebut.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), melakukan peninjauan langsung ke Kampung Adat Miduana untuk melihat progres pembangunan dan penataan rumah-rumah warga. Dalam kunjungan tersebut, KDM mengungkapkan rasa syukurnya melihat rumah-rumah warga yang kini telah tertata rapi dan seragam, selaras dengan konsep tata ruang sebuah kampung adat.
Saat berdialog dengan warga setempat, KDM memberikan saran terkait penggunaan material bangunan. Ia merekomendasikan agar atap rumah warga menggunakan daun tepus yang banyak tumbuh di sekitar leuweung (hutan) kampung, karena dinilai jauh lebih awet dan kuat dibandingkan hanya menggunakan ijuk.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta seluruh masyarakat ikut mengawasi pembangunan infrastruktur di Jawa Barat, termasuk memastikan kualitas pekerjaan, teknis pelaksanaan, hingga kesesuaian antara pekerjaan dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
Dedi menegaskan, masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi pembangunan karena anggaran yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah berasal dari uang masyarakat, termasuk pajak yang dibayarkan warga.
Dalam momentum peringatan Hari Jadi ke-393 Kabupaten Karawang, Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyampaikan pesan mendalam terkait nasib pembangunan daerah yang menjadi pusat kawasan industri. KDM menyoroti urgensi peninjauan kembali skema keadilan distribusi pajak antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah penghasil agar selaras dengan beban tata ruang yang ditanggung oleh daerah tersebut.
KDM menjelaskan bahwa jalan provinsi yang digunakan saat ini sejatinya hanya memiliki kapasitas Muatan Sumbu Terberat (MST) 8 ton. Sementara itu, kendaraan truk pabrik yang melintas memiliki tonase hingga puluhan ton. Ketimpangan antara kapasitas daya dukung jalan dan beban operasional ini yang secara terus-menerus menyebabkan jalan hancur hingga memicu protes dari warga sekitar.
BEKASI – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan teguran keras dan merumuskan solusi nyata terkait tingginya angka pengangguran di wilayah tersebut. Meskipun Kabupaten Bekasi dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, angka penganggurannya justru mencapai 8,7 persen, menjadikannya yang tertinggi di Jawa Barat. Hal ini dibahas langsung oleh Gubernur Jawa Barat, […]
