INI SIKAP DAN ARAH KEBIJAKAN KDM | TUNTASKAN BADAMI-LOJI KARAWANG
Permasalahan menahun terkait kerusakan jalan raya Badami-Loji di Kabupaten Karawang yang kerap dipicu oleh aktivitas kendaraan berat industri akhirnya menemui titik terang. Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengambil langkah tegas sekaligus solutif guna menyelesaikan konflik antara kelancaran industri dan kenyamanan mobilitas masyarakat setempat.
Kesalahan Sistem Izin di Masa Lalu
Dalam pertemuan strategis yang melibatkan perwakilan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemkab Karawang, dan manajemen PT terkait, KDM menegaskan bahwa akar masalah bukan murni kesalahan perusahaan. Permasalahan utama terletak pada kebijakan pemerintah di masa lalu yang memberikan izin pendirian pabrik raksasa tanpa memperhitungkan dan menyiapkan infrastruktur jalan yang memadai.
KDM menjelaskan bahwa jalan provinsi yang digunakan saat ini sejatinya hanya memiliki kapasitas Muatan Sumbu Terberat (MST) 8 ton. Sementara itu, kendaraan truk pabrik yang melintas memiliki tonase hingga puluhan ton. Ketimpangan antara kapasitas daya dukung jalan dan beban operasional ini yang secara terus-menerus menyebabkan jalan hancur hingga memicu protes dari warga sekitar.
KDM berdialog terkait Badami Loji Karawang
Dua Opsi Solusi Jangka Panjang untuk Perusahaan
Guna mengakhiri polemik yang berlarut-larut tanpa mematikan iklim investasi, KDM menawarkan dua opsi penyelesaian yang konkret kepada pihak PT Jui Shin
1. Pembangunan Akses Jalan Baru: Perusahaan didorong untuk berkoordinasi membangun akses jalan baru secara mandiri yang melintasi wilayah Kabupaten Bekasi agar langsung terhubung ke pintu tol, sehingga tidak lagi melewati jalan permukiman warga di Karawang.
2. Peningkatan Kualitas Jalan Secara Mandiri: Apabila tetap menggunakan rute saat ini, perusahaan wajib menanggung peningkatan kualitas jalan menjadi setara dengan standar jalan nasional. Untuk menekan biaya, KDM menyarankan PT Jui shin membangun batching plant sendiri agar material pengecoran bisa diproduksi secara mandiri dengan anggaran yang jauh lebih efisien.
Pemprov Jabar Komitmen Bangun Jembatan Khusus Industri
Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memfasilitasi kelancaran ekonomi nasional, KDM memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia mengambil peran dengan mengalokasikan pembangunan jembatan baru. Pemprov berencana merancang anggaran untuk membangun jembatan senilai kurang lebih Rp 150 miliar pada tahun mendatang.
Jembatan baru yang membelah Citarum ini nantinya didedikasikan khusus untuk perlintasan kendaraan industri. Dengan langkah ini, jembatan yang lama akan dikhususkan bagi mobilitas masyarakat umum dan kendaraan kecil demi mencegah risiko ambruk.
Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan sebagai Standar Masa Depan
Sebagai langkah mitigasi di masa depan, KDM menekankan bahwa Jawa Barat akan memperketat standar tata ruang. Pendirian pabrik harus berbasis “Kawasan Industri” dan tidak lagi sekadar “Zona Industri”. Dalam konsep kawasan, pengembang diwajibkan membangun infrastruktur akses secara terintegrasi sehingga truk-truk logistik tidak lagi membelah jalan perkampungan warga.
Di akhir arahannya, KDM juga meminta dengan tegas agar pihak perusahaan konsisten beroperasi di bawah koridor perundang-undangan, serta menolak melayani pungutan liar dengan dalih apa pun di jalanan.
sumber: https://www.youtube.com/watch?v=JQWdvZD-EhM
