Selain Pelayanan di Kantor Samsat, Samling dan Samdong Kembali Berjalan

Hari ini, Senin (11/7/2016), Samsat di seluruh Jawa Barat kembali membuka pelayanan. Selain membuka kantor cabang, Samsat Keliling (Samling) dan Samsat Gendong (Samdong) juga kembali membuka pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) Wilayah Kabupaten Cianjur, contohnya. Mereka membuka pelayanan Samling di halaman Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Cianjur.

Layanan Samling dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai selesai. Sebelum mendatangi pelayanan Samling, pemilik kendaraan diharapkan untuk mempersiapkan syarat-syarat dan kelengkapan surat, seperti KTP dan STNK

Jadwal pelayanan Samling dan Samdong dapat anda lihat pada tautan dibawah ini :

Jadwal Samsat Keliling (Samling)

Jadwal Samsat Gendong (Samdong)

atau Twitter @dispenda_jabar

Layanan Samsat Jabar Kembali di Buka

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 003/47/Org, maka hari ini, Senin (11/7/2016), semua layanan Samsat di Jawa Barat kembali dibuka.

Bagi pemilik kendaraan yang jatuh tempo pembayaran pajaknya pada tanggal 3 sampai 11 Juli 2016, hari ini adalah hari terakhir bebas denda jatuh tempo.

Sebelumnya, meski pelayanan Samsat diliburkan dari tanggal 4 hingga 10 Juli 2016, pelayanan e-Samsat tetap berjalan. Bukti struk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, kini bisa ditukarkan ke kantor Samsat.

Kadispenda Berikan Motivasi Kepada Para Pejabat Baru

Kepala Cabang (Kacab) bagaimanapun adalah pemimpin suatu unit kerja yang membawahi struktural dan staf. Baik Kacab dan KTU (Kepala Tata Usaha) harus sinergi dan kompak, karena hal itulah yang menentukan berjalan tidaknya roda organisasi. Ungkapan tersebut diucapkan oleh Kadispenda Dadang Suharto saat acara Serah Terima Jabatan di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah yang berlangsun di Aula Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Kamis (30/06).

Kadispenda Provinsi Jawa Barat Dadang Suharto menganalogikan Kacab sebagai pilot dan KTU adalah co-pilot, dimana keduanya harus sinergi dan kompak. Secara umum tanggung jawab pengendalian, pengelolaan dan pembinaan ada di tangan Kacab dan yang dibantu oleh KTU untuk pembinaan internal (kepagawaian, logistik dan keuangan). Baik pilot dan co-pilot harus memiliki hubungan yang harmonis, keduanya harus mampu mengisi kekosongan satu sama lain.

Kepada para pejabat khususnya kepada Kacab Kadispenda mengamanatkan harus mampu membangun kekompakan, soliditas dan kebersamaan di antara semua elemen organisasi, karena itu adalah kunci untuk bekerja.

“Mana kala kita sudah mampu menciptakan situasi dan kondisi hubungan harmonis, kompak, saling melengkapi, mengingatkan, dan mengisi, Insya Allah pekerjaan seberat apapun mampu dijalankan dengan baik,” ucap Kadispenda Dadang Suharto.

Amanat lainnya, Kadispenda Dadang Suharto mengatakan agar para pejabat dan staf  mampu menjaga ‘rumah kita’ yakni baik Dinas maupun Cabang yang menjadi tempat bekerja mencari nafkah. Kadispenda Dadang Suharto pun mengajak untuk selalu bersyukur bahwa dengan pekerjaan dan jabatan yang didapatkan.

 

Jabatan Adalah Kepercayaan dan Amanah

Jabatan apapun syariatnya adalah kepercayaan pimpinan, hakikatnya adalah amanah dari Allah Subhana Wa Ta’ala, demikian diucapkan oleh Kadispenda Provinsi Jawa Barat Dadang Suharto saat melakukan serah terima jabatan rotasi, promosi dan mutasi yang berlangsung di Aula Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Kamis (30/06).

Dalam sambutannya, Kadispenda Dadang Suharto mengatakan menegaskan bahwa rotasi, promosi dan mutasi merupakan suatu hal yang lumrah di organisasi manapun, hal tersebut dilakukan untuk kepentingan organisasi. oleh karenanya rotasi, promosi dan mutasi di lingkungan Dinas Pendapatan dimana pun sama saja. Untuk Kepala Cabang (Kacab) dimana pun sama saja, demikian juga dengan pejabat struktural kemana pun sama saja.

“Mau di Pelabuhan Ratu, Indramayu, Bekasi, Cirebon sama saja. Di Dinas Pendapatan Daerah tidak ada cabang dinas atau unit kerja ‘mata air’ dan ‘air mata ,” tegasnya Kadispenda Dadang Suharto.

Kadispenda Dadang Suharto mengutip sambutan Gubernur Jawa Barat saat pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Selasa (28/06) lalu. Dalam kesempatan tersebut  Gubernur Ahmad Heryawan menegaskan  di lingkungan OPD Jawa Barat tidak ada OPD ‘mata air’ ataupun ‘air mata’.

Jabatan adalah sebuah titipan, bukan milik kita. Dan suatu saat akan diminta pertanggung jawaban baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga siapapun yang dimutasikan kemana pun harus ikhlas.

“Mari kita melaksanakan tugas-tugas jabatan dengan ikhlas dan sebaik-baiknya sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diemban,” ucap Kadispenda Dadang Suharto.

 

Serah Terima Jabatan di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Setelah menerima pengangkatan dan pemindahan pejabat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 921.2/Kep.667-BKD/2016, Selasa (28/6/2016) para pejabat terkait menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Aula Utama Kantor Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat, Kamis (30/6/2016).

H. Lili Iskandar, S.Sos,. M.Si (Kiri), Kepala CPDP Wilayah Kota Bandung II Prov Jabar merotasi Hj. Eem Sujaemah, SH., MM, (Kkanan) Kepala CPDP Wilayah Kabupaten Purwakarta Dispenda Jabar

H. Lili Iskandar, S.Sos,. M.Si (Kiri), Kepala CPDP Wilayah Kota Bandung II Prov Jabar merotasi Hj. Eem Sujaemah, SH., MM, (Kanan) Kepala CPDP Wilayah Kabupaten Purwakarta Dispenda Jabar

Sertijab dilaksanakan secara simbolis dari H. Lili Iskandar, S.Sos,. M.Si, Kepala CPDP Wilayah Kota Bandung II Prov Jabar kepada Hj. Eem Sujaemah, SH., MM, Kepala CPDP Wilayah Kabupaten Purwakarta Dispenda Jabar, serta Bambang Yanudi, SE., MM., Kepala Seksi Pembukuan dan Piutang Pendapatan pada Bidang Pendapatan I Dispenda Prov Jabar kepada Tita Ratna Juwita, SE.Ak, Pengolah Data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Seksi Regulasi dan Kerjasama pada bagian Rencana dan Pengembangan Dispenda Prov Jabar.

Bambang Yanudi, SE., MM., Kepala Seksi Pembukuan dan Piutang Pendapatan pada Bidang Pendapatan I Dispenda Prov Jabar kepada Tita Ratna Juwita, SE.Ak, Pengolah Data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Seksi Regulasi dan Kerjasama pada bagian Rencana dan Pengembangan Dispenda Prov Jabar

Bambang Yanudi, SE., MM., menyerahkan jabatannya sebagai Kepala Seksi Pembukuan dan Piutang Pendapatan pada Bidang Pendapatan I Dispenda Prov Jabar kepada Tita Ratna Juwita, SE.Ak. Sedangkan Bambang kini menjabat sebagai Kepala Seksi Penerimaan dan Penaginan pada CPDP Wilayah Kabupaten Bandung Barat Dispenda Jabar.

Dalam sambutannya, Kepala Dispenda Prov Jabar Dadang Suharto mengatakan bahwa jabatan apapun hakikatnya amanah dari Allah SWT, bukan milik kita.

“Jabatan adalah titipan bukan milik kita, dan suatu saat akan diminta pertanggung jawaban. Suatu saat akan datang dan pergi.” ucapnya.

Ia menambahkan jika pihaknya harus siap jika suatu saat nanti jabatannya akan berpindah. Menurutnya yang paling penting adalah melaksanakan tugas jabatan dengan penuh keikhlasan, bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tupoksi yang diemban.

“Saya berharap Kepala Cabang dapat bersinergi baik dan harmonis dengan Kepala Tata Usaha. Karena jabatan tersebut seperti pilot dengan co-pilot. Jika semuanya dibangun dengan baik, maka organisasi akan berjalan dengan baik, karena akan saling melengkapi kekurangan,” tutur Dadang.

Diakhir sambutannya, Dadang mengucapkan selamat kepada para pejabat yang telah diberikan tugas baru dan berharap seluruh Aparatur Sipil Negara dapat menjaga kebersamaan, kekompakan, soliditas, dan suasana kerja yang baik.

 

 

 

Layanan Samsat Tutup Selama Libur Hari Raya dan Cuti Bersama

Pelayanan Samsat akan tutup selama libur Hari Raya Idul Fitri dan Cuti Bersama. Hal tersebut ditegaskan oleh surat edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 003/47/Org tertangal 2 November 2015 perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama untuk tahun 2016.

Berdasarkan hasil koordinasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan Dirlantas Metro Jaya dan Polda Jawa Barat, maka pelayanan Samsat Jawa Barat akan tutup mulai tanggal 4 sampai 10 Juli 2016. Berikut informasi lengkapnya :

  1. Hari Senin dan Selasa, tanggal 4 dan 5 Juli 2016 adalah cuti bersama sebelum hari Raya Idul Fitri 1437H.
  2. Hari Rabu dan Kamis tanggal 6 dan 7 Juli 2016 adalah Hari raya Idul Fitri 1437H.
  3. Hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 cuti bersama  setelah Hari Raya Idul Fitri
  4. Hari sabtu dan Minggu tanggal 9 dan 10 Juli 2016 seluruh pelayanan Samsat termasuk Samsat Outlet dan Pelayanan lainnya diliburkan karena adanya pemeliharaan aplikasi jaringan pembayaran PKB.
  5. Hari libur tersebut pada poin 1 s/d 4 berlaku untuk seluruh pelayanan Samsat, termasuk Samsat Outlet dan Pelayanan Samsat lainnya.
  6. Pada Hari senin tanggal 11 Juli 2016 seluruh Pelayanan Samsat termasuk Samsat Outlet dan Pelayanan Samsat lainnya, kembali melaksanakan pelayanan sebagaimana mestinya.
  7. Pelayanan E-Samsat pada Bank BJB dan Bank BCA, Bank BNI, dan Bank BRI tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan pendaftaran oleh Wajib Pajak maka penetapan sanksi administratif ditetapkan sebagai berikut:

 

No

Jatuh Tempo PKB

Sanksi Administratif

Juli 2016

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Tanggal 3 Juli 2016

χ

2

Tanggal 4 Juli 2016

χ

3

Tanggal 5 Juli 2016

χ

4

Tanggal 6 Juli 2016

χ

5

Tanggal 7 Juli 2016

χ

6

Tanggal 8 Juli 2016

χ

7

Tanggal 9 Juli 2016

χ

8

Tanggal 10 Juli 2016

χ

9

Tanggal 11 Juli 2016

χ

Keterangan:
Tanda χ adalah Pengenaan Sanksi Administratif
Tanda √ adalah Tanggal tidak dikenakan sanksi administratif.

 

 

Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan di Lingkungan Dispenda

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan kembali melantik para pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Selasa (28/6’2016). Sebanyak 104 pejabat hadir di Gedung Aula Barat Gedung Sate untuk diambil sumpah dan dilantik.

Pengangkatan dan pemindahan juga terjadi di lingkungan Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat. Tercatat, 27 pejabat eselon III dan IV memiliki jabatan dan tanggung jawab yang baru. Berikut para pejabat dari Dispenda yang mendapat pengangkatan dan pemindahan :

  1. Dede Rusnawan, S.Pd., M.Si, Kepala Seksi Pembinaan dan Kepatuhan pada Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dispenda Prov Jabar menjadi Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi (CPDP) Wilayah Kota Cimahi Dispenda Prov Jabar
  2. Agus Restiawan, S.Sos, MM, Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan pada CPDP Wilayah Kabupaten Bandung Barat Dispenda Prov Jabar menjadi Kepala Seksi Pembinaan dan Kepatuhan pada Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dispenda Prov Jabar
  3. Djadja Sutedja, S.IP., MM, Kepala Subbagian Penerlengkapan Sekretariat Dispenda Prov Jabar menjadi Kepala CPDP Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis Dispenda Prov Jabar
  4. Priyo Adinugroho, S.STP. M.Si, Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendataan pada Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dispenda Prov Jabar menjadi Kepala Subbagian Perlengkapan Sekretaria Dispenda Prov Jabar
  5. Jimmi Damanik, S.STP., M.Si, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada CPDP Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan Dispenda Prov Jabar menjadi Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendataan pada Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dispenda Prov Jabar
  6. Hj. Neneng Ratna Komala, SE., MM, Kepala Seksi Peneriman dan Penagihan pada CPDP Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan Dispenda Prov Jabar menjadi Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Wilayah Kabupaten Bandung Barat Dispenda Prov jabar
  7. Tulus Arifan, S.IP, M.Si, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada CPDP Wilayah Kabupaten Garut Dispenda Prov Jabar menjadi Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan pada CPDP Wilayah Kota Bandung II Kawaluaan Dispenda Prov Jabar
  8. Tatang Suryana, SE, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada CPDP Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug Dispenda Prov Jabar menjadi Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada CPDP Wilayah Kabupaten Garut Dispenda Prov Jabar
  9. Epi Respiana, S.Sos, Pulahta Evaluasi dan Pelaporan Seksi Non Pajak Kendaraan Bermotor (Non-PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada CPDP Kabupaten Garut Dispenda Prov Jabar menjadi Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Pada CPDP Kabupaten Cirebon II Ciledug Dispenda Prov Jabar
  10. Kaniawati Dewi, SH., MM, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta Dispenda Prov Jabar menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha pada CPDP Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan Dispenda Prov Jabar
  11. Sri Endrayanie, S.IP., M.Si, Kepala Subbagian Tata Usaha pada CPDP Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan Dispenda Prov Jabar menjadi Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta Dispenda Prov Jabar
  12. Asep Rahmat, S.IP, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada CPDP Wilayah Kabupaten Pangandaran Dispenda Jabar menjadi Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan CPDP Wilayah Kota Banjar Dispenda Prov Jabar
  13. Genti Ernawati, SE, Petugas Pendaftaran Kendaraan Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor pada CPDP Wilayah Kabupaten Ciamis Dispenda Prof Jabar menjadi Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada CPDP Wilayah Kabupaten Pangandaran Dispenda Jab
  14. H. Lili Iskandar, S.Sos,. M.Si, Kepala CPDP Wilayah Kota Bandung II Prov Jabar menjadi Kepala CPDP Wilayah Kabupaten Purwakarta Dispenda Jabar
  15. Hj. Eem Sujaemah, SH., MM, Kepala CPDP Wilayah Kabupaten Purwakarta Dispenda Jabar menjadi Kepala CPDP Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta Dispenda Prov Jabar
  16. Drs. Agus Sugiono, M.Si, Kepala CPDP Wilayah Kabupaten Indramayu I Dispenda Prov Jabar menjadi Kepala CPDP Wilayah Kota Cirebon Dispenda Prov Jabar
  17. Drs. Islam Widya Hikmat, M.Si, Kepala CPDP Wilayah Kota Cirebon Dispenda Prov Jabar menjadi Kepala CPDP Wilayah Kabupaten Indramayu I Dispenda Prov Jabar
  18. Suparman, SP, Pelaksana Seksi Pembukuan dan Pelaporan Pajak Bidang Pajak Dispenda Prov Jabar menjadi Kepala Seksi Peneriman dan Penagihan CPDP Wilayah Kota Tasikmalaya
  19. H. Ade Irwan, S.Sos., M.Si, Kepala Subbagian Umum pada Sekretariat Dispenda Prov Jabar menjadi Kepala CPDP Wilayah Kabupaten Pangandaran Dispenda Prov Jabar
  20. Ramos Namora, S.Sos, Kepala Subbagian Tata Usaha Pada CPDP Wilayah Kota Bekasi Dispenda Prov Jabar menjadi Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendataan pada Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dispenda Prov Jabar
  21. Raden Gumiwan, S.IP., MM Kepala Subbagian Tata Usaha Pada CPDP Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu Dispenda menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha Pada CPDP Wilayah Wilayah Kota Bekasi Dispenda Prov Jabar
  22. Hepzi, SE, Kepala Pedataan dan Penetapan pada CPDP Wilayah Kabuaten II Sukabumi Pelabuhan Ratu Dispenda Prov Jabar menjadi Kepala Subbagian tata Usaha CPDP Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu Dispenda Prov Jabar
  23. Tata Takdir Schirussaat, SH., M.Si, Petugas Layanan Pendaftaran Kendaraan Seksi Pajak Kendaran BBNKB pada CPDP Wilayah Kabupaten Bekasi Dispenda Prov Jabar menjadi Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu  Dispenda Prov Jabar
  24. Eman Sulaeman, SE, Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak Seksi Non-PKB dan BBNKB pada CPDP Wilayah Kabupaten Sumedang Dispenda Prov Jabar menjadi Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan CPDP Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis Dispenda Prov Jabar.
  25. Yayi Rahmat, SE., MM., Pelaksana Seksi Pembinaan pada Bidang Pengendalian dan Pembinaan Dipenda Jawa Barat menjadi Kepala Seksi Pengendalian dan Pemuktahiran Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dipsenda Prov Jabar
  26. Bambang Yanudi, SE., MM., Kepala Seksi Pembukuan dan Piutang Pendapatan pada Bidang Pendapatan I Dispenda Prov Jabar menjadi Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan pada CPDP Wilayah Kabupaten Bandung Barat Dispenda Jabar
  27. Tita Ratna Juwita, SE.Ak, Pengolah Data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Seksi Regulasi dan Kerjasama pada bagian Rencana dan Pengembangan Dispenda Prov jabar menjadi Kepala Seksi Pembukuan dan Piutang Pendapatan pada Bidang Pendapatan I Dispenda Prov Jabar.

Buka Bersama Keluarga Dispenda Provinsi Jawa Barat

Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menggelar acara buka bersama di kantor pusat Jl. Soekarno Hatta No 528, Kota Bandung, Kamis (23/06).

Dalam sambutannya, Kepala Dispenda Prov Jabar Dadang Suharto menyampaikan terima kasihnya kepada para pekerja di lingkungan Dispenda Se Jawa Barat. Menurutnya di bulan Ramadhan ini, etos kerja karyawan Dispenda cenderung naik.

“Sampai saat ini, pendapatan kita telah mencapai 51% dari target APD, suatu berkah di bulan Ramadhan. Ini tidal lepas dari kerja kawan-kawan semua. Puasa tidak membuat etos kerja kawan-kawan semua turun, ini malah cenderung naik. Saya harap kinerja ini akan terus meningkat di bulan-bulan berikutnya,” ucap Dadang.

Sebelum memulai buka bersama, Dispenda Prov Jabar memberikan sumbangan kepada anak yatim dari Yayasan Hidayatul Muchlisin, Batununggal, Kota Bandung. Selain itu, acara yang bertempat di Masjid At – Taqwa Dispenda Prov Jabar ini juga diisi oleh siraman rohani dari KH. Tengku Maulana, MM.

Acara buka bersama  yang dihadiri oleh seluruh pejabat dan staff Dispenda se-Jabar ini, rutin dilakukan setiap bulan Ramadhan. Selain untuk silaturahmi, acara ini juga digunakan untuk bakti sosial.

 

BBNKB Gratis! Khusus Kendaraan Luar Provinsi Jawa Barat

Kabar gembira bagi wajib pajak (WP) yang ingin memutasikan kendaraannya ke wilayah Provinsi Jawa Barat. Dengan terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 973/400-Dispenda/2016, maka kendaraan luar provinsi yang ingin dimutasikan ke wilayah Provinsi Jawa Barat tidak akan dikenakan biaya atau gratis biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Menurut Keputusan Gubernur tersebut pemberian pembebasan BBNKB meliputi pembebasan pokok BBNKB bagi kendaraan yang proses mutasi masuk ke wilayah Provinsi Jawa Barat dan Pembebasan sanksi administratif berupa denda BBNKB.

Hingga Juni 2016, Jawa Barat sendiri memiliki jumlah kendaraan mencapai 15,2 juta. Dengan adanya pembebasan BBNKB untuk kendaraan luar provinsi, diharapkan dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) khususnya kendaraan luar provinsi yang beroperasi di Jabar.

Pembebasan BBNKB bagi kendaraan luar Provinsi Jawa Barat ini berlaku mulai tanggal 13 Juni sampai 30 Desember 2016. Syarat dan Tata Cara Mutasi Kendaraan dapat dilihat disini.

 

Penyederhanaan Pelayanan Publik Salah Satu Solusi untuk Menekan KTMDU

Penyederhanaan proses pelayanan publik (standar operasional dan sistem layanan), harus diikuti pula dengan penyederhanaan persyaratan-persyaratan pelayanan publik sehingga menjadi solusi untuk menekan angka Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU) di Jawa Barat, seperti diucapkan Kadispenda Provinsi Jawa Barat Dadang Suharto dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat di Aula Dispenda Provinsi Jawa Barat Jumat (10/06).

Tim Pembina Samsat Jawa Barat harus mampu memberikan layanan yang mudah, murah, cepat dan memotong birokrasi. Pernyataan tersebut berkaitan dengan data yang diungkapkan oleh Kadispenda Dadang Suharto yang menyebutkan dari 15,3 juta kendaraan bermotor yang ada di Jawa Barat, 12 juta diantaranya adalah kendaraan roda dua dan sisanya kendaraan roda empat. Dari Jumlah tersebut 30 persen masuk ke dalam kategori KTMDU.

“KTMDU menjadi pekerjaan rumah bagi tim Pembina Samsat,” ucap Kadispenda Dadang Suharto.

Namun sejauh ini pelaksanaan Operasi Gabungan (Opgab) yang dilakukan Dispenda bersama Polres dan Polresta di Jawa Barat mampu menekan angka kTMDU. Kadispenda Dadang Suharto menambahkan, indikator keberhasilan Opgab terlihat dari peningkatan bagi bea balik nama kedua (BBN II) yang di atas 55 persen. Selain operasi gabungan Dispenda pun bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas untuk melakukan penelusuran.

Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Sugihardi menambahkan, potensi KTMDU di Jawa Barat masih tinggi 44 Juta lebih kendaraan. Oleh karena itu penelusuran KTMDU yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas menjadi salah satu solusinya selain Opgab dan e-Samsat.

Petugas Bhabinkamtibmas dibekali telepon pintar yang dilengkapi aplikasi terkait data para Wajib Pajak (WP) sesuai nama dan alamatnya. Mereka akan mendatangi masyarakat wajib pajak (WP) yang menunggak pajak.

Menutup sambutannya, Kadispenda Dadang mengatakan memudahkan dan menyederhanakan pelayanan publik Jawa Barat merupakan prioritas utama.