Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyerahkan hasil evaluasi pelayanan publik yang dilaksanakan pada tahun 2021 bertempat di Hotel Intercontinental Jakarta, Selasa (8/3) kemarin.

Dalam sambutannya Menteri Pan-RB Tjahjo Kumolo mengingatkan pemerintah pusat maupun daerah harus konsisten meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Setiap aparatur negara harus mempunyai orientasi yang sama yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Tjahjo.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelayanan publik pada Pemerintah Daerah meraih nilai 3,58 atau kategori B (baik).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Pusat Pengelolaan Pendapatam Daerah (P3D) Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta (Samsat Bandung Timur) berhasil meraih penghargaan untuk kategori “Pelayanan Prima”.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pan-RB kepada Kepala Bapenda Jabar, Dr. Dedi Taufik, M.Si yang hadir didampingi oleh Kepala P3D Wilayah Kota Bandung III Soekarno hatta, N. Ida Hamidah, S.E., M.Si

Hatur Nuhun atas kepercayaannya.

Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi dan apresiasi bagi Kami untuk dapat melayani masyarakat lebih baik lagi.

Kepala Bapenda Jabar (kedua dari kiri) menerima penghargaan

Masyarakat Majalengka kini bisa membayar Pajak Kendaraan Bermotor sekaligus membeli produk Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM).

Karena sekarang telah ada pojok gerai Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) yang memasarkan produk-produk UMKM di ruang pelayanan Samsat Majalengka.

Dibukanya pojok Dekranasda ini merupakan salah satu langkah untuk mempromosikan hasil kerajinan dan UMKM yang ada di Kabupaten Majalengka ke masyarakat yang sedang membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kantor Samsat Induk Majalengka.

Hal ini mendapat apresiasi dari Kepala Bapenda Jabar, Dr. Dedi Taufik, M.Si.

“Ini langkah maju dalam memasarkan maupun mempromosikan hasil kerajinan dan produk UMKM Kabupaten Majalengka khususnya dan umumnya Jawa Barat, agar bisa menjangkau pasar lebih luas,” ungkap Dedi Taufik, Jumat (25/2/2022).

Lebih lanjut, Dedi Taufik menjelaskan bahwa dengan hadirnya pojok Dekranasda di kantor Samsat induk Majalengka merupakan bukti nyata komitmen dan keseriusan Bapenda Jabar dalam membantu UMKN dan hasil kerajinan untuk memperluas jangkauan pemasaran, khususnya bagi para WP.

“Konversi pemanfaatan Kendaraan Konvensional ke Kendaraan Listrik didukung Pemerintah dengan harapan memberikan dampak yang positif”, ujar Kepala Bapenda Jabar, Dr. Dedi Taufik, M.Si pada Kegiatan Wawancara secara Virtual yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universiras Indonesia (LPEM FEB UI), Selasa (1/3).

Wakil LPEM Bidang Pelatihan, Khoirunurrofik, Ph.D, sekaligus Ketua Tim Studi mengungkapkan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mendukung Pengurangan Emisi Karbon.

Didampingi oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Jabar, Dedi Taufik juga mengungkapkan bahwa peran Pemerintah Provinsi sebagai stabilitator perlu dijaga.

Seperti diketahui, sampai saat ini Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi primadona Pendapatan Daerah. Harus dicari potensi lain, Instensifikasi Pajak Daerah yang berasal dari Sektor Pajak Air Permukaan dapat diangkat menjadi primadona selain PKB.

Kepala Bapenda Jabar, Dr. Dedi Taufik, M.Si melaksanakan wawancara via daring dengan tim LPEM FB UI

“Kita perlu big data analytics/pendekatan ilmiah untuk mendapatkan sebuah kebijakan yang optimal. Menganalisa pengambilan keputusan dalam peningkatan Pendapatan melalui pemanfaatan data yang ada” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl, S.E., M.Eng pada saat memberikan Sambutan Pembukaan Kick Off Meeting Rangkaian Forum Perangkat Daerah secara hybrid, Jumat (18/2).

Bapenda Jabar melaksanakan Forum Perangkat Daerah dengan Tema Pemulihan Ekonomi Melalui Digitalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang diikuti oleh Internal Bapenda Jabar bersama Mitra Kepolisian, Jasa Raharja, Perbankan, Jaswita, BPH Migas maupun Perangkat Daerah yang lainnya.

Sementara itu Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasim Adnan, S.Ag menyatakan mengapresiasi Forum Perangkat Daerah ini, semoga menjadi referensi untuk pemulihan Ekonomi, maju terus Jawa Barat Juara Lahir Batin.

“Pengelolaan Pendapatan harus mengedepankan Kolaborasi, yang diawali dengan kepercayaan dan sinergitas. Kedepannya pelayanan akan didorong untuk full digital dengan membentuk Komitmen Bersama Perangkat Daerah dan Stakeholders” tutur Kepala Bapenda Jabar, Dr. Dedi Taufik, M.Si.

Sejumlah Narasumber juga menyampaikan Materi mengenai Strategi, Implementasi, dan Optimalisasi dalam hal pemulihan Ekonomi, di antaranya: Staf Ahli Menteri Keuangan Kementria Keuangan RI, Direktur Pendapatan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPH Migas, GAIKINDO, Kasi STNK Sub Dit Regident Polda Jabar dan Polda Metro Jaya.

“Pemulihan Ekonomi menuntun Kita untuk bertransformasi menyiapkan segala sesuatu dari sekarang kemudian berubah, atau terdisrupsi, kaget kemudian tertinggal” pungkas Setiawan.