Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat (Bapenda Jabar) kembali memjalankan program diskon dan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga bulan Desember mendatang.

Untuk mendapatkan keringanan dalam program pemutihan dan diskon pajak ada beberapa persyaratan yang harus menjadi perhatikan wajib pajak. Program tersebut berjalan mulai 16 oktober sampai 16 Desember tahun 2023. Demikian disampaikan Kepala Bapenda Jawa Barat, Dedi Taufik, Senin (16/10/2023).

“Program ini merupakan langkah untuk mengoptimasi pajak daerah. Kemudian juga demi memberi kemudahan terhadap masyarakat,” katanya.

“Ayo manfaatkan relaksasi pajak ini sebaik mungkin. Dari hasil evaluasi, program ini dapat menyentuh kesadaran para masyarakat untuk membayarkan kewajibannya,” jelasnya.

Dedi Taufik menuturkan, dalam pelaksanaan program ini, ada dua kemudahan dalam membayar pajak. Yakni diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke-2 (BBNKB II).

Kemudian keringanan pemutihan pajak kendaraan bermotor mencakup bebas denda pajak kendaraan bermotor dan bebas tunggakan PKB Tahun ke-5.

Program tersebut hanya berlaku terhadap kendaraan yang memenuhi ketentuan dan syarat. Tentunya sesuai juga dengan aturan Bapenda Jabar pada periode berjalan saat ini.

Kemudian program diskon pajak ini terbagi menjadi beberapa kategori dengan syarat-syarat yang berlaku.

Pertama: pada saat tanggal jatuh tempo sampai dengan 30 hari, sebesar 2%.

Kedua: pada saat tanggal jatuh tempo lebih dari 30 hari sampai dengan 60 hari, sebesar 4%.

Kemudian pada saat jatuh tempo lebih dari 60 hari. Sampai dengan 90 hari, sebesar 6%.

Persyarat berikutnya. Pada saat jatuh tempo lebih dari 90 hari sampai dengan 120 hari, sebesar 8% dan/atau terakhir, pada saat tanggal jatuh tempo lebih dari 120 hari sampai dengan 180 hari, sebesar 10%.

“Sedangkan diskon BBNKB ke-1 (BBNKB I), pengurangan sebagian Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan Pertama, sebesar 2,5%. Demikian program Bapenda Jabar mengenai diskon dan pemutihan pajak,” pungkasnya.

Modernisasi menjadi arah kebijakan layanan registrasi dan identifikasi Korlantas POLRI ke depan. Layanan STNK, BPKB dan SIM akan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital berbasis Mobile dan Stasioner, menjadi topik Rapat ANEV Korlantas POLRI di Makasar, Kamis (12/10).

Dedi Taufik sebagai Kepala Bapenda Jabar sekaligus Ketua APPDI memberikan materi Transformasi Layanan Samsat di Jawa Barat yang didukung oleh Dirlantas Polda Jabar dan Polda Metro Jaya.

Pada kesempatan tersebut, Dedi Taufik memberikan apresiasi terhadap korlantas POLRI atas pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung layanan Samsat di Jawa Barat.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Dedi Taufik menginstruksikan agar semua jajarannya di 34 samsat se-Jabar berperan aktif dan berkolaborasi membantu warga meringankan dampak kekeringan, dengan menyediakan air bersih.

“Masalah kebutuhan air saat kemarau ini menjadi penting, karena ini salah satu kebutuhan primer. Kami dari Bapenda siap berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Dedi di Bandung, Selasa (10/10/2023).

“Maka, kami dari Bapenda sudah menginstruksikan kepada kepala Samsat untuk berkoordinasi dengan aparat pemerintah atau stakeholder setempat jika ada warga yang membutuhkan air,” jelasnya.

Contohnya tim pembina Samsat Ciamis dan tim pembina Samsat Majalengka dan bjb yang sudah mendatangi beberapa wilayah yang kekurangan air.

Salah satu daerah yang didatangi tim pembina Samsat Majalengka adalah Desa Cisambeng, Kecamatan palasah serta ke Desa Bongas Kulon dan Bongas Wetan.

Tim pembina Samsat Majalengka mengirimkan 17 mobil tangki air PDAM dengan kapasitas 6.000 liter. Semua itu terlaksana hasil Kerjasama dengan Satlantas Majalengka, Perwakilan Jasa Raharja Wil.Cirebon dan Bank BJB Cabang Majalengka.

Untuk tim pembina Samsat Ciamis, menyalurkan bantuan distribusi air bersih ke Desa Sukamantri, Kecamatan Panjalu. Semua ini akan berjalan di semua daerah. Tentu ini bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kekeringan ini,” ungkap Dedi.

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin pun menyoroti masalah kekeringan di beberapa daerah. Salah satunya di Bekasi. Untuk urusan ini, pihaknya sudah mendistribusikan 5 juta liter air bersih. Jumlah itu akan terus bertambah.

Di sisi lain, agar krisis air bersih ini tidak kembali terulang pada musim kemarau mendatang, ia mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur penunjangnya sudah disiapkan. Mulai dari perencanaan pembangunan bendungan hingga embung-embung dan juga sumur resapan.

Namun ia mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga kebersihan lingkungan selama musim kemarau ini, utamanya kebersihan drainase, sehingga ketika musim penghujan datang, drainase tidak tersendat dan mengakibatkan banjir.

“Untuk infrastruktur itu pasti ada, kalau bendungan perlu waktu. (Ada pula) Sumur resapan, embung-embung, ini sudah termasuk yang diprioritaskan untuk dibangun di Bekasi ini,” kata Bey.

“Dan kita juga harus ingat, pada saat kekeringan seperti ini kita juga jangan terlena. Kita harus membersihkan lingkungan, jangan sampai nanti pada saat kekeringan, kering, pada saat hujan malah banjir,” lanjut Bey.

 

Dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Indonesia Bersih, Bapenda Jabar membagikan misting dan tumbler pada rapat evaluasi di lingkungan Bapenda Jabar, Senin (9/10).

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi dampak sampah plastik. Harapannya, dengan terbiasa menggunakan misting dan tumbler maka akan berhenti menggunakan berbagai sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik yang memimpin langsung rapat evaluasi juga mengatakan, untuk mengurangi dampak buruk kekeringan, diharapkan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) mengidentifikasi daerah-daerah yang terkena dampak kekeringan dan memberikan bantuan terhadap daerah yang mengalami krisis air.

Selain itu, Dedi menyampaikan strategi optimalisasi pendapatan Dana Insentif Daerah melalui penggunaan produk dalam negeri, percepatan belanja daerah, dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, stunting, dan penurunan inflasi daerah.

Kita harus terus berbenah diri melalui evaluasi dan melakukan peningkatan kegiatan untuk mencapai target pendapatan, ungkap Dedi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik mewakili Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) P2DD Tahun 2023, Jakarta, Selasa (3/10).

Rakornas yang dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin, mengusung tema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju”.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI menekankan sejumlah arahan strategis untuk mengakselerasi digitalisasi transaksi Pemda dan mendukung akuntabilitas Keuangan Daerah. 

Pertama, mendorong Pemda untuk menetapkan regulasi pendukung pasca penetapan UU 1/2022 dan regulasi terkait penguatan P2DD;

Kedua, mendorong Inovasi dan Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah;

Ketiga, mengoptimalisasi Pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Satelit Satria untuk mendukung peningkatan jaringan;

Keempat, memperkuat Ekosistem Digital Bank Pembangunan Daerah dalam mendorong digitalisasi transaksi Pemda;

Kelima, memperkuat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan transaksi Pemda.

Rakornas P2DD merupakan forum tertinggi antara pimpinan Kementerian/Lembaga anggota Satgas P2DD dan seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TP2DD untuk sinkronisasi kebijakan strategis di level pusat dan daerah.