Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat akan terus lakukan optimalisasi dan peningkatan struktur data dan memperbarui database Dispenda. Hal itu diharapkan dapat menekan bahkan menghilangkan tindak curang pelaku korupsi dalam kepemilikan kendaraan bermotor. Selengkapnya
Plt Kepala Dispenda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, menyampaikan rasa bangga dapat ikut berperan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baginya, hal itu adalah kehormatan untuk menjadikan Indonesia tanpa korupsi.
Kerjasama berupa pertukaran data dan informasi kedaraan bermotor ini diharapkan dapat menekan para koruptor yang menyembunyikan uang haramnya tersebut dari para penegak hukum. Pertukaran tersebut pun diharapkan dapat mempermudah KPK dalam mengusut para koruptor.
“Kami merasa bangga atas kepercayaan KPK untuk dijadikan mitra dalam pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi yang belakangan makin rumit dan intensitasnya meningkat,” kata Iwa.
Menurut Iwa, aset-aset yang banyak disembunyikan, salah satunya adalah harta tidak bergerak dan kendaraan bermotor. Selain itu, kerjasama pun untuk repatriasi asset milik negara yang telah dicuri oleh koruptor.
“Kita akan merancang sistem teknologi informasi yang memudahkan akses informasi secara cepat dan praktis. Kami juga akan menentukan person in charge yang akan mengelola kerjasama ini,” tegasnya.***
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, kerana di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangunkan kesempatan untuk berhasil”
Buya HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah)
Seiring perkembangan teknologi dan kemajuan zaman, Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat terus berinovasi untuk memberikan kemudahan dan pelayan prima bagi wajib pajak. Selain samsat keliling dan otlet samsat, layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ dapat dilakukan di Drive Thru. Selengkapnya
Plt. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa Barat, Iwa Karniwa menuturkan pihaknya menargetkan pajak rokok tahun ini diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun. Hal itu sebagai salah satu langkah peningkatan kemampuan daerah dalam pelayanan publik, khususnya kesehatan.
Selain itu, diharapkan meningkatnya pajak rokok sebagai salah satu langkah pengendalian dampak negatif rokok. Sebab, di Indonesia perokok meningkat dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara ASEAN.
“Target pendapatan di 2014 ini, kita targetkan naik signifikan. Salah satunya terbesar dari kendaraan. Pendapatan pun diperoleh dari retribusi dan pajak rokok,” kata Iwa.
Selain target meningkatnya pajak rokok, Iwa mengaku pihaknya akan menjemput para wajib pajak kendaraan bermotor untuk dilakukan sensus. Langkah tersebut pun akan melibatkan perangkat pemerintah hingga kecamatan dan desa.
“Kita akan melakukan sensus kendaraan untuk meningkatkan raihan pajak kendaraan. Sensus ini kita akan memanfaatkan petugas Dispenda yang ada di 34 cabang di Jabar. Selain itu, akan bekerjasama dengan kepala daerah hingga tingkat lurah dan camat,” jelasnya.***
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa Barat akan mengoptimalkan perolehan pajak air permukaan. Hal itu dilakukan bukan semata mencari pendapatan daerah, tetapi untuk mengendalikan dan ikut menjaga lingkungan di Jawa Barat.
Plt. Dispenda Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan pihaknya adalah berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jabar dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurutnya, koordinasi tersebut dilakukan terkait regulasi pemanfaatan air tanah. Karena, selama ini masih terjadi perbedaan persepsi terkait pajak permukaan air. Apalagi, setiap air yang dimanfaatkan oleh organisasi, masyarakat, atau perusahaan, dipastikan menjadi objek pajak.
“Perlu pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah pusat dan dinas terkait lainnya untuk menyamakan persepsi. Ini juga demi menjaga lingkungan di Jawa Barat,” kata Iwa.
Lebih lanjut pihaknya berharap, surat izin pengambilan air (SIPA) bisa diperjelas sehingga potensi dari air permukaan bisa lebih tergali. Pihaknya pun akan mengembangkan pengelolaan terhadap sejumlah aset milik Pemprov Jabar lainnya.
“Misalnya lapang golf di Jatinangor, dan lahan di depan Gasibu. Itu yang dioptimalkan. Target pendapatan tahun 2014 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Target kita adalah Rp19,9 trilyun. Salah satunya terbesar dari kendaraan. Pendapatan pun diperoleh dari retribusi dan pajak rokok,” pungkasnya. ***
“Kesadaran adalah matahari, Kesabaran adalah bumi, Keberanian menjadi cakrawala dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata”. – WS Rendra –
Pada 2014, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp 13,042 triliun atau naik sekitar 30% dibanding PAD 2013. Kontributor signifikan penambah PAD 2014 diproyeksikan dari berbagai pajak sektor kendaraan bermotor juga pajak rokok.
“Sedangkan untuk pendapatan daerah, yaitu PAD ditambah dengan dana perimbangan dan dari pos lain-lain pendapatan yang sah, tahun ini ditargetkan sebesar Rp 15,878 triliun,” ujar Plt. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jabar, Iwa Karniwa, dalam Forum OPD Dispenda Jabar, Rabu (19/3/2014).
Iwa yang juga Asisten IV Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Jabar, menjelaskan, proyeksi dari pajak daerah sebesar Rp 12,215 triliun, pendapatan dari pos retribusi Rp 57,667 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 273,4 miliar, dan dari hasil lain PAD yang sah sebesar Rp 495,889 miliar.
Sementara, berkaitan dengan pajak daerah, rinciannya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 4,43 triliun, Bea Balik Nama Kendaraaan Bermotor (BBNKB) Rp 4,265 triliun, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPNKB) Rp 1,91 triliun, pajak air permukaan Rp 40,29 miliar, dan dari pajak rokok sebesar Rp 1,578 triliun.
“Untuk mendukung peningkatan PAD ini, kami sudah melakukan reformasi struktural di lembaga-lembaga yang menangani pendapatan,” ucapnya.
Menurut Iwa, salah satunya adalah menjadikan Dispenda sebagai koordinator pendapatan daerah sepenuhnya. Sehingga pencatatan pendapatan yang sebelumnya terpisah di Dispenda, Biro Keuangan, dan Kas Daerah, saat ini semuanya terintegrasi di bawah koordinasi Dispenda Jabar.
Selain itu, operasional 34 kantor cabang di daerah-daerah, juga mengalami perubahan sistem kerja. Semula pembagian kerjanya didasarkan pada jenis-jenis pendapatan, saat ini dirubah menjadi berorientasi pada proses. Sebagai contoh untuk jabatan kepala seksi hanya dikenal Kasi Pendataan dan Penetapan, serta Kasi Penerimaan dan Penagihan. “Hasilnya sudah mulai dirasakan, beban kerja masing-masing bagian menjadi lebih ringan karena lebih fokus. Sehingga berbagai pencatatan relatif menjadi lebih cepat dan akurat,” sahutnya.
Survey kendaraan bermotor untuk meningkatkan PAD, dituturkan Iwa, sedang dilakukan di seluruh wilayah di Jabar. Tujuannya, sambungnya, untuk mengetahui berapa yang masih digunakan, sehingga bisa diketahui berapa yang belum membayar kewajibannya. “Ini perlu dilakukan karena di Jabar tidak ada pembatasan tahun kendaraan seperti di Singapura, misalnya umur kendaraan lebih dari lima tahun langsung dicoret. Di Jabar kendaraan sajak jaman dulu sampai sekarang masih masuk pencatatan,” paparnya.
Berdasarkan data yang ada, ungkap Iwa, di seluruh wilayah Jabar terdapat 12.544.000 kendaraan bermotor. Secara peruntukan terdiri dari 12.345 kendaraan pribadi, 144.118 kendaraan pribadi, dan 85.572 kendaraan dinas pemerintah.
Sedangkan dari jenis kendaraan terbagi atas sedan/minibus sebanyak 1.326.000 unit, bus/mikrobus 25.532 unit, truk 424.500, alat berat 32 unit, dan sepeda motor (roda 2 dan roda 3) sebanyak 10.767.000 unit.
“Mudah-mudah sebelum akhir tahun survey bisa selesai. Sehingga data bersih kendaraan bermotor di Jabar bisa segera didapat. Artinya akan bisa diketahui berapa jumlah yang sudah membayar dan berapa belum memenuhi kewajibannya. Kalau sudah ada data bersih, proses penagihan bisa dilakukan dengan lebih efektif,” tandas Iwa.***
“Kesadaran adalah matahari, Kesabaran adalah bumi, Keberanian menjadi cakrawala dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata”. – WS Rendra –
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat memperkirakan ada sekitar 2 juta kendaraan di Jabar yang belum memenuhi wajib pajak. Terkait itu, Dispenda akan melakukan sensus kendaraan dalam jangka waktu dekat.
“Kita akan melakukan sensus kendaraan untuk meningkatkan raihan pajak kendaraan. Apalagi ada sekitar 2 juta kendaraan yang selama ini belum membayar pajak,” ujar Plt. Kepala Dispenda Jabar, Iwa Karniwa, Rabu (19/3).
Iwa yang juga Asisten Daerah IV Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Jabar, mengatakan, berdasarkan informasi saat ini ada sekitar 12,4 juta unit kendaraan yang beredar di wilayah Jabar. Hal itu meliputi motor dan mobil. Namun demikian, pihaknya memperkirakan jumlah tersebut terlalu banyak. Dispenda, sambungnya, memperkirakan saat ini ada sekitar 10,5 juta unit kendaraan yang beredar. Hanya saja, dari 10,5 juta unit kendaraan tersebut masih banyak yang belum membayar pajak. Pihaknya pun mencatat ada sekitar 2 juta unit kendaraan yang selama ini belum membayar pajak.
“Kita perkirakan dari 10,5 juta unit kendaraan tersebut hanya sekitar 8,5 juta unit kendaraan yang sudah bayar pajak, sementara sisanya sekitar 2 juta unit itu belum bayar pajak. Oleh karena itulah yang 2 juta unit ini akan kita kejar,” jelasnya.
Ia menilai, hal tersebut adalah hal yang sangat serius sehingga untuk mengantisipasi itu, pihaknya berencana melakukan sensus kendaraan dalam jangka waktu dekat ini. Pada pelaksanaannya, lanjut Iwa, sensus kendaraan sendiri akan mengusung sistem jemput bola. Dimana petugas Dispenda akan mendatangi masyarakat yang belum membayar pajak kendaraan langsung ke alamat rumahnya. Petugas pun akan menginformasikan dan menagih pajak kepada yang bersangkutan.
“Dalam sensus ini kita akan memanfaatkan petugas Dispenda yang ada di 34 cabang di Jabar. Selain itu, mereka juga akan mengintruksikan kepala daerah hingga tingkat lurah dan Camat. Lurah dan Camat akan mendampingi karena mereka yang lebih tahu,” lanjut Iwa.
Dipaparkan Iwa, sensus itu dilakukan guna memperbaiki data sebelumnya. Selain itu, dia berharap masyarakat yang memiliki kendaraan bisa membayar pajak dengan benar. Sensus kendaraan sendiri dilakukan kepada masyarakat golongan menengah yang memiliki kendaraan roda dua, roda empat maupun roda tiga.
“Yang memiliki mobil itu golongan masyarakat menengah, sehingga tidak berpengaruh secara ekonomi. Sasaran kita menengah keatas. Tetapi untuk detilnya setelah Oktober 2014 nanti, berapa totalnya kendaraan di jawa barat ini. Pada dasarnya Ini belum pernah sensus dilakukan dari rumah ke rumah,” urai Plt. Kadispenda.
Pelayanan Samsat keliling yang dilakukan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Salah satunya yang hadir setiap hari Minggu di Car Free Day Dago.
Samsat keliling ini merupakan layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola. Artinya, pemilik kendaraan atau wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat dapat lebih mudah menjangkau layanan ini.
Salah satu warga Bandung yang melakukan pembayaran pajak tahunan, Zeda Komara, mengaku senang dan tidak kerepotan dalam membayar pajak. Terlebih dengan adanya di CFD Dago membuat dirinya bisa sambil menikmati hari minggu dengan berolahrga.
Siswa sekolah menengah atas negeri di Bandung ini mengaku, Samsat keliling pun prosesnya lebih cepat dan tidak ribet.
“Kalau persyaratan sama seperti di kantor Samsat. Tapi kalau di Samsat keliling loketnya tidak sebanyak di kantor Samsat. Yang penting sih, bisa santai sambil olahraga kalau minggu di CFD,” ungkapnya. ***
Dunia politik dan perempuan sangat berkaitan, tidak hanya lingkup formal, namun nonformal pun sama. Demikian disampaikan oleh Ketua Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan dalam acara sosialisasi Pemilu 2014 Bagi Anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Barat, termasuk Dharma Wanita Dinas Pendapatan Provinsi Jabar, di Gedung Pusdai Bandung, Kamis (13/3).
Netty mencontohkan, ketertarikan perempuan di ruang informal bisa dicontohkan di keluarga masing-masing, seperti mengenalkan politik ataupun sistem pemerintahan kepada anak masing-masing. Sementara ruang formal adalah medium politik prastis misalnya menjadi anggota legislative. Pada akhirnya, baik di ruang formal/informal, Netty berharap perempuan dapat memahami peranan perempuan dalam dunia politik.
Acara yang digagas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat ini, menurut Netty sangat penting. Apalagi, perempuan menempati setengah penduduk di masyarakat. “Perempuan punya andil dalam sistem demokrasi. Contohnya, dalam pemilihan setidaknya perempuan dapat terlibat mendorong dan mendukung orang dalam proses perbaikan,” jelas Netty.
Netty berharap dengan dilaksanakannya Pemilu 2014 nanti seluruh perempuan Jawa Barat, terlebih DWP Provinsi Jawa Barat, dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu dengan memilih yang tepat betul-betul dapat mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik.
“Kita harus berperan aktif mendukung orang dalam proses perbaikan serta menghalangi orang dalam menghambat proses perbaikan,” tegasnya. ***
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat melaksanakan sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja PNS di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Kamis (6/3). Penilaian prestasi kerja PNS ini bertujuan menjamin objektifitas pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Prestasi kerja dihitung berdasarkan realisasi kerja yang dicapai terhadap Sasaran Kerja Pegawai (SKP) masing masing PNS. Dengan begitu, hanya pegawai yang berprestasi yang berhak memperoleh nilai baik.
Perwakilan dari BKD Jawa Barat dalam pemaparannya mengatakan, Sasaran Kerja Pegawai memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai. Sesuai dengan tupoksi, wewenang , tanggung jawab dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Penilaian prestasi kerja terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai (SKP) dan perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam satu tahun dengan bobot nilai SKP 60 persen dan bobot nilai perilaku kerja 40 persen. SKP itu akan menjadi semacam kontrak kerja seorang PNS terhadap atasannya. Adapun penilaiannya dihitung berdasarkan realisasi kerja terhadap kontrak kerja tersebut. ***
