DINILAI HOTELNYA KALAH SAING | PEGAWAI TERANCAM PHK | NGADU KE KDM DAN WALKOT DEPOK
DEPOK – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), merespons cepat keluhan puluhan pegawai Hotel Bumi Wiyata, Depok, yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak menyusul penutupan operasional hotel akibat menurunnya tingkat hunian. Bersama Wali Kota Depok, Mohammad Idris, KDM berkomitmen untuk segera memfasilitasi negosiasi antara pihak manajemen hotel dan para pekerja.
Pertemuan KDM dengan perwakilan serikat pekerja Hotel Bumi Wiyata berlangsung dalam suasana santai dan kekeluargaan, di mana keluh kesah pekerja didengar langsung oleh Gubernur dan Wali Kota Depok. Para pekerja mengungkapkan bahwa pihak hotel telah menghentikan operasionalnya sementara waktu karena ketidakmampuan membiayai operasional, yang diklaim sebagai dampak dari kalah saing dengan hotel-hotel baru yang lebih modern.
KDM berdialog dengan pegawai Hotel Bumi Wiyata Depok
Persaingan Hotel Baru dan Tuntutan Hak Pesangon
“Faktor menurunnya (hunian) mungkin karena hotel tua ya, usianya sudah 32 tahun, sedangkan sekarang banyak hotel baru yang lebih murah dan ‘seksi’ kekinian,” ujar salah satu perwakilan pekerja kepada KDM.
Puncak dari permasalahan ini adalah ketika pihak perusahaan menerbitkan Surat Keputusan (SK) PHK secara sepihak pada 28 Agustus 2026, hanya selang sehari setelah adanya perjanjian bersama terkait penyelesaian tunggakan upah pekerja. Akibatnya, sejak Juli 2026, para pekerja sudah tidak lagi menerima gaji bulanan.
Tuntutan utama para pekerja adalah kejelasan mengenai besaran uang pesangon. Pihak manajemen sejauh ini baru menawarkan pesangon sebesar 0,5 kali dari ketentuan aturan (setengah dari nilai seharusnya) dan itupun dengan skema dicicil
KDM: Hari Rabu Kita Pertemukan di Kantor Wali Kota
Menanggapi peliknya permasalahan ini, KDM berjanji akan memfasilitasi negosiasi antara kedua belah pihak secepat mungkin. Ia menginstruksikan Wali Kota Depok dan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Depok untuk mengatur jadwal mediasi.
“Rabu depan kita undang perusahaannya untuk bernegosiasi di ruangan Wali Kota Depok. Sebelum nego makan dulu biar tidak panas,” tegas KDM memberikan arahan. KDM menyoroti lambannya respons dari pengawas ketenagakerjaan setempat dan meminta jajarannya untuk bekerja lebih cekatan. “Jangan sampai gubernur tuh yang nanganin (langsung), urusan saya terlalu banyak ini,” tegurnya kepada Kadisnaker Depok yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Bursa Kerja Online di Depok untuk Kurangi Pengangguran
Di sela-sela diskusi penyelesaian sengketa ketenagakerjaan ini, KDM juga menyampaikan rencana inovatifnya untuk menggelar ‘Bursa Kerja Live’ berbasis online, yang akan diuji coba di Depok pada minggu depan. Sistem ini dirancang untuk memudahkan warga mengakses informasi lowongan pekerjaan secara real-time dan transparan.
“Kita akan umumkan seluruh lowongan kerja yang ada di Depok. Perusahaannya apa, jurusannya apa. Jadi warga bisa langsung mengirimkan permohonan lamaran secara online. Nanti kalau sudah lulus tahap awal, baru mengurus persyaratan administrasi. Jangan belum lulus sudah (disuruh) ngurus persyaratan,” jelas KDM.
Pertemuan tersebut ditutup dengan pesan semangat dari KDM kepada para pekerja yang masih berjuang menuntut haknya, serta bantuan ongkos pulang yang diberikan secara spontan oleh Wali Kota Depok kepada para perwakilan pekerja yang hadir.
sumber: https://www.youtube.com/watch?v=U4P2Cnu7GE4
