Sebagai bagian dari Masyarakat Internasional, Indonesia telah melakukan kerjasama dan kesepakatan dalam kerangka hubungan bilateral, regional, maupun multilateral. Sebagai salah satu bentuk kerjasama regional, Indonesia sebagai anggota ASEAN telah menyepakati dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau dalam bahasa Inggris disebut ASEAN Economic Community (AEC) yang bertujuan untuk menjadikan ASEAN kawasan yang stabil, makmur dan kompetitif. Untuk […]
Demi meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya wajib pajak (WP) pajak kendaraan bermotor (PKB), Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat akan menyerahkan satu unit mobil Samsat Keliling (Samkel) kepada 34 Cabang Dispenda. Mobil Samling ini adalah program yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov Jabar tahun 2015. Hal tersebut diutarakan oleh Kepala Bidang Pendapatan I […]
Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016, Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Pembahasan Potensi Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), Rabu (6/1/2016). Rapat kali ini lebih menekankan kepada data rekapan KTMDU dari tahun 2013 hingga tahun 2015 untuk menghasilkan data yang valid. Semua cabang Dispenda Se – Jabar sudah memasukan data […]
Meski telah menyiasati tunggakan pajak kendaraan dengan program-program dan inovasi pembayaran pajak, seperti e-Samsat, Samsat Keliling (Samling), Samsat Gendong (Samdong), hingga razia gabungan, kesadaran wajib pajak (WP) di Bogor masih dinilai rendah. Samsat Kota Bogor mencatat ada 61.285 kendaraan yang masih menunggak pajak. Hal tersebut diamini oleh Kasi Penerimaan dan Penagihan Pajak di Samsat Bogor, […]
Ada yang berbeda pada Apel pertama di tahun 2016 ini di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provoinsi Jawa Barat, yang mana seluruh pegawainya menggunakan seragam Linmas (Perlindunan Masyarakat), Senin (4/1/2016) Penggunaan seragam Linmas di lingkungan Dispenda Jabar ini merupakan instruksi Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 99 Tahun 2015. Pemimpin Apel pagi, Kepala […]
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan melakukan rasionalisasi jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Caranya adalah dengan mengurangi jumlah PNS yang saat ini mencapai 4,5 juta. Rencana rasionalisasi ini sendiri sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan berkelas dunia, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta yang memiliki pelayanan […]
