Sebagai upaya pencegahan adanya sengketa pajak antara wajib pajak dengan pejabat atau aparatur pajak (fiskus), Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat belajar ke dua provinsi yang pernah mengalami hal tersebut, yakni di Jawa Tengah dan Nusa Tenggawa Barat (NTB).
Bandung – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jabar diharapkan bisa beroperasi Oktober tahun ini guna pembayaran elektronik, seperti SMS Banking, untuk sejumlah pengurusan pajak di wilayahnya.
Aplikasi penunjang elektronik samsat (e-samsat) masih dalam proses. Ditargetkan semuanya selesai awal tahun 2015. Demikian disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa.
Selama ini, di daerah manapun, pola pendapatan bagi pemerintah daerah (entah provinsi maupun kota/kabupaten) relatif sama dan seragam. Dan ini sudah berlangsung sudah sedemikian lamanya. Terutama melalui pajak daerah, retribusi daerah, maupun denda, maka pola maupun jumlah pendapatan pemda sudah terpolakan. Yang jadi pembeda adalah targetnya yang berbeda di setiap tahunnya.
Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat teken MoU dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), di Aula Dispenda Jabar, Jumat (23/5). Penandatanganan dilakukan Plt. Kadispenda Jabar Iwa Karniwa dan Pemimpin Divisi Institutional Banking Bank BJB Sri Asri Wulandari, serta disaksikan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank BJB Zaenal Aripin.
PT Bank Pembangunan Daerah/ Bank bjb dan Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jabar menjalin nota kesepahaman guna meningkatkan pelayanan ke masyarakat Jabar, Jumat (23/5).
