Dispenda Akan Sensus Kendaraan di Jabar

/dalam oleh

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat memperkirakan ada sekitar 2 juta kendaraan di Jabar yang belum memenuhi wajib pajak. Terkait itu, Dispenda akan melakukan sensus kendaraan dalam jangka waktu dekat.

“Kita akan melakukan sensus kendaraan untuk meningkatkan raihan pajak kendaraan. Apalagi ada sekitar 2 juta kendaraan yang selama ini belum membayar pajak,” ujar Plt. Kepala Dispenda Jabar, Iwa Karniwa, Rabu (19/3).

Iwa yang juga Asisten Daerah IV Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Jabar, mengatakan, berdasarkan informasi saat ini ada sekitar 12,4 juta unit kendaraan yang beredar di wilayah Jabar. Hal itu meliputi motor dan mobil. Namun demikian, pihaknya memperkirakan jumlah tersebut terlalu banyak. Dispenda, sambungnya, memperkirakan saat ini ada sekitar 10,5 juta unit kendaraan yang beredar. Hanya saja, dari 10,5 juta unit kendaraan tersebut masih banyak yang belum membayar pajak. Pihaknya pun mencatat ada sekitar 2 juta unit kendaraan yang selama ini belum membayar pajak.

“Kita perkirakan dari 10,5 juta unit kendaraan tersebut hanya sekitar 8,5 juta unit kendaraan yang sudah bayar pajak, sementara sisanya sekitar 2 juta unit itu belum bayar pajak. Oleh karena itulah yang 2 juta unit ini akan kita kejar,” jelasnya.

Ia menilai, hal tersebut adalah hal yang sangat serius sehingga untuk mengantisipasi itu, pihaknya berencana melakukan sensus kendaraan dalam jangka waktu dekat ini. Pada pelaksanaannya, lanjut Iwa, sensus kendaraan sendiri akan mengusung sistem jemput bola. Dimana petugas Dispenda akan mendatangi masyarakat yang belum membayar pajak kendaraan langsung ke alamat rumahnya. Petugas pun akan menginformasikan dan menagih pajak kepada yang bersangkutan.

“Dalam sensus ini kita akan memanfaatkan petugas Dispenda yang ada di 34 cabang di Jabar. Selain itu, mereka juga akan mengintruksikan kepala daerah hingga tingkat lurah dan Camat. Lurah dan Camat akan mendampingi karena mereka yang lebih tahu,” lanjut Iwa.

Dipaparkan Iwa, sensus itu dilakukan guna memperbaiki data sebelumnya. Selain itu, dia berharap masyarakat yang memiliki kendaraan bisa membayar pajak dengan benar. Sensus kendaraan sendiri dilakukan kepada masyarakat golongan menengah yang memiliki kendaraan roda dua, roda empat maupun roda tiga.

“Yang memiliki mobil itu golongan masyarakat menengah, sehingga tidak berpengaruh secara ekonomi. Sasaran kita menengah keatas. Tetapi untuk detilnya setelah Oktober 2014 nanti, berapa totalnya kendaraan di jawa barat ini. Pada dasarnya Ini belum pernah sensus dilakukan dari rumah ke rumah,” urai Plt. Kadispenda.

Warga Apresiasi Adanya Samsat Keliling

/dalam oleh

Pelayanan Samsat keliling yang dilakukan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan memperpanjang  Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Salah satunya yang hadir setiap hari Minggu di Car Free Day Dago.

Samsat keliling ini merupakan layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola. Artinya, pemilik kendaraan atau wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat dapat lebih mudah menjangkau layanan ini.

Salah satu warga Bandung yang melakukan pembayaran pajak tahunan, Zeda Komara, mengaku senang dan tidak kerepotan dalam membayar pajak. Terlebih dengan adanya di CFD Dago membuat dirinya bisa sambil menikmati hari minggu dengan berolahrga.

Siswa sekolah menengah atas negeri di Bandung ini mengaku, Samsat keliling pun prosesnya lebih cepat dan tidak ribet.

“Kalau persyaratan sama seperti di kantor Samsat. Tapi kalau di Samsat keliling loketnya tidak sebanyak di kantor Samsat. Yang penting sih, bisa santai sambil olahraga kalau minggu di CFD,” ungkapnya. ***

 

 

 

Netty Ajak Perempuan Aktif dalam Pesta Demokrasi

/dalam oleh

Dunia politik dan perempuan sangat berkaitan, tidak hanya lingkup formal, namun nonformal pun sama. Demikian disampaikan oleh Ketua Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan dalam acara sosialisasi Pemilu 2014 Bagi Anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Barat, termasuk Dharma Wanita Dinas Pendapatan Provinsi Jabar, di Gedung Pusdai Bandung, Kamis (13/3).

Netty mencontohkan, ketertarikan perempuan di ruang informal bisa dicontohkan di keluarga masing-masing, seperti mengenalkan politik ataupun sistem pemerintahan kepada anak masing-masing. Sementara ruang formal adalah medium politik prastis misalnya menjadi anggota legislative. Pada akhirnya, baik di ruang formal/informal, Netty berharap perempuan dapat memahami peranan perempuan dalam dunia politik.

Acara yang digagas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat ini, menurut Netty sangat penting. Apalagi, perempuan menempati setengah penduduk di masyarakat. “Perempuan punya andil dalam sistem demokrasi. Contohnya, dalam pemilihan setidaknya perempuan dapat terlibat mendorong dan mendukung orang dalam proses perbaikan,” jelas Netty.

Netty berharap dengan dilaksanakannya Pemilu 2014 nanti seluruh perempuan Jawa Barat, terlebih DWP Provinsi Jawa Barat, dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu dengan memilih yang tepat betul-betul dapat mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik.

“Kita harus berperan aktif mendukung orang dalam proses perbaikan serta menghalangi orang dalam menghambat proses perbaikan,” tegasnya. ***

BKD Sosialisasikan Penilaian Kinerja PNS Di Lingkungan Dispenda Jabar

/dalam oleh

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat melaksanakan sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja PNS di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Kamis (6/3). Penilaian prestasi kerja PNS ini bertujuan menjamin objektifitas pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Prestasi kerja dihitung berdasarkan realisasi kerja yang dicapai terhadap Sasaran Kerja Pegawai (SKP) masing masing PNS. Dengan begitu, hanya pegawai yang berprestasi yang berhak memperoleh nilai baik.

Perwakilan dari BKD Jawa Barat dalam pemaparannya mengatakan, Sasaran Kerja Pegawai memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai. Sesuai dengan tupoksi, wewenang , tanggung jawab dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Penilaian prestasi kerja terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai (SKP) dan perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam satu tahun dengan bobot nilai SKP 60 persen dan bobot nilai perilaku kerja 40 persen. SKP itu akan menjadi semacam kontrak kerja seorang PNS terhadap atasannya. Adapun penilaiannya dihitung berdasarkan realisasi kerja terhadap kontrak kerja tersebut. ***

dispenda_sertijab_plt_

67 Pejabat Baru Dispenda Jabar Diminta Terus Belajar

/dalam oleh

Sebanyak 67 pejabat esselon III dan IV di lingkungan Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat lakukan serah terima jabatan. Acara yang berlangsung di Aula Utama Dispenda Jabar ini dihadiri Plt. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat serta pejabat tinggi di lingkungan Dispenda Jabar.

Plt. Kepala Dispenda Jabar, H. Iwa Karniwa, SE.Ak, MM, dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada pejabat yang mengemban tugas baru untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Ucapan rasa terimakasih pun dia sampaikan atas kinerja para abdi negara selama ini.

“Saya berharap bapak ibu yang sudah mendapat tugas baru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Saya pun berharap semoga apa yang kita lakukan semua diniatkan untuk ibadah,” dalam sambutannya, Senin (10/3) sore.

dispenda_sertijab8_  dispenda_sertijab9_

Lebih lanjut, Kadispenda Jabar berharap dengan struktur baru di lingkungan Dispenda Jabar dapat terus berjuang bersama menjalankan tugas untuk mencapai visi misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Ketercapaian itu dapat diraih dengan kerja sama, kerja keras, serta profesionalisme dan loyalitas.

“Mari kita rapatkan barisan. Kita harus belajar sambil berjalan, maka jangan malu, sungkan untuk belajar dan bertanya walaupun itu bawahan kita. Saya percaya bapak ibu sekalian bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sekali lagi saya sampaikan selamat,” imbuhnya.

Sebanyak 67 pejabat dilingkungan Dispenda Jabar ini mengalami pergantian sesuai keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 821.2/kep.353-BKD/2014, tentang pengangkatan dan pemindahan dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat tertanggal 27 Februari 2014.***

Wagub Pesan PNS Harus Kualifikasi Paripurna

/dalam oleh

Sebanyak 287 pejabat esselon III/IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilantik oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, akhir Februari lalu.  67 orang diantaranya adalah pejabat esselon III/IV di lingkungan Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat.

67 pejabat Dispenda ini Jawa Barat ini dilantik sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/kep353-BKD/2014, tentang Pengangkatan dan Pemindahan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tertanggal 27 Februari 2014.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, organisasi pemerintah harus memiliki ciri berkualifikasi paripurna, bahkan menjadi pusat keunggulan dan kredibilitas yang terpercaya.

Untuk mencapainya, sumber daya manusia yang ada harus memiliki standar pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang diiringi dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus etika moral yang baik.

“Saat ini kita berpacu dengan waktu untuk mengatasi serangkaian permasalahan penghambat kemajuan. Peran baru yang kini sedang disandang oleh saudara-saudara pejabat yang baru dilantik, tidak ada alasan lagi untuk hanya sekedar menjadi biasa atau hanya menjalankan kewajiban rutin tanpa makna,” tegas Deddy.

67 Pejabat Dilingkungan Dispenda Jabar Dilantik Wagub Jabar

/dalam oleh

Sesuai keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 821.2/kep353-BKD/2014, tentang pengangakatan dan pemindahan dalam jabatan structural di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat tertanggal 27 Februari 2014. Sebanyak 287 pejabat esselon III/IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilantik.

67 orang pejabat yang dilantik diantaranya adalah pejabat esselon III/IV di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa. Berikut nama-nama pejabat yang dilantik di lingkungan Dinas Pendapatan Jawa Barat :

1 Dra Nanin Hayani Adam M.Si : Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
2 Lina Nurlina S.Sos : Kepala Subbagian Kepegawaian Pada Sekretariat Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
3 Ade Irawan S.Sos, M.Si : Kepala Subbagian Umum Pada Sekretariat Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
4 Djadja Sutedja S.IP : Kepala Subbagian Perlengkapan Pada Sekretariat Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
5 Memet Slamet S.E : Kepala Subbagian Keuangan Pada Sekretariat Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
6 Drs Idam Rahmat M.Si : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
7 Yetti Ryanti SH., M.AP : Kepala Seksi Regulasi dan Kerjasama Pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
8 Dra Hj Emma Umayati : Kepala Seksi Analisa dan Inovasi Potensi Daerah Pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
9 H. Benny Suranata SE., MM : Kepala Seksi Penyusunan dan Pengembangan Kinerja Pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
10 H. Agus Rakhmat SH., M.Si : Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pendapatan Provinsi Jawa Barat
11 Rakhmat Supriyatna SE., M.Si : Kepala Seksi Pendapatan dan Penetapan Pendapatan pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
12 Dra Cucu Cahyati Ranita : Kepala Seksi Sengketa Pajak pada Bidang  Pendapatan I Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
13 Bambang Yanudi SE : Kepala Seksi Keberatan dan Pelayanan Pendapatan pada Bidang Pedapatan I Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
14 Rana Nugraha Rayana SH., M.Si : Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor
15 H. Dudin Budiman SE : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang
16 H. Deddy Darmawan SH., M.Si : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
17 Heri Nur Alamsyah S.Sos, MM : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
18 Supriyanto SE : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
19 Dra. Hj. Cucun Sumiarsih M.Si :

Kepala Bidang Pendapatan II pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
20 Dra Enok Yulia Suhartini : Kepala Seksi Pendapatan dan Penerimaan Sumber I pada Bidang Pendapatan II pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
21 H. Beny Bunyamin S.IP., MM : Kepala Seksi Pendapatan dan Penerimaan Sumber II pada Bidang Pendapatan II pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
22 Wawan Sudrajat S.Sos., M.Si : Kepala Seksi Penerimaan  Dan Penagihan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
23 Dra. Hj. Emma Siti Fatima M.Si : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
24 Dede Rusnawan S.Pd., M.Si : Kepala Seksi Pembinaan dan Kepatuhan pada Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
25 Hadiat Supriatna SE : Kepala Seksi Pengendalian dan Pemutakhiran pada Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
26 Sawargi Ali Mustopa SH : Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
27 Hendra Gunawan S.IP.,MM : Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cabadak pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
28 Drs. Dedi Mulyadi : Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cabadak pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
29 Erdi Masriadi SE., MM : Kepala Subbagian Tata Usaha Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
30 N. Ida Hamidah SE., MM : Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
31 Drs. H. Yudi Karya Suharma MM : Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
32 Yus Muhamad Nizart S.IP : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
33 Imas Komariah S.Sos : Kepala Subbagian Tata USAHA PADA Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar
34 Luftansa S.Sos., MM : Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
35 Dian Devi Adisujana S.Sos., MM : Kepala Seksi Pendapatan dan Penetapan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
36 Siti Rokayah S.IP.,MM : Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
37 Suha Hada Saputra S.IP : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
38 Roni S.Sos., MM : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
39 H. Wahyu Wibisana S.IP : Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
40 Hari Supada SE., M.Si : Kepala Subbagian Tata Usaha Pada Cabang Pelayanan Dinas pendapaan Derah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu Dina Pendapatan Provinsi Jawa Barat
41 Eep Saepudin Wiriamijaya S.Sos., MM : Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar
42 Dadang SE : Kepala Subbagian Tata Usaha Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran Dinas Pendapatan  Provinsi Jawa Barat
43 Dience Siti Hapsah SH., M.Si : Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur
44 Ramos Namora S.Sos : Kepala Subbagian Tata Usaha Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
45 Asep Ali  Muhanafiah SE., MM : Kepala Subbagian Tata Usaha Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya
46 Ahmad Solihat S.Sos : Kepala Subbagian Tata Usaha Pada Cabang Pelayanan Dians Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
47 Apon Komaraningsih SE : Kepala Subbagian Tata Usaha Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Derah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
48  Dra Ira Dalilah M.Ap : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Derah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
49 Fajar Librianto S.Si., MM : Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan pada Pusat Pelayanan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
50 H. Lili Iskandar S.Sos., M.Si : Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Derah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
51 H. Mochamad Eri Ruyani SE., M.Si : Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
52 Dra. Iis Siti Nurtista Somantri M.Si : Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
53 Abdurachman SE., M.Si : Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka Pada Dian Pendapatan Provinsi Jawa Barat
54 Entoh Toyibat SH : Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
55 Drs. H. Asep Cucu MM : Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
56 Asep Sudrajat S.Sos : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
57 Iwan Mulyadi SH : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
58 Kusmana S.Sos., MM : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
59 Dra. Imanulia Yuliatini : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
60 Kaniawati Dewi SH. MM : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
61  Hermawan Adam S.Sos : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere
62 Tulus Arifan S.IP., M.Si : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut
63 H. Iwan Dermawan S.Sos., M.Si : Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
64 Eri Iriansyah A.Md : Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
65 Cecep Rohimat SE : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
66 Raden Ajeng Chrysanti S.Sos : Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
67 Edy Kusnaedi SE : Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Dispenda Terus Berinovasi dengan Hadirnya PUSLIA

/dalam oleh

Teknologi saat ini memang sudah menjadi hal yang penting untuk menunjang kemudahan bekerja. Tidak terkecuali di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang terus berinovasi untuk memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Menurut Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan Fajar Librianto,S.Si,MM ,ada beberapa aplikasi pendukung Dinas Pendapatan Jawa Barat untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, selain kemudahaan dan keakuratan data pendapatan perharinya.

“Aplikasi Geographic Information System (GIS) ini dapat memberikan informasi terkait batas cakupan wilayah pelayanan kantor Cabang dan potensi kendaraan bermotor Dispenda Jawa Barat di wilayah,” jelasnya

Selain GIS, Network Monitoring System (NMS), perlu diacungkan jempol.  Sebab, dengan aplikasi ini pelayanan pajak di setiap tempat pelayanan  akan terpantau. Bahkan, saat tidak melakukan pelayanan akan terlihat  dengan berubahnya lampu indikator yang ada di kantor Dispenda Jawa  Barat.

“Misalnya di salah satu tempat tidak melakukan pelayanan. Akan terlihat, jadi kita dengan mudah melakukan pengecekan terhadap petugas di lokasi tersebut,” bebernya.

Tidak hanya itu, program-program yang menjadi tugas berat Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan (PUSLIA) untuk mengelola dan mengembangkannya, juga memiliki beberapa program lainnya seperti EIS (eksekutif informasi sistem) untuk memantau pendapatan secara real time.

“Ada layanan Sms Info yang dapat digunakan untuk memberikan informasi terkait besaran pajak pokok via sms dan beberapa program lainnya. Harapan kita tentunya, ingin memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sesuai visi misi Dispenda,” pungkasnya. ***

Jangan Sepelekan Absen Kehadiran

/dalam oleh

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat terus genjot pegawainya untuk disiplin hadir tepat waktu di setiap hari kerja. Sanksi tegas pun diberikan demi tercapainya tujuan tersebut.

Menurut Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dispenda Jabar, Lina Nurlina, S.Sos., setiap pegawai harus absen tepat waktu ditempat kerjanya. Bahkan, jika pegawai yang melakukan absen di luar tempat kerjanya akan terpantau langsung dengan sistem absen elektronik yang dimiliki Dispenda.

“Contohnya, jika pegawai disalah satu kantor cabang wilayah A melakukan absen di kantor cabang wilayah B tentu akan ketahuan. Ini kita berlakukan sebagai bentuk penekanan agar tingkat kehadiran pegawai terus meningkat,” sambungnya. Bahkan menurutnya, ke depan tingkat kehadiran pegawai dapat dipantau langsung oleh pimpinan. Akumulasi keterlambatan setiap hari absen akan dihitung sama dengan tidak hadir kerja selama satu hari. “Secara individu akan terpantau. Ini adalah langkah ke depan, diharapkan dalam waktu dekat aplikasinya sudah dapat dipergunakan,” bebernya.

Menurutnya, masih adanya pegawai yang melalaikan daftar hadir atau absen akan berimbas fatal bagi dirinya sendiri. Sebab, daftar hadir tersebut penting bagi peningkatan karirnya sebagai pegawai negeri. “Memang sepele tapi fatal karena absen ini cukup penting bagi penilaian disiplin kerja seorang PNS,” pungkasnya. ***

PUSLIA Capai Visi Misi Dispenda Jabar lewat Teknologi

/dalam oleh

Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat terus berusaha  memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menjadi pengelola pendapatan daerah yang amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik menjadi visinya. Dengan salah satu misi Dispenda saat ini, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dispenda memiliki satu unit yang disebut  Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan (PUSLIA).

Menurut Kepala Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan(PUSLIA) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, R. Mukti Subagja, SE, M.Si, embrio pembentukan PUSLIA pada berawal dari unit SIP (Sistem Informasi Pendapatan) yang melekat di Bidang Perencanaan Pembangunan.

“Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 68 Tahun 2012 tentang Perubahan Pergub Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat munculah PUSLIA, sebagai lembaga setingkat  eselon III,” jelas Ka. PUSLIA di ruang kerjanya, Selasa (25/2).

Unit tersendiri ini menjadi salah satu peran yang menopang kesuksesan pelayanan terhadap masyarakat di Dinas Pendapatan Jawa Barat. Salah satu peran pentingnya adalah, menjadikan informasi pendapatan semakin cepat dan akurat dengan topangan teknologi.

“Saat ini data realisasi pendapatan sudah dapat dipantau secara real time dengan sistem EIS (Eksekutif Informasi Sistem). Sistem ini mempermudah pelayanan informasi kepada pimpinan dan pendataan pencapaian target pendapatan di setiap kantor cabang, yang awalnya dilakukan secara terpisah disetiap kantor cabang,” jelasnya.

Sebagai unit yang terbilang masih muda, peran PUSLIA tidak dapat  dipandang sebelah mata. Berbagai inovasi dan terobosan untuk memberikan pelayanan terbaik Dispenda bagi masyarakat telah dilaksanakan. Bahkan, PUSLIA untuk menopang kinerjanya, memiliki beragam program internal.

“Kita berharap peran PUSLIA terus dapat memberikan yang terbaik untuk mendukung program Dinas Pendapatan Jawa Barat. Karena sistem informasi, seperti aset, arsip ada di kita (PUSLIA). Semoga ini menjadi mendukung visi misi Dispenda,” pungkasnya.