Teladani Perjuangan RA Kartini

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan paradigma memperingati Hari Kartini harus bergeser bukan saja dengan memakai kebaya tetapi harus dimaknai dengan menyeluruh.
Hal tersebut dikatakannya saat menghadiri Peringatan Hari Kartini di lingkungan Dharma Wanita Perempuan Dinas Pendapatan Daerah Prov. Jabar di Aula Gedung Dispenda Jabar, Senin (28/4).
Sebagai perempuan juga bukanlah sebagai kompetitor bagi laki-laki tetapi sebagai pelengkap bagi kaum laki-laki. Sebagai perempuan juga mempunyai tugas untuk merawat dan mendidik anak untuk meneruskan peradaban bangsa, seperti kata-kata yang dikutipnya dari pernyataan RA Kartini.
“Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak perempuan, bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya, kewajiban yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya: menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama,” kata Netty menuturkan petikan kata-kata Kartini.
Nyatanya, menurut Netty, dengan kemajuan teknologi masyarakat berpindah ke era digital berbanding terbalik dengan zaman Kartini yang mampu melahap semua bacaan dalam masanya. Wajar saja Indonesia menghadapi tantangan yang tidak sederhana karena minimnya pengetahuan yang didapat sehingga dapat tergeser dan tergusur dengan zaman.
Dalam acara yang tema “Dengan Semangat Kartini Kita Tingkatkan Kiprah Wanita yang cerdas, Kreatif dan Berwawasan” Netty berharap sebagai perempuan harus mempunyai konsep diri yang utuh sebagai Ibu dan Istri. “Bangunlah kepantasan dimulai dengan kapasitas intelektual yang baik dan menjalin kerjasama sebagai makhluk sosial di masyarakat,” pungkasnya. ***

Dadang Apresiasi Cabang Majalengka

Cabang Majalengka mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat Dadang Suharto SH, MM karena sukses mensosialisasikan e-samsat dengan cukup baik. Dibandingkan cabang lain Malajengka sudah mencatat kurang lebih 100 transaski pembayaran pajak melalui e-samsat.
“Majalengka sudah 100, ini luar biasa, mungkin cabang lain belum maksimal, padahal kita tahu e-samsat adalah terobosan. Kita semua, Kepolisian, Jasa Raharja, Bank Bjb dan juga Pemprov Jawa Barat,” kata Dadang saat apel di halaman kantor Dispenda, Senin (20/4/2015).
Menurut Dadjang, e-samsat harus lebih gencar lagi disosialisasikan, sebab program tersebut akan sangat membantu masyarat dalam membayar pajak. Apalagi, program pembayaran pajak melalui ATM ini sudah berjalan hampir setengah tahun.
“Sudah empat bulan berjalan, tapi di lapangan belum maksimal dari sambutan dari masyarakat. Maka saya minta sama teman-teman untuk terus gelorakan, sosilaisasikan, program unggulan kita ini,” ucapnya.
Dirinya pun memahami jika program tersebut membutuhkan waktu untuk dapat berlangsung, tapi dia percaya program tersebut bisa berjalan dengan baik dan cepat, asalkan bekerja keras penuh kesungguhan.
“Saya yakin teman-teman semua, bekerja keras, misalnya dalam kegiatan atau bahkan sosial medianya. Insya Allah, e-samsat berjalan sesuai harapan,” ungkapnya. ***

Sensus KTMDU Juga Digencarkan di Depok

Jajaran Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat Wilayah Depok II/Cinere pada awal tahun ini juga gencar berupaya mengejar jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU).
Pasalnya jumlah KTMDU di Samsat Cinere tahun 2014 ini telah mencapai  12 ribu kendaraan.”Tahun 2015 kita akan genjot penelusuran KTMDU dengan melibatkan pihak kelurahan. Dari hasil penelusuran tahun ini kita berhasil melakukan pendataan sebanyak 6000 kendaraan,”ujar  Kacab Dispenda Provinsi Jabar Wilayah Depok II/Cinere, Rd Sudrajat Wijayakusuma di Depok, seperti dihimpun laman Dispenda Jabar dari berbagai sumber, kemarin.
Menurut dia, nantinya akan disiapkan 10 petugas pendataan di masing-masing kelurahan untuk menelusuri secara langsung secara door to door.
Satu petugas akan menelusuri sebanyak 10 wajib pajak di wilayah masing-masing,”Satu tim surveyor sebanyak 10 orang di setiap kelurahan. Ada 28 kelurahan di wilayah kerja Samsat cinere, sedangkan anggarannya telah disiapkan Dispenda Jabar,”terang Ajat.
Kasubag TU Samsat Cinere R Gumiwan menambahkan, penelusuran KTMDU di tahun 2015 ditargetkan sebanyak 36 ribu kendaraan dengan asumsi satu petugas mendata 10 orang selama 365 hari kerja.
Namun, kata Gumiwan, tidak semua kelurahan memiliki potensi KTMDU dengan jumlah yang sama,”Setiap kelurahan potensinya berbeda-beda. Yang pasti target kita sebanyak 36 ribu KTMDU bisa terdata,”tandas Gumiwan.
Dalam kesempatan itu, Kacab juga berpesan agar seluruh pegawai Dispenda meningkatkan pelayanan sesuai standar ISO.
Pelayanan sesuai standar ISO harus selesai dalam waktu 30 menit. Karena itu, semuanya harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pelayanan dan jangan mengecewakan wajib pajak. **

Cabang Soekarno Hatta Ajak Konsultan dalam KTMDU

Kepala CPDP Wilayah III Kota Bandung Soekarno-Hatta, H. Lili Iskandar, S.Sos, M.Si, mengatakan, pihaknya melakukan survei kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) pada tahun ini tidak dengan kecamatan dan kelurahan.
Tetapi pada tahun ini, berencana KTMDU akan bekerjasama dengan perusahaan yang berkompetensi mengenai penelusuran alamat-alamat.
Pihaknya bekerjasama dengan perusahaan yang memiliki kualifikasi dalam hal penelusuran alamat.
Jika kajian dan prosesnya nanti tidak sesuai diharapkan, kata Lili, pihaknya akan melakukan swakelola lagi dengan pihak kecamatan maupun kelurahan.
Sementara tujuan untuk kegiatan penelusuran KTMDU ini, kata Lili, sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya akan membantu kepada pembangunan diwilayah Kota Bandung.
Jika hal ini bisa terealisasi, dampaknya akan terasa juga oleh masyarakat. “Bukan hanya para wajib pajak saja, tetapi yang tidak mempunyai kendaraan pun akan menerima manfaatnya.”Lanjutnya
Menurut catatan, KTMDU yang berada CPDP Wilayah III Kota Bandung Soekarno-Hatta pada tahun 2014, berjumlah 51.348 kendaraan baik roda dua maupun roda empat. **

KTMDU di Bekasi Juga Libatkan Polrestabes

Kanit Satlantas Polresta Bekasi, Iptu Rudiansyah, pada akhir Maret lalu menjelaskan, pihaknya melakukan operasi gabungan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) dengan melibatkan Polantas, Dishub, Dispenda dan Samsat, Jasa raharja, dan Bank BJB.
“Kegiatan ini selain menertibkan dan menindak, juga sekaligus melayani secara langsung pendaftaran ulang kendaraanya oleh samsat melalui kendaraan kelilingnya, dan ada juga dari Jasa raharja dan Bank BJB,” katanya.
Operasi gabungan ini dilakukan setiap tiga bulan sekali, dan akan terus dilakukan dibeberapa wilayah yang berbeda, sehingga tingkat kesadaran masyarakat juga akan semakin meningkat seiring dengan pendapatan pajak bagi pemerintah.
“Kita lakukan setiap tiga bulan sekali, namun operasi ini juga tidak hanya pada pajak kendaraan, juga kendaraan yang kedapatan tidak menunjukan indentitas jelas, kita amankan kendaraanya,” ungkapnya. **

Dispenda Banjar Juga Razia KTMDU

Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat wilayah Kota Banjar, Dra Hj Iis Nurtista MSi mengatakan, pihaknya juga ikut melalukan razia kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU).
Menurut dia, sejumlah kendaraan jenis roda dua dan empat tak bisa mengelak saat dilakukan razia belum lama ini, yang dilakukan bersama Satlantas Polresta Banjar dengan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat wilayah Kota Banjar.
Razia di jalan raya Perintis Kemerdekaan itu, seiring merebaknya angka KTMDU . Terlihat pula razia dilakukan berpindah tempat dengan sasaran yang sama.
“Ini untuk menekan jumlah KTMDU. Razia rutin bersama unsur Stalantas dilakukan setiap tiga bulan sekali,” tutur Iis. Hasilnya cukup efektif dan berdampak mengurangi jumlah KTMDU.
Banyak penunggak pajak kendaraan bermotor yang langsung melunasi tunggakannya.
Saat ditemui terpisah, Kasat Lantas Polres Banjar, AKP Taryadi SH mengatakan, satuannya bekerja sama dengan Dispenda dalam kapasitas Mitra. Dalam kaitan itu, Satuan Lalu Lintas difokuskan pada penegakan disiplin dan kelengkapan kendaraan.
Contohnya terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan, SIM dan STNK. ”Kita fokus, surat-surat kendaraan itu merupakan salah satu perlengkapan yang harus di penuhi,” katanya.
Dalam razia tersebut, pengendara yang tidak membawa surat kelengkapan dilakukan penilangan petugas kepolisian. Sedangkan kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang pajak disarankan membayar pajak langsung di lokasi secara online. **

 

Jasa Raharja Dukung KTMDU di Sumedang

Jasa Raharja Jabar turut mendukung aktivitas sensus Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) yang dilakukan Dispenda Cabang Sumedang.
Seperdi dilansir laman Jasa Raharja, Jasa Raharja Cabang Jawa Barat mendukung kegiatan tersebut dengan menyiapkan Mobil Unit Keselamatan Lalu Lintas (sebagai sarana memberikan pelayanan kesehatan cuma-cuma), bersanding dengan Operasi Gabungan KTMDU di Bundaran Alam Sari,  Kabupaten Sumedang, akhir Maret lalu.
Operasi KTMDU ini dilakukan bersamaan dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Satlantas Polres Sumedang, Dishub dan Bank BJB Sumedang, hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BBNKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Kasubag Pelayanan Klaim Cabang Jawa Barat, H. Budi Sambodjo, PJ KPJR Sumedang Darsono dan PJ.Samsat Sumedang Kania, team dokter dan para medis terjun bersama mitra untuk ikut melakukan Operasi KTMDU di lokasi yang difasilitasi juga oleh mobil Samsat keliling, Bank BJB dan Unit Keselamatan Lalu Lintas. Tujuannya wajib pajak dapat langsung menyelesaikan kewajibannya dan diberikan pelayanan pengobatan gratis.
Pada kesemptan tersebut, Kepala Seksi Penagihan Anton S mengapresiasi upaya pelayanan kesehatan bersamaan operasi KTMDU. Wajib pajak selain memeriksakan kesehatannya,juga memperoleh informasi langsung dari petugas tentang fungsi dan peran Jasa Raharja, sehingga kegiatan ini bisa dikembangkan dan dijadwalkan secara rutin. **

 

Database Harus Terus Diperbarui

Dabatase kendaraan harus terus diperbarui, sebab peningkatan jumlah pembeliaan terus terjadi, sehingga pembaruan akan menaikkan potensi pendapatan pajak untuk Dispenda Jawa Barat.
Seperti dilansir sejumlah media, Kasie Penerimaan dan Penagihan Kantor Cabang Bandung I Wilayah Pajajaran Erie Iriansyah mengatakan, pihaknya harus selalu mempunyai database kendaraan. Sebab, database yang dimiliki oleh Samsat Wilayah I Pajajaran saat ini belum sepenuhnya rill.
Maka, dari penelusuran kegiatan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), maka akan dilakukan tahapan seperti pendataan kondisi kendaraan yang rusak, kendaraan hilang, serta kendaraan yang di ambil oleh pihak lising.
Jika dilihat dari KTMDU ini, masih kata Erie, bahwa pajak yang ada di masyarakat jumlahanya hampir 90 persen kendaraan roda dua. Jika 25 persennya saja, masuk ke Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, sambung dia, maka akan menghasilkan PAD bagi Pemerintah Propinsi Jabar dan dampaknya untuk masyarakat sendiri. **

Cabang Bandung I Pajajaran Gencarkan KTMDU

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Propinsi Jabar Cabang Wilayah Kota Bandung I Pajajaran berupaya meningkatkan pendapatan hasil pajak kendaraan roda dua maupun roda empat dengan melakukan kegiatan penelusuran kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) pada Maret 2015 sekarang ini.
Seperti dihimpun laman Dispenda dari berbagai media daring, catatan  kendaraan yang berada CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran sampai bulan Desember 2014 diantaranya kendaraan yang berpotensi 55.4568 dan KTMDU 94.106 kendaraan baik roda dua maupun roda empat.
Jumlah tersebut, kata Kasie Pendataan dan Penetapan CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, Agus Mulyana, akan dilakukan penelusurannya pada tahun ini.
Menurut dia, dalam program KTMDU, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian Polrstabes Bandung dengan cara operasi gabungan pada Maret 2015.
Selain kerjasama dengan kepolisian, juga kerja sama bisa dilakukan dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan. “Tetapi pada tahun ini, program KTMDU akan bekerjasama dengan perusahaan yang berkompetensi mengenai penelusuran alamat-alamat.” ujarnya.
Lanjut Agus, seharusnya program KTMDU ini dilakukan setiap tahunnya. Sebab, untuk menekan jumlah angka kendaraan yang tak tercatat padahal setiap tahunnya selalu meningkat.
KTMDU ini merupakan program Dispenda Jabar yang rencananya pada tahun ini akan dilaksanakan di seluruh Jabar.
”Diharapkan dengan program KTMDU ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta memberikan kesadaran  masyarakat terhadap wajib pajak (WP) dan harus didukung oleh semua pihak,” harap Agus. **

Dadang Minta Cabang Komunikasi dengan Kepala Daerah

Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat, Dadang Suharto, SH, MM mengajak semua kepala cabang untuk dapat bersosialisasi dengan kepala pemerintahan di daerah masing-masing dalam pelaksanaan penelusuran atau sensus Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) tahun 2015.

“Saya minta semuanya sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya sebelum bergerak. Disamping data dari PUSLIA, komunikasi juga dengan pemerintah daerah, dan minta dukungannya,” kata Dadang.

Dengan mengajak semua komponen bersama menyukseskan program tersebut, Dadang optimis dapat mencapai targetnya, yakni selesainya pendataan KTMDU. Kedepannya, setelah ada data yang akurat tentang KTMDU maka berbagai inovasi pun dapat dilakukan. Seperti halnya pemberian teguran bahkan sanksi bagi wajib pajak yang belum registrasi.

“Saya berharap kedepan ada inovasi seperti layanan kartu seluler, saat pulsa mau habis ada pemberitahuan begitupun usai bayar pulsa. Namun langkah dekat ini coba bangun komunikasi dengan semua pihak, termasuk kepolisian, mungkin kita bisa lakukan operasi gabungan juga,” bebernya. ***