Dalam hidup, pastinya ada yang datang dan pergi. Ada yang yang eksis lalu menghilang. Perumpamaan ini pun sebenarnya ada dalam hal kepemilikan kendaraan bermotor. Boleh jadi hari ini kita masih gagah kemana-mana menggunakan mobil sports keluaran terbaru, namun bisa saja esok harinya hanya menggunakan sepeda motor 2 tak akibat bencana yang tak kita duga.
Mereka yang faham, apalagi berjiwa nasionalis tinggi, sepatutnya mengetahui jikamana pajak adalah sumbu pembangunan di sekitar kita. Bahwa laju percepatan lingkungan adalah dari kantong kita yang disisihkan pemerintah melalui pajak.
Beberapa waktu lalu, aturan soal pajak rokok yang dikembalikan ke daerah sempat mencuat. Terutama tentang adanya pajak ganda dalam rokok, yakni adanya cukai rokok dan pajak rokok yang dikenakan bagi mereka para penghisap gulungan tembakau dan cengkih ini.
Selama ini, di daerah manapun, pola pendapatan bagi pemerintah daerah (entah provinsi maupun kota/kabupaten) relatif sama dan seragam. Dan ini sudah berlangsung sudah sedemikian lamanya. Terutama melalui pajak daerah, retribusi daerah, maupun denda, maka pola maupun jumlah pendapatan pemda sudah terpolakan. Yang jadi pembeda adalah targetnya yang berbeda di setiap tahunnya.
Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menggandeng 16 provinsi di Indonesia untuk menjalin sinergitas guna mengoptimalkan pendapatan daerah. Demikian utarakan Plt. Kepala Dispenda Jabar, Iwa Karniwa.
Dinas Pendapatan (Dispenda) Prov. Kalimantan Timur melakukan studi banding ke Dispenda Prov. Jawa Barat pada Rabu (14/5) lalu.
Kontribusi bidang non pajak Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jabar sepanjang tahun 2013 ditopang oleh denda pajak kendaraan bermotor/PKB. Data yang bersumber dari Buku Saku Profil Dispenda Provinsi Jabar menyebutkan, realisasi denda PKB mencapai 192,74% dari target tahun lalu Rp60 miliar.
Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat teken MoU dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), di Aula Dispenda Jabar, Jumat (23/5). Penandatanganan dilakukan Plt. Kadispenda Jabar Iwa Karniwa dan Pemimpin Divisi Institutional Banking Bank BJB Sri Asri Wulandari, serta disaksikan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank BJB Zaenal Aripin.
Seluruh kendaraan dinas yang digunakan PNS, Anggota TNI/Polri akan dikenakan Pajak Kendaraan Bemotor (PKB) dan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Hal itu mengacu pada UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB.
oleh: Muhammad Sufyan (Dosen dan Technopreneur di Bandung) Sekalipun kesadaran akan bahaya rokok kian meninggi, salah satunya dengan terbatasnya masa beriklan rokok di media massa serta tulisan provokatif ‘Merokok Membunuhmu’ di berbagai medium kemasannya, kita tak bisa menutup mata akan kuantitas besar di dalamnya.