Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-44 saat menyelenggarakan apel pagi, Senin (1/12/2015). Kegiatan apel yang dihadiri oleh seluruh pegawai Dispenda Prov Jabar ini bertemakan “Dengan memperkokoh Netralitas dan Profesionalitas, KORPRI siap menyukseskan program Nawa Cita Melalui Gerakan Ayo Kerja Menuju Terwujudnya Kualitas Pelayanan […]
Operasi gabungan (Opgab) Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) oleh kerjasama antara Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat Wilayah Ciamis, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Ciamis, dan Satlantas Polres Ciamis mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 10 persen. Holis, Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Ciamis mengatakan bahwa […]
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi mengklaim bahwa mereka telah mencapai 85 persen dari realisasi perolehan pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut berdasarkan target anggaran murni 2015 terhitung pada 31 Oktober 2015. Hasil tersebut dari perhitungan delapan jenis pajak yang menjadi potensi pendapatan di Kota Cimahi seperti pajak hotel, restoran, […]
Dinas pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Dispenda Provinsi Papua pada Rabu (25/11/2015). Kedatangan Dispenda Prov Papua diwakili oleh Samsat Timika, Elisabeth. Dalam kunjung kerja ini Dispenda Prov Jabar membeberkan semua inovasi yang telah dihadirkan demi peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Mulai dari e-Samsat hingga Samsat Gendong (Samdong). Para perwakilan Dispenda […]
Demi meningkatkan pelayanan dan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi para wajib pajak, Tim Pembina Samsat telah bekerjasama dengan tiga bank lainnya. Sehingga nantinya para wajib pajak, selain dapat membayar melaui ATM BJB juga dapat membayar melalui ATM Bank BNI, Bank BCA, dan Bank BRI. Pelayanan pembayaran PKB tahunan melalui ATM ini adalah […]
Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai ternyata menimbulkan salah persepsi di tengah masyarakat. Berdasarkan aturan baru tersebut beberapa jenis hiburan yang ditegaskan untuk tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yakni: Tontonan film; Tontonan pergelaran kesenian, tontonan pergelaran musik, tontonan pergelaran tari, dan/atau […]
