Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berkontribusi dalam mendanai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah adalah Pajak dan retribusi daerah. Pemerintah pusat telah memberikan perluasan objek pajak dan retribusi daerah dengan cara memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Hal ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang ada di daerah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor […]
https://bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/retribusi-daerah.jpg367664Tim Artikelhttps://bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Logo-Bapenda-Jabar.pngTim Artikel2017-02-14 15:24:542017-05-19 14:12:49Mari Kenali Jenis Retribusi Daerah
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan […]
https://bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/tax.jpg375500Tim Artikelhttps://bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Logo-Bapenda-Jabar.pngTim Artikel2017-02-10 15:05:492017-05-19 14:12:53Pajak dan Kontribusinya terhadap APBN 2017
Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi-sosial yang terjadi selama ini, pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla meluncurkan sebuah program besar Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Kebijakan ini merupakan langkah konkret implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, terutama Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) dan sila ke-5 (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia). “Kebijakan ini bersifat affirmative action untuk mencegah terjadinya reaksi […]
https://bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Economic-Policy-compile_310117_004.png8131437Tim Artikelhttps://bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Logo-Bapenda-Jabar.pngTim Artikel2017-02-02 11:02:372017-05-19 14:12:58Pemerintah Luncurkan Program Kebijakan Ekonomi Berkeadilan
Sektor pelayanan publik di Tanah Air yang sering mendapat keluhan dari masyarakat harus ditingkatkan agar tidak tertinggal oleh instansi swasta. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi, Penetapan dan Penyerahan Apresiasi Badan Layanan Umum (BLU) di Istana Negara November 2016 lalu. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan […]
Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut, biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang diatas jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Jumlah kendaraan yang ada di Indonesia sebagaimana dikutip dari laman otomotif kompas mencapai lebih dari 120 juta unit kendaraan. Setiap tahun dikatakan pertumbuhan […]
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa mulai tanggal 1 Januari 2014, Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi akan diberikan kewenangan untuk memungut pajak rokok dari tarif cukai rokok nasional. Obyek pajak rokok adalah adalah konsumsi rokok, yang terdiri dari sigaret, cerutu, dan rokok daun. Sedangkan subyeknya konsumen rokok, […]
https://bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/cukai-rokok.jpg320640Tim Artikelhttps://bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Logo-Bapenda-Jabar.pngTim Artikel2017-01-19 15:26:402017-05-19 14:13:36Turunnya Penerimaan Negara Atas Cukai Rokok
Mari Kenali Jenis Retribusi Daerah
/dalam Artikel oleh Tim ArtikelSalah satu sumber pendapatan asli daerah yang berkontribusi dalam mendanai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah adalah Pajak dan retribusi daerah. Pemerintah pusat telah memberikan perluasan objek pajak dan retribusi daerah dengan cara memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Hal ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang ada di daerah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor […]
Pajak dan Kontribusinya terhadap APBN 2017
/dalam Artikel oleh Tim ArtikelPajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan […]
Pemerintah Luncurkan Program Kebijakan Ekonomi Berkeadilan
/dalam Artikel oleh Tim ArtikelUntuk mengatasi ketimpangan ekonomi-sosial yang terjadi selama ini, pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla meluncurkan sebuah program besar Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Kebijakan ini merupakan langkah konkret implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, terutama Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) dan sila ke-5 (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia). “Kebijakan ini bersifat affirmative action untuk mencegah terjadinya reaksi […]
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2017
/dalam Artikel oleh Tim ArtikelSektor pelayanan publik di Tanah Air yang sering mendapat keluhan dari masyarakat harus ditingkatkan agar tidak tertinggal oleh instansi swasta. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi, Penetapan dan Penyerahan Apresiasi Badan Layanan Umum (BLU) di Istana Negara November 2016 lalu. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan […]
Pajak Emisi Kendaraan Bermotor
/dalam Artikel oleh Tim ArtikelKendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut, biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang diatas jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Jumlah kendaraan yang ada di Indonesia sebagaimana dikutip dari laman otomotif kompas mencapai lebih dari 120 juta unit kendaraan. Setiap tahun dikatakan pertumbuhan […]
Turunnya Penerimaan Negara Atas Cukai Rokok
/dalam Artikel oleh Tim ArtikelSesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa mulai tanggal 1 Januari 2014, Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi akan diberikan kewenangan untuk memungut pajak rokok dari tarif cukai rokok nasional. Obyek pajak rokok adalah adalah konsumsi rokok, yang terdiri dari sigaret, cerutu, dan rokok daun. Sedangkan subyeknya konsumen rokok, […]