KDM SAMPAIKAN YANG DICAPAI 1,6 TAHUN BELUM BERARTI DIBANDING KEBERHASILAN GUBERNUR TERDAHULU
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk melakukan langkah-langkah reformasi mendasar dan terukur demi mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, mengatasi tekanan fiskal, serta mendorong pemerataan kemakmuran di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Dalam Rapat Paripurna Hari Jadi Provinsi Jawa Barat, disampaikan bahwa Jawa Barat memiliki potensi energi, pertanian, kelautan, geotermal, hingga manufaktur yang sangat melimpah. Namun, reaktualisasi gagasan pembangunan diperlukan agar tidak terjadi distorsi antarwilayah maupun antarjenjang pemerintahan.
Evaluasi Teknis Anggaran & Harmonisasi Pembangunan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menekankan peran Gubernur sebagai orchestrator pembangunan daerah. Kunci utama dari harmonisasi ini terletak pada perubahan mekanisme evaluasi anggaran kabupaten/kota, yang semula bersifat administratif kini dialihkan menjadi evaluasi teknis secara ketat.
Melalui evaluasi teknis ini, Pemprov Jawa Barat mewajibkan seluruh pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), percepatan rata-rata lama sekolah, serta penyediaan sarana kesehatan yang merata.
Akselerasi IPM Melalui Pendidikan Kesetaraan
Mengenai capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dijelaskan bahwa indikator rata-rata lama sekolah tidak hanya memperhitungkan anak-anak usia sekolah saat ini, melainkan seluruh warga hingga kelompok usia lanjut. Strategi utama yang diambil untuk mendongkrak capaian IPM secara signifikan adalah pengembangan masif program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C, dan D) bagi warga dewasa dan lansia.
Perampingan Kelembagaan & Penggabungan BUMD ke “Sangga Buana”
Dalam menanggapi tekanan fiskal daerah, Pemprov Jawa Barat mengambil langkah efisiensi struktur birokrasi dan badan usaha milik daerah secara menyeluruh:
1. Perampingan OPD: Menggabungkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghemat pengeluaran daerah tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
2. Merger BUMD ke Sangga Buana: Menggabungkan seluruh BUMD (di luar Bank BJB) ke dalam satu holding bernama Sangga Buana. Langkah ini diambil untuk menghentikan beban keuangan akibat struktur manajemen berlebih serta mendorong transparansi dan profesionalisme melalui seleksi terbuka.
Pemerataan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja
Pemprov Jabar menyoroti pentingnya penyesuaian indikator dan standar kehidupan di berbagai daerah. Karakteristik wilayah perkotaan seperti Bekasi berbeda dengan wilayah kabupaten seperti Kuningan, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Garut, dan Banjar. Oleh sebab itu, realisasi investasi di Jawa Barat diarahkan agar memiliki dampak langsung terhadap pembukaan dan penyerapan lapangan kerja di seluruh wilayah Jawa Barat.
sumber: https://www.youtube.com/watch?v=kmw4GVytijU
