Rotasi, Mutasi, dan Promosi di Lingkungan Dispenda Prov Jabar

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan kembali melakukan rotasi dan mutasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi  Jawa Barat, Senin (4/3/2016.  Sebanyak 147 PNS dirotasi dan mutasikan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/Kep.321-BKD/2016 yang ditetapkan pada 1 April.

Dalam pelantikan yang digelar di Gedung Sate ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar dan Sekretaris Daerah Prov Jabar, Iwa Karniwa, beserta masing-masing pejabat Organisasi Perangkat Daerah Prov Jabar.

Di lingkungan Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat terdapat beberapa rotasi dan promosi jabatan. Berikut nama-mana pejabat yang dirotasi dan promosikan :

  1. Drs. H. Wahyu Mijaya SH., M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi Sekretaris Dinas Pendapatan  Provinsi Jawa Barat / Eselon III a
  2. Dra. Iis Siti Nurtista Somantri, M.Si selaku Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon III a.
  3. H. Ateng Kusnandar Adisaputra, SH., MM selaku Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Biro Hubungan Masyarakat, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon III a
  4. Drs. H. Dadang Warsono, M.Si selaku Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provonsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / menjadi Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon III a
  5. Maulana Indra Wibawa, SH., M.Si selaku Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat  menjadi Kepala Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon III a
  6. Iwan Juanda, MM.Pd. selaku Fungsional Umum Subbagian Tata Usaha Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon IV a
  7. Doni Firyanto, ST.,MM. selaku Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fisik Bagian Administrasi Pembangunan Fisik Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jabar menjadi Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Cabang Pelayanan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon IV a
  8. Wawan Gunawan, SE. selaku Pelaksana Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon IV a
  9. Drs. H. Rohana , MM. selaku Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Cabang Pelayanan Dinas Penagihan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon III a
  10. H. Beny Bunyamin, S.IP., MM selaku Kepala Seksi Pendataan dan Penerimaan II Bidang Pendapatan II Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon IV a
  11. Wana, S.Sos, Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Seksi Pendataan dan Penerimaan Sumber II Bidang Pendapatan II Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon IV a
  12. Tavip Supardi, SH. SIP., M.Si selaku Pelaksana Subbagian tata Usaha Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon IV a
  13. Dra. Hj. Emma Umayati selaku Kepala Seksi Analisa dan Inovasi Potensi Daerah Bidang perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Cimahi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon IV a
  14. Ida Ayu Gantiyati, S.IP., M.Si. Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Cimahi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Seksi Analisa dan Inovasi Potensi Daerah Bidang perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon IV a
  15. Ade Wikarta, SIP. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon IV a
  16. Eang Umar, S.Sos. selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat menjadi Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat / Eselon IV a.

Dalam pidatonya, Aher (sapaan Gubernur Jawa Barat) mengungkapkan proses rotasi, mutasi, dan promosi dilakukannya sesuai dengan mekanisme, bukan berdasarkan suka atau tidak suka.

“Rotasi dan mutasi ini dilakukan demi perbaikan kinerja dari masing-masing OPD. Karena saya percaya pada pemimpin masing-masing OPD,” pungkasnya

Solusi Penarikan Pajak PBB di Kota Sukabumi

Kepala UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi Rakhman Gania Kusumah tak menapik dalam penarikan pajak masih ada kendala yang harus di lalui, diantaranya, masyarakat belum terbiasa bayar langsung ke Bank dan ke Kantor UPT Pajak langsung. Pasalnya, mereka terbiasa dengan petugas pemungut pajak yang selalu mendatangi mereka.

Untuk itu kata dia, pihaknya selalu melakukan jemput bola ke masyarakat, selain memeberikan pelayanan kepada masyarakat, juga memberikan sosialisasi tentang pajak serta mengajak agar masyarakat membayar pajak melalui bank maupun outlet PBB yang telah disediakan.

“kita sering lakukan itu sampai saat ini juga. bahkan seiring waktu berjalan kesadaran masyarakat akan membayar pajak kian meningkat,” terangnya.

Bahkan pihaknya memberikan reward kepada kecamatan dan kelurahan yang rangkingya bagus dalam pembayaran PBB. Untuk Tahun 2015, ada empat penerima reward, yakni satu kecamatan dan tiga keluarahan.

“Untuk tingkat kecamatan, kecamatan Warudoyong dengan nilai 90,55 persen, sedangkan kelurahan yaitu, juara pertam diraih oleh kelurahan Jayamekar dengan nilai 102,82 persen, kemudian disusul oleh kelurahan Dayeuhluhur dengan nilai 97,15 persen dan berikutnya kelurahan cipanengah dengan nilai 97,03 persen. Reward ini sudah diberikan pada upacara peringatan HUT Kota Sukabumi ke 102 pada 1 April, lalu,” jelasnya.

Sementara itu, Realisasi penerimaan PBB-P2 selama tahun 2015 mencapai 103,6%, atau dari target sebesar Rp7,750 miliar,terealisasi mencapai Rp8,032 miliar lebih.

Artinya, PBB-P2 melebihi target yang sudah ditentukan. Selain PBB-P2, penerimaan pajak BPHTB juga menunjukan hal yang sama yakni sebesar 111,5%, atau dari target Rp7.250 miliar lebih, ternyata tercapai Rp8,081, miliar lebih.

“Alhamdulillah, target PBB dan BPHTB ditahun 2015 semuanya melebihi target yang sudah ditentukan,”pungkasnya.

Target Pajak PBB dan BPHTB Sukabumi Naik

Ditahun 2016 target pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan (BPHTB) masing-masing dinaikan dari target sebelumnya.

Untuk PBB semula Rp7.750.000.000 menjadi Rp8.000.000.000 dan BPHTB semula Rp7.250.000.000 ditahun 2016 menjadi Rp7.500.000.000.

“Kita optimis meskipun target perolehan kedua pajak dinaikan akan tercapai, bahkan bisa melebihi terget yang sudah ditentukan. Saat ini saja periode januari sampai Pebruari 2016 PBB sudah mencapai Rp756.331 juta lebih, sedangkan BPHTB mencapai Rp1.174.526 miliar,”ujar kepala UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi Rakhman Gania Kusumah.

Rakhman menjelaskan terus melakukan kegiatan verifikasi pendataan di beberapa kecamatan, tujuannya, untuk memperoleh data objek pajak serta mendapatkan potensi – potensi pajak yang real.

“tahun 2015 lalu kita lakukan di Kecamatan Cikole, dan di tahun 2016 kita laksanakan di Kecamatan Gunungpuyuh dan Warudoyong,” ucapnya.